pembunuhan masal 7

 

pendapatnya tentang 

penggerak G-30-S itu didasarkan atas informasi di luar dari yang diberikan 

Aidit kepadanya. Selama sidang-sidang Mahmilub, dalam menanggapi 

kesaksian Sjam, Sudisman menyatakan tidak mempunyai pengetahuan 

langsung tentang G-30-S, hanya mengikuti perintah-perintah dari Aidit, 

dan percaya bahwa Sjam pun mengikuti perintah dari Aidit, “Walaupun 

saya tidak ikut membuat Dekrit, tidak ikut menyusun komposisi Dewan 

Revolusi, tidak berada di Halim, Lubang Buaya atau Pondok Gede baik 

di sekitar maupun pada saat dicetuskannya G-30-S, tapi sebab  semua 

perbuatan itu yaitu  perbuatan oknum-oknum anggauta PKI, maka saya 

ambil oper tanggung-jawabnya.”17

Saya akan berkomentar di belakang tentang tindakan misterius 

Sudisman untuk mengambil tanggung jawab terhadap suatu gerakan 

yang menurut pengakuannya sangat sedikit ia ketahui. Sekarang masalah 

penting yang perlu diperhatikan yaitu  bahwa Sudisman memang tidak 

berada dalam posisi mengetahui bagaimana pengorganisasian G-30-S 

dilakukan. Tidak ada alasan untuk memandang pendapat Sudisman 

bahwa para perwira militer bertindak atas kehendak sendiri sebagai 

pendapat seorang yang berwenang dan berpengetahuan memadai. 

Penilaian Sudisman tentang G-30-S sebagai aksi yang dipimpin militer 

tidak dapat diperhitungkan sebagai sangkalan yang meyakinkan terhadap 

penilaian Supardjo yang melihat gerakan itu di bawah pimpinan Sjam. 

sebab  Supardjo jauh lebih dekat dengan para organisator G-30-S dan 

menyaksikan langsung proses pengambilan keputusan mereka, penilaian-

nya harus diberi bobot lebih.18

Pertanyaan tentang pengetahuan Aidit tetap tidak terjawab di dalam 

uraian Sudisman. Mungkin Aidit juga percaya bahwa para perwira militer 

itu bertindak atas kehendak sendiri. Ia bersandar pada informasi dari 

Sjam. Mungkin Sjam tidak menjelaskan kepada Aidit bahwa ia sesung-

guhnya memainkan peranan yang dominan dalam mengorganisasikan 

para perwira. Jika tidak demikian, barangkali Aidit mengetahui bahwa 

perwira-perwira di belakang G-30-S ialah mereka yang terkait dengan 

Biro Chusus, tapi ia mungkin hendak menyembunyikan fakta ini  

dari kawan-kawannya di Politbiro demi mempertahankan kerahasiaan 

di sekitar operasi Biro Chusus.

 

ANALISIS SJAM DAN HASAN

Menjelang sidang Mahmilub untuknya berakhir Sudisman membacakan 

dengan lantang “uraian tanggungdjawab”-nya di depan para hakim dan 

pengunjung sidang. Sebagian uraiannya dapat ditangkap sebagai pe-

nyangkalan terhadap kesaksian yang diberikan Sjam pada sidang yang 

sama. Dibawa masuk ke ruang sidang sebagai saksi, Sjam menyampaikan 

pengakuan bahwa yang dilakukan Aidit lebih dari sekadar mendukung 

G-30-S. Menurut versi Sjam tentang peristiwa itu, Aidit memprakarsai 

G-30-S. Konon Aidit  memerintahkan Sjam agar memobilisasi tokoh-

tokoh militer yang terkait dengan Biro Chusus untuk melancarkan aksi 

militer melawan jenderal-jenderal kanan Angkatan Darat. Sjam menge-

mukakan, “Sesudah bulan Agustus [1965] [Biro Chusus] menerima 

keterangan dibandingkan  Kawan D.N. Aidit tentang makin memuntjaknja 

situasi. Dan gedjala-gedjala jang ada menundjukkan bahwa Dewan 

Djenderal sudah mulai melakukan persiapan-persiapan terachir untuk 

pada achirnja melakukan perebutan kekuasan. sesudah  ada soal-soal 

itu maka kami diberikan garis, apakah dalam menghadapi situasi jang 

sematjam ini, kami menunggu dipukul atau mesti memberi  pukulan 

terlebih dahulu. sebab  kesimpulannja bahwa kami harus memberi  

pukulan terlebih dahulu, kami melakukan persiapan-persiapan dengan 

mengadakan pertemuan-pertemuan antara saja, Pono, Untung, Latif, 

Sujono, Sigit dan Wahjudi. Sebagai pertemuan-pertemuan persiapan 

untuk melakukan gerakan jang pada achirnja dinamakan G30S. Dalam 

pertemuan-pertemuan itu jang memimpin yaitu  saja sendiri.”19 Sjam 

mengklaim dialah yang memilih perwira-perwira yang ikut dalam rapat-

rapat itu dan, dengan bantuan Aidit, merancang gagasan tentang Dewan 

Revolusi.

Berdiri sendiri, kesaksian Sjam harus disikapi dengan kesangsian. Pen-

dakuannya sebagai atasan para perwira dapat diabaikan laiknya khayalan 

seorang megalomaniak, seseorang yang ingin dilihat sebagai pemain politik 

yang penting. Pendakuannya bahwa ia mengikuti perintah-perintah Aidit 

dapat diabaikan sebagai usaha untuk mengesahkan tindakan-tindakan 

yang sesungguhnya di luar jangkauan kewenangan Aidit. Barangkali 

Sjam melibatkan Aidit demi menyenangkan para penuntut umum dari 

militer yang mengingini pembenaran atas tuduhan mereka bahwa Aidit 

ialah otak G-30-S. Namun demikian pernyataan Sjam tidak bisa begitu 

saja ditolak, menimbang analisis post-mortem Supardjo (yang sudah saya 

bahas dalam bab 3) dan penegasan dari Hasan untuk bagian-bagian 

tertentu dari kesaksian Sjam yang berkaitan dengan kinerja Biro Chusus 

(dibahas dalam bab 4). Barangkali Sjam bukanlah seorang penyemu. 

Dalam karangan otobiografi s yang ditulisnya pada pertengahan 1990-an, 

Hasan menguatkan sejumlah klaim Sjam tentang peranannya di dalam 

G-30-S. Hasan percaya Sjam mengikuti perintah-perintah Aidit dan para 

perwira itu, pada gilirannya, mengikuti pimpinan Sjam:

Pada suatu waktu, kira-kira bulan Juli 1965, dalam rapat 

BC Pusat, Ketua BC Bung Sjam memberi informasi bahwa 

sakitnya Presiden Sukarno makin parah dan mungkin 

akan mati. Hal ini akan digunakan oleh kaum militer yang 

anti Sukarno dan yang bekerja erat dengan kaum nekolim 

Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Belanda untuk mengkup 

kekuasaan Sukarno menjadi pemerintah militer pro-Barat 

yang fasis. Gerakan rakyat demokratis yang dipimpin oleh 

Nasakom dimana PKI menjadi pelopornya, akan ditindas 

secara kekerasan sampai hancur-lebur. Untuk menghadapi 

situasi gawat yang mendadak, PKI sebagai pelopor gerakan 

rakyat harus mengambil sikap. Sikap PKI yalah harus melawan 

gerakan kup militer Angkatan Darat terhadap Pemerintah 

Sukarno secara militer. Tugas ini diperintahkan oleh Bung 

Aidit kepada BC Pusat yang menggarap kaum militer. Dalam 

proses selanjutnya berhubung situasinya makin genting, maka 

perintahnya bukan hanya menunggu kup kaum militer bahkan 

kita harus bertindak lebih dahulu terhadap jendral-jendral 

yang pro nekolim.”

Sukarno jatuh sakit dari 3 Agustus sampai 9 Agustus, maka rapat 

pertama yang dimaksud Hasan tentunya terjadi pada awal Agustus itu. 

Kemungkinan meninggalnya Sukarno di awal Agustus agaknya telah 

memancing tekad awal Aidit untuk menyiapkan aksi militer, seperti 

dikemukakan Hasan, tapi barangkali tidak sampai membulatkan tekad 

Aidit hingga akhir September. Desas-desus tentang Sukarno hampir 

 

meninggal sesaat  lenyap saat ia sehat kembali. Beberapa penasihatnya 

dari semula berpikir bahwa Sukarno tidak menderita penyakit yang lebih 

parah dari infl uenza berat. Sesudah 9 Agustus Sukarno tidak memperli-

hatkan tanda-tanda akan jatuh sakit serius dan mulai lagi mengisi jadwal 

melelahkan yang sarat dengan pidato-pidatonya yang bersemangat di 

depan umum, termasuk pidato pada 30 September malam.

Bagi Aidit, untuk meneruskan rencana melancarkan aksi militer, 

jika itu memang ia lakukan, ia tentu sudah yakin bahwa jenderal-jenderal 

antikomunis Angkatan Darat akan melancarkan serangan tanpa meng-

hiraukan kesehatan Sukarno. Menurut Hasan, Aidit mengubah rencana 

semula; Biro Chusus berubah dari menanti menjadi mendahului kudeta 

para jenderal. Pendapat ini serupa dengan pendirian Sjam bahwa partai 

menghadapi pertanyaan apakah menunggu kup terjadi baru bertindak, 

atau mendahului kup. Pendapat ini juga serupa dengan pendirian 

Supardjo bahwa “partai” pada satu titik mengubah strateginya dari 

menunggu laporan tentang rencana para “perwira progresif” menjadi 

memaksakan rencananya sendiri.

Dipertimbangkan bersama, cerita-cerita Sjam dan Hasan tidak 

bisa dipandang sebagai bukti tandas bahwa Aidit memprakarsai G-30-S, 

Sjam mengikuti perintah Aidit, dan perwira-perwira militer yang terkait 

dengan Biro Chusus mengikuti Sjam. Barangkali perwira-perwira itu 

bertindak atas dasar kesimpulan-kesimpulan yang tidak dapat dibenar-

kan. saat  berbicara di depan para perwira dan anggota-anggota Biro 

Chusus (orang-orang yang dikenal Hasan), boleh jadi Sjam sengaja 

membual tentang perintah Aidit agar orang-orang itu mau mengikuti dia. 

Perlu diingat bahwa Supardjo mendapat kesan tentang adanya rencana 

besar partai yang melebihi apa yang telah dijelaskan Sjam kepadanya. 

Mungkin saja Sjam bersikap seakan-akan kepemimpinan partai terlibat 

lebih jauh dalam G-30-S. Tapi penegasan Hasan terhadap pokok-pokok 

cerita Sjam setidak-tidaknya memberi  kesan bahwa gagasan tentang 

Aidit menjadi salah satu dari pemimpin-pemimpin G-30-S tidaklah 

berlebihan. Untuk memperoleh gambaran lebih baik tentang peranan 

Aidit, kita harus menelaah cerita-cerita tokoh-tokoh yang ada di dalam 

Politbiro sendiri.

ANALISIS ISKANDAR SUBEKTI

Dua anggota Politbiro diketahui memainkan peranan langsung dalam 

G-30-S: Njono, yang mengorganisasi sekitar dua ribu pemuda untuk 

dijadikan sukarelawan, dan Iskandar Subekti, yang menemani Aidit di 

pangkalan AURI Halim. Kedua tokoh ini menceritakan proses pengam-

bilan keputusan partai dalam kesaksian mereka di sidang pengadilan. 

Njono, pemimpin PKI yang pertama diadili Mahmilub, berusaha 

membersihkan pimpinan partai lainnya dari kesalahan apa pun. Ia me-

nampilkan dirinya sebagai oknum dajal yang sudah melanggar keputusan 

Politbiro untuk tetap tidak terlibat di dalam aksi para perwira Sukarnois 

melawan Dewan Jenderal.21 Skenario “meriam liar” yang tak masuk akal 

ini sebaiknya dikesampingkan saja. Bisa dimengerti, bahkan terpuji, 

jika Njono mengambil tanggung jawab penuh. Tapi sukar dipercaya 

bahwa ia bertindak sepenuhnya sendiri tanpa keterkaitan dengan Aidit 

dan pimpinan partai lainnya, terutama sebab  belakangan Sudisman 

mengakui bahwa Politbiro memutuskan untuk mendukung G-30-S.

Cerita Iskandar Subekti lebih layak diperhatikan. Subekti yaitu  

panitera dan arsiparis Politbiro. Ia memang cocok untuk tugas ini bukan 

hanya sebab  ia mahir stenografi ; ia terpelajar, fasih dalam berbagai bahasa 

Eropa, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah partai dan 

program-programnya. saat  ia diajukan ke pengadilan pada 1972, 

penjaga rahasia partai ini bisa berbicara dengan lebih terbuka dibandingkan  

Njono. “Uraian Tanggungdjawab” Sudisman sudah beredar, dan partai 

sudah dihancurkan.

Dalam pidato pledoinya di pengadilan Subekti menyatakan bahwa 

pada sebuah rapat pada Agustus 1965 Politbiro memutuskan bahwa partai 

akan memberi “dukungan politis” kepada aksi yang direncanakan para 

perwira progresif. Sementara Subekti tidak menjelaskan arti setepatnya 

perkataan “dukungan politis,” ia membedakannya dengan “dukungan 

fi sik,” yang tidak mau diberikan Politbiro. Implikasinya yaitu  para 

perwira akan bertindak sendiri, sedangkan partai akan membela perju-

angan mereka melalui pers dan sidang-sidang pemerintah, “Sikap Partai 

ialah memberi  dukungan politis, bukan dukungan fi sik atau lainnya 

semacam itu, kepada perwira-perwira muda yang hendak menggagalkan 

rencana kudeta dari Dewan Jenderal terhadap Pemerintah Sukarno. PKI 

 

bisa memberi  dukungan kepada sesuatu aksi dari kekuatan-kekuatan 

revolusioner dan demokratis untuk menentang kekuatan-kekuatan 

kontra-revolusioner. Sikap itu yaitu  sikap politik yang wajar dan biasa, 

berhubung dengan perkembangan situasi dan garis politik PKI yang 

mendukung Pemerintah Sukarno pada waktu itu.”22 

Tabel 3. Struktur Organisasi Pimpinan Partai Komunis Indonesia, September 1965

Ketua Comite Central

D.N. Aidit

Dewan Harian Politbiro

Lima anggota: D.N. Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea

Politbiro

Dua belas anggota penuh: D.N. Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea, 

Sakirman, Njono, Mohamad Munir, Ruslan Wijayasastra, Jusuf Ajitorop, Asmu, Rewang

Empat calon anggota: Peris Pardede, A. Sanusi, Sucipto Munandar, F. Runturambi

Panitera: Iskandar Subekti

Comite Central

85 anggota

Sumber: Subekti, “G-30-S Bukan Buatan PKI,” 2-3.

Subekti mengklaim bahwa Aidit menjelaskan keputusan Politbiro 

kepada sekelompok anggota Comite Central pada 27 atau 28 Agustus.23 

Subekti menekankan bahwa rapat ini yaitu  sebuah brifi ng oleh Aidit, 

bukan sidang resmi Politbiro yang diperluas atau sidang Comite Central 

yang dipersempit (lihat gambar 3 tentang struktur pimpinan PKI). 

Brifi ng ini  dimaksudkan untuk menyampaikan kepada tokoh-

tokoh pimpinan tertentu tentang posisi partai. Aidit menjelaskan kepada 

yang hadir bahwa sebuah klik perwira progresif sedang merancang suatu 

aksi menentang Dewan Jenderal dan bahwa partai akan memberi  

“dukungan politis.” Menurut Subekti tidak ada diskusi, juga tidak ada 

keputusan satu pun diambil di dalam forum ini.

Subekti menyatakan bahwa Politbiro tidak bersidang selama 

September. Njono juga menyatakan, walaupun Politbiro tiga kali 

bersidang dalam Agustus, tidak satu kali pun dalam September. Ini 

mengesankan bahwa Aidit bertindak sendiri di luar pengawasan Politbiro 

selama beberapa pekan sebelum G-30-S dimulai. Menurut Subekti, 

“Pelaksanaan selanjutnya dari putusan Politbiro yang dibriefi ngkan 

itu diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro sebagaimana lazimnya 

Dewan Harian Politbiro melaksanakan sehari-harinya putusan Politbiro. 

Tidak ada sidang Politbiro lagi untuk mendengarkan laporan-laporan 

tentang pelaksanaan putusan itu oleh Dewan Harian Politbiro ataupun 

oleh Ketua CC guna memberi  kesempatan kepada Politbiro untuk 

menilai kebijaksanaan Dewan Harian Politbiro atau Ketua CC dalam 

melaksanakan putusan Politbiro itu.”24 Dengan kata lain, Aidit bertindak 

sendiri selama September dalam hal perencanaan gerakan ini .

Jika Subekti benar bahwa Politbiro tidak bersidang selama 

September, anggota Politbiro sebagai kelompok bisa jadi tidak mendapat 

informasi tentang peranan Sjam dalam G-30-S. Sjam mulai mengadakan 

rapat-rapat dengan para perwira baru pada September (setidak-tidaknya 

menurut pengakuannya sendiri). Politbiro tidak mungkin bisa mengeta-

hui, apalagi menyetujui, persisnya tindakan-tindakan Aidit dan Sjam.

Jika selama sidang-sidang pada Agustus Politbiro memberi  

persetujuannya kepada gagasan “dukungan politis” terhadap tindakan 

militer para perwira progresif, untuk memutuskan rincian kerja sama 

partai diserahkan kepada Aidit. Subekti mencatat dalam sebuah alinea 

yang gamblang bahwa Aidit yaitu  satu-satunya pimpinan partai yang 

berhak mengurus hubungan PKI dengan militer:

Penyerahan soal-soal militer kepada D.N. Aidit yaitu , 

menurut pengalaman saya, soal yang biasa, yang sehari-hari. 

sebab  soal militer, artinya soal-soal yang bertalian dengan 

kerjasama atau sikap-sikap tertentu yang harus diambil oleh 

Partai terhadap ABRI merupakan hal-hal yang harus dilakukan 

dengan hati-hati maka ini diserahkan kepada Ketua CC, D.N. 

Aidit. Dalam praktek sehari-harinya hal ini terwujud dalam 

misalnya ceramah-ceramah, penulisan-penulisan, atau penje-

lasan-penjelasan dari sikap Partai terhadap ABRI yang ditu-

angkan dalam editorial-editorial Harian Rakjat. Yang boleh 

menulis tentang ini hanya Ketua CC, D.N. Aidit, tidak boleh 

orang lain, redaksi Harian Rakjat sekalipun tidak boleh.25

Butir pokok pendapat Subekti sama dengan yang diajukan Sudisman: 

G-30-S bukanlah buatan PKI sebagai sebuah lembaga walaupun beberapa 

pimpinan partai tertentu terlibat di dalamnya. Baik Politbiro maupun 

Comite Central tidak memikirkan sebuah rencana aksi untuk mempra-

karsai, mengorganisasi, dan memimpin G-30-S.

 

Pidato Subekti di depan sidang pengadilan pada 1972 tampaknya 

mencerminkan pendapatnya yang jujur tentang G-30-S. Ia mengulangi 

banyak pendapat yang sama saat  ia menulis sebuah dokumen rahasia 

pada 1986 untuk sekelompok kecil anggota partai yang setia dan masih 

hidup, termasuk mantan anggota Politbiro, Jusuf Ajitorop.26 Halaman 

pertama naskah tulis tangan ini menyatakan bahwa dokumen ini tidak 

diedarkan untuk umum dan ditulis semata-mata untuk “dokumentasi 

partai.” Subekti memutuskan menuliskan analisis tentang G-30-S segera 

sesudah  ketiga pimpinan Biro Chusus (Sjam, Pono, dan Bono) dieksekusi 

pada September 1986.27 Menyadari ketiga orang ini (teman-temannya 

sesama penghuni penjara Cipinang) telah membawa rahasia mereka 

masing-masing ke liang kubur dan sedikit saja pimpinan PKI lainnya 

yang masih hidup, Subekti merasa harus mencatat semua ingatan dan 

pendapatnya sendiri. Untuk pembaca terbatas dari kalangan loyalis partai 

Subekti menegaskan pokok pikiran yang sudah ia kemukakan tahun-

tahun sebelumnya di hadapan publik: 

G-30-S bukan buatan atau ciptaan PKI … Maka seandainya 

ia merupakan gerakan dari PKI, atau gerakan yang “didalangi” 

PKI, semestinya ia dibicarakan dan diputuskan oleh badan 

pimpinan partai yang tertinggi yaitu Comite Central. …namun  

hal ini tidak pernah dibicarakan, apalagi diputuskan di dalam 

dan oleh Comite Central yang anggotanya berjumlah 85 

orang itu. …Bahkan ada anggota Politbiro atau calon anggota 

Politbiro yang tidak mengetahui sama sekali. Manakala ada 

anggota-anggota CC atau PB [Politbiro] yang tersangkut dalam 

gerakan ini, maka mayoritas dari mereka hanya merupakan 

pelaksana saja, bukan pemikir yang ikut memutuskan, mem-

bicarakan atau merencanakan gerakan ini.28

Pendapat Subekti tentang kebersalahan PKI sebagai sebuah lembaga 

cukup sahih. Soal yang dipertanyakan ialah mengapa Aidit dan pimpinan 

tertentu lainnya menjadi “tersangkut” dalam G-30-S. Walaupun Subekti 

dan Sudisman secara implisit mengesankan di hadapan publik bahwa 

dalam hal G-30-S Aidit membuat kebijakannya sendiri, tak satu pun 

dari mereka terbuka tentang bagaimana persisnya sifat keterlibatan Aidit. 

Subekti jauh lebih terus terang tentang hal ini dalam dokumen raha-

sianya tahun 1986. Ia mempersalahkan Aidit dan para pimpinan partai 

lainnya jauh lebih mendalam dalam hal merancang G-30-S. Versi Subekti 

mengenai kejadian-kejadian ini  patut diperhatikan dengan cermat 

sebab  ia, dibanding dengan tokoh-tokoh lainnya, dalam posisi lebih 

mengetahui gerak-gerik Aidit selama Agustus dan September. Sebagai 

panitera Politbiro, ia juga berperanan sebagai semacam sekretaris pribadi 

Aidit.

Dalam uraian rahasianya Subekti menyatakan bahwa Aidit bertemu 

Sjam dalam  Agustus 1965 untuk membahas kemungkinan melancar-

kan aksi militer melawan Dewan Jenderal. Aidit masih mempelajari 

pilihan-pilihannya pada saat itu. Sjam meyakinkan Aidit bahwa ia dapat 

mengerahkan para simpatisan partai di dalam tubuh militer untuk pe-

laksanaan aksi itu. Kemudian Aidit melakukan pendekatan terhadap 

Politbiro. Dengan bayangan aksi militer itu akan dilaksanakan oleh 

para perwira militer sendiri, terlepas dari partai, Politbiro sepakat pada 

sebuah sidang di Agustus untuk memberi  “dukungan politis.” Aidit 

lalu membentuk satu tim khusus pilihan dari anggota-anggota Politbiro 

untuk membahas dengan cara-cara apa partai akan mendukung para 

perwira itu. Subekti tahu tentang tim ini sebab  ia sendiri termasuk di 

dalamnya. Ia mengikuti diskusi-diskusi tim “tidak sebagai peserta pe-

nyumbang pikiran atau pendapat, namun  sebagai tukang catat keputusan-

keputusan yang diambil oleh kolektif ini  di atas.”29 Para anggota 

tim ialah, menurut ingatan Subekti, Aidit, Sudisman, Oloan Hutapea, 

Lukman, dan Rewang. Tim ini kerap bertemu dari akhir Agustus sampai 

akhir September dengan tiga anggota inti Biro Chusus, Sjam, Pono, dan 

Bono. Dengan demikian Aidit tidak melibatkan Politbiro beserta seluruh 

Dewan Hariannya dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa 

anggota badan-badan ini dibiarkan dalam kegelapan. Khususnya Njoto 

disisihkan dari lingkaran ini. Subekti mencatat, “Dalam semua diskusi 

ini kawan Mansur (Njoto) oleh DN Aidit dengan sadar tidak diikutser-

takan sebab  pertimbangan ideologis. Bagi Nyoto tidak dipercaya karna 

berdasar  pengalaman lebih dianggap Sukarnois dibandingkan  Komunis.”30 

Oey Hay Djoen (yang dekat dengan Njoto) menyampaikan kepada saya 

bahwa Aidit hanya bersandar pada orang-orang kepercayaannya saja 

dalam minggu-minggu sebelum kejadian.

Masuk akal untuk berasumsi bahwa Subekti benar sehubungan 

dengan klaim tentang adanya tim khusus pilihan Aidit untuk membahas 

G-30-S. Sebagai operasi terselubung yang menuntut kerahasiaan, G-30-S 

tidak mungkin bisa diketahui banyak orang. Menjadi jelas juga jika 

anggota CC-PKI, yang terdiri dari sekitar delapan puluh lima orang, 

tidak diberi tahu tentang G-30-S secara rinci dan tidak dibolehkan mem-

perbincangkannya. sebab  jika ini terjadi sama saja dengan membuat 

pernyataan publik, mengingat bahwa Angkatan Darat mempunyai 

mata-mata di dalam partai. Adanya Sakirman di dalam Politbiro akan 

merupakan kendala bagi Aidit untuk mendiskusikan rencana G-30-S 

secara rinci dalam forum itu. Salah satu sasaran penting G-30-S ialah adik 

Sakirman, Jenderal Parman, kepala intelijen Angkatan Darat. Parman 

sendiri suatu saat  mengatakan kepada seorang perwira militer Amerika 

Serikat pada pertengahan 1965 bahwa ia sudah menyusupi sepenuhnya 

tubuh PKI dan dapat mengetahui setiap keputusan yang diambil dalam 

sidang-sidang terpenting mereka dalam hitungan jam. Parman juga me-

ngatakan bahwa PKI sudah mengetahui ada penyusupan di dalam partai 

dan membentuk suatu kelompok inti kecil untuk membahas masalah-

masalah yang sensitif.32

Subekti mencatat bahwa salah satu tema diskusi dalam tim khusus 

ini  yaitu  usul Aidit tentang dewan revolusi, “D.N. Aidit telah 

mengkonsepkan daftar orang-orang anggota Dewan Revolusi. Konsep 

ini telah diterima oleh badan kolektif seperti ini  di atas tadi.”33 Ide 

di balik daftar nama-nama ini ialah gerakan ini harus tampil sebagai aksi 

militer murni, “Sejak semula, selagi masih dalam tingkat-tingkat pertama 

dalam pembicaraan antara D.N. Aidit dan Kamaruzaman [Sjam], telah 

diputuskan bahwa gerakan itu harus merupakan gerakan militer, tidak 

boleh terlihat sebagai gerakan dari PKI.”34 sebab  itu orang-orang yang 

dipilih sebagai anggota Dewan Revolusi Indonesia ialah tokoh-tokoh 

politik yang mewakili lintas aliran ideologi yang luas. Gerakan ini tidak 

dimaksudkan sebagai suatu aksi yang akan serta-merta membawa PKI 

masuk ke istana. Gerakan ini hanya bertujuan untuk membersihkan 

jenderal-jenderal Angkatan Darat yang antikomunis, sehingga dengan 

begitu dapat menciptakan suasana politik yang memungkinkan PKI 

berkembang meluas. Subekti menekankan bahwa tim khusus anggota 

Dewan Harian Politbiro tidak pernah mendiskusikan gagasan untuk 

mendemisionerkan kabinet Sukarno. Ia mempersalahkan Aidit yang, pada 

detik terakhir, menyisipkan gagasan ini  dalam pengumuman radio 1 

Oktober. Tapi Subekti tidak menjelaskan mengapa atau bagaimana Aidit 

melakukan hal ini . Dewan Revolusi, sebagaimana yang dirumuskan 

oleh tim khusus, dimaksudkan untuk menekan pemerintah Sukarno agar 

bergeser lebih ke kiri, tidak untuk mengganti menteri-menteri kabinet 

yang ada.

Tim khusus itu, dalam penilaian Subekti, tidak berfungsi sebagai 

pengendali kebebasan Aidit untuk bergerak. Ia melukisan Aidit sebagai 

seorang pemimpin yang memprakarsai gagasan tentang aksi militer 

untuk mendahului rencana Dewan Jenderal. Tim khusus tampak lebih 

sebagai panel gaung bagi Aidit, ketimbang sebagai badan terpadu yang 

membuat keputusan-keputusan laiknya sebuah kolektif. sebab  Biro 

Chusus sepenuhnya berada di bawah pimpinannya, Aidit dalam posisi 

untuk melakukan kontrol secara eksklusif terhadap gerakan yang diren-

canakan. Subekti menulis bahwa Sjam “didudukkan oleh Aidit sebagai 

pemimpin utama dalam komando gerakan.”35 Perhatikan bahwa Subekti 

tidak mengklaim bahwa tim khusus mengangkat Sjam sebagai pemimpin. 

Subekti mengklaim bahwa Aidit sendirilah yang menunjuk Sjam. Bahkan 

jika anggota-anggota tim khusus terlibat dalam perencanaan aksi pada 

minggu-minggu menjelang 1 Oktober, tampaknya mereka tidak me-

netapkan peranan apa pun bagi diri mereka dalam melaksanakannya. 

Setidak-tidaknya ada dua orang anggota tim yang tidak aktif pada 1 

Oktober: Lukman sedang keliling Jawa Tengah, dan Sudisman bersembu-

nyi di sebuah rumah di Jakarta, memantau siaran-siaran radio (menurut 

Hasan, yang bersama Sudisman pada hari itu). Dalam pledoinya di depan 

sidang Subekti mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah saat  

menemani Aidit di pangkalan udara AURI di Halim, “Saya diharuskan 

membantu Aidit dan melakukan pengetikan itu atas perintah Aidit ‘in 

person,’ bukan sebagai putusan Politbiro ataupun sebagai tugas yang 

ditetapkan oleh Sekretariat CC.” Aidit memandang Subekti sebagai 

seorang pengikut setia yang tidak banyak bertanya, “Tenaga-tenaga 

pembantu Aidit sesungguhnya sudah cukup dengan Bono dan Kusno, 

Aidit meminta saya lagi dan bukan orang lain, menurut dugaan saya 

sebab  ia mempunyai “aff ection” tertentu atau suka dengan saya yang 

ia kenal sebagai kawan sejak waktu pra-Proklamasi 17 Agustus 1945 di 

 

Menteng 31, dan yang suka bekerja serta tidak rewel.”36 Bagi Subekti 

tim khusus para anggota Politbiro bukanlah otak G-30-S. Tim ini lebih 

merupakan suatu badan musyawarah bagi Aidit dan Sjam saat mereka 

merencanakan G-30-S bersama para perwira militer tertentu.

Uraian Iskandar Subekti yang bersifat rahasia ini merupakan bukti 

kuat bagi klaim bahwa peranan Aidit dan Sjam dalam G-30-S lebih 

besar dibandingkan peranan para perwira militer. Subekti, beda dengan 

Supardjo, berada dalam posisi mengetahui dinamika internal pimpinan 

PKI. Supardjo hanya mengatakan bahwa “partai” lebih dominan. Subekti 

lebih persis dalam menunjukkan siapa di dalam partai yang bertanggung 

jawab. Menulis untuk pembaca kalangan dalam partai pada 1986, ia tidak 

berada di bawah tekanan apa pun untuk tidak jujur. Ia ingin berterus 

terang demi proses perbaikan diri partai sendiri. Namun, pemandangan 

Subekti terbatas. Dia tidak mungkin hadir dalam rapat-rapat antara Sjam 

dan para perwira, sehingga dia tidak mungkin mengetahui sifat saling 

hubungan mereka. Kendati demikian, dari diskusi-diskusi tim khusus saja 

ia rupanya dapat menduga bahwa Aidit dan Sjam telah memprakarsai aksi 

dan mulai memperoleh kerja sama dari para perwira militer yang simpati 

kepada PKI. Subekti, seperti empat pimpinan PKI lainnya dalam tim 

khusus, tentu menyadari bahwa para perwira militer di dalam G-30-S 

itu tidak bebas sepenuhnya dari partai. Mereka yaitu  koneksi-koneksi 

Sjam.

Boleh jadi Subekti melebih-lebihkan peranan Aidit dan Sjam sebab  

ia menyimpan kegeraman hebat terhadap kedua tokoh itu. Nada berang 

dalam alinea-alinea tertentu dari analisisnya pada 1986 (hujatannya 

terhadap hampir semua mantan pimpinan PKI lainnya sebagai pengecut, 

borjuis kecil, dan tak berprinsip) tampak sebagai akibat dari frustrasi dan 

kekecewaannya yang mendalam saat menyaksikan kehancuran partai.37 

Orang bisa saja mengatakan Aidit dan Sjam menjadi kambing hitam 

baginya. Namun, alasan-alasannya untuk menyalahkan Aidit dan Sjam 

boleh jadi cukup berdasar. Pimpinan partai yang lain, seperti Sudisman, 

juga menuding dua tokoh itu sebagai yang bertanggung jawab.

Pertimbangkan pernyataan Sudisman, seperti yang sebelumnya 

sudah dikutip, “Walaupun saya tidak ikut membuat Dekrit, tidak ikut 

menyusun komposisi Dewan Revolusi, tidak berada di Halim, Lubang 

Buaya atau Pondok Gede baik di sekitar maupun pada saat dicetuskan-

nya G-30-S, tapi sebab  semua perbuatan itu yaitu  perbuatan oknum-

oknum anggauta PKI, maka saya ambil oper tanggung-jawabnya.” Klaim 

Sudisman tentang ketidaktahuannya hendaknya diartikan bahwa ia tidak 

mengetahui beberapa rincian tentang G-30-S. Ia mengakui bahwa ia 

terlibat. Tapi cara Sudisman mengambil alih tanggung jawab moral 

atas G-30-S memperlihatkan bahwa ia yakin Aidit telah bertindak 

sendiri. Tentang hal ini Sudisman mengurainya lebih lanjut di dalam 

dokumen “otokritik” Politbiro (disiarkan pada September 1966) dan 

dalam pledoinya di depan sidang Mahmilub. Ia merasa bertanggung 

jawab sebagai seorang pimpinan partai yang terlalu banyak memberi 

jalan simpang bagi Aidit untuk bertindak sendiri. Menurut Sudisman 

prinsip “centralisme demokrasi” partai telah menjadi lebih condong ke 

sentralismenya ketimbang demokrasinya. Pimpinan PKI sudah menye-

rahkan kekuasaan terlalu banyak kepada Aidit. Pesan yang tersirat di balik 

argumen Sudisman ialah bahwa Aidit telah menetapkan kebijakan partai 

mengenai G-30-S dan Politbiro memberi lampu hijau kepadanya untuk 

jalan terus. sebab  Sudisman percaya bahwa “centralisme demokrasi” 

merupakan bentuk organisasi ideal di mana “dipadukan pertanggungan-

jawab kolektif dengan pertanggungan-jawab perseorangan” ia merasa 

tanggung jawab dirinya akan kebijakan partai sebanding dengan tanggung 

jawab Aidit. Jika Aidit berbuat salah, itu sebab  pimpinan lain telah 

membiarkan dia berbuat salah. Avonturisme Aidit, meminjam kata-kata 

Sudisman, mencerminkan adanya masalah yang serius di dalam partai 

sebab  Aidit tidak bisa ditunjuk sebagai satu-satunya orang yang memikul 

seluruh beban kesalahan. Sudisman merasa dia sendiri dan pimpinan PKI 

yang lain telah membiarkan prinsip “centralisme demokrasi” mengalami 

kemerosotan.

Pada saat persidangan Sudisman pada 1967 pimpinan PKI yang 

masih hidup di penjara memperdebatkan masalah tanggung jawab ini 

dengan sengit. Militer mengumpulkan sekitar tujuh puluh lima tapol, 

baik pimpinan PKI maupun perwira militer, di suatu tempat, yaitu 

di Rumah Tahanan Militer (RTM) di tengah kota Jakarta, sehingga 

mereka bisa diajukan sebagai saksi untuk persidangan Sudisman. Begitu 

berkumpul di satu gedung, mereka mempunyai banyak kesempatan 

untuk berdiskusi di antara mereka tentang proses pengambilan keputusan 

di dalam partai dan memahami siapa yang harus dipersalahkan terkait 

 

dengan kekalahan mereka. Salah seorang di antara para tapol itu ialah 

Tan Swie Ling, yang ditangkap bersama Sudisman pada Desember 1966. 

Ia  memberi tempat perlindungan bagi Sudisman di rumahnya. Tan 

mengenang bahwa pendapat umum di kalangan pimpinan PKI yang 

ditahan di RTM yaitu  Aidit sebagai individu harus disalahkan, “Jadi 

disitu saya berkesempatan untuk ketemu dengan orang-orang ini, dan 

sejauh yang saya dengar dari mereka itu semua rasa kecewa, rasa marah, 

dan sebab  itu yang muncul cuma caci maki. Caci maki tentu jatuh 

kepada D.N. Aidit. Caci maki tentang kesalahannya dan lain sebagainya, 

umpama semua yaitu  kesalahannya D.N. Aidit. Saya tidak pernah 

mendengar keterangan yang sedikit masuk akal … Saya ketemu sama 

seorang kader yang saya hormati, dan juga dia dihormati oleh banyak 

orang, itu namanya pak Joko Soejono. Ini orang bekas kader buruh, dia 

juga orang CC. Saya pernah tanya sama dia, sebetulnya kenapa terjadi 

peristiwa G-30-S? Dia cuma jawabnya, ‘sebab  Centralisme Demokrasi 

itu berat sebelah, yang jalan cuma centralismenya saja, demokrasinya 

tidak ada.’

Sudisman mengakui, menurut ingatan Tan, Aidit terlalu banyak 

memperoleh kekuasaan di dalam partai, tapi Sudisman menyalahkan 

pimpinan partai lainnya sebab  mereka tidak cukup kompeten melawan 

Aidit, “Kalau Sudisman dia memberi keterangannya begini, ‘Kalau kawan-

kawan merasakan sentralisme terlalu kuat, dan demokrasi tidak berjalan, 

itu letak persoalannya sebetulnya bukan sebab  Aidit itu diktator,’ ini 

menurut Sudisman ya, ‘namun  sebab  kemampuan teori antara Aidit 

dengan yang lain-lain tidak setara. Jadi kesenjangannya terlalu jauh, 

sehingga setiap kali ada diskusi, setiap kali terjadi adu argumentasi, selalu 

Aidit berhasil.’”38

Walaupun Sudisman percaya bahwa Aidit berpengaruh besar di 

dalam PKI sebab  ia begitu pandai, masih mungkin melihat alasan-alasan 

lain. Fakta yang sederhana yaitu  partai tumbuh di bawah pimpinan 

Aidit. Banyak anggota Politbiro dan Comite Central bersedia tunduk 

kepada Aidit sebab  ia tampaknya memiliki rumus untuk kesuksesan. 

Apa pun persisnya alasan tentang kedominanan Aidit, para pimpinan 

PKI yang masih hidup menganggapnya sebagai penyebab kehancuran 

partai. Menjelang akhir September 1965 kepemimpinan partai menjadi 

mirip dengan hierarki militer, dengan Aidit sebagai panglima tertinggi, 

memberi  perintah-perintah bahkan kepada anggota-anggota senior 

Politbiro. (Seperti dicatat Sudisman, bahkan ia sendiri menerima 

“perintah-perintah” dari Aidit.) Aidit, sebagai sosok penghubung utama 

antara Biro Chusus dan pimpinan partai yang legal, berada dalam posisi 

yang unik dan kuat. Para pimpinan partai yang lain harus mengikuti 

penilaiannya dalam hal aksi militer. saat  aksi ini gagal, mereka percaya 

aksi itu gagal sebab  Aidit telah bekerja seorang diri, di luar kontrol 

lembaga-lembaga partai yang lain, dan mengorganisir G-30-S dengan 

bantuan Biro Chusus, sebuah sayap partai yang sepenuhnya berada di 

bawah kepemimpinannya.

KEUNTUNGAN MENDAHULUI

Jika benar Aidit yaitu  penggerak utama G-30-S, lalu apakah alasannya? 

Baik Iskandar Subekti maupun Sudisman berpendapat bahwa G-30-S 

dimaksudkan sebagai tindakan secara militer untuk mendahului rencana 

kudeta Dewan Jenderal. Banyak politisi di Jakarta pada 1965, termasuk 

Sukarno sendiri, mengkhawatirkan bahwa jenderal-jenderal tertentu 

Angkatan Darat sedang berkomplot dengan kekuatan Barat untuk meng-

gulingkan Sukarno. Kemungkinan besar Aidit mempercayai adanya 

Dewan Jenderal dan bahwa dewan ini merupakan ancaman langsung 

bagi Presiden Sukarno dan juga PKI. Baik Sudisman maupun Subekti 

membenarkan bahwa mereka yakin dalam Agustus dan September 1965 

tentang adanya rencana kup oleh pimpinan tertinggi Angkatan Darat. 

Pertanyaan yang menimbulkan teka-teki ialah mengapa Aidit percaya 

tindakan mendahului secara militer itu merupakan pilihan paling baik 

untuk menjawab ancaman ini ? Apakah ia tidak mempercayai 

Presiden Sukarno untuk menangani jenderal-jenderal itu sendiri? Apakah 

Aidit tidak percaya kepada kemampuan PKI dalam menghadapi serangan 

militer? Sudah sejak akhir 1940-an partai hampir selalu mengalami 

serangan: penindasan pascaperistiwa Madiun 1948, penangkapan massal 

di Jakarta pada Agustus 1951, pelarangan partai di tiga daerah pada 1960 

(“Tiga Selatan”: Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan). 

Namun demikian partai berhasil selamat dan tumbuh di tengah-tengah 

kemunduran-kemunduran itu. Mengapa Aidit tidak menunggu sampai 

 

jenderal-jenderal itu sendiri bergerak, dan kemudian memimpin massa 

PKI bangkit berlawan? Jika para perwira sayap kiri pro-Sukarno sedang 

menyusun rencana menentang jenderal-jenderal sayap kanan, mengapa 

Aidit tidak membiarkan saja mereka berjalan dengan rencana mereka? 

Mengapa ia merasa dirinya dan beberapa anggota partai lainnya harus 

memainkan peranan? Aidit, seperti ditegaskan Sudisman, mempunyai 

reputasi sebagai ahli siasat yang berkepala dingin, dan tentunya sudah 

memperhitungkan untung-rugi pilihan yang diambilnya.39

Satu pilihan ialah memberi kesempatan Sukarno menangani sendiri 

masalah dengan jenderal-jenderal sayap kanan ini . Sukarno bisa saja 

memecat Yani sebagai panglima Angkatan Darat dan menggantikannya 

dengan jenderal yang lebih berhaluan kiri, seperti Pranoto atau Rukman, 

dan selanjutnya mendesak panglima baru agar menyusun ulang stafnya. 

Sukarno mungkin bermaksud menemui Yani pada 1 Oktober di istana, 

dan mengujinya lagi (seperti dalam Mei 1965) tentang desas-desus 

mengenai Dewan Jenderal, dan memberitahunya bahwa ia akan diganti.40 

Analis politik Rex Mortimer, dalam tulisannya pada pertengahan 1970-

an, mengira Aidit akan lebih menyukai pendekatan secara administratif 

seperti itu sebab  PKI telah menjadi sangat bergantung pada naungan 

Sukarno. Bersandar pada Sukarno dalam menghadapi jenderal-jenderal 

ini  akan lebih aman dan gampang ketimbang mengorganisasi 

serangan rahasia, “Bagi Sukarno merupakan masalah yang boleh dibilang 

sederhana untuk melumpuhkan Angkatan Darat dengan menempatkan 

para pimpinannya dalam pengawasan ketat, menyampaikan kepada 

seluruh bangsa tentang dasar tindak-annya dengan gayanya yang tak 

tertandingi itu, dan mengulur-ulur penyelesai-an masalah sementara ia 

mereorganisasi tatanan angkatan [sehingga menjadi] lebih sesuai dengan 

seleranya.”41 Mortimer beranggapan Sukarno mempunyai kekuasaan 

mutlak atas Angkatan Darat, sehingga perintah dari Sukarno kepada 

polisi militer untuk menahan jenderal-jenderal yang dicurigai meren-

canakan kup, atau perintah untuk memecat Yani, akan menyelesaikan 

masalah. Tidak demikian kenyataannya. Kendali Sukarno atas militer 

tidak mantap. Para pendukungnya yang fanatik di dalam Angkatan 

Darat tidak cukup banyak atau tidak ditempatkan secara strategis untuk 

menjamin setiap perintahnya akan dilaksanakan. Bagaimana jika Yani 

memutuskan untuk membangkang perintah Sukarno (seperti yang 

dilakukan Suharto pada 1 Oktober)? Akankah Sukarno bisa memaksa 

Yani untuk mundur tanpa risiko pertempuran berdarah antara berbagai 

satuan-satuan militer (hal yang pada 1 Oktober ingin dihindari Sukarno 

dengan segala daya)? Mungkin Aidit mempunyai alasan-alasan yang tepat 

untuk menolak strategi yang bersandar pada Sukarno. Mungkin ia takut 

bahwa gerakan untuk menahan atau mengangkat panglima Angkatan 

Darat hanya akan memprovokasi jenderal-jenderal untuk melancarkan 

kup atau bahwa Sukarno tidak akan mempunyai kekukuhan menghadapi 

bentrokan dengan pimpinan tertinggi Angkatan Darat.

Pilihan lain ialah bersandar pada kekuatan pendukung partai, 

yaitu dua puluh tujuh juta orang yang digemakan Aidit dalam pidato-

pidatonya. Jika dikerahkan di jalan-jalan secara besar-besaran, mereka 

akan menghadirkan tantangan hebat bagi jenderal-jenderal Angkatan 

Darat. Mantan wartawan Joesoef Isak teringat, ia pernah diberi tahu 

beberapa anggota Comite Central pada Agustus dan September bahwa 

suatu aksi massa menentang “kapitalis birokrat” dan “kaum kontra-re-

volusioner” akan segera terjadi. Isak saat  itu ketua PWAA (Persatuan 

Wartawan Asia-Afrika), organisasi yang tumbuh dari Konferensi Asia 

Afrika yang terkenal dan diselenggarakan di Bandung pada 1955. Kantor 

PWAA di tengah kota Jakarta menerima lima wartawan dari negara-

negara Asia dan lima lainnya dari negara-negara Afrika.42 Isak secara 

rutin memberi  informasi singkat kepada sepuluh orang wartawan ini, 

yang disebut sebagai “sekretaris-sekretaris luar negeri” itu, tentang per-

kembangan politik di Indonesia. Informasi yang disampaikannya berasal 

dari laporan-laporan rahasia yang diterimanya dari Comite Central PKI. 

Isak bukan anggota penuh PKI, tapi ia dipercaya sebagai simpatisan yang 

teguh. Ia menjadi saluran informasi partai untuk para sekretaris luar 

negeri, yang kebanyakan yaitu  anggota partai-partai komunis di negeri 

mereka masing-masing. Seorang anggota Comite Central, Nursuhud, 

selalu memberi informasi kepada Isak tentang posisi partai dari waktu 

ke waktu.43 Dengan demikian ia menjadi tempat berbagi rahasia tentang 

informasi-informasi yang sensitif.

Menurut ingatan Isak suasana politik pada pertengahan 1965 

“memang revolusioner.” PKI merasa yakin bahwa ia sedang memenangi 

persaingannya dengan militer, bahwa situasi bergeser bagi kebaikan partai. 

Pimpinan partai merasa telah mencapai suatu tahap di mana mereka bisa 

 

melancarkan pukulan pamungkas terhadap pimpinan tertinggi Angkatan 

Darat. Sudisman pun, dalam analisisnya, mencatat bahwa pimpinan 

partai melihat “situasi politik pada waktu itu sebagai situasi politik revolu-

sioner,” saat  aksi-aksi “massa rakyat banyak” semakin ikut menentukan 

kebijakan pemerintah.44 Selama dua bulan menjelang peristiwa, Isak 

mendengar bahwa suatu aksi penting segera akan terjadi:

Saya diberi tahu, bahwa sebentar lagi seluruh situasi akan 

berubah. Saya mengerti itu artinya akan terjadi suatu gerakan 

hebat. Akan ada pukulan terakhir. Saya tetap mengganggu 

partai [maksudnya pemberi informasi, Nursuhud], dengan 

menanyakannya, “Kapan? Kamu bilang sebentar lagi.” Baiklah, 

satu minggu sudah liwat, satu bulan, masih tidak terjadi apa-

apa. Saya tetap mencari-cari partai, menanyakan kapan. Para 

sekretaris luar negeri [PWAA] terus-menerus bertanya pada 

saya kapan akan terjadi.

Partai mengatakan pada saya, “Kita akan melancarkan aksi-

aksi revolusioner sepenuhnya sampai mencapai puncak. Kita 

akan menghabisi kaum kapitalis birokrat dan kaum kontra-

revolusioner.” Saya bertanya, “Bagaimana cara kamu akan 

melakukannya?” “Turun ke jalan-jalan,” begitulah cerita yang 

disampaikan pada saya. “Turun ke jalan-jalan. Kita akan pergi 

langsung masuk ke kantor-kantor para menteri, para dirjen de-

partemen-departemen pemerintah, dan menangkap mereka. 

Kita akan mengambil Wakil Perdana Menteri III Sukarno, 

Chairul Saleh, dan melemparnya ke kali Ciliwung.”45

 Seperti setiap orang lain di Jakarta yang sadar politik, Isak tahu 

bahwa musuh utama PKI ialah pimpinan Angkatan Darat. Apa pun 

bentuk “pukulan terakhir” itu, sasarannya ialah pimpinan tertinggi 

Angkatan Darat. Informasi dari Nursuhud mengatakan bahwa tindakan 

partai akan melibatkan demonstrasi-demonstrasi massa. Isak tidak mem-

bayangkan akan adanya operasi rahasia militer.

Kalaupun Aidit memang mempertimbangkan pilihan untuk 

pengerahan demonstrasi besar-besaran ini, pada akhirnya ia memutuskan 

untuk tidak menyetujuinya. Ia tentu menyadari bahwa PKI, betapapun 

telah tumbuh menjadi besar dan berpengaruh, tetap merupakan organisasi 

tak bersenjata yang tidak bisa berharap untuk menang dalam menghadapi 

senapan mesin dan tank. Jika jenderal-jenderal sayap kanan melancarkan 

serangan besar-besaran terhadap PKI, mereka bisa menimbulkan kehan-

curan hebat bagi partai yang barangkali memerlukan waktu satu generasi 

untuk kembali pulih. Mengorganisasi massa partai untuk menantang 

langsung pimpinan tertinggi Angkatan Darat barangkali bisa dianggap 

ibarat menggiring domba-domba ke medan penjagalan. Ilmuwan politik 

Daniel Lev mencatat pada awal 1966 bahwa PKI tidak bisa bersaing 

dengan Angkatan Darat di bidang kekuatan fi sik, “Pada tataran politik 

yang fundamental PKI tidak memiliki kekuatan fi sik untuk menghadapi 

Angkatan Darat, yang pada saat penyelesaian terakhir dalam bentuk apa 

pun persenjataannya disiapkan untuk mengatasi kekurangannya dalam 

kelihaian berpolitik.”46

Barangkali kemungkinan akan berulangnya represi antikomunis itu 

sendiri pada 1965 tidak membuat Aidit takut. Hal yang menimbulkan 

kecemasan ialah kemungkinan Sukarno digulingkan. Betapapun sulit 

bagi Sukarno untuk mengendalikan  Angkatan Darat, ia telah melakukan 

langkah-langkah tertentu untuk melindungi partai sejak akhir 1950-an. 

Apabila Sukarno tidak lagi memegang kendali pemerintahan, PKI harus 

menghadapi Angkatan Darat sendirian. Dengan tidak adanya kekuatan 

pengendali apa pun dari atas, represi bisa menjadi lebih buruk dari 

waktu-waktu sebelumnya. Jenderal-jenderal sayap kanan akan sanggup 

memecat semua pejabat tingkat tinggi yang pro-Sukarno dan pro-PKI di 

pemerintahan sipil dan militer sehingga seluruh kekuatan negara  berbalik 

menentang partai. Kup oleh Dewan Jenderal pada 1965 menjadi pertanda 

timbulnya kontrarevolusi sepenuh-penuhnya, yang berarti penjungkir-

balikan pengaruh Sukarnois dan komunis di dalam negara.

Rupanya pilihan yang lebih disukai Aidit ialah tindakan yang meng-

gunakan perwira militer progresif untuk menyerang jenderal-jenderal 

sayap kanan. Keuntungannya yaitu  rencana ini tidak akan memba-

hayakan jiwa massa partai yang tak bersenjata. PKI sudah membangun 

kontak dengan kalangan militer yang menentang Dewan Jenderal. 

Mengapa tidak memakai  mereka? Sekali komando Angkatan 

Darat di tangan para perwira yang simpati kepada PKI, massa dapat 

 

dikerahkan untuk berdemonstrasi tanpa khawatir terhadap tindakan 

pembalasan yang berdarah. Sukarno dengan tenang bisa terus melangkah 

dengan menyusun ulang panglima-panglima Angkatan Darat. Jika 

Dewan Jenderal bergerak terlebih dahulu dan merebut kekuasaan atas 

komando Angkatan Darat, para perwira progresif itu akan terlepas 

dari partai. Beberapa akan dipindah dari posisi-posisi komando yang 

penting. Sedangkan yang lain, demi mempertahankan karier mereka, 

akan memutuskan hubungan mereka dengan Biro Chusus dan mengikuti 

rantai komando yang baru. Akan menjadi hampir tidak mungkin bagi 

partai untuk memakai  mereka lagi dalam suatu aksi yang penting. 

Tentunya terasa tidak masuk akal bagi Aidit jika partai mempunyai modal 

demikian penting di kalangan militer dan tidak memakai nya dengan 

produktif. Walaupun keputusan Aidit memilih tindakan mendahului di 

kemudian hari dikritik sebagai avonturisme oleh pimpinan partai lainnya, 

keputusan itu masuk akal, setidak-tidaknya secara prinsip. Kubu lawan, 

korps perwira Angkatan Darat, terpecah belah. Masuk akal jika keadaan 

demikian dimanfaatkan, terutama apabila serangan langsung (oleh kaum 

sipil terhadap militer) hanya akan memaksa sekutu-sekutu di dalam kubu 

lawan merapatkan barisan melawan partai.

Aidit harus mempertimbangkan, apakah pilihan yang secara teori 

tampak menarik itu, memang dengan mudah bisa dilaksanakan dalam 

praktik. Ia harus memastikan apakah para perwira progresif itu cukup kuat 

untuk melaksanakan aksi melawan jenderal-jenderal sayap kanan. Untuk 

ini Aidit harus bertumpu pada Sjam. Aidit tentunya sudah menerima 

peneguhan dari Sjam bahwa para perwira yang berada dalam posisi-

posisi baik itu mempunyai cukup pasukan dalam komando masing-

masing untuk melaksanakan aksi. Aidit mungkin sudah mendengar dari 

berbagai sumber bahwa para perwira muda dan prajurit sangat marah 

terhadap kesenjangan ekonomi yang dalam antara mereka dan para 

jenderal. Ia mungkin sudah mendengar tentang banyaknya ketidakpu-

asan di kalangan Angkatan Darat akan perlawanan para jenderal terhadap 

kebijakan-kebijakan Sukarno. Pasukan-pasukan itu tampaknya telah 

siap memberontak. Sebagai pimpinan sipil terkemuka, Aidit barangkali 

tidak mempunyai waktu dan kemampuan untuk mengontak sendiri 

perwira-perwira ini  dan memeriksa lagi hasil penilaian Sjam. Dalam 

kesaksiannya di sidang pengadilan Sjam mengatakan bahwa ia “mengada-

kan pemeriksaan organisasi, jaitu dilihat bagaimana kekuatan-kekuatan 

kita jang ada didalam ABRI, terutama di kalangan Angkatan Darat.”47 

Ia menilai kekuatan para perwira yang ia kontak sudah cukup. Walaupun 

Aidit sama sekali bukan avonturir, ia menempatkan dirinya dalam posisi 

bertumpu pada seseorang yang avonturir.

Bagi Aidit daya tarik lain dari strategi mendahului ialah kesem-

patan untuk mencuri derap lebih awal dari sekutu-sekutu partainya di 

dalam kubu Sukarno. Dari tindakan ini PKI akan muncul sebagai juru 

selamat Sukarno dan seluruh program-programnya. Seperti dikatakan 

Hasan dalam paragraf yang sudah saya kutip sebelumnya, pimpinan PKI 

memandang dirinya sebagai pelopor kekuatan Sukarnois (“gerakan rakyat 

demokratis” di bawah pimpinan Nasakom). Dengan aksi mendahului 

melawan jenderal-jenderal sayap kanan, Aidit akan membuktikan bahwa 

PKI benar-benar merupakan komponen terkemuka dalam persatuan 

Nasakom. Dalam uraiannya Sudisman menyebut, dalam mendukung 

G-30-S pimpinan partai berpikir “perwira-perwira maju itulah yang akan 

dapat ‘safe-stellen’ [menyelamatkan] politik kiri Presiden Sukarno.”48

Sukarno yakin bahwa bagaimanapun PKI terlibat dalam G-30-S, 

tapi ia tidak memandang tindakan partai ini setara dengan pengkhia-

natan. Ia tidak menghujat partai sebab  sudah mengkhianati bangsa. 

Dalam pernyataan terakhirnya di depan parlemen sebagai presiden 

pada 1967, ia melukiskan pimpinan PKI sebagai keblinger.49 Pemilihan 

kata oleh seseorang yang selalu hati-hati dalam memilih kata-kata ini 

menarik. Keblinger yaitu  sepatah kata sifat bahasa Jawa yang digunakan 

dalam bahasa Indonesia. Artinya pusing, atau dalam keadaan kehilangan 

pemandangan yang tepat. Sukarno tidak bermaksud menyatakan bahwa 

Aidit tidak patriotik (tuduhan yang dilempar oleh rezim Suharto), tapi 

bahwa ia telah kehilangan kepekaan akan keberimbangan. Tanggapan 

Aidit terhadap desas-desus tentang Dewan Jenderal terlalu jauh dari 

yang semestinya.

Mungkin saja memaklumi strategi mendahului yang diambil Aidit 

sebagai akibat dari provokasi jenderal-jenderal sayap kanan. Sekarang 

kita tahu, berdasar  dokumen-dokumen Amerika Serikat yang telah 

dideklasifi kasikan (diulas dalam bab 6), bahwa kelompok Yani tidak 

mempunyai rencana untuk melancarkan kudeta model lama terhadap 

Sukarno. Jenderal-jenderal di lingkaran Yani tentu saja ingin mendongkel 

 

Sukarno, menimbang sikapnya yang memberi hati kepada PKI, tapi 

mereka sedang mencari-cari dalih yang tepat. Dalih yang mereka anggap 

paling baik ialah usaha kup PKI yang gagal. Para jenderal sayap kanan 

ini  barangkali dengan sengaja meniupkan api desas-desus pada 1965 

untuk memancing PKI agar melakukan semacam aksi militer. Mereka 

boleh jadi menyebarkan cerita-cerita yang mendorong kalangan politik 

di Jakarta untuk berpikir bahwa hari-hari Sukarno sebagai presiden bisa 

dihitung dengan jari. Jika pimpinan PKI percaya bahwa Sukarno tidak 

bisa lagi memberi  perlindungan bagi mereka dari ancaman militer, 

barangkali mereka akan tergoda untuk melakukan semacam aksi langsung 

terhadap militer.

Apa pun, kemungkinan bahwa Aidit terprovokasi untuk melakukan 

aksi mendahului itu tidak membebaskannya dari tuduhan keblinger yang 

dilontarkan Sukarno. Dalam menanggapi desas-desus tentang Dewan 

Jenderal, Aidit bisa memilih strategi yang lebih aman. Ia bertanggung 

jawab untuk memilih strategi yang, kendati secara prinsip dapat diper-

tahankan, mengandung cacat fatal. Strategi itu bersandar pada kebijakan 

Sjam, seorang pembual yang menipu diri sendiri dan apparatchik tak 

bernalar, dan telah membawa partai ke dalam dunia agen ganda yang 

sarat bayang-bayang. Partai menjadi tidak lebih dari sosok amatir tingkat 

rendah yang gampang dikelabui. Strategi itu telah menjauhkan partai 

dari tengah medan bergeraknya yang paling kuat – dalam politik atas 

tanah dan terbuka yang melibatkan warga  – dan membawanya ke 

tengah-tengah intrik elite politik dan militer Jakarta.

Barangkali Aidit mengira risiko yang berlibat dalam pilihan militer 

itu kecil saja. Ia dan pimpinan partai lainnya merasa bahwa para panglima 

sayap kanan Angkatan Darat itu rentan sebab  begitu banyak perwira 

yang pro-Sukarno. Oey Hay Djoen melukiskan pendapat umum di 

kalangan pimpinan partai pada 1965 sebagai berikut, “Angkatan Darat 

tidak mungkin memukul kami. Mengapa? sebab  mereka tidak hanya 

ditentang oleh Angkatan Laut tapi juga oleh Angkatan Udara. Dan tidak 

itu saja. Di kalangan Angkatan Darat itu sendiri terjadi perpecahan. Maka 

itu mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa bersatu memukul PKI.”50 Aksi 

mendahului oleh pasukan Angkatan Darat melawan jenderal-jenderal 

sayap kanan akan memberi jaminan bahwa militer akan terpecah belah 

sama sekali dan tidak mampu menyerang partai. Aksi demikian akan 

mempersatukan para perwira Sukarnois dari semua angkatan dan meng-

isolasi komando tertinggi Yani. Bila berhasil menetralisasi militer, partai 

dapat melangkah lebih lanjut dengan kampanye massal melawan kaum 

“kontra-revolusi” dan “kapitalis birokrat.”

KUP ALJAZAIR SEBAGAI TELADAN

Satu amatan terhadap pemikiran strategis Aidit muncul dalam artikel  

karangan Manai Sophiaan, seorang politisi Sukarnois dan mantan duta 

besar untuk Uni Soviet.51 Sophiaan berpendapat bahwa Aidit, dalam 

mendukung aksi militer melawan jenderal-jenderal sayap kanan, diilhami 

oleh kup militer di Aljazair pada Juni 1965. Sophiaan mendasarkan 

pendapat itu pada wawancaranya dengan mantan Ketua Persatuan 

Wartawan Indonesia (PWI), Karim D.P., yang sempat berbicara dengan 

Aidit tidak lama sesudah kup Aljazair. Karim D.P. tidak mengumumkan 

informasi ini sebab  ia sendiri menjadi tahanan politik selama tahun-tahun 

rezim Suharto. Bahkan sesudah bebas pun ia dilarang berbicara di depan 

dan menulis untuk umum. Ia baru mulai menerbitkan tulisan-tulisannya 

sesudah Suharto jatuh dari kekuasaannya. Dalam sebuah pidatonya di 

depan umum pada 1999 Karim D.P. mengatakan bahwa Aidit menang-

gapi dengan gembira berita tentang kup militer di Aljazair. Arti penting 

informasi kecil ini memerlukan penjelasan tentang kejadian-kejadian di 

Aljazair ini  dan hubungan Indonesia dengannya.

Kup di Aljazair terjadi pada 19 Juni 1965, kurang dari sepekan 

sebelum Konferensi Asia Afrika II yang dijadwalkan dimulai di ibu kota 

Algiers.52 Sang perebut kekuasaan, Kolonel Boumedienne, menjanjikan 

akan tetap menyelenggarakan konferensi seperti yang telah direncanakan 

pendahulunya, Ahmed Ben Bella, yang telah digulingkannya. Sukarno 

diharapkan menjadi tamu istimewa sebab  dialah tuan rumah konfe-

rensi pertama yang ternama di Bandung pada 1955. Kembali ke Jakarta, 

masalah kup Aljazair menjadi topik hangat dalam percakapan di kalangan 

para pejabat pemerintah sebab  Sukarno harus memutuskan menghadiri 

atau memboikot konferensi. Jika ia hadir akan berarti mengabsahkan 

Kolonel Boumedienne, tapi jika ia memboikot akan berarti protes. 

Apakah Boumedienne seorang boneka CIA, seperti halnya kebanyakan 

para pelaku kup di Afrika, ataukah ia seorang nasionalis independen yang 

bisa diterima menurut prinsip-prinsip nonalignment (ketidakbersekutuan) 

Konferensi Asia Afrika? Para pejabat Sukarno tidak tahu dengan pasti 

siapa sebenarnya Boumedienne, tapi mereka bersedia membebaskan 

Boumedienne dari kecurigaan, terutama sebab  dia tetap berkeinginan 

menjadi tuan rumah konferensi. Sukarno memutuskan untuk hadir.

Baik Aidit (sebagai wakil PKI), maupun Karim D.P. (sebagai 

wartawan) menjadi anggota delegasi Presiden Sukarno yang mening-

galkan Jakarta menuju konferensi pada 23 Juni 1965. Di tengah jalan 

delegasi mengurungkan kunjungan ke Aljazair sebab  gedung tempat 

konferensi di Algiers mendadak dibom. Dengan ditundanya konfe-

rensi, sebagian besar delegasi Indonesia terbang ke Paris tempat mereka 

menghabiskan beberapa hari yang menyenangkan sebelum meneruskan 

perjalanan kembali ke Jakarta. Untuk memanfaatkan kunjungan di Paris, 

Sukarno mengadakan pertemuan dengan seluruh duta besar Indonesia di 

Eropa. saat  di Paris itulah Karim D.P. berbicara dengan Aidit tentang 

pemahamannya mengenai kup Aljazair.

Aidit baru saja kembali ke hotelnya dari rapat di kantor pusat Partai 

Komunis Perancis. Ia mengatakan kepada Karim D.P. bahwa ia baru 

saja bertemu dengan enam orang kawan dari Aljazair, kemungkinan 

anggota-anggota Partai Komunis Aljazair:

Pertama-tama dikatakannya bahwa ia sudah minta kepada 

enam kameradnya dari Aljazair supaya mereka segera kembali 

ke negeri mereka, dan memberi  dukungan kepada Bou-

medienne. Dalam diskusi yang mereka lakukan, kata Aidit, 

berdasar  bahan-bahan yang disampaikan oleh kamerad-

kamerad dari Aljazair, karakter coup d’état Boumedienne 

dapat dikategorikan sebagai coup d’état yang progresif. Oleh 

sebab nya patut didukung oleh rakyat. Jika 30% dari rakyat 

mendukungnya, maka coup d’état itu bisa diubah sifatnya 

menjadi revolusi rakyat yang akan menguntungkan perju-

angan rakyat Aljazair. Begitu kata Aidit. Ia menjanjikan akan 

menjelaskan teorinya ini nanti di tanahair, sebab  waktu itu 

ia terburu-buru harus segera berangkat ke lapangan terbang 

untuk meneruskan perjalanannya ke Moskow. Aidit me-

ngatakan kepada saya bahwa di Indonesia sudah diketahui 

adanya rencana coup d’état yang akan dilancarkan oleh Dewan 

Jenderal untuk menggulingkan Presiden Sukarno. Coup d’état 

yang hendak dilancarkan Dewan Jenderal itu yaitu  coup 

d’état yang reaksioner, berbeda dengan yang telah terjadi di 

Aljazair.53

Mengikuti cerita Karim D.P., kita bisa menduga bahwa Aidit 

cenderung mendukung gagasan “kudeta progresif.” Ia percaya bahwa, 

dalam keadaan tertentu, kup militer dapat menciptakan suasana politik 

yang lebih baik bagi perkembangan Partai Komunis. Jika para perwira 

militer yang ada di belakang kup berideologi progresif dan terbuka untuk 

bersekutu dengan gerakan rakyat, mereka bisa diharap akan lebih baik 

ketimbang suatu pemerintah sipil yang tidak efektif.

Untuk memahami posisi Aidit dengan lebih baik, kita harus 

kembali pada Joesoef Isak, yang pada waktu itu juga bertemu Aidit di 

Paris. Isak, seperti sudah saya kemukakan di atas, ialah ketua PWAA. 

Ia mengikuti perkembangan di Aljazair dengan tekun sebab  PWAA 

terlibat dalam mempersiapkan konferensi internasional tingkat tinggi 

yang lama tertunda-tunda itu. Dalam tahun-tahun belakangan itu ia telah 

mengunjungi banyak negeri Afrika dan mengenal dengan baik peristiwa-

peristiwa dan tokoh-tokoh politik di benua ini. Sesudah meninggalkan 

Jakarta untuk menghadiri konferensi, di perjalanan ia menyadari – seperti 

anggota delegasi Indonesia lainnya – bahwa konferensi telah ditunda 

sampai waktu yang tak ditentukan. Ia akhirnya mengisi waktunya di 

Paris bersama mereka. Isak mengatur pertemuan antara Aidit dengan 

Jacques Vergès, seorang pengacara dan wartawan Perancis yang sudah 

ia kenal dalam perjalanan-perjalanannya  di Afrika sebelumnya. Pada 

1957 Vergès menjadi terkenal sebab  ia pergi ke Algiers untuk membela 

kaum nasionalis Aljazair yang dituduh melakukan sebuah pemboman. 

Ia berhasil mengalihkan perhatian warga  dari aksi-aksi perlawanan 

bangsa Aljazair ke aksi-aksi kriminal pemerintah kolonial Perancis, seperti 

misalnya siksaan yang dilakukan terhadap para tahanan.54 Vergès menjadi 

bersimpati kepada perjuangan kaum nasionalis Aljazair, meninggalkan 

Partai Komunis Perancis (yang tidak mendukung perjuangan itu), dan 

menautkan dirinya dengan garis Beijing yang, beda dengan garis lunak 

 

Moskow, memuji gerakan pembebasan nasional yang berjuang melawan 

kekuatan imperialis Barat. Ia tinggal di Aljazair sesudah kemerdekaan 

negeri itu pada 1962, bekerja untuk kementerian luar negeri, dan menjadi 

editor sebuah jurnal yang diterbitkan oleh organisasi yang memimpin 

perjuangan antikolonialisme, yaitu FLN (Front de Libération Nationale). 

Pada 1965 Vergès sudah berada di Paris lagi dan bekerja sebagai editor 

Révolution, sebuah jurnal yang ia dirikan, agaknya dengan bantuan 

fi nansial dari Tiongkok.

Selama bertemu Aidit, yang dipandang Vergès sebagai negarawan 

komunis besar, semacam saudara muda Mao Zedong, Vergès mendiskusi-

kan arti penting kup Aljazair. Dalam ingatan Isak pemahaman mereka 

tentang kup ini dibentuk oleh pandangan mereka tentang perpecahan 

Tiongkok-Soviet. Baik Aidit maupun Vergès menolak prinsip koeksistensi 

damai Soviet. Walaupun di depan umum Aidit menjaga sikap netralitas 

dalam konfl ik Tiongkok-Soviet, ia dikenal luas lebih cenderung kepada 

garis Mao.56 Vergès berada di Paris sebab  ia tidak lagi sejalan dengan 

FLN di Aljazair dalam masalah Tiongkok-Soviet.57 Presiden Aljazair yang 

ditumbangkan, Ben Bella,  dekat dengan Partai Komunis Aljazair yang 

bersekutu dengan Soviet. Bagi kaum Maois penggulingan Ben Bella tidak 

begitu saja berarti kemunduran bagi Aljazair. Sementara negara-negara 

blok Timur mengutuk kup Boumedienne, Aidit memujinya dalam sebuah 

pernyataan terbuka pada 22 Juni 1965, hanya tiga hari sesudah  peristiwa 

kup, saat  ia masih di Jakarta. Ia mengecam Ben Bella sebab  “kebijakan 

kanannya bertentangan dengan aspirasi rakyat Aljazair,” dan memuji sang 

perebut kekuasaan, “Kita harus berterima kasih kepada Kolonel Bou-

medienne.”58 Tiongkok juga menyambut kup itu dan berharap dirinya 

akan diperlakukan lebih baik oleh Boumedienne ketimbang oleh Ben 

Bella pada masa sebelumnya.59

Betapapun banyaknya kaum komunis sekutu Tiongkok yang lebih 

suka kepada Boumedienne, ia tetap merupakan tokoh tak dikenal. Bagi 

Aidit pengalaman sang kolonel sebagai panglima pasukan gerilya an-

tikolonial memberi  kesan bahwa Boumedienne tidak akan menjadi 

pendukung koeksistensi damai. Aidit berpikir kup itu memberi ke-

sempatan bagi kaum komunis berhaluan Beijing untuk meningkatkan 

kekuasaan mereka atas negara Aljazair. Cerita Isak tentang pernyataan-

pernyataan Aidit kepada Vergès layak dikutip agak panjang:

Saya antar dia masuk [ke dalam kamar hotel Aidit]. Dia 

masuk. Saya sebenarnya tahu diri, sesudah  antar saya mau 

keluar. Aidit bilang, “Ah! Duduk aja di sini.” Sebabnya saya 

hadir. Bung bisa bayangkan kan, Aidit wibawanya luar biasa, 

ketua partai terbesar di luar Eropa Timur, kan? Jadi memang 

anu pemandangan terhadap dunia tinggi sekali. Jadi si Jacques 

Vergès bilang, “Kawan ketua, kawan ketua baru pulang dari 

Aljazair, apa yang kawan ketua sarankan, anjurkan kepada 

kawan-kawan Aljazair?”60 Dia minta, jadinya, dia meren-

dahkan diri, minta kepada Aidit, sebagai ketua PKI yang dia 

anggap lebih senior dari dia. 

Aidit menggambarkan begini. “Perhatikan,” matanya merah. 

Aidit kan biji matanya seakan-akan keluar, dia anu sekali, 

melotot dia, nggak pernah tidur, seakan-akan merah. “Perha-

tikan. Ini bukan revolusi. Ini, kalau mau dikatakan revolusi, 

revolusi dari atas. Ini coup d’état, bukan revolusi. Satu. Kedua, 

antara Boumedienne dan Ben Bella dua-duanya asal kelas 

yang sama: kelas bourgeoisie. Akan tapi antara yang dua ini, 

Boumedienne ini lebih baik. sebab  pada saat berlangsung 

perjuangan bersenjata Ben Bella berada di penjara Paris. Yang 

memimpin perjuangan bersenjata di Aljazair ini Boumedi-

enne. Partai kalian pengkhianat. Jadi Partai Komunis Aljazair 

memang mengikuti garis Khrushchev, peaceful co-existence, 

tidak ikut dalam perang gerilya. Yang mengibarkan tinggi 

panji-panji Marxisme, yaitu  si nasionalis ini, bourgeoisie ini. 

Jadi dia lebih baik dari Ben Bella.” 

“namun , jangan anggap otomatis Aljazair bergerak ke kiri. 

sebab  Boumedienne inilah yang menjalankan Marxisme. 

Apa yang terjadi di Aljazair hanya jadinya lahirnya satu 

momentum yang bisa menggerakkan Aljazair lebih ke kiri. 

Asal ada syaratnya, kawan-kawan memakai  momentum 

ini. Saya baru pulang dari Aljazair. Kota indah.” Memang 

indah. “Kawan Jacques segera pulang. Jangan ada tembok 

 

yang bersih. Jangan ada jalan raya tanpa spanduk [dengan 

slogan]: ‘Dukung coup d’état Boumedienne.’ Begini, istilah-

nya: ‘Dukung Boumedienne.’ Jadikan, “Biar rakyat merasakan 

ini coup d’état mereka. Jadikan coup d’état rakyat. Turun ke 

jalan.” Itu intinya yang saya tangkap.  … “Jadikan ini milik 

rakyat.” Dia [Aidit] tidak keberatan gerakan dari atas. Tapi 

segera jadikan gerakan rakyat.61

Mengikuti cerita Isak, mungkin saja melihat dukungan Aidit 

terhadap kup Boumedienne sesuai dengan kesetiaan Aidit kepada teori 

Leninis. Kup itu sendiri bukanlah perkembangan positif bagi kaum kiri 

Aljazair atau bagi garis Tiongkok dalam gerakan komunis internasional. 

Tapi ia mempunyai kemungkinan menjadi positif sebab  Boumedienne 

lebih progresif ketimbang Ben Bella. Kup itu memberi  kesempatan 

bagi kaum komunis Aljazair yang tidak menyokong garis koeksistensi 

damai Uni Soviet, untuk memobilisasi rakyat lebih besar dan memperoleh 

jalan lebih lapang menuju kekuasaan negara.

Pandangan Aidit tentang kup Boumedienne berlawanan dengan 

pandangan Uni Soviet. Ilmuwan Ruth First, anggota Partai Komunis 

Afrika Selatan yang pro-Soviet, memahami kup ini  sebagai suatu 

cara untuk mencegah Aljazair bergeser lebih jauh ke kiri. Menurutnya 

Presiden Ben Bella telah berencana memakai  forum Konferensi Asia 

Afrika untuk mengumumkan rencananya mengubah partai politik yang 

dipimpinnya (FLN) menjadi “sebuah partai dengan kesetiaan organik 

yang kokoh terhadap kaum kiri, termasuk Partai Komunis Aljazair; 

dengan pengawasan disiplin yang lebih keras; dan pendidikan Marxis 

bagi para pengurus partai dan kader-kadernya.”62 Dalam mencari basis 

massa yang kukuh bagi kepresidenannya, Ben Bella ingin mengubah 

FLN sehingga secara fungsional sama seperti Partai Komunis. Ia juga 

merencanakan untuk memecat Boumedienne dari kedudukannya sebagai 

panglima Angkatan Darat. Menurut Ruth First kup itu merupakan 

“putsch untuk mendahului gerakan Ben Bella.”63

Pemahaman Aidit tentang kup, apakah itu benar atau dengan 

informasi yang memadai atau tidak, didasarkan pada analisis politik 

yang praktis dan menyeluruh: ia menilai kup ini  dengan acuan 

apakah kup itu akan membawa kekuasaan yang lebih besar bagi pihaknya 

(gerakan antiimperialis internasional dengan garis Tiongkok). Bagi Aidit 

kup itu tidak menunjukkan suatu paradigma baru dari segi aksi politik. 

Barangkali ia setidak-tidaknya sudah mengetahui tentang kup Qasim 

pada 1958 di Irak. Pendapat Manai Sophiaan bahwa kup Boumedi-

enne mengilhami Aidit untuk memprakarsai Gerakan 30 September 

agaknya kurang tepat. Aidit sudah mengerti bahwa, dalam keadaan 

tertentu, kup militer bisa merupakan perkembangan positif. Ia tidak 

membutuhkan contoh Aljazair untuk mengerti hal ini. Satu sisi yang 

barangkali telah menjadi ilham baginya ialah dalam hal sistem penamaan. 

sesudah  menggulingkan Ben Bella, Boumedienne menciptakan sebuah 

“Dewan Revolusi” yang terdiri dari dua puluh tiga orang. Istilah itulah 

yang barangkali menjadi sumber penyebutan “Dewan Revolusi” dalam 

G-30-S. 

Pemahaman penting yang timbul dari penyelidikan terhadap 

pandangan Aidit mengenai kup Aljazair ini dikemukakan oleh Joesoef 

Isak, “Aidit tidak punya keberatan apa pun terhadap gerakan dari atas, 

asalkan gerakan itu segera diubah menjadi gerakan rakyat.” Menjadi 

masuk akal jika kita menduga Aidit memahami bahwa semacam aksi 

militer di Indonesia bisa menciptakan situasi yang lebih baik bagi per-

kembangan PKI pada 1965. Tentu saja tujuan akhirnya bukanlah negara 

di bawah pimpinan militer, melainkan negara di bawah pimpinan PKI. 

Aksi militer bisa menjadi jalan sementara yang berguna untuk mencapai 

tujuan yang lebih besar.

KONTRADIKSI INTERN POPULISME REVOLUSIONER

Gagasan Aidit tentang bagaimana sebuah kup militer dapat ditransfor-

masikan menjadi gerakan rakyat bisa membantu menjelaskan arti dekrit 

G-30-S tentang Dewan Revolusi. Gerakan 30 September dimaksudkan 

sebagai operasi militer yang dipimpin oleh sebuah program politik re-

volusioner – program yang tentunya di bawah pengawasan Aidit. Inilah 

bidang keahlian dia. Kemungkinan besar tujuan semula G-30-S bukan 

untuk mendemisionerkan kabinet Sukarno. Baik Iskandar Subekti 

maupun Munir membenarkan bahwa Aidit membicarakan gagasan 

Dewan Revolusi dengan anggota-anggota Politbiro tertentu dalam 

 

Agustus dan September 1965. Munir, mantan anggota Politbiro dan 

ketua federasi serikat buruh yang berafi liasi dengan PKI (SOBSI, Sentral 

Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), dalam pledoinya di depan sidang 

1973 mengatakan bahwa Aidit pernah memberi penjelasan tentang 

peranan Dewan Revolusi kepadanya, “Sebelumnya perlu dijelaskan apa 

yang dikemukakan oleh D.N. Aidit pada saya bahwa ‘Dewan Revolusi’ 

merupakan organisasi tandingan Dewan Jenderal dan sekaligus berfungsi 

sebagai pendorong untuk mempercepat proses pembentukan Kabinet 

Nasakom.”64 Perhatikan, bahwa Dewan ini  tidak dimaksudkan 

untuk menggantikan kabinet yang ada, namun  sebagai katalisator untuk 

pengubahan komposisinya. Subekti dan Munir berpendapat, Dewan 

hanya diciptakan sebagai semacam kelompok penekan terhadap peme-

rintah pusat. Sudisman mencatat bahwa Dewan Revolusi tidak terdiri 

dari “tokoh utama Nasakom.”65 Kita bisa berasumsi bahwa seandainya 

Aidit telah merencanakan bahwa dewan serupa itu akan menggantikan 

kabinet yang ada dan mengambil semua kekuasaan negara, ia tentu akan 

memilih tokoh-tokoh yang lebih penting untuk itu. Tampaknya gagasan 

pendemisioneran kabinet baru timbul pada pagi hari 1 Oktober itu saja, 

begitu Sukarno menolak memberi  dukungan bagi kelanjutan G-30-S. 

Teks Dekrit No. 1, yang telah ditulis sebelumnya, boleh jadi diubah pada 

detik terakhir.

Ada sebuah preseden untuk Dewan Revolusi. Dewan-dewan revolusi 

yang dibentuk oleh kolonel-kolonel pemberontak pada 1957-1958 di 

Sumatra dan Sulawesi semula menuntut perubahan dalam hal komposisi 

pemerintah pusat (maksudnya, pemulihan kekuasaan Hatta) dan dalam 

hal hubungan antara Jakarta dengan provinsi-provinsi. Dewan-dewan ini 

awalnya tidak menuntut kemerdekaan provinsi-provinsi yang menjadi 

basis gerakan mereka. Seruan mereka untuk kemerdekaan timbul bela-

kangan (seperti yang akan saya bahas dalam bab 6).

Dalam merumuskan Dewan Revolusi Aidit tidak merencanakan 

untuk segera menetapkan PKI sebagai partai yang berkuasa. Ia ingin 

meneruskan paradigma Nasakom yang sama, sebagaimana sudah ditetap-

kan oleh Sukarno. Begitu kekuatan militer yang mendukung unsur-unsur 

antikomunis di dalam pemerintahan sudah dibersihkan, paradigma 

Nasakom akan berjalan lebih lancar untuk unsur “kom,” yang tidak 

lagi perlu selalu merasa takut akan ditindas. Daftar empat puluh lima 

orang anggota yang diajukan G-30-S untuk Dewan Revolusi tingkat 

pusat selalu kelihatan aneh sebab  memasukkan tokoh-tokoh yang sangat 

beragam. Tapi daftar itu dimaksudkan untuk mencerminkan spektrum 

politik lintas penampang yang luas. Tujuan G-30-S yaitu  sebuah pe-

merintahan koalisi di mana PKI akan mempunyai kebebasan bergerak 

lebih besar, bukan sebuah negara yang dikuasai PKI semata-mata.

Strategi PKI sejak Aidit mengambil alih kepemimpinan pada 1951 

ialah “front persatuan nasional.” Dalam rumusan Kongres V pada 1954, 

kongres kunci dalam sejarah PKI, partai berniat membangun persekutuan 

antara “kelas buruh, tani, borjuasi kecil dan borjuasi nasional.” Perseku-

tuan ini akan melawan kaum imperialis, bagian dari borjuasi yang bekerja 

sama dengan kaum imperialis dan tuan tanah feodal. Apa pun retorika 

kaum Marxis-Leninis, program partai, secara tegas bersifat populis: yang 

diperhitungkan sebagai subjek revolusioner ialah “rakyat Indonesia” secara 

keseluruhan. Program itu tidak mendorong kepentingan sektarian kaum 

tani dan buruh saja. Tujuan akhirnya ialah apa yang disebut “demokrasi 

rakyat,” yang di dalamnya tersedia cukup ruangan untuk “kapitalisme 

nasional.”66

PKI tidak terlalu berbeda dari partai-partai komunis pascakolo-

nial lainnya yang mendahulukan nasionalisme di atas sosialisme. Seperti 

partai-partai lain itu juga, PKI menghadapi tarik-menarik antara retorika 

revolusionernya dan program populisnya. Sebelum 1965 tarik-menarik 

ini tidak terlalu mencuat sebab  program front persatuan partai berjalan 

dengan sangat baik: keanggotaan meningkat pesat, kepimpinan partai 

tetap bersatu (bahkan sesudah adanya perpecahan Tiongkok-Soviet), 

dan Presiden Sukarno menggalakkan kebijakan populis yang serupa. 

Penekanan pada persatuan nasional dalam menghadapi imperial-

isme membuahkan keuntungan tersendiri saat  imperialisme terus 

membayang di perbatasan-perbatasan negeri (perhatikan kampanye Irian 

Barat dan konfrontasi mengganyang Malaysia) dan menjadi ancaman 

yang berandang (perhatikan dukungan CIA terhadap pemberontakan 

PRRI/Permesta; lihat bab 6). Strategi PKI tampaknya sangat bersesuaian 

dengan kondisi politik Indonesia saat itu.

Namun demikian tarik-menarik antara retorika dan program 

ini  tidak berhasil dilampaui. Pada 1965 retorika partai kadang-

kadang terlalu sektarian, sedemikian jauh sehingga borjuasi kecil di desa 

 

dipandang sebagai musuh. PKI menggalakkan kampanye mengganyang 

“tujuh setan desa”: tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, kapitalis 

birokrat, tengkulak jahat, bandit desa, dan penguasa jahat.67 Walaupun 

masih dalam logika populisme (ada tuan tanah baik dan tuan tanah 

jahat, penguasa jahat dan penguasa baik), penggunaan slogan-slogan itu 

cenderung membuat banyak orang menjadi cemas kalau-kalau dirinya 

akan dicap sebagai setan. Arus sektarianisme serupa itu tidak perlu-

perlunya sudah menimbulkan kebencian pihak-pihak yang berpotensi 

menjadi sekutu dalam strategi front persatuan.

Pada awal 1960-an Aidit berusaha membawa teori Marxis-Leninis 

partai menjadi sejalan sepenuhnya dengan praktik populis PKI. Aidit dan 

beberapa ideolog partai mengembangkan suatu teori yang mereka sebut 

“teori dua aspek kekuasaan negara”: satu aspek “pro-rakyat” dan aspek 

lain “anti-rakyat.” Tugas PKI ialah menyokong unsur-unsur prorakyat 

untuk melawan unsur-unsur yang antirakyat di dalam pemerintah.68 

Para pemikir partai berpendapat bahwa teori mereka, walaupun disusun 

tanpa analisis kelas tentang kekuasaan, merupakan pembaharuan yang 

sah dalam tradisi Marxis-Leninis. Sugiono, guru sekolah teori milik 

partai (Akademi Aliarcham) menulis sebuah tesis tentang “dua aspek 

kekuasaan” dan berharap tesis itu akan disahkan suatu lembaga resmi dari 

negara komunis. Ia menyerahkan tesisnya untuk meraih gelar akademik 

di sebuah universitas di Korea Utara tapi ia kecewa sebab  para ideolog 

Partai Komunis di Pyongyang menolaknya sebagai tidak-Marxis.69 

Walaupun diskusi-diskusi teori tentang “dua aspek kekuasaan negara” 

tampaknya tidak meluas sampai di luar Comite Central, Aidit sering 

mengemukakannya baik dalam pidato-pidato maupun tulisan-tulisan-

nya. Pada 1963, misalnya, sebuah pernyataan Politbiro menegaskan, 

bahwa “aspek [kekuasaan negara] prorakyat sedang terus-menerus 

berkembang dan mengambil inisiatif dan ofensif, sedang aspek antirakyat, 

walaupun lumayan kuat, sedang terus didesak dikurung tanpa ampun 

di sudut.”70

Teori “dua aspek kekuasaan negara” dapat membantu menjelas-

kan mengapa Aidit bersedia mendorong aksi dengan pasukan tentara. 

Menurut teori itu, beberapa prajurit dan perwira di dalam tubuh 

tentara Indonesia ada yang prorakyat dan ada beberapa lainnya yang 

antirakyat. Tugas sebuah revolusi, menurut pandangan Aidit, yaitu  

mendukung personil militer yang prorakyat dan memakai  mereka 

sebagai katalisator untuk mengubah seluruh negara menjadi prorakyat. 

Aidit tidak bekerja dengan logika pemberontakan militer atau kudeta 

– paradigma-paradigma baku yang digunakan para pengamat dalam 

usaha memahami peristiwa Gerakan 30 September. Gerakan ini  

merupakan semacam persilangan: ia merupakan kup sebagian yang, pada 

taraf tertentu kemudian, melahirkan revolusi sebagian. Aidit mendukung 

tentara prorakyat, supaya mereka bisa menyingkirkan perwira-perwira 

komandan mereka yang antirakyat, sekaligus memaksakan pembentukan 

sebuah kabinet koalisi baru. Dua perkembangan ini akan membuka ruang 

politik baru bagi partai untuk mengembangkan diri dan memperoleh 

kekuasaan yang lebih besar.

MEMAHAMI EDITORIAL HARIAN RAKJAT

Edisi surat kabar PKI yang terbit pada Sabtu, 2 Oktober 1965, memuat 

berita utama dengan tajuk terpampang selebar halaman surat kabar, 

“Letkol Untung, Komandan Bataljon ‘Tjakrabirawa’ menjelamatkan 

Presiden dan RI dari kup Dewan Djendral.” Anak-judul yang tertera 

langsung di bawahnya berbunyi, “Gerakan 30 September se-mata2 

gerakan dalam AD.” Dari tajuk berita utama itu saja sudah kentara 

bahwa pimpinan PKI mendukung G-30-S sambil menjaga jarak darinya. 

Sebuah editorial singkat berisi dua puluh baris yang terselip dekat sudut 

kiri bawah halaman pertama, langsung di bawah berita tidak penting 

tentang sebuah konferensi pers oleh kementerian luar negeri Republik 

Rakyat Tiongkok di Beijing, mengulangi pernyataan berita utama, 

bahwa G-30-S yai

Read More