pembunuhan masal 2

 

a, mempercayai 

bahwa pembunuhan itu merupakan tindak kekerasan yang terjadi 

spontan dari bawah, sebagai pengadilan liar barisan keamanan masyara-

kat, yang membarengi usaha penumpasan pemberontakan PKI oleh 

militer yang sangat terkendali dan terorganisasi dengan baik. sebab  

ketidaktahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah-daerah 

lain, orang yang menyaksikan pembunuhan besar-besaran yang diatur 

militer di daerah tempat tinggalnya bisa jadi menganggap pembunuhan 

ini  sebagai pengecualian. Tidak adanya pembicaraan yang terbuka 

dan penyelidikan yang teliti terhadap pembantaian yang terjadi telah 

menimbulkan ketidakpastian yang besar tentang pola umum kejahatan 

ini. Kaum terpelajar Indonesia, dalam mencari jawab tentang masalah 

ini, cenderung terjerumus pada prasangka berkerak akan kerentanan 

massa. Kalangan kelas menengah Indonesia sering mengatakan kepada 

saya bahwa pembunuhan itu merupakan buah antagonisme yang sudah 

ada sebelumnya antara PKI dan partai-partai politik lain. Anggota PKI, 

sebab  militansi dan kekejaman mereka, rupanya menjadi sangat dibenci 

sejak sebelum 1965, sehingga lawan-lawan mereka langsung mengambil 

kesempatan untuk membantai mereka. Pembunuhan itu seakan-akan 

terjadi begitu saja, tanpa ada orang atau lembaga apa pun yang bertang-

gung jawab. Seperti dikatakan Robert Cribb, pembunuhan yang terjadi 

“dipandang seolah-olah tergolong dalam kategori tak lazim kematian 

massal akibat ‘kecelakaan’.”64 

Koran-koran Indonesia tidak memberitakan adanya pembunuhan-

pembunuhan. Angkatan Darat memberangus hampir semua surat kabar 

dalam pekan pertama Oktober 1965 dan menerapkan sensor terhadap 

beberapa di antaranya yang mendapat ijin terbit kembali. Angkatan Darat 

menerbitkan beberapa korannya sendiri. Orang akan sia-sia mencari berita 

dalam koran-koran yang terbit antara akhir 1965 sampai akhir 1966 yang 

sekadar menyebut saja bahwa ada pembunuhan besar-besaran. Koran-

koran hanya memuat berita tentang cara-cara tanpa kekerasan dalam 

penumpasan PKI: pemecatan orang-orang yang dituduh pendukung PKI 

dari berbagai badan pemerintahan (seperti kantor berita “Antara”), pem-

30

PENDAHULUAN

bubaran organisasi-organisasi yang berafi liasi dengan PKI, dan demon-

strasi mahasiswa menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI. Sudah 

pasti para redaktur koran-koran ini  mengetahui tentang terjadinya 

pembunuhan besar-besaran – kisah-kisah mengerikan sudah beredar 

luas dari mulut ke mulut. Tapi mereka sengaja tidak memberitakannya 

barang sepatah kata pun. Sebagai gantinya mereka penuhi koran-koran 

mereka dengan cerita-cerita fi ktif dari para ahli perang urat syaraf di 

kalangan tentara, yakni kisah-kisah yang melukiskan PKI sebagai pelaku 

tunggal kekerasan di tengah warga . Bahkan koran-koran indepen-

den pun, seperti misalnya Kompas, yang belakangan menjadi koran acuan 

terkemuka selama tahun-tahun kekuasaan Suharto, ikut ambil bagian 

dalam kampanye militer untuk menggalakkan histeria anti-PKI.

Angkatan Darat mengendalikan dengan ketat keberadaan wartawan 

asing, melarang banyak dari mereka masuk Indonesia sejak Oktober 

1965, dan membatasi gerak mereka yang berhasil tinggal atau menye-

linap masuk agar tetap berada di Jakarta. Sebagian besar pemberitaan 

para wartawan yang berdiam di Jakarta terpusat pada manuver-manuver 

politik tingkat tinggi Presiden Sukarno, Jenderal Nasution, dan pejabat-

pejabat tinggi pemerintahan yang lain. Para juru bicara militer dengan 

sopan meyakinkan para wartawan bahwa pembunuhan apa pun yang 

terjadi yaitu  akibat kemarahan rakyat yang tak terkendali, bukan 

pembantaian yang diatur tentara. Dari cerita-cerita yang merembes ke 

Jakarta, para wartawan menduga-duga bahwa angka korban mati yang 

diumumkan Sukarno pada Januari 1966, yaitu 87.000, sangat jauh di 

bawah angka sebenarnya. namun  mereka tidak dapat memberitakan 

pembunuhan besar-besaran itu selengkap-lengkapnya sampai sesudah 

Angkatan Darat melonggarkan batasan-batasan bergerak pada Maret 

1966. Skala pembunuhan mulai menjadi lebih jelas saat  wartawan 

dapat pergi ke daerah-daerah di luar Jakarta. Wartawan pertama yang 

melakukan penyelidikan, Stanley Karnow dari Washington Post, sesudah  

melalui perjalanan selama dua pekan di seluruh Jawa dan Bali, mem-

perkirakan setengah juta orang telah mati dibunuh. Seth King dari New 

York Times, pada Mei 1966, mengajukan angka perkiraan moderat, yaitu 

sebanyak 300.000 korban tewas. Seymour Topping, rekan Seth King dari 

koran yang sama, melakukan penyelidikan beberapa bulan kemudian dan 

menyimpulkan bahwa jumlah korban mati seluruhnya bahkan dapat 

31

 

lebih dari setengah juta orang.65

Ketiga koresponden asing itu memberitakan bahwa personil militer 

dan milisi sipil antikomunis terlibat dalam pembunuhan dan sering kali 

mereka melakukannya dengan cara-cara yang sistematik dan rahasia. 

King mencatat bahwa orang-orang asing di Jakarta tidak menyaksikan 

kekerasan apa pun. Mereka hanya mengetahui bahwa tentara pada malam 

hari melakukan penggerebekan rumah-rumah, menggiring mereka yang 

dicurigai sebagai simpatisan PKI ke atas truk, dan membawa mereka 

ke luar kota sebelum fajar. King mendengar cerita dari seseorang yang 

kebetulan menumpang sebuah truk tentara bahwa kira-kira lima ribu 

orang dari Jakarta yang diambil dari rumah mereka masing-masing 

dibawa ke sebuah penjara di pinggir kota, dan di sana mereka mati 

perlahan-lahan sebab  kelaparan. (King tidak menyebut adanya ribuan 

orang lagi yang kelaparan di penjara-penjara di dalam kota Jakarta). 

Karnow menggambarkan pembunuhan besar-besaran di kota Salatiga 

di Jawa Tengah: “Di setiap bangunan, seorang kapten tentara memba-

cakan nama-nama dari sebuah daftar, memberi tahu mereka tentang 

kesalahan masing-masing – atas nama hukum walaupun sidang penga-

dilan tidak pernah diadakan. Akhirnya truk-truk itu masing-masing diisi 

dengan enam puluh tawanan, dan dengan dikawal satu peleton tentara, 

menempuh jarak sekitar enam mil, melalui hamparan sawah dan kebun 

karet yang gelap menuju suatu kawasan tandus di dekat Desa Djelok. 

Para petani di daerah ini  sudah diperintahkan lurah untuk menggali 

sebuah lubang besar satu hari sebelumnya. Para tawanan, dibariskan 

berdiri di bibir lubang, lalu ditembaki dalam beberapa menit. Beberapa 

dari mereka barangkali dikubur hidup-hidup.” Dari kisah-kisah semacam 

ini, Karnow sampai pada kesimpulan bahwa tentara mengorganisasi 

pembantaian berkelanjutan secara sistematik di Jawa Tengah.66

Topping juga menyimpulkan bahwa militer melakukan pem-

bunuhan secara kilat terhadap rakyat di Jawa Tengah namun  ia mengatakan 

pola kekerasannya berbeda dengan yang terjadi di Jawa Timur dan Bali. 

Di dua daerah terakhir militer biasanya menghasut penduduk sipil untuk 

melakukan pembunuhan, ketimbang memerintahkan personil mereka 

sendiri melakukan tugas kotor itu. Tentara menebar suasana ketakutan 

dengan mengatakan kepada warga  di kota dan desa bahwa PKI 

sedang bersiap-siap melakukan pembunuhan besar-besaran: menggali 

32

PENDAHULUAN

kuburan massal, menyusun daftar hitam orang yang akan dibunuh, me-

nyiapkan alat khusus pencungkil mata. Topping menyatakan bahwa pada 

umumnya para pengamat Indonesia yang berpengalaman menganggap 

cerita-cerita yang disebarkan tentara sebagai cerita yang dibuat-buat: 

“Tidak ada bukti kuat bahwa orang-orang Komunis mempunyai perbe-

kalan senjata yang begitu besar atau merencanakan pemberontakan massa 

di seluruh tanah air untuk merebut kekuasaan dalam waktu dekat.”67 

Topping menambahkan bahwa pengingkaran tentara terhadap tanggung 

jawab atas pembunuhan-pembunuhan yang terjadi disangkal bukan 

hanya oleh hasil penyelidikan singkatnya sendiri tapi juga oleh pernya-

taan pribadi salah satu dari para panglima utama Suharto sendiri. Mayor 

Jenderal Sumitro, Panglima Kodam Brawijaya, Jawa Timur, dalam wawan-

caranya dengan Topping berkata, bahwa Suharto, pada November 1965, 

mengeluarkan perintah secara rinci tentang pembasmian PKI. Dalam 

Desember 1965, Sumitro beserta stafnya mengunjungi seluruh komando 

distrik militer di Jawa Timur untuk memastikan bahwa perintah itu telah 

dipahami. Topping mengutip Sumitro yang mengakui bahwa “sebagian 

besar komandan setempat telah menunaikan tugas sebaik-baiknya untuk 

membunuh kader-kader [PKI] sebanyak-banyaknya.”68

Sampai pertengahan 1966 dua surat kabar utama Amerika Serikat 

sudah menyiarkan ke publik bahwa Angkatan Darat Indonesia di bawah 

Mayor Jenderal Suharto yaitu  pihak yang paling bertanggung jawab 

terhadap pembunuhan massal sekitar setengah juta orang, dan bahwa 

banyak pembunuhan itu dilakukan secara kejam terhadap para tawanan 

terpilih. Namun demikian berita ini tidak mengalangi pemerintah 

Amerika Serikat memberi  sambutan hangatnya kepada Suharto 

selaku penguasa baru di Indonesia. Tidak satu pun pejabat pemerin-

tahan Johnson menyatakan keberatan terhadap pelanggaran berat hak-

hak asasi manusia yang dilakukan tentara Indonesia. Robert Kennedy 

menyesali kebisuan itu saat  mengucapkan pidatonya di New York City 

pada Januari 1966: “Kita telah bersuara lantang terhadap pembantaian 

tak manusiawi yang dilakukan oleh kaum Nazi dan kaum Komunis. 

Tapi apakah kita akan bersuara lantang pula terhadap pembantaian keji 

di Indonesia, yang lebih dari 100.000 orang yang dituduh Komunis 

bukanlah pelaku namun  korban?”69 Jawaban terhadap pertanyaan itu, 

tentu saja, tidak. Bagaimana pun juga pemerintah AS telah membantu

Suharto naik takhta. Kegembiraan akan penggulingan Sukarno dan 

penghancuran PKI mengalahkan pertimbangan kemanusiaan apa pun. 

Prioritas-prioritas ini tampak jelas dalam laporan utama tentang 

Suharto dalam majalah Time pada Juli 1966. Dengan tepat Time mem-

beritakan, “militer bertanggung jawab atas kebanyakan pembunuhan 

yang terjadi” dan mengakui bahwa pembunuhan itu “telah menghi-

langkan lebih banyak nyawa ketimbang kehilangan [yang diderita] AS 

dalam seluruh peperangan di sepanjang abad ini.” Tanpa menghindari 

penggambaran detil-detil yang mengerikan, laporan utama itu menye-

butkan bahwa beberapa orang yang dicurigai sebagai komunis telah 

dipancung dan mayat mereka dibuang di kali-kali. Namun selanjutnya 

artikel itu memuji rezim baru Suharto yang didominasi militer sebab  

“sangat konstitusional.” Suharto dikutip saat mengatakan, “Indonesia 

negara yang berdasar hukum, bukan pada kekuasaan belaka.”70 Oleh 

sebab  dari sudut kepentingan politik luar negeri AS banjir darah itu 

konstruktif, majalah Time dapat menampilkan pelaku kejahatan dalam 

sorotan yang sama sekali positif walaupun hasilnya kemudian yaitu  

penjajaran yang sangat aneh antara kepala-kepala yang dipenggal dan 

prosedur konstitusional.

Kecaman terhadap pembunuhan-pembunuhan yang terjadi diredam 

bukan hanya sebab  para pelakunya antikomunis. Banyak pemberitaan 

media mengecilkan tanggung jawab militer atas pembunuhan sambil 

membesar-besarkan peranan warga  sipil. Stereotip yang dibuat 

para orientalis mengenai orang Indonesia yang primitif, terbelakang, 

dan bengis mengemuka sehingga menenggelamkan pemberitaan faktual 

tentang pembunuhan-pembunuhan berdarah dingin yang diorganisir 

militer. Orang asing digiring untuk mempercayai bahwa pembunuhan 

massal itu merupakan ledakan tiba-tiba, tanpa nalar, dan penuh dendam 

kesumat warga  rentan yang meradang oleh sepak terjang agresif 

PKI selama bertahun-tahun. Bahkan tanpa penyelidikan mendalam, 

wartawan-wartawan merasa yakin bahwa prasangka mereka terhadap 

apa yang disebut watak ketimuran membenarkan adanya kesimpulan 

defi nitif. Judul utama salah satu tajuk rencana C.L. Sulzberger dalam 

New York Times terbaca “When a Nation Runs Amok” [saat  Suatu 

Bangsa Mengamuk]. Bagi Sulzberger pembunuhan-pembunuhan itu 

tidak mengejutkan sebab  terjadi di “Asia yang berperangai keras, dengan 

kehidupan murah.” Banjir darah itu hanyalah memantapkan keyakinan-

nya bahwa bangsa Indonesia mempunyai “ciri pembawaan Melayu yang 

ganjil, tabiat haus darah membabi buta yang telah menyumbang satu 

kata dari sedikit kata Melayu dalam bahasa-bahasa lain: amok.”71

Demikian pula laporan Don Moser untuk majalah Life tak 

beranjak terlalu jauh dari ungkapan-ungkapan klise dangkal tentang 

bangsa Indonesia yang pramodern dan eksotik: “Tidak ada di mana pun 

selain di pulau-pulau yang misterius dan elok ini ... peristiwa-peristiwa 

dapat meledak begitu tak terduga, begitu kejam, tak hanya diwarnai 

dengan fanatisme, tapi juga haus darah dan hal-hal semacam sihir dan 

santet.” Kekerasan itu bahkan tidak melibatkan militer; melainkan 

timbul sepenuhnya dari kalangan rakyat. Pembantaian “gila-gilaan” di 

Bali merupakan “pesta pora kebengisan.” Di mana-mana terjadi “histeria 

massal.”72 Karangan-karangan Robert Shaplen di majalah New Yorker, 

yang lebih panjang lebar, mengulang alur kisah yang sama tentang ke-

berangan spontan terhadap PKI. Bangsa Indonesia yaitu  bangsa primitif 

belaka yang tidak dapat disalahkan dalam hal pelanggaran hak-hak asasi 

manusia sebab  mereka belum cukup beradab untuk dipandang sebagai 

manusia yang dewasa. Represi terhadap PKI “berubah menjadi luapan 

balas dendam liar dan tak pandang bulu berdasar  permusuhan 

pribadi dan histeria massal di tengah warga  yang secara emosional 

dan psikologis memang siap mengamuk.”73 yaitu  tidak adil jika apa 

yang disebutnya sebagai “segenap dunia ‘berakal’” untuk mengharapkan 

bangsa Indonesia merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang 

salah sebab  “bangsa ini dapat menjelaskan pertumpahan darah ini , 

sekurang-kurangnya demi kepuasan hati mereka sendiri, menurut 

pengertian kuno tentang katarsis dan pembasmian kejahatan.”74 Sembari 

menghidupkan kembali mitos-mitos tua kolonial tentang “orang-orang 

pribumi” yang terbelenggu pada tradisi dan bersifat mistik, Shaplen secara 

tidak kritis menceritakan ulang versi tentara Indonesia tentang peristiwa-

peristiwa 1965-1966.

Beberapa pakar tentang Indonesia tetap percaya kepada cerita 

tentang pembantaian itu sebagai balas dendam spontan terhadap PKI.75 

Antropolog Cliff ord Geertz, berdasar  kunjungannya ke sebuah kota 

kecil di Jawa Timur pada 1970-an dan 1980-an, mengatakan bahwa 

orang di kota itu mengenang pembunuhan ini  sebagai “penggalan 

retak sejarah yang kadang-kadang diingat sebagai akibat dari politik.”76 

Dalam esainya yang terkenal mengenai adu ayam di Bali, Geertz sambil 

lalu menyebut bahwa kekerasan dalam adu ayam itu memperlihatkan 

pembantaian yang terjadi di sebuah pulau dengan kerukunan sosialnya 

yang terkenal di seluruh dunia itu “tidak bertentangan dengan hukum 

alam”; adu ayam itu menurutnya merupakan penyaluran kecenderungan 

kekerasan yang ada dalam warga .77 Th eodore Friend, seorang 

sejarawan Asia Tenggara, dengan yakin mengatakan bahwa pembunuhan 

itu mencerminkan “ledakan kekerasan massal yang hebat”; dimulai 

“secara spontan” tanpa arahan militer dan merupakan kekerasan “muka 

lawan muka” dan dengan “kedekatan yang aneh.”78 

Sungguh mencengangkan bahwa kekerasan anti-PKI, suatu kejadian 

dengan skala demikian luas, ternyata salah dimengerti sedemikian 

parah. Tentu saja keterlibatan baik personil militer maupun penduduk 

dalam pembunuhan itu telah mengaburkan masalah tanggung jawab. 

Bagaimana pun, dari sedikit yang sudah diketahui, jelaslah bahwa militer 

yang memikul bagian tanggung jawab terbesar, dan bahwa pembunuhan 

itu lebih merupakan kekerasan birokratik yang terencana ketimbang 

kekerasan massa yang bersifat spontan. Dengan mengarang cerita-cerita 

bohong mengenai G-30-S dan mengendalikan media massa sedemikian 

ketat, klik perwira di sekitar Suharto menciptakan suasana di kalangan 

penduduk sipil bahwa PKI sedang bersiap-siap untuk perang. Tanpa 

provokasi yang disengaja oleh ahli-ahli propaganda militer, penduduk 

tidak akan percaya bahwa PKI merupakan ancaman yang mematikan 

sebab  partai ini bersikap pasif sesudah  G-30-S ditaklukkan.79 Militer 

bekerja keras menyulut kemarahan rakyat melawan PKI sejak awal 

Oktober 1965. Ahli-ahli propaganda Suharto menemukan akronim 

untuk G-30-S, yang dikaitkannya dengan polisi rahasia Nazi Jerman. 

Akronim itu, Gestapu, tidak sesuai dengan kepanjangan yang berbunyi 

Gerakan Tiga Puluh September.80 Surat kabar dan siaran radio dipenuhi 

dengan berita palsu tentang apa yang dinamakan Gestapu: bahwa PKI 

menimbun senjata dari Tiongkok, menggali kuburan massal, menyusun 

daftar orang-orang yang akan dibunuh, mengumpulkan alat khusus 

untuk mencungkil mata, dan seterusnya.81 Militer menggambarkan 

jutaan orang seperti setan dan bukan manusia dengan menyusun mata 

rantai asosiasi: G-30-S sama dengan PKI sama dengan barang siapa saja 

yang diasosiasikan dengan PKI sama dengan kejahatan mutlak.

Propaganda ini sendiri, bagaimana pun, tidak cukup untuk mem-

provokasi penduduk sipil agar ikut melakukan kekerasan. Propaganda 

merupakan faktor yang penting tapi tidak cukup. Perbedaan waktu 

terjadinya kekerasan di daerah-daerah yang berlainan menunjukkan 

bahwa kedatangan Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD) 

berperan sebagai pemicu. Pengamatan Anderson dan McVey di Jawa 

Tengah telah saya kemukakan di atas. Kekerasan baru dimulai saat 

pasukan RPKAD tiba di ibu kota provinsi ini , Semarang, pada 

17 Oktober, dan kemudian menyebar ke kota-kota kecil dan desa-desa 

pada hari-hari berikutnya.82 Beruntunglah Jawa Barat lolos dari serbuan 

sebab  RPKAD harus bergegas masuk Jawa Tengah, yang memang 

merupakan basis PKI. Relatif sedikit pembunuhan yang terjadi di Jawa 

Barat walaupun pada masa sebelumnya terjadi konfl ik tajam antara PKI 

dan organisasi anti-PKI.83 

Kasus Bali memang patut ditilik, terutama sebab  mereka yang 

berpegang pada tesis “kekerasan spontan” selalu menunjuk Bali sebagai 

bukti. Mereka menyatakan warga  Bali melakukan pesta pem-

bunuhan gila-gilaan sampai saat pasukan RPKAD tiba awal Desember 

1965 untuk menghentikan mereka.84 Pendapat ini salah dalam menge-

mukakan kronologi kejadian yang sebenarnya. Sebelum pasukan 

RPKAD datang pada 7 Desember, tidak ada pembunuhan berarti di 

Bali.85 Selama bulan-bulan Oktober dan November situasi memang 

tegang. Gerombolan antikomunis menyerang dan membakar rumah-

rumah anggota PKI. Beberapa anggota partai ditangkap; sebagian lain 

menyerahkan diri kepada polisi untuk mendapat perlindungan. Tapi 

tidak terjadi pembantaian besar-besaran sebelum 7 Desember. Semua 

pemimpin PKI masih hidup saat RPKAD tiba.86 yaitu  RPKAD yang 

mengatur dan melaksanakan eksekusi para pemimpin PKI Bali pada 16 

Desember 1965 di Desa Kapal.87 Ada banyak saksi kejadian itu sebab  

RPKAD mengundang politisi-politisi antikomunis di Bali selatan untuk 

menonton.88 Pembantaian sekitar 30 orang ini, termasuk I Gde Puger, 

seorang pengusaha berada yang dikenal sebagai penyandang dana untuk 

PKI walaupun ia bukan anggota partai, mengungkapkan bahwa militer 

mendorong penduduk sipil untuk membunuh orang-orang yang terkait 

dengan PKI. Mengingat RPKAD yang memulai pembunuhan itu, maka 

kita tidak bisa tidak memperkirakan bahwa pasukan parakomando ini 

telah menerima perintah langsung dari Suharto untuk melakukannya. 

Koordinasi antara Suharto dan RPKAD sangat erat: ia datang di Bali satu 

hari sesudah  pasukan parakomando mendarat di sana.89 

Orang-orang sipil yang terlibat dalam pembunuhan, apakah di 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, atau tempat-tempat lainnya, umumnya 

anggota milisi yang sudah dilatih oleh militer (baik sebelum maupun 

sesudah 1 Oktober), dan diberi senjata, kendaraan, serta jaminan kebal 

hukum. Mereka bukan sekadar orang-orang sipil biasa yang bertindak 

mandiri dari militer. Walaupun dinamika interaksi setepatnya antara 

militer dan milisi bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, secara kese-

luruhan militer memainkan peran dominan. Robert Cribb mencatat 

bahwa kelompok-kelompok milisi ini umumnya tidak bertahan lama 

sesudah  1966; banyak yang “kelihatannya segera menghilang sesudah  

tugas berdarah mereka selesai,” berbeda dengan, misalnya, “laskar-laskar 

otonom yang lahir sesudah  1945 dalam perang kemerdekaan melawan 

Belanda” dan menjadi masalah bagi upaya monopoli militer terhadap 

angkatan bersenjata pada 1950-an.90 Sejak 1965 militer secara rutin 

membentuk kelompok-kelompok kelaskaran agar pada saat melakukan 

kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata mereka selalu 

dapat mengingkari keterlibatan mereka.91 Tidak ada alasan untuk me-

ngatakan bahwa situasi kekerasan dalam 1965-1966 itu sendiri sangat 

berbeda.

Hal yang sering luput dari perhatian yaitu  bahwa sejak awal pem-

bunuhan-pembunuhan itu memang sengaja hendak dilupakan. Dalam 

artikel nya Silencing the Past, Michel-Ralph Trouillot menulis bahwa orang 

“berperan serta dalam sejarah baik sebagai pelaku maupun pencerita.”92 

Para pelaku sejarah sekaligus menjadi pencerita tentang jejak langkah 

mereka sendiri. Cerita yang hendak disampaikan si pelaku bisa jadi sangat 

berjalinan dengan jejak langkahnya sendiri. Dalam kasus teror 1965-

66, para perwira militer menghendaki cerita tentang teror yang mereka 

lakukan, seperti halnya tentang para korban mereka, lenyap. Mereka 

tidak bercerita tentang kampanye teror yang mereka lakukan saat itu. 

Seperti ditulis Trouillot: “Sejarawan profesional sendiri tidak menyusun 

kerangka naratif untuk menempatkan cerita-cerita mereka. Sering kali ada 

orang lain yang sudah masuk pentas lebih dulu dan mengatur lingkaran 

kebisuan.”93 Suharto yang merencanakan pembunuhan namun ia me-

mastikan bahwa ia tidak dapat dibuktikan sebagai dalangnya. Saat pem-

bunuhan-pembunuhan terjadi ia tidak menyinggungnya sama sekali, tapi 

memuji-muji proses abstrak tentang penghancuran PKI “sampai ke akar-

akarnya.”94 Caranya menutupi dan sekaligus memuji pembunuhan itu 

mirip dengan cara yang dipakai para pelaku genosida di Rwanda: “Serang 

korban secara verbal, bantah – bahkan di hadapan bukti yang paling jelas 

sekalipun – bahwa telah atau sedang terjadi kekerasan fi sik dan hindari 

masalah tanggung jawab sehingga, sekalipun ada korban, identitas para 

pembunuh tetap kabur dan tidak dapat dipastikan, hampir lebur dalam 

ketiadaan. Saat berbicara kepada para pendukungmu jangan pernah 

menuntut ‘penghargaan’ atas apa yang sesungguhnya kamu perbuat namun  

isyaratkan keuntungan besar yang diperoleh dari perbuatan-perbuatan 

tak bernama yang telah dilakukan, berbagi persekongkolan dalam rahasia 

tak terkatakan dengan pendengarmu.”95 

Kesimpulan yang saya tarik dari literatur yang tersedia dan dari 

wawancara dengan para korban, pelaku, dan saksi ialah bahwa pada 

umumnya pembunuhan itu merupakan eksekusi terhadap tawanan. 

Berlawanan dengan keyakinan umum, kekerasan gila-gilaan oleh 

penduduk desa bukanlah merupakan pola. Biasanya pasukan Suharto 

memilih melakukan penghilangan misterius ketimbang eksekusi di 

depan publik untuk memberi contoh kepada warga . Tentara dan 

milisi cenderung melancarkan pembantaian besar-besaran secara rahasia: 

mereka mengambil para tahanan dari penjara pada malam hari, membawa 

mereka dengan truk ke tempat-tempat terpencil, mengeksekusi mereka, 

lalu mengubur jasad-jasad mereka dalam kuburan massal tanpa tanda, 

atau melemparnya ke sungai.96 

Jika dibandingkan dengan pembunuhan massal itu, G-30-S tampak 

seperti peristiwa kecil saja. artikel  ini saya beri judul Dalih Pembunuhan 

Massal untuk menekankan bahwa arti penting sesungguhnya G-30-S 

terletak pada hubungan gerakan ini dengan peristiwa yang mengikutinya. 

Gerakan 30 September menjadi peristiwa penting hanya sebab  Suharto 

dan para perwira di sekitarnya pada awal Oktober 1965 memutuskan 

untuk membuat peristiwa itu menjadi penting: mereka mengeramat-

kan G-30-S, maksudnya, mereka berikan arti penting yang lebih besar 

dari yang sebenarnya termuat dalam gerakan ini. Mereka mengguna-

39

 

kan G-30-S sebagai dalih untuk membenarkan langkah-langkah yang 

memang sudah mereka rencanakan lebih dulu terhadap PKI dan Presiden 

Sukarno. Mungkin personil militer dan orang-orang sipil yang bertang-

gung jawab terhadap teror itu terus-menerus berbicara tentang G-30-S 

untuk mengalangi pembicaraan mengenai kejahatan mereka sendiri. 

Mungkin mereka melebih-lebihkan sifat jahat G-30-S dan PKI untuk 

menenangkan batin mereka sendiri. saat  mereka mengakui terjadinya 

pembunuhan massal, mereka mengatakan G-30-S-lah penyebab terjadinya 

pembunuhan, seakan-akan kematian ratusan ribu orang dan penahanan 

terhadap satu juta lebih lainnya merupakan tanggapan tidak terhindar-

kan, yang setimpal dan alamiah. Inilah narasi penyalahan korban yang 

selama ini terpatri sebagai ajaran umum.97 

Sebagai dalih, G-30-S sepadan dengan pembakaran Reichstag, 

gedung parlemen Jerman, yang oleh Hitler digunakan sebagai alasan 

untuk menghancurkan Partai Komunis Jerman pada awal 1933. Polisi 

Berlin memastikan temuan bahwa api di dalam ruang utama gedung 

ini  disulut oleh seorang radikal Belanda, yang baru masuk kota 

sepuluh hari sebelum peristiwa itu terjadi.98 Tapi Hitler, bahkan sebelum 

mendengar hasil temuan polisi, sudah memutuskan bahwa pembakaran 

gedung parlemen itu merupakan awalan pemberontakan nasional Partai 

Komunis. Dalam jam-jam pertama sesudah  api menyala pada pagi 27 

Februari, polisi mulai menangkapi orang-orang komunis. Tokoh-tokoh 

Nazi menyatakan bahwa mereka melihat para pembakar gedung bersama 

tokoh-tokoh komunis sebelum memasuki gedung dan bahwa partai 

merencanakan membakar lebih banyak gedung lagi, meracuni dapur 

umum, menculik istri dan anak-anak pejabat pemerintah, dan menyabot 

jaringan listrik serta kereta api. Kepada kabinetnya Hitler mengatakan, 

satu hari sesudah  kebakaran: “Secara psikologis sekarang sudah tiba waktu 

yang tepat untuk konfrontasi. Tak ada guna menunggu lebih lama lagi.”99 

Puluhan ribu anggota Partai Komunis ditangkap selama pekan-pekan 

berikutnya dan ditahan di kamp-kamp konsentrasi Nazi yang pertama, 

seperti misalnya kamp konsentrasi Dachau. Kebakaran Reichstag 

merupakan dalih yang sangat tepat untuk membenarkan penggem-

puran yang sudah direncanakan oleh kaum antikomunis Nazi. Suasana 

krisis yang direkayasa membuka pintu bagi mereka untuk mengesahkan 

undang-undang yang mencabut banyak pasal-pasal konstitusi dan dengan 

begitu mencabut hak-hak sipil semua orang Jerman.

Ada banyak kemiripan antara G-30-S dan kebakaran Reichstag: 

keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk menyerang Partai 

Komunis, propaganda yang membesar-besarkan bahaya yang datang dari 

partai, penahanan massal di kamp-kamp konsentrasi, keadaan darurat 

bikinan yang dimanfaatkan sebagai saat untuk merebut kekuasaan dikta-

torial. Namun begitu analogi ini tidak tepat benar. Dalam kasus G-30-S, 

ketua PKI bagaimana pun juga terlibat (D.N. Aidit berada di pangkalan 

AURI Halim) dan beberapa personil PKI ikut berperan serta. PKI tidak 

dapat dibebaskan sama sekali dari hubungannya dengan G-30-S seperti 

halnya Partai Komunis Jerman dibebaskan dari peristiwa kebakaran 

Reichstag. Namun, apa pun hubungan antara PKI dan G-30-S tidak 

dengan sendirinya memadai untuk membenarkan kekerasan terhadap 

siapa pun yang berkaitan dengan partai. 

Suharto menjalankan pengambilalihan kekuasaan negara di balik 

selubung prosedur hukum. Ia menyembunyikan kudeta merangkaknya 

sebagai tindakan murni konstitusional dengan restu Sukarno untuk 

menggagalkan kup PKI. Suharto tetap mempertahankan Sukarno sebagai 

presiden di atas kertas sampai Maret 1967, satu setengah tahun sesudah  

ia kehilangan kekuasaan efektifnya. Sukarno mengeluarkan protes lisan, 

namun  kata-katanya tak berdaya sebab  sejak pekan pertama Oktober 

1965 militer telah menguasai media massa. Ia bahkan kalah dalam 

memberi nama peristiwa itu sendiri. Sebagai usaha menghentikan media 

massa yang memakai  sebutan konotatif Gestapu untuk G-30-S, 

maka pada sidang kabinet 9 Oktober 1965 Sukarno mengajukan sebutan 

Gestok sebagai akronim dari Gerakan Satu Oktober.100 Media yang telah 

dikuasai militer tak acuh kepadanya dan tetap bersikukuh dengan sebutan 

Gestapu. Walaupun Sukarno menyadari bahwa militer berangsur-angsur 

menggerogoti kekuasaannya, ia menahan diri dan tidak melancarkan 

tentangan secara serius. Alasan mengapa ia mau memainkan peran yang 

dirancang Suharto untuknya masih sulit dimengerti. Jika kita menyimak 

pidato-pidatonya tampak bahwa Sukarno terutama mengkhawatirkan 

Indonesia akan dipecah belah oleh apa yang disebutnya kekuatan-

kekuatan “imperial, kolonial, dan neokolonial,” gabungan musuh 

bersama yang ia singkat menjadi nekolim.101 Sukarno khawatir bahwa 

jika ia berusaha menggalang pendukungnya melawan Suharto, akan 

terbuka jalan bagi perang saudara tak terkendali yang malah akan meng-

untungkan nekolim. Dalam kekacauan serupa itu Indonesia akan terbagi 

menjadi negeri kecil-kecil, lalu Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan 

negara-negara lain akan datang untuk menancapkan kawasan pengaruh 

masing-masing. sebab  obsesinya terhadap kesatuan negerinya, Sukarno 

tampaknya percaya bahwa pertumpahan darah, betapapun mengerikan, 

masih lebih baik dibandingkan  Indonesia sebagai negara bangsa musnah dan 

kembali ke kekuasaan asing. Ia memilih memenuhi kemauan Suharto, 

membiarkan wewenangnya digerogoti, dan akhirnya keluar dari istana 

tanpa perlawanan.102 

Bahkan di masa pasca-Suharto, kebanyakan orang Indonesia tidak 

mengetahui bagaimana sesungguhnya Suharto naik ke tampuk kekuasaan. 

Sekarang ia dikutuk sebab  korupsi dan keserakahannya yang mence-

ngangkan, tapi bukan sebab  penggambarannya tentang G-30-S yang 

tidak benar dan pembunuhan massal yang dilakukannya. Jejak berdarah 

yang mengawali kekuasaannya hampir tidak pernah diamati dengan 

kritis dan cermat. Kebanyakan kampiun gerakan reformasi anti-Suharto 

(misalnya Megawati Sukarnoputri atau Amien Rais) membangun karir 

politik mereka semasa Suharto dan tetap berpegang pada mitos-mitos 

resmi mengenai 1965. Monumen Kesaktian Pancasila masih tetap berdiri 

tegak. Peringatan resmi setiap tahun masih tetap diadakan meskipun 

tanpa kemegahan yang sama seperti dahulu.103 Parlemen pasca-Suharto 

tetap mempertahankan hukum yang melarang pembicaraan publik 

mengenai Marxisme-Leninisme dan keterlibatan eks-tapol (dan anak 

cucu mereka) dalam partai politik.104 Pembuatan fi lm tentang Soe Hok 

Gie, seorang pemuda yang aktif dalam demo-demo anti-PKI dan anti-

Sukarno (yang belakangan menyesali perbuatannya), dalam 2004-05 

harus meminta izin polisi untuk memakai  bendera palu arit PKI 

sebagai perlengkapan dan harus menyetujui untuk menyerahkan bendera-

bendera itu kepada polisi untuk segera dibakar sesudah pembuatan fi lm 

selesai.105 Rezim Suharto membangun sebuah dunia fantasi tersendiri, 

yang unsur-unsurnya, terutama yang berkaitan dengan peristiwa 1965, 

terbukti masih bertahan gigih untuk tampak sebagai kebenaran abadi 

bagi bangsa Indonesia. Peninjauan kembali terhadap awal kelahiran 

sang rezim, yakni ‘perebutan kekuasaan tak masuk akal’ oleh Suharto 

(meminjam istilah Pascal), sudah lama tertunda. 

KESEMRAWUTAN FAKTA-FAKTA

Jika ada bagian sejarah yang dicat kelabu di atas kelabu, inilah bagian 

itu. Orang-orang dan kejadian-kejadian tampak seperti kebalikan si 

Schlemihl, seperti bayang-bayang yang kehilangan tubuh.1

Karl Marx, Th e Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852) 

PAGI HARI 1 OKTOBER

Gerakan 30 September menyatakan keberadaan dirinya untuk 

pertama kali melalui siaran RRI pusat pada pagi hari 1 Oktober 

1965. Pasukan-pasukan yang setia kepada G-30-S menduduki 

stasiun pusat RRI dan memaksa sang penyiar membacakan sebuah 

dokumen terketik untuk siaran pagi itu. Mereka yang memasang radio 

sekitar pukul 7.15 menangkap pengumuman selama sepuluh menit 

yang terdengar seperti warta berita biasa saja. Para penggerak G-30-S 

menulis pernyataan mereka tidak dalam gaya bicara orang pertama, namun  

orang ketiga, seakan-akan seorang wartawan yang menyusun pernya-

taan ini . Siaran itu dua kali menyebutkan “menurut keterangan 

yang didapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 

September,” sehingga memberi kesan bahwa berita radio itu mengutip 

dari dokumen lain. Suara mengelabui dari orang ketiga ini memberi 

suasana berita yang menentramkan. Seakan-akan para penyiar radio 

masih bertugas seperti biasa dan tidak ada pasukan bersenjata menyerbu 

53

 

masuk dan menyela siaran yang sedang berlangsung. Dengan demikian 

pernyataan pertama G-30-S tidak tampak disampaikan oleh gerakan itu 

sendiri, tapi justru oleh bagian berita stasiun RRI. Ini merupakan awal 

dari serangkaian panjang ketidaksesuaian antara apa yang tampak dan 

apa yang nyata.2

Satu-satunya anggota G-30-S yang namanya diumumkan dalam 

pernyataan pertama itu ialah Letnan Kolonel Untung. Ia menyatakan 

diri sebagai komandan batalyon pasukan kawal presiden yang bermaksud 

mencegah “kup kontra-revolusioner” oleh sebuah kelompok yang dikenal 

sebagai Dewan Jenderal. Jenderal-jenderal tak bernama ini “bermaksud 

jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Sukarno” dan berencana 

“mengadakan pameran kekuatan (machtsvertoon) pada hari Angkatan 

Bersenjata 5 Oktober.” Bertindak menentang para perwira atasan mereka, 

pasukan-pasukan di dalam G-30-S tampaknya didorong oleh kesetiaan 

mereka yang lebih tinggi, yaitu kepada Presiden Sukarno, Panglima 

Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Berita itu menyatakan bahwa G-30-S telah menahan “sejumlah 

jenderal” dan akan segera mengambil langkah lebih lanjut. Direncana-

kan akan ada “tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang ditujukan 

kepada kaki tangan dan simpatisan-simpatisan Dewan Jenderal.” Siapa 

saja yang akan melaksanakan aksi-aksi itu tidak disebutkan. Suatu badan 

bernama “Dewan Revolusi Indonesia” akan dibentuk di Jakarta dan akan 

bertindak sebagai semacam kekuasaan eksekutif. Semua “partai-partai, 

ormas-ormas, surat kabar-surat kabar dan majalah-majalah” harus “me-

nyatakan kesetiaannya” kepada Dewan Revolusi Indonesia jika mereka 

ingin mendapat ijin untuk terus bekerja. Dewan-dewan revolusi di tingkat 

lebih rendah akan dibentuk di setiap jenjang administrasi pemerintahan, 

mulai dari provinsi sampai ke desa. Pengumuman ini menjanjikan bahwa 

rincian tentang Dewan Revolusi akan disiarkan melalui surat keputusan 

berikutnya.

Selain mengambil alih stasiun radio dan memaksa penyiar untuk 

membacakan pernyataan mereka, pasukan-pasukan G-30-S juga 

menduduki Lapangan Merdeka, yang terletak di depan stasiun RRI.3 

Di sepanjang empat sisi lapangan rumput yang luas ini berdiri pusat-pusat 

kekuasaan terpenting negara: istana presiden, markas ABRI, kementerian 

pertahanan, markas Kostrad, dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Di 

54

1. KESEMRAWUTAN FAKTA-FAKTA

tengah lapangan berdiri monumen perjuangan kemerdekaan, Monumen 

Nasional, setinggi 137 meter. Apabila bentangan kepulauan Indonesia 

memiliki locus kekuasaan politik, Lapangan Merdeka inilah tempatnya. 

Sebagian besar dari sekitar seribu prajurit yang berada di lapangan ini 

berasal dari dua batalyon Angkatan Darat: Batalyon 454 dari Jawa Tengah 

dan Batalyon 530 dari Jawa Timur. Pasukan-pasukan ini ditempatkan 

di sisi utara lapangan di depan istana, di sisi barat di depan RRI, dan di 

sisi selatan dekat gedung telekomunikasi yang juga mereka duduki dan 

mereka tutup. Jaringan telefon di Jakarta mereka putus. 

Dengan mengambil posisi di lapangan pusat ini, satu bagian dari 

pasukan G-30-S membuat dirinya tertampak. Yang lebih tersembunyi 

Peta 2. Lapangan Merdeka

55

 

yaitu  kesatuan lain yang beroperasi dari Lubang Buaya, kawasan kebun 

karet tak berpenghuni sekitar tujuh mil di selatan Lapangan Merdeka. 

Pada saat siaran radio yang pertama mengudara pasukan-pasukan 

ini sudah melaksanakan tugas mereka di balik selubung kegelapan. 

Mereka berkumpul di Lubang Buaya sepanjang 30 September malam 

dan mendapat perintah untuk menculik tujuh jenderal yang diduga 

anggota Dewan Jenderal. Pasukan dibagi menjadi tujuh kelompok, dan 

setiap kelompok diperintahkan untuk menangkap seorang jenderal dari 

rumahnya dan membawanya ke Lubang Buaya. Berbagai kelompok ini 

naik truk sekitar pukul 3.15 pagi buta dan menderum menuju pusat 

kota yang berjarak waktu tiga puluh sampai empat puluh lima menit. 

Sebagian besar kelompok menuju daerah Menteng, tempat kediaman 

banyak pejabat tinggi pemerintah. Sasaran mereka ialah Jenderal A.H. 

Nasution, Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal Achmad Yani, Panglima 

Angkatan Darat, lima Staf Umum Angkatan Darat: Mayor Jenderal S. 

Parman, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Harjono, Mayor Jenderal R. 

Suprapto, Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo, dan Brigadir Jenderal 

Donald Ishak Pandjaitan.

Tabel 1. Staf Umum Angkatan Darat sampai 1 Oktober 1965

Panglima Angkatan Darat

Letjen Yani

Deputi

1. Mayjen Mursid

2. Mayjen Suprapto

3. Mayjen Harjono

Asisten

1. Mayjen Parman

2. Mayjen Ginting

3. Mayjen Pranoto

4. Brigjen Pandjaitan

5. Mayjen Sokowati

6. Brigjen Sudjono

7. Brigjen Alamsjah

Oditur Jenderal

1. Brigjen Soetojo

Sumber: Notosusanto and Saleh, The Coup Attempt, appendix B.

Catatan: Nama-nama jenderal dalam kursif ialah mereka yang diculik dan dibunuh oleh G-30-S.

Pasukan-pasukan bergerak melalui jalan-jalan sunyi dan singgah di 

rumah-rumah yang sudah terlelap. Enam kelompok berhasil menangkap 

sasaran mereka dan segera kembali ke Lubang Buaya. Kelompok ketujuh, 

56

1. KESEMRAWUTAN FAKTA-FAKTA

yang ditugasi menangkap sasaran paling penting, Jenderal Nasution, 

kembali dengan ajudannya saja. Di tengah kekalutan penggerebekan, 

pasukan menembak anak perempuan Nasution yang berumur lima 

tahun dan seorang prajurit kawal yang berada di depan rumah sebe-

lahnya, yaitu rumah Wakil Perdana Menteri II (Waperdam II) Johannes 

Leimena. Nasution berhasil melompati tembok belakang kediamannya 

dan bersembunyi di rumah tetangga, yaitu Duta Besar Irak. Walaupun 

terjadi kegemparan di Menteng akibat bunyi tembak-menembak, tujuh 

kelompok penculik berhasil dengan cepat kembali ke Lubang Buaya 

tanpa dikenali atau dikejar. Sampai selambat-lambatnya sekitar pukul 

5.30 pagi G-30-S telah menahan enam orang jenderal dan satu orang 

letnan di suatu sudut terpencil dan kurang dikenal di kota Jakarta.4

Sementara itu pimpinan G-30-S berkumpul di pangkalan AURI 

di Halim tepat di sebelah utara Lubang Buaya. Seorang kurir datang 

memberi tahu mereka bahwa perwira-perwira yang diculik telah tiba. 

Dengan selesainya operasi penculikan pimpinan G-30-S mengutus tiga 

perwira mereka – Brigjen M.A. Supardjo, Kapten Sukirno dari Batalyon 

454, dan Mayor Bambang Supeno dari Batalyon 530 – ke istana untuk 

menghadap Presiden Sukarno. Supardjo, komandan pasukan tempur 

di Kalimantan, di sepanjang perbatasan dengan Malaysia, telah tiba di 

Jakarta tiga hari sebelumnya (28 September 1965). Sukirno dan Supeno 

memimpin batalyon-batalyon yang ditempatkan di Lapangan Merdeka. 

Sekitar pukul 6 pagi trio perwira itu, dengan berkendaraan jip melaju 

ke arah utara, menuju istana presiden. Bersama mereka ada dua personil 

lain, seorang perwira AURI, Letnan Kolonel Heru Atmodjo, dan seorang 

prajurit yang bertugas sebagai pengemudi jip.

saat  Supardjo dan rekan-rekannya tiba di istana, para pengawal 

di pintu masuk memberi tahu bahwa Presiden Sukarno tidak ada di 

istana. Tidak jelas apa kiranya yang akan dilakukan ketiga perwira 

itu andaikata presiden ada.5 Pada sidang pengadilannya tahun 1967 

Supardjo menyatakan ia bermaksud memberi tahu Sukarno tentang 

G-30-S dan meminta kepadanya agar mengambil tindakan terhadap 

Dewan Jenderal.6 Barangkali rencana G-30-S yaitu  membawa jenderal-

jenderal yang diculik ke istana dan meminta presiden agar mengesahkan 

penahanan terhadap mereka, serta memerintahkan pengadilan terhadap 

mereka atas tindakan makar. Atau G-30-S mungkin hendak membawa 

57

 

Sukarno ke Halim untuk bertemu dengan jenderal-jenderal itu di sana. 

Dalam pemberitaan pertama mereka, yang disiarkan pada sekitar pukul 

7.15 pagi, G-30-S menyatakan bahwa Presiden Sukarno “selamat dalam 

lindungan Gerakan 30 September.” Agaknya G-30-S berniat memberi  

perlindungan terhadap presiden entah di istana atau di Halim.

Sementara Supardjo bersama dua komandan batalyon sedang 

menunggunya, Sukarno dibawa kembali ke istana dari rumah isteri 

ketiganya, Dewi, tempat ia bermalam.7 Pejabat komandan pasukan 

kawal istana, Kolonel H. Maulwi Saelan, melalui radio menghubungi 

pasukan kawal Sukarno dan meminta agar mereka menjauhi istana sebab  

banyak pasukan tak dikenal yang ditempatkan di depan istana. Saelan 

mengirim pesan radio dari rumah isteri keempat Sukarno, Harjati, di 

kawasan Grogol. Sejak pagi ia telah pergi ke rumah Harjati untuk mencari 

Sukarno. Atas saran Saelan presiden dan para pengawalnya langsung 

menuju rumah Harjati. Mereka tiba di sana sekitar pukul 7.00 pagi.8

Ketidakmampuan G-30-S menempatkan Sukarno “di bawah 

perlindungannya” terasa aneh, mengingat bahwa tugas dari orang yang 

dianggap sebagai komandan G-30-S, Letkol Untung, ialah mengetahui 

tempat presiden berada. Untung memimpin satu batalyon pengawal 

istana. Pada 30 September malam ia menjadi bagian dari kelompok 

keamanan Sukarno saat  ia berbicara di depan Konfernas Ahli Teknik 

di stadion Senayan Jakarta sampai sekitar pukul 23.00. Bahkan saat  

Untung sudah pindah ke Pangkalan Udara Halim sesudah konfernas 

usai, seharusnya ia dengan mudah selalu dapat melacak keberadaan 

Sukarno dengan menghubungi perwira-perwira lain dalam pasukan 

kawal istana. Tugas menjaga istana di waktu malam bergilir di antara 

empat satuan kawal; masing-masing dari empat angkatan – Angkatan 

Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian 

– mempunyai satu detasemen yang diperbantukan untuk istana. Pada 

malam itu giliran jatuh pada satuan dari Angkatan Darat, yaitu Untung 

dan anak buahnya. Mereka seharusnya sudah mengetahui pada sekitar 

tengah malam bahwa presiden tidak bermalam di istana. Untung, seperti 

juga Saelan, dari pengalaman tentu sudah mengetahui bahwa presiden 

sering tidur di rumah para isterinya. Dengan pengetahuan bersama dari 

sekitar enam puluh orang prajurit pengawal presiden yang ada di dalam 

G-30-S, bagaimana mungkin Untung tidak dapat melacak keberadaan 

58

1. KESEMRAWUTAN FAKTA-FAKTA

Sukarno? Ini merupakan keganjilan yang jarang mendapat perhatian: 

seorang perwira tinggi dalam pasukan kawal presiden, memimpin aksi 

untuk menyelamatkan presiden, tidak mengetahui lokasi sang presiden, 

padahal pengetahuan tentangnya merupakan unsur yang sangat penting 

dalam seluruh rencana.9 Dengan demikian G-30-S bekerja dengan tujuan 

yang saling berselisih: sekitar pukul 4.00 pagi G-30-S menempatkan 

pasukan di depan istana yang kosong, membuat Sukarno menjauhi istana, 

sehingga mengakhiri harapan bahwa misi Supardjo akan berhasil.

Supardjo dan dua orang komandan batalyon hilir mudik di pintu 

masuk istana. Mereka tidak memiliki sarana untuk mengontak pimpinan 

inti G-30-S di Halim dan memberi tahu mereka tentang tidak adanya 

Sukarno di istana. Mereka hanya menunggu. Sementara itu perwira 

AURI yang bersama mereka dalam satu jip dari Halim, Letkol Heru 

Atmodjo, memutuskan pergi mencari Panglima Angkatan Udara, 

Laksamana Madya Omar Dani. Letak Markas Besar AURI tidak jauh 

dari istana. Atmodjo menuju ke sana mengendarai jip dan tampaknya 

sudah tiba di sana sebelum pukul 7.15 sebab  ia ingat ia mendengar 

pengumuman pertama G-30-S melalui radio yang ada di Mabes AURI. 

Sesama rekan-rekan perwira di mabes menyampaikan kepadanya bahwa 

Omar Dani berada di pangkalan udara Halim. Kemudian Atmodjo 

kembali dengan jip menuju Halim, dan menemukan Dani di kantor 

utama. Atmodjo tiba antara pukul 8.00 dan 8.30, dan ia melaporkan 

apa yang baru saja disaksikannya: Supardjo pergi ke istana namun  gagal 

bertemu presiden.10

Tidak lama sebelum Atmodjo bertemu dengannya, Dani menerima 

telefon dari salah seorang anggota staf Sukarno, Letnan Kolonel Suparto, 

yang mengatakan Sukarno akan segera meninggalkan rumah Harjati 

menuju pangkalan AURI Halim.11 Pesawat terbang kepresidenan selalu 

disiapkan di pangkalan udara sewaktu-waktu presiden perlu segera me-

ninggalkan ibu kota. Pada saat-saat serba tak menentu itu Sukarno merasa 

yang terbaik yaitu  berada dekat dengan pesawat. Seperti ditegaskan 

Sukarno dalam pernyataan-pernyataan publiknya di belakang hari, ia 

pergi ke Halim atas prakarsa sendiri, sebagai prosedur operasi baku dalam 

keadaan krisis, tanpa berhubungan sama sekali dengan G-30-S sebe-

lumnya. saat  ia dan para ajudannya memutuskan Halim merupakan 

tempat yang paling aman, mereka tidak mengetahui bahwa pimpinan 

59

 

G-30-S berkubu di sana.12

saat  Omar Dani mendengar Sukarno akan tiba di Halim, 

Laksamana Madya itu memerintahkan Atmodjo memakai  helikop-

ter AURI untuk segera menjemput Supardjo dari istana. Dani bermaksud 

memastikan bahwa wakil pasukan pemberontak ini mempunyai kesem-

patan berbicara dengan presiden. Atmodjo kembali ke Halim dengan 

membawa Supardjo pada sekitar pukul 9.00 pagi dan mengantarkannya 

ke kantor utama pangkalan udara. Di sana Supardjo bercakap-cakap 

dengan Dani, sementara Atmodjo menunggu di luar kantor. Sesudah dua 

tokoh itu keluar dari kantor, Atmodjo membawa Supardjo dengan mobil 

ke kediaman Sersan Anis Sujatno, masih di daerah pangkalan udara, yang 

digunakan sebagai tempat persembunyian G-30-S. Supardjo mengetahui 

jalan ke arah rumah itu. Atmodjo menyatakan belum pernah mengetahui 

letak rumah itu sebelumnya. Dengan mengendarai jip mereka menyusuri 

jalan berliku-liku area pangkalan udara sampai akhirnya menemukan 

rumah tempat para pimpinan inti G-30-S berkumpul. Tidak lama 

kemudian Atmodjo mengantar Supardjo, dengan kendaraan jip itu 

pula, kembali ke kantor komandan pangkalan udara. Di sinilah akhirnya 

Supardjo dapat bertemu Sukarno, yang sementara itu telah tiba. Sukarno 

tampaknya tiba di Halim antara sekitar pukul 9.00 dan 9.30 pagi.13

Pada saat Supardjo bertemu muka dengan Sukarno di kantor 

komandan Halim, sekitar pukul 10.00 pagi, keenam jenderal Angkatan 

Darat yang diculik mungkin sudah dibunuh. Supardjo barangkali sudah 

mengetahui perihal ini dari pembicaraan yang baru saja dilakukannya 

dengan para pimpinan inti G-30-S. Sukarno semestinya sudah curiga 

bahwa setidak-tidaknya ada beberapa di antara enam jenderal itu yang 

dibunuh. Berita yang beredar dari mulut ke mulut mengatakan, dua 

jenderal, Yani dan Pandjaitan, kemungkinan sudah tewas. Tetangga 

mereka mendengar bunyi tembak-menembak dan kemudian mendapati 

darah di lantai rumah mereka. Kemungkinan besar Yani dan Pandjaitan 

tewas sesaat  di rumah mereka akibat luka-luka tembak. Jenderal lainnya, 

Harjono, mungkin juga sudah tewas di rumahnya oleh luka tusukan dalam 

di perut akibat hunjaman bayonet para penculik. Tiga jenderal lainnya 

(Parman, Suprapto, dan Soetojo) dan letnan yang salah ambil dari rumah 

Nasution (Pierre Tendean) masih hidup saat  diculik, namun  dibunuh 

di Lubang Buaya. Sekelompok pasukan G-30-S menembak masing-

60

1. KESEMRAWUTAN FAKTA-FAKTA

masing perwira berkali-kali. Untuk menyembunyikan para korban dan 

menghilangkan jejak mereka, pasukan melemparkan ketujuh jenazah itu 

ke dalam sumur sedalam tiga puluh enam kaki dan kemudian menguruk 

sumur itu dengan bebatuan, tanah, dan dedaunan.14 Siapa tepatnya yang 

membunuh para perwira itu masih belum diketahui. Penuturan rezim 

Suharto – bahwa ketujuh perwira itu disiksa dan disayat-sayat oleh massa 

pendukung PKI yang kegirangan, sementara perempuan-perempuan dari 

Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) menari-nari telanjang – merupakan 

rekayasa absurd bikinan para ahli perang urat syaraf.

Secara keseluruhan, para peserta G-30-S melakukan empat operasi 

di Jakarta pada pagi hari itu. Mereka merebut stasiun RRI dan menyiarkan 

pernyataan pertama mereka; menduduki Lapangan Merdeka, termasuk 

gedung telekomunikasi; secara terselubung menculik dan membunuh 

enam orang jenderal dan satu orang letnan; dan mengirim tiga perwira 

mereka ke istana presiden, seorang di antara mereka Brigadir Jenderal 

Supardjo, berhasil menemui presiden di pangkalan AURI Halim.

KOMPOSISI PASUKAN

Pimpinan G-30-S terdiri dari lima orang. Tiga orang perwira militer: 

Letkol Untung dari pasukan kawal kepresidenan, Kolonel Abdul Latief 

dari garnisun Angkatan Darat Jakarta (Kodam Jaya), dan Mayor Soejono 

dari penjaga pangkalan udara Halim. Dua orang sipil yaitu Sjam dan 

Pono, dari organisasi klandestin, Biro Chusus, yang dipimpin oleh ketua 

Partai Komunis Indonesia, D.N. Aidit. Lima orang ini telah berkali-kali 

bertemu selama beberapa pekan sebelumnya dan mendiskusikan rencana 

operasi mereka.15

Umur mereka berkisar dari akhir tiga puluhan sampai tengah empat 

puluhan. Untung bertubuh pendek kekar dan berleher gemuk, mem-

perlihatkan stereotip seorang prajurit. Ia sempat terkenal sejenak, saat  

pada 1962 ia memimpin pasukan gerilya menyerang pasukan Belanda di 

Papua Barat. Dari operasi itu ia mendapat anugerah bintang, kenaikan 

pangkat dari mayor menjadi letkol, dan nama baik sebab  keberaniannya. 

Rekan komplotannya yang sedikit lebih muda tapi berpangkat lebih 

tinggi, Latief, mempunyai karir kemiliteran yang terhormat sejak menjadi 

61

 

pemuda pejuang melawan tentara Belanda di Jawa Tengah. Sesudah 

lulus kursus-kursus latihan keperwiraan dan membuktikan dirinya di 

pertempuran, Latief memperoleh kedudukan yang strategis: komandan 

seluruh brigade pasukan infanteri (dengan sekitar dua ribu anak buah) di 

ibu kota. Ia tampil dengan sikap percaya diri dan wibawa seorang kolonel 

yang sadar mengenai perlunya penghormatan dari anak buahnya. Di 

pangkalan udara Halim pada 1 Oktober 1965 Untung dan Latief diterima 

di rumah Mayor Soejono, komandan pasukan AURI di pangkalan udara 

Halim. Berperawakan kurus berotot dan peka hati, Soejono mengelu-

arkan perintah-perintah tegas kepada anak buahnya selagi ia mengatur 

tempat persembunyian, makan, dan jip-jip untuk kendaraan pimpinan 

G-30-S. Sjam dan Pono, sebagai orang sipil, menjadi sosok-sosok aneh 

di pangkalan udara itu. Sjam, yang saat  muda dikenal bernama Ka-

maruzaman, yaitu  keturunan pedagang Arab yang bermukim di daerah 

pantura Jawa. Pono juga berasal dari kawasan pantura Jawa, tapi berkakek 

moyang orang Jawa, seperti ditunjukkan oleh nama lengkapnya, Supono 

Marsudidjojo. Atmodjo teringat, saat pertama kali bertemu kedua lelaki 

itu di Halim pada hari naas ini , sesaat  itu juga ia menduga bahwa 

mereka bukan tentara: sosok mereka melentok tak tegap, mereka meng-

angkat kaki di kursi, dan merokok tak berkeputusan. Mereka kurang 

latihan jasmani dan disiplin militer.16 Namun dua lelaki ini memiliki 

pengalaman bertahun-tahun dalam berhubungan dengan personil militer 

secara rahasia dan menyembunyikan jati diri mereka.

Pada pagi 1 Oktober, sejak sekitar pukul 2.00 lewat tengah malam, 

lima orang pimpinan gerakan ini duduk bersama di sebuah gedung yang 

tak jauh dari sudut barat laut Halim. Gedung ini yaitu  kantor divisi 

pengamat udara AURI, Penas (Pemetaan Nasional). Demi alasan-alasan 

yang tidak pernah dijelaskan, sekitar pukul 9.00 pagi, kelima tokoh 

ini  pindah dari tempat persembunyian di gedung Penas ke rumah 

kecil Sersan Sujatno, yang terletak di kompleks kediaman di Halim. 

Inilah rumah yang dituju Supardjo sekembalinya dari misi yang gagal, 

yaitu menemui Presiden Sukarno di istana. Lima tokoh ini  tinggal 

di rumah ini sepanjang siang dan malam 1 Oktober 1965. Walaupun 

Untung pada siaran RRI pagi itu dikenal sebagai pimpinan G-30-S, ia 

menghabiskan sepanjang hari itu tanpa menampakkan diri di depan 

umum, bahkan juga tidak di hadapan pasukannya sendiri. Pada kenyata-

62

1. KESEMRAWUTAN FAKTA-FAKTA

annya memang para pimpinan G-30-S tidak mempunyai sarana untuk 

berkomunikasi dengan pasukan mereka di Lubang Buaya dan Lapangan 

Merdeka selain melalui kurir pribadi. Mereka tidak mempunyai peralatan 

walkie-talkie atau pesawat radio dua arah. Gerakan 30 September sendiri 

Peta 3. Pangkalan Angkatan Udara di Halim dan Lubang Buaya.

Sumber: berdasar  peta dalam Katoppo, Menyingkap Kabut Halim 1965, 314-315.

63

 

telah memutus jaringan telefon pada saat pasukannya menduduki gedung 

telekomunikasi. (Namun seandainya jaringan telefon berfungsi pun, 

rumah sersan yang sederhana di pangkalan udara itu barangkali tidak 

memiliki saluran telefon). Supardjo yang ulang-alik dengan jip antara 

tempat persembunyian dan kantor komandan Halim membuktikan 

ketiadaan peralatan komunikasi di antara para pimpinan G-30-S.

Pimpinan G-30-S sepanjang hari itu berhubungan dengan ketua PKI 

D.N. Aidit, yang juga hadir di pangkalan AURI di Halim. Aidit tinggal 

di rumah yang berbeda dalam kompleks perumahan lain di pangkalan. 

Yang mendampinginya yaitu  pembantu pribadinya bernama Kusno; 

salah seorang pimpinan PKI, Iskandar Subekti; dan seorang anggota Biro 

Chusus, Bono (yang juga dikenal dengan nama Walujo).17 Lima pimpinan 

inti G-30-S ada di satu tempat persembunyian (di rumah Sujatno), 

sedangkan Aidit dan sekelompok pembantunya di tempat persembunyian 

yang lain, yang berjarak kira-kira setengah mil (di rumah Sersan Suwandi). 

Untuk komunikasi antar mereka kedua kelompok memiliki seorang kurir 

pribadi yang mengendarai jip untuk mondar-mandir di antara kedua 

tempat persembunyian sambil membawa dokumen. Terkadang satu atau 

dua orang pimpinan inti menuju ke tempat persembunyian Aidit dan 

berbicara langsung dengannya. Atmodjo mengenang bahwa Sjam dan 

Soejono beberapa kali berkonsultasi dengan Aidit.18

Lima pimpinan inti G-30-S sepanjang hari 1 Oktober tinggal di 

rumah Sersan Sujatno yang tidak mencolok. Sebagai kelompok mereka 

tidak menampakkan diri di depan Presiden Sukarno, tokoh yang konon 

hendak mereka lindungi. Supardjo yang menemui presiden atas nama 

mereka semua. Tidak diketahui dengan jelas mengapa Aidit dan para 

pembantunya tinggal di rumah yang lain, dan bukan bergabung dengan 

lima orang dalam kelompok Untung. Mungkin untuk memastikan 

bahwa seandainya mereka diserang, mereka tidak akan disergap bersama-

sama. Atau mungkin juga untuk memastikan bahwa sedikit orang saja 

yang mengetahui Aidit terlibat dalam kelompok inti perencana gerakan. 

Atau mungkin juga untuk menjaga, agar kelompok yang satu tidak me-

medulikan proses pengambilan keputusan kelompok yang lain. Para 

organisator G-30-S tentu mempunyai alasan tertentu untuk memisah-

kan kediaman dua kelompok dengan jarak setengah mil, walaupun sulit 

untuk memahami alasan itu sekarang. Komunikasi antar dua kelompok 

64

1. KESEMRAWUTAN FAKTA-FAKTA

itu seharusnya lebih mudah dan lebih cepat jika mereka semua tinggal di 

tempat persembunyian yang sama. Bahkan keputusan mereka menga-

singkan diri di tengah kawasan perumahan di Halim itu pun masih tetap 

tidak dapat dimengerti. Barangkali akan lebih masuk akal jika mereka 

menduduki sebuah pusat komando militer, di tempat mereka dapat 

memanfaatkan hubungan radio untuk mengoordinasikan satuan-satuan 

pasukan mereka yang berbeda-beda.

Walaupun pimpinan G-30-S berpangkalan di Halim, tidak ada 

bukti bahwa mereka bekerja dengan orang lain dari AURI selain Mayor 

Soejono. Semua fasilitas yang mereka gunakan di dalam dan sekitar 

pangkalan Halim – Penas, Lubang Buaya, dua rumah, senjata AURI, dan 

truk-truk – agaknya disediakan oleh Soejono sendiri. Komandan Halim, 

Kolonel Wisnoe Djajengminardo, dan Panglima AURI Laksamana 

Madya Omar Dani, tampaknya tidak diajak berunding sebelumnya.

Menurut Omar Dani dan Heru Atmodjo mereka jadi terbawa-bawa 

dalam G-30-S bukan sebagai peserta, melainkan sebagai pengamat dari 

luar. Penuturan kedua orang ini tentang jalannya kejadian demi kejadian 

saling bersesuaian. Pada 30 September sore Soejono menceritakan kepada 

Atmodjo, seorang perwira intelijen AURI khusus urusan pengintaian 

udara, tentang aksi melawan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang 

anti-Sukarno. Ini merupakan berita bagi Atmodjo, yang selanjutnya 

melaporkan informasi ini  kepada Dani pada sekitar pukul 16.00 

hari itu. Dani memerintahkannya mencari tahu lebih banyak lagi tentang 

rencana aksi ini  dan melaporkan kembali hasil pengamatannya 

malam itu juga. Sekitar pukul 22.00 Atmodjo kembali ke Markas Besar 

AURI dan bertemu dengan sekelompok perwira senior Angkatan Udara 

untuk melaporkan hal-hal apa lagi yang telah didengarnya dari Soejono.19 

Satu detil penting yaitu  bahwa Supardjo merupakan peserta aksi. Dani 

memerintahkan Atmodjo agar mencari Supardjo, yang menjadi bawahan-

nya langsung dalam Komando Mandala Siaga yang lazim dikenal sebagai 

Kolaga, dalam rangka konfrontasi melawan Malaysia.20 Supardjo sudah 

menemui Dani pada 29 September untuk membicarakan soal-soal dalam 

Kolaga. Boleh jadi ia menceritakan kepada Dani bahwa aksi menentang 

Dewan Jenderal sedang direncanakan.

Sesuai dengan perintah Dani, Atmodjo mencari Soejono untuk 

memutuskan bagaimana dia dapat menemukan Supardjo. Soejono 

65

 

memberi tahu Atmodjo agar pergi ke Kantor Pengamat Udara sekitar 

pukul 5.00 pagi berikutnya. Sesudah Atmodjo tiba di kantor yang 

dimaksud dan menjelaskan bahwa kedatangannya atas perintah Dani, 

Supardjo mengajaknya pergi bersamanya ke istana. Tanpa rencana atau 

koordinasi apa pun, Atmodjo kemudian menemani Supardjo sepanjang 

hari itu.21 Seandainya pun keterlibatan Atmodjo dalam G-30-S lebih jauh 

ketimbang yang diakuinya sekarang, sepak terjangnya pada 1 Oktober 

tampaknya terbatas pada membantu gerak-gerik Supardjo di sekitar kota 

Jakarta dan pangkalan udara Halim.

Sementara baik  Atmodjo maupun Dani tidak dapat dipandang 

sebagai bagian dari pimpinan G-30-S, mereka (dan sebagian besar perwira 

senior AURI) bersikap simpatik terhadap G-30-S pada 1 Oktober itu. 

Atmodjo mengenang bahwa ia bersorak gembira saat  mendengar 

pengumuman radio yang pertama pada pagi hari itu.22 Ia bersama para 

perwira rekan-rekannya berpikir bahwa G-30-S merupakan gerakan 

pembersihan terhadap para perwira sayap kanan Angkatan Darat, yang 

telah dan sedang menyabot kebijakan-kebijakan Presiden Sukarno. Dani 

merancang pernyataan publik, “Perintah Harian,” pada pukul 9.30 

pagi yang menyambut G-30-S sebagai usaha untuk “mengamankan 

dan menjelamatkan Revolusi dan Pemimpin Besar Revolusi terhadap 

subversi CIA.” Agaknya Dani berpikir bahwa G-30-S itu tidak lebih 

dari sebuah aksi internal Angkatan Darat, yang sepenuhnya masih setia 

kepada Sukarno.23

Pasukan-pasukan yang digunakan dalam operasi pagi hari itu 

sebagian besar diambil dari satuan-satuan yang dipimpin tiga perwira 

militer dalam pimpinan inti G-30-S: Untung, Latief, dan Soejono. Dalam 

personil G-30-S termasuk satu kompi pasukan kawal presiden di bawah 

pimpinan Untung, dua peleton dari garnisun Angkatan Darat Jakarta di 

bawah pimpinan Latief, dan satu batalyon pasukan Angkatan Udara di 

bawah pimpinan Soejono. Selain itu ada sepuluh kompi – masing-masing 

lima kompi – dari Batalyon 454 dan Batalyon  530. Pasukan-pasukan dari 

dua batalyon ini sudah tiba di Jakarta beberapa hari sebelumnya untuk 

berpartisipasi dalam parade Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober. 

Mereka inilah yang merupakan kelompok utama dari pasukan-pasukan 

yang menduduki Lapangan Merdeka. Di antara pasukan-pasukan G-30-S 

juga ada kesatuan-kesatuan kecil dari pasukan para komando di selatan 

66

1. KESEMRAWUTAN FAKTA-FAKTA

Jakarta dan dari Polisi Militer.24

Di samping berbagai pasukan militer ini , sekitar dua ribu 

anggota PKI atau ormas-ormas yang berafi liasi dengan PKI juga ikut 

serta dalam operasi pagi itu.25 Orang-orang sipil ini sebagian besar yaitu  

anggota Pemuda Rakjat yang telah menerima latihan singkat kemiliteran 

di pangkalan udara Halim selama beberapa pekan dalam bulan-bulan 

sebelumnya. yaitu  Mayor Soejono yang mengatur penyelenggaraan 

latihan-latihan ini. Para pemuda sipil ini disebar dalam pasukan-pasukan 

yang menculik para jenderal dan menduduki gedung-gedung vital di 

sekitar Lapangan Merdeka. Beberapa dipersenjatai, tapi sebagian besar 

tidak.

Tidak ada angka yang andal tentang jumlah keseluruhan personil 

militer dan sipil yang ikut serta dalam G-30-S. Tabel 2 menggambar-

kan sintesis data dari berbagai-bagai sumber. Walaupun angka-angka itu 

mungkin tidak akurat, setidak-tidaknya dapat memberi gambaran kasar 

tentang kekuatan G-30-S.

Jumlah tentara yang terlibat dalam G-30-S sangat kecil jika diban-

dingkan dengan seluruh jumlah pasukan yang ada di dalam kota. Dari 

sudut kekuatan militer, G-30-S jelas tidak cukup menggentarkan untuk 

dapat mengalangi pasukan lawan menyerangnya. Komando Daerah 

Militer Kota Jakarta, yang disebut Kodam Jaya, memiliki sekitar enam 

puluh ribu prajurit, tiga puluh kali jumlah seluruh personil yang ikut 

serta dalam G-30-S.26 Kolonel Latief memimpin satu brigade Kodam 

Jaya, yang terdiri dari sekitar dua ribu prajurit, namun hanya dua peleton 

di antaranya yang ikut serta dalam G-30-S. Besarnya potensi perlawanan 

terhadap G-30-S menjadi lebih besar lagi jika kita perhitungkan puluhan 

ribu tentara tambahan yang ditempatkan di dekat Jakarta. Pasukan khusus 

dari Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) berada di selatan 

kota, dan Kodam yang meliputi Jawa Barat ditempatkan di Bandung, 

sekitar tujuh jam perjalanan mobil jaraknya dari Jakarta. Dibandingkan 

dengan semua pasukan yang ada di dalam dan sekitar kota, kekuatan 

pasukan G-30-S sungguh kecil belaka.

67

 

Tabel 2. Personil Militer dan Sipil yang Mengambil Bagian Dalam G-30-S

Personil yang Mengambil Bagian Jumlah orang

PERSONIL MILITER

Dua peleton dari Brigade 1, Kodam Jaya, Jakarta 60

Satu kompi dari Batalyon 1, Cakrabirawa 60

Lima kompi dari Batalyon 454, Diponegoro 500

Lima kompi dari Batalyon 530, Brawijaya 500

Satu batalyon dari AURI, Pasukan Pembela Pangkalan Halim (PPP) 1.000

Satuan-satuan dan perseorangan dari kesatuan militer lain (Polisi 

Militer, para komando) 50

Jumlah personil militer 2.130

ORANG-ORANG SIPIL

Orang-orang sipil dari PKI dan ormas berafi liasi PKI 2.000

Jumlah seluruh personil 4.130

Sumber: “Gerakan 30 September” Dihadapan Mahmillub, Perkara Untung, 9, 40; Notosusanto dan Saleh, 

Tragedi Nasional, 231; Saelan, Dari Revolusi ’45, 91.

Perhatikan bahwa pasukan-pasukan G-30-S tidak menyebar laiknya 

pasukan yang berniat melakukan kudeta. Mereka tidak memosisikan diri 

untuk bertahan menghadapi pasukan lawan. Jika tujuan mereka yaitu  

kudeta, mereka seharusnya mengepung atau menduduki markas besar 

Kodam Jaya dan Kostrad, dan menempatkan detasemen-detasemen dekat 

pemusatan-pemusatan barak-barak militer utama. Mereka juga seha-

rusnya sudah membangun pos-pos pemeriksaan di jalan-jalan menuju 

Jakarta untuk mengalangi pasukan-pasukan dari luar memasuki kota. 

Semuanya itu tidak mereka lakukan.

Gerakan 30 September tidak mempunyai perlengkapan yang 

hampir selalu dipakai oleh para perancang kudeta di sepanjang paron 

kedua abad ke-20: tank. Seluruh kekuatan G-30-S terdiri dari tentara 

infanteri bersenjata. Dan, gerakan ini tidak berusaha melumpuhkan tank-

tank yang dikendalikan pasukan-pasukan yang berpotensi memusuhi 

G-30-S. saat  panglima Kodam Jaya mendengar berita penggerebekan 

di rumah-rumah para jenderal, ia memerintahkan beberapa pasukan tank 

untuk berpatroli di jalan-jalan di ibu kota.27 Dengan begitu dalam jam-

jam awal G-30-S dimulai, ibu kota berhasil dikuasai pasukan-pasukan 

berlapis baja yang tidak menjadi bagian G-30-S.

Mengingat jumlah pasukan yang terlibat kecil, penyebaran pasukan 

yang tidak berpengaruh, dan tidak ada tank, G-30-S tampaknya tidak 

dirancang untuk merebut kekuasaan negara. Mengikuti aksi-aksi G-30-S 

pagi hari itu, gerakan ini tampak dirancang sebagai semacam pemberon-

68

1. KESEMRAWUTAN FAKTA-FAKTA

takan para perwira muda terhadap sekelompok perwira senior.

PENGUMUMAN SIANG HARI

Sesudah mengambil alih stasiun radio dan menyiarkan pengumumannya 

yang pertama, G-30-S tidak mengeluarkan pernyataan apa pun selama 

lima jam berikutnya. Gerakan 30 September bungkam sama sekali justru 

pada saat perlu mengerahkan pendapat umum untuk mendukungnya. 

Pengumuman kedua, yang disiarkan sekitar tengah hari, memenuhi janji 

pengumuman pertama dengan merinci perihal Dewan Revolusi Indonesia 

lebih lanjut. “Segenap kekuasaan negara,” demikian pengumuman 

itu menyatakan, telah jatuh “ke tangan Dewan Revolusi Indonesia.” 

Kekuasaan yang diaku dewan nasional ini bersifat mutlak: ia “menjadi 

sumber dibandingkan  segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia,” 

sementara menunggu pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil 

di Dewan Perwakilan Rakyat. (Waktu pemilu tidak dinyatakan pasti.) 

Dewan-dewan revolusi yang lebih rendah selanjutnya akan dibentuk 

di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Masing-masing 

dewan akan berfungsi sebagai “kekuasaan tertinggi untuk daerah yang 

bersangkutan.” Dekrit No. 1 menyatakan bahwa menteri-menteri kabinet 

Presiden Sukarno “berstatus demisioner,” dan bahwa Dewan Revolusi 

Indonesia akan menetapkan semua menteri-menteri yang akan datang.

Walaupun dalam pengumuman radio yang pertama G-30-S mem-

benarkan penumpasan terhadap Dewan Jenderal sebagai cara untuk 

melindungi Presiden Sukarno, dalam pengumumannya yang kedua 

G-30-S justru merebut kekuasaan presiden dan bahkan tidak sekali pun 

menyebut Sukarno. Dengan mengumumkan pimpinan G-30-S sebagai 

pimpinan suatu dewan yang memegang seluruh kekuasaan negara, 

pengumuman kedua memperlihatkan bahwa peristiwa yang pada pagi 

hari menampak sebagai putsch intern Angkatan Darat menjadi lebih 

menyerupai sebuah kudeta.

Pengumuman kedua itu juga menyebut nama-nama para wakil 

panglima yang ada di bawah Letnan Kolonel Untung: “Brigjen Supardjo, 

Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi, dan Ajun Komisaris 

Besar Polisi Anwas.” Daftar ini memperlihatkan usaha untuk memasuk-

69

 

kan semua unsur dari keempat angkatan bersenjata (Angkatan Darat, 

Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian) sambil 

menyembunyikan identitas para pimpinan G-30-S sebenarnya yang 

bekerja bersama Untung, yaitu Kolonel Latief, Mayor Soejono, Sjam, 

dan Pono.

Pemilihan wakil-wakil pimpinan G-30-S ini terasa sukar dijelaskan. 

Dari empat tokoh itu hanya Supardjo dan Heru Atmodjo yang sedikit 

banyak terkait dengan G-30-S. Dan aneh bahwa Supardjo, seorang 

brigadir jenderal, berada di bawah Untung, seorang letnan kolonel. 

Keanehan lain yaitu  Atmodjo hanya diidentifi kasikan dengan namanya 

yang pertama, Heru, nama yang sangat lazim bagi orang Jawa. Banyak 

orang Indonesia hanya memakai  satu nama saja (misalnya Untung 

dan Suharto). Tapi Heru biasanya tidak digunakan sebagai nama tunggal. 

Atmodjo dikenal dengan nama seutuhnya. Penggunaan nama Heru saja 

dalam pengumuman ini  memberi kesan bahwa para organisator 

G-30-S tidak kenal dengannya. Dua deputi komandan G-30-S yang lain, 

Sunardi dan Anwas, belum pernah satu kali pun menghadiri rapat-rapat 

perencanaan, tidak berada di pangkalan udara Halim pada 1 Oktober, 

tidak diberi tahu tentang G-30-S sebelumnya, dan tidak mengambil 

langkah apa pun atas nama G-30-S.28

Tidak jelas siapa, jika pun memang ada, yang menandatangani 

Dekrit No. 1, mengenai pembentukan Dewan Revolusi Indonesia. 

Baik dokumen asli maupun fotonya tidak pernah terlihat. Di depan 

persidangannya Untung menyatakan bahwa ia, Supardjo, dan Atmodjo 

yang menandatangani dokumen itu.29 Sebagai saksi dalam persidangan 

itu, Atmodjo mengakui telah menandatanganinya.30 Namun sekarang 

Atmodjo mengatakan tidak pernah menandatanganinya dan bahkan tidak 

pernah melihat teks itu sebelum disiarkan. Ia menyatakan, pengakuannya 

di depan persidangan Untung merupakan kapitulasi terhadap tuntutan 

penuntut umum. Ia berharap mahkamah menghargai kerja samanya, 

dan dengan demikian akan memberi keringanan hukuman jika kelak 

ia sendiri dihadapkan ke pengadilan.31 Di depan Mahmilub Supardjo 

memungkiri pengumuman radio tentang Dewan Revolusi Indonesia. Ia 

menyatakan bahwa ia tidak menyetujui gagasan tentang dewan ini  

dan menolak menandatangani dokumen itu.32 Tanpa adanya dokumen 

dekrit yang asli tidak mungkin diketahui siapa sebenarnya yang telah 

70

1. KESEMRAWUTAN FAKTA-FAKTA

menandatanganinya. Mengingat bahwa Sunardi dan Anwas jelas bukan 

tokoh-tokoh penanda tangan, tidak ada alasan kuat untuk memerca-

yai bahwa dua tokoh lain yang disebut sebagai wakil-wakil komandan 

(Supardjo dan Atmodjo) pernah menandatanganinya.

Pengumuman ketiga G-30-S, yang disiarkan antara pukul 13.00 

dan 14.00, disebut sebagai “Keputusan No. 1.”33 (Sekarang sukar untuk 

dipahami apa yang dipikirkan [para] penulis pengumuman-pengumuman 

ini tentang perbedaan antara dekrit dan keputusan). Pengumuman ketiga 

ini menyebut empat puluh lima nama anggota Dewan Revolusi Indonesia, 

termasuk Untung dan empat orang wakilnya. (Angka 45 itu tampaknya 

dipilih untuk melambangkan 1945, tahun proklamasi kemerdekaan 

Indonesia.) Para anggota mewakili aneka macam pandangan politik yang 

relatif luas: politisi Muslim, kader menengah PKI, wartawan, perempuan, 

dan pimpinan pemuda. Kelompok yang paling banyak terwakili, dengan 

delapan belas kursi, ialah kelompok militer. Beberapa perwira militer 

dalam daftar dikenal sebagai antikomunis, misalnya Brigadir Jenderal 

Amir Mahmud. Di dalamnya juga termasuk nama-nama dua orang yang 

sedikit banyak tak dikenal, namun belakangan ternyata termasuk dalam 

pimpinan G-30-S: Kolonel Latief dan Mayor Soejono. Pimpinan G-30-S 

di Jawa Tengah, Kolonel Suherman, juga muncul dalam daftar. Gerakan 

30 September tidak memberi  penjelasan mengenai dasar-dasar yang 

melandasi pemilihan untuk keanggotaan Dewan. Kecuali bagi beberapa 

orang yang terlibat langsung dalam G-30-S, agaknya tak seorang pun di 

antara mereka yang ditunjuk sebagai anggota dewan pernah dihubungi 

sebelumnya dan diminta untuk ikut bergabung.

Segera sesudah mengumumkan daftar nama-nama anggota Dewan 

Revolusi Indonesia, stasiun pusat RRI menyiarkan pengumuman G-30-S 

yang keempat, yaitu “Keputusan No. 2.” Keputusan ini memaklumkan, 

sebab  panglima G-30-S yaitu  seorang letnan kolonel, tidak ada perwira 

militer yang berpangkat lebih tinggi dibandingkan nya. Semua pangkat di atas 

pangkat Untung dinyatakan tidak lagi berlaku. Dengan sekali gebrak 

sistem kepangkatan militer diubah, sehingga pangkat Untung menjadi 

pangkat yang tertinggi. Para perwira yang berpangkat lebih tinggi 

memenuhi syarat untuk memperoleh pangkat letnan kolonel jika mereka 

mengajukan secara tertulis pernyataan kesetiaan kepada Dewan Revolusi 

Indonesia. Sementara itu semua prajurit bawahan yang mendukung 

71

 

G-30-S pangkatnya akan dinaikkan satu peringkat.

Dua “keputusan” ini diumumkan atas nama Letnan Kolonel 

Untung dan ditandatangani pula olehnya. Militer menerbitkan foto 

dokumen-dokumen asli Keputusan 1 dan Keputusan 2 ini.34 Foto-

foto itu memperlihatkan bahwa hanya Untung yang menandatangani 

dokumen-dokumen termaksud. Barangkali pembedaan antara “dekrit” 

dan “keputusan” terletak pada nama siapa yang mengeluarkannya: dekrit 

dikeluarkan atas nama komandan dan para wakil komandan, sedangkan 

keputusan dikeluarkan hanya atas nama komandan saja.

Empat pengumuman yang dikeluarkan oleh G-30-S ini  

merupakan seluruh penampilan G-30-S di depan warga  Indonesia.35 

Jika disimpulkan bersama, keempat pengumuman itu sangat sedikit 

mengungkapkan sifat G-30-S. Yang paling jelas, pengumuman itu tidak 

memberi  pembenaran terhadap tindakan mendemisionerkan kabinet 

dan penetapan bentuk pemerintahan yang sama sekali baru. Pengu-

muman-pengumuman itu juga tidak mengungkapkan pertentangan 

ideologis apa pun dengan pemerintahan Sukarno. Semua prinsip yang 

dengan tegas dijunjung G-30-S ialah prinsip-prinsip yang dianjurkan 

atau ditemukan oleh Sukarno, yaitu UUD 1945, politik luar negeri 

yang menentang kolonialisme dan neokolonialisme, Pancasila, Amanat 

Penderitaan Rakyat (Ampera), Panca Azimat Revolusi.36 Gerakan 30 

September menyerukan pembentukan dewan-dewan revolusi di tingkat 

provinsi dan kabupaten, dan bahkan menetapkan jumlah anggota 

yang akan duduk di dewan-dewan itu. Tapi G-30-S tidak menjelaskan 

bagaimana anggota dewan akan dipilih dan apa wewenang dewan dalam 

hubungannya dengan lembaga-lembaga negara yang ada, selain hanya 

mengatakan bahwa dewan mempunyai “segenap kekuasaan.” Gerakan 

30 September menyatakan kesetiaannya kepada konstitusi Indonesia, 

lalu menciptakan lembaga yang tidak dirumuskan dengan jelas dan sama 

sekali baru, yang akan melampaui lembaga-lembaga yang telah dibentuk 

oleh konstitusi.

Wajah G-30-S di hadapan warga  tidak konsisten (peng-

umuman-pengumumannya menyatakan bahwa pasukannya ingin 

melindungi Sukarno tapi juga ingin mendongkelnya), ganjil (letnan 

kolonel dinyatakan sebagai pangkat tertinggi), dan kabur (cita-cita 

istimewa G-30-S tidak dijelaskan). Hal yang lebih membingungkan 

72

1. KESEMRAWUTAN FAKTA-FAKTA

lagi ialah penampilan publik G-30-S sangat sedikit kecocokannya dengan 

kenyataan: Sukarno tidak berada di bawah “lindungan” G-30-S; dua dari 

empat wakil komandannya tidak tahu-menahu tentang G-30-S; empat 

pimpinan yang sesungguhnya (Sjam, Pono, Latief, Soejono) tidak disebut 

sebagai pimpinan; dan jenderal-jenderal yang “ditangkap” sebenarnya 

sudah dibunuh dan mayat-mayat mereka disembunyikan. Keempat 

pengumuman yang disiarkan melalui radio belum tentu disusun oleh 

orang-orang yang namanya tercantum di dalamnya. Oleh sebab  Aidit 

juga berada di Halim, ia pun boleh jadi ikut serta menyusunnya. Untung 

dan dua wakil komandan G-30-S yang berada di Halim (Supardjo dan 

Heru Atmodjo) barangkali bukan yang menulis Dekrit No. 1. Bahkan 

Untung mungkin tidak menulis Keputusan 1 dan Keputusan 2 walaupun 

ia menandatanganinya.

PERBINCANGAN SUKARNO DAN SUPARDJO

Bagi Presiden Sukarno wajah G-30-S pada 1 Oktober ialah wajah Brigadir 

Jenderal Supardjo. Presiden tidak berjumpa dengan lima pimpinan inti 

G-30-S saat ia berada di Halim. Dari siaran radio pagi hari itu, satu-

satunya orang lain yang dengan pasti diketahuinya terlibat ialah Letnan 

Kolonel Untung. Demikian juga, Sukarno tidak bertemu Aidit dan ba-

rangkali tidak pernah diberi tahu bahwa Aidit ada di kawasan pangkalan 

udara. Mengingat satu-satunya orang dari G-30-S yang dijumpai Presiden 

Sukarno ialah Supardjo, Presiden kemungkinan pagi itu telah menyim-

pulkan bahwa G-30-S memang benar seperti yang dinyatakan dalam 

siaran radio pertama: suatu gerakan murni intern Angkatan Darat yang 

dirancang untuk membersihkan perwira sayap kanan, serta untuk mem-

pertahankan dirinya selaku presiden. Dan patut diingat bahwa semula 

G-30-S bermaksud membawa serta dua komandan batalyon, Kapten 

Sukirno dan Mayor Bambang Supeno, menemui Presiden Sukarno. 

Tapi hanya Supardjo yang dibawa kembali dengan helikopter ke Halim. 

Ternyata, Supardjo menjadi duta G-30-S.

Sukarno dan Supardjo bertemu untuk pertama kali sekitar pukul 

10.00 pagi di kantor komandan pangkalan udara Halim, Kolonel Wisnoe 

Djajengminardo. Pada waktu itu Sukarno sudah mengetahui bahwa 

73

 

Yani diculik. sebab  juga telah dilaporkan kepadanya b

Read More