pembunuhan masal 9

 

tuk memulihkan demokrasi dan membangun 

kembali pemerintahan sipil. Sesuai dengan ajaran Nasution dan Suwarto, 

Suharto sedang meletakkan dasar-dasar untuk tatanan politik yang secara 

keseluruhan didominasi Angkatan Darat. Green menyampaikan kepada 

Washington, “Angkatan Darat tidak hanya berpikir dari sudut militer 

saja atau bermaksud menyerahkan hari depan politik Indonesia kepada 

elemen-elemen sipil. Angkatan Darat membawa orang-orangnya masuk 

ke semua aspek pemerintahan dan kerangka organisasi dengan maksud 

[untuk] melakukan kontrol terhadap kecenderungan-kecenderungan dan 

kejadian-kejadian politis.”79 Sebelum ia secara tak terduga diceburkan 

ke dalam kepemimpinan Angkatan Darat pada Oktober 1965, Suharto 

menyadari keberadaan rencana Angkatan Darat untuk menciptakan 

kediktatorannya sendiri. Nasution dan jenderal-jenderal lain tentu sudah 

menggenapi pengetahuannya dengan segala detil yang tidak ia ketahui. 

Mengambil manfaat dari meletusnya G-30-S, Suharto berangsur-angsur 

melaksanakan rencana yang sudah ada untuk mengubah Angkatan Darat, 

yang sudah merupakan pemerintah bayangan itu,  menjadi pemerintah 

yang senyatanya.

Dari sejak awal ia mengambil kekuasaan negara pada Oktober 

1965, Suharto ingin menautkan Indonesia dengan Amerika Serikat 

dan mengakhiri politik luar negeri Sukarno yang bebas aktif. Suharto 

bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi, syarat mutlak untuk ke-

diktatoran yang bisa tahan lama, melalui penggabungan yang sangat 

erat dengan perekonomian Barat. Ia mengisyaratkan dukungannya yang 

kuat terhadap investasi modal swasta Barat sejak cukup dini. Menyadari 

keberangan AS terhadap langkah Sukarno menasionalisasikan industri 

minyak, Suharto secara pribadi menghalanginya dalam sebuah sidang 

kabinet pada Desember 1965 yang berencana membahas persoalan itu. 

Wakil Perdana Menteri III, Chairul Saleh, memimpin sebuah sidang 

pada 16 Desember untuk memutuskan tentang nasionalisasi perusahaan-

perusahaan minyak Caltex dan Stanvac. Segera sesudah Saleh membuka 

sidang, Suharto serta-merta tiba dengan helikopter, memasuki ruangan, 

dan dengan pongah menyerukan bahwa, sebagaimana catatan Kedutaan 

Besar AS dengan sangat gembira menerangkannya, militer “tidak akan 

mendiamkan tindakan gegabah terhadap perusahaan-perusahaan 

minyak.” Menghadapi ancaman langsung seperti itu, Saleh menunda 

pembicaraan tentang nasionalisasi industri minyak sampai waktu tak 

terbatas.80

Demi keberhasilannya merebut kekuasaan, Angkatan Darat perlu 

memamerkan kemampuannya untuk memperbaiki keadaan pereko-

nomian. Angkatan Darat akan bisa memperoleh legitimasi hanya bila 

warga  merasa bahwa ia telah membawa manfaat material yang 

nyata.81 Di sinilah tempat pemerintah Amerika Serikat dan para ekonom 

Indonesia berpendidikan Amerika Serikat memainkan peranan penting. 

Wakil-wakil Angkatan Darat mulai mendekati Kedutaan Besar AS pada 

November 1965, meminta pengiriman beras secara rahasia.82 sebab  

Amerika Serikat tidak yakin bahwa pengiriman barang-barang perbekalan 

dalam jumlah besar bisa dijaga kerahasiaannya dan tetap ada di tangan 

Angkatan Darat saja, maka Kedutaan Besar AS menolak permintaan itu. 

Amerika Serikat ingin menunggu sampai Angkatan Darat lebih menguasai 

kendali atas pemerintahan.83 Segera sesudah Suharto mendemisionerkan 

kabinet Sukarno pada pertengahan Maret 1966, dengan memenjarakan 

lima belas menteri serta mengangkat pengganti mereka – sementara itu 

tetap membiarkan Sukarno sebagai presiden – Amerika Serikat membuka 

keran bantuan ekonominya: konsesi penjualan 50.000 ton beras pada 

April, dan 75.000 ton kapas, serta $60 juta kredit pertukaran mata uang 

asing secara cepat dari Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat pada 

Juni.84 Suharto mengangkat para ekonom berpendidikan Amerika Serikat 

untuk menduduki kementerian-kementerian yang berkaitan dengan 

masalah perekonomian. Mereka menebarkan sambutan hangat untuk 

investasi asing dan mengarahkan ekonomi negeri di sekitar produksi 

ekspor untuk pasar dunia Barat.85

KUP ANGKATAN DARAT

Pada saat yang berbeda, dalam konteks yang berbeda pula, barang-

kali G-30-S hanya merupakan salah satu kerusuhan sementara dalam 

 

panggung politik Indonesia. Ia bisa menjadi pemberontakan yang tiba-

tiba meletus dan kemudian padam diam-diam tanpa menimbulkan 

perubahan besar apa pun dalam struktur kekuasaan. Sampai pada 1965 

Indonesia pascakemerdekaan telah menyaksikan sejumlah percobaan 

pembunuhan terhadap presiden, pemberontakan militer, dan perlawanan 

gerilyawan, termasuk misalnya peristiwa 17 Oktober 1952 saat  pasukan 

Nasution mengarahkan tank-tank ke istana dan menuntut agar Sukarno 

membubarkan parlemen; pemberontakan Letnan Kolonel Zulkifl i Lubis 

pada November 1956; pemberontakan Darul Islam dari 1949 sampai 

1962; pemberontakan PRRI di Sumatra dari 1956 sampai 1958; dan 

pemberontakan Permesta di Sulawesi dari 1957 sampai 1961. Pem-

bunuhan enam jenderal dan pemberontakan militer di Jawa Tengah 

pada 1965 bisa jadi sekadar satu krisis sementara lagi yang harus diatasi 

Sukarno. Tapi Angkatan Darat tidak mau membiarkan G-30-S tetap 

sekadar sebagai “riak gelombang di samudera luas” yang lain lagi. Peristiwa 

itu mengakibatkan berakhirnya kepresidenan Sukarno sebab  ia terjadi 

pada suatu masa saat  Angkatan Darat telah siap dan bertekad untuk 

merebut kekuasaan.

Sukarno telah berbuat sekemampuannya untuk memperkecil arti 

penting G-30-S. Pidato-pidatonya dari sejak akhir 1965 dan seterusnya 

berisi kutukan keras terhadap tindak kekerasan anti-PKI yang dia yakini, 

atas dasar penyelidikan komisi yang dibentuknya, telah mengakibatkan 

kematian lebih dari setengah juta orang.86 Kekerasan itu jauh tidak 

seimbang dengan pembunuhan terhadap enam jenderal dan pembe-

rontakan di Jawa Tengah. Sukarno terus-menerus menyerukan kete-

nangan, “Betul-betul, Saudara-saudara, laten wij onze koppen bij makaar 

houden. Laten wij onze koppen bij makaar houden [Kita bersama harus 

tenang, berpikir dingin].” Ia ingin menyelidiki peristiwa itu, menetapkan 

siapa yang bertanggung jawab, dan menghukum mereka. Tapi Sukarno 

tahu bahwa Angkatan Darat, dengan memakai  kekuasaannya atas 

media, tidak menghendaki terciptanya suasana tenang. Media massa 

menciptakan segala macam dusta tak masuk akal untuk mengobarkan 

kampanye antikomunis. Pada awal November 1965 CIA menyatakan 

bahwa Angkatan Darat telah “menetapkan mekanisme perang urat 

syaraf, penguasaan media sebagai syarat mutlak untuk memengaruhi 

pendapat umum dan mengganggu atau menghalangi informasi kaum 

komunis.

Sukarno mengeluhkan tentang beberapa kisah tertentu dalam 

surat-surat kabar, seperti misalnya salah satu yang mengatakan bahwa 

seratus orang anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) menggu-

nakan silet untuk mengiris-iris penis para jenderal, “Apa dikira kita ini 

orang bodoh! Nadanya ialah apa? Untuk membangun kebencian! Masuk 

akal? Tidak! Artinya, apa masuk akal, penis dipotong-potong met 100 

giletten? … Zijn wij nou een volk van zoo’n lage kwaliteit [Apakah bangsa 

kita berkualitas sedemikian rendah] untuk menulis di dalam surat kabar 

barang yang bukan-bukan!”88 Ia dibuat meradang oleh arus propaganda 

antikomunis yang terus-menerus: bahwa mantan perdana menterinya, 

Djuanda, meninggal sebab  diracun oleh agen-agen pemerintah Cina 

Komunis; kursi listrik untuk membunuh orang ditemukan di rumah 

orang PKI.89 Pada November Sukarno mengadakan sidang khusus di 

Istana Bogor untuk para perwira militer dan wartawan, dengan maksud 

untuk membicarakan hal-hal mustahil yang tak kunjung henti muncul 

di pers:

“Ayo, sekarang wartawan-wartawan, bagaimana kita punya persu-

ratkabaran! Sekarang ini lo, sekarang! Bolak-balik ya itu itu saja! Bolak-

balik itu saja. Nah, Saudara mengerti apa yang saya maksudkan, itu 

saja. Yaitu selalu Gestapu, Gestapu, Gestapu, Gestapu, Gestapu, silet, 

silet, silet, silet, silet, lubang seribu orang, lubang seribu orang, lubang 

seribu orang, kursi listrik, kursi listrik, kursi listrik, bolak balik itu saja!”90 

Sukarno minta agar wartawan hanya menuliskan tentang kejadian yang 

sebenarnya dan selalu ingat kepada peranan mereka dalam membangun 

bangsa. Tapi permintaannya berdengung di telinga-telinga tuli. Walhasil, 

sang orator besar itu dianggap tak bersuara; pidato-pidatonya hampir 

tidak pernah masuk media. Angkatan Darat tidak hanya memegang 

bedil, tapi juga menguasai surat kabar dan radio.

Kudeta merangkak Suharto terhadap Sukarno berjalan mulus 

sebab  pimpinan tertinggi Angkatan Darat sudah menyusun rencana. 

Enam orang jenderal dari pimpinan tertinggi menjadi korban G-30-S 

(suatu akibat yang sesungguhnya tidak dibayangkan di dalam rencana), 

tapi mereka yang selamat, seperti Suharto, Nasution, dan Sukendro, bisa 

meneruskan rencana dan mulai melaksanakannya. Sementara mereka 

tak pelak lagi menghadapi beberapa peristiwa yang tidak diharapkan 

 

Gambar 9. Kartun ini dimuat dalam sebuah surat kabar yang diakui Angkatan Darat yang 

mendukung kampanye anti-PKI. Gambaran kekerasannya sama seperti kartun-kartun yang 

terbit dalam koran-koran PKI. Hanya tulisan-tulisannya sekarang dibalik: PKI yaitu  tokoh 

jahat yang mengkhianati cita-cita Sukarno dan bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan 

imperialis. Gerakan 30 September dilukiskan sebagai seekor ular yang dilukis dengan tulisan 

“tikaman dari belakang”, “kontra rev”, dan “fi tnah”. Ia bersekutu dengan hantu imperialisme 

dan neokolonialisme (nekolim) Barat di sisi kanan. Si pejuang bertulisan “Rakyat-ABRI” 

mengayun pedang “Panca Azimat Revolusi” Sukarno. Semboyan yang ditulis di bawah 

terbaca “Tidak Pernah Lupa Nekolim”. memberi  pembenaran pada kekerasan anti-PKI 

dipandang dari sudut cita-cita PKI sendiri (revolusi, Sukarnoisme, dan antiimperialisme) 

memperlihatkan, bagaimana enggan jenderal-jenderal Angkatan Darat itu jika harus tampil 

melawan prinsip-prinsip ini , bahkan saat  mereka itu telah menerima bantuan dari 

Amerika Serikat dan merongrong Sukarno.

dan pada saat-saat tertentu harus mengubah rencana semula, mereka 

mempunyai strategi dan seperangkat tujuan yang pasti.91

Suharto dan jenderal-jenderal sekawanannya memahami prinsip 

bahwa cara mengambil alih kekuasaan sangat menentukan keberlan-

jutan rezim baru. Mereka bukanlah perwira-perwira tolol yang hanya 

bisa mengikuti pola-pola lazim kup militer: mengerahkan tank-

tank di jalan-jalan di ibu kota, mengepung istana, dan menangkap, 

mungkin membunuh, presiden. Mereka menyadari Angkatan Darat 

tidak mempunyai cukup legitimasi dan dukungan warga  untuk 

melakukan tindakan langsung melawan Sukarno. Strategi Angkatan 

Darat sesudah kekalahan pemberontakan-pemberontakan daerah tahun 

1957-1958 yaitu  membangun institusi itu sendiri menjadi negara di 

dalam negara. Para perwira Angkatan Darat telah menjadi pemilik-

pemilik pabrik dan perkebunan, birokrat-birokrat dalam administrasi 

pemerintahan, pemimpin-pemimpin serikat buruh, pemilik surat kabar, 

dan pelajar-pelajar ekonomi neoklasik. Angkatan Darat telah menunggu 

waktu sambil membangun kemampuannya untuk mengelola pemerin-

tahan. Angkatan Darat tidak mau merebut kekuasaan negara hanya untuk 

segera terlepas sebab  perpecahan intern atau perlawanan yang luas.

Titik tolak rencana permainan Angkatan Darat berupa sebuah aksi 

yang bisa diartikan sebagai kup dan dituduhkan kepada PKI. Dengan 

memakai G-30-S sebagai dalih, Suharto dan perwira-perwira sekawanan-

nya menciptakan suasana histeris, penuh krisis yang menggiring semua 

unsur nonkomunis untuk mempercayai bahwa mereka dalam ancaman 

bahaya maut. Sekali dimulai, kampanye perang urat syaraf bergulir 

dengan sendirinya, sementara personil Angkatan Darat meyakinkan diri 

mereka sendiri bahwa orang-orang komunis, bahkan para petani di dusun 

paling terpencil pun, menimbun senjata-senjata bikinan RRT, menggali 

kuburan massal, membikin daftar orang-orang yang harus dibunuh, dan 

berlatih cara-cara mencungkil mata. Dengan mengerahkan orang-orang 

sipil untuk ikut berperan dalam kekerasan, Angkatan Darat memastikan 

agar kampanye itu tampak mendapat dukungan rakyat. Angkatan Darat 

dapat tampil sebagai juru selamat bangsa dan pembasmian terhadap 

kaum komunis tampak sebagai tugas yang patriotik.

Dengan legitimasi yang diperoleh dari kampanye anti-PKI ini , 

Angkatan Darat dalam kedudukan untuk bergerak melawan Sukarno. 

 

Seperti analisis Gedung Putih pada pertengahan Februari 1966 menyata-

kan, Nasution dan Suharto sesudah “membinasakan PKI … mengguna-

kan pengaruh politik yang telah diperolehnya untuk melawan Sukarno.”92 

Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa dan pelajar (yang sebagian dibiayai 

Kedutaan Besar AS) memperlihatkan gelagat ketidakpuasan massa rakyat 

terhadap kepresidenan Sukarno. Sesudah disusutkan menjadi sekadar 

perlambang – yang tak lebih dari tanda tangan di atas dokumen, potret di 

dinding, boneka pajangan berseragam di upacara – Sukarno selanjutnya 

didiskreditkan sebagai pendukung PKI dan Gerakan 30 September.

Angkatan Darat, yang merencanakan stabilitas kekuasaannya 

berumur panjang, berusaha menyandarkan perebutan kekuasaan-

nya pada prosedur-prosedur konstitusional. Semua tindakan Suharto 

disahkan melalui instruksi-instruksi yang ditandatangani presiden: 

pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat pada 2 Oktober, 

pengesahannya sebagai panglima militer keadaan darurat baru yang 

disebut Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) 

pada 1 November, dan pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa 

(Mahmilub) pada 4 Desember. Suharto bahkan memakai  instruksi 

presiden sebagai pembenaran untuk menahan lima belas menteri anggota 

kabinet Sukarno dan mengangkat menteri-menterinya sendiri. Sukarno, 

tentu saja, memprotes bahwa perintah yang diberikannya pada 11 Maret 

1966 bukan merupakan pemindahan kekuasaan, tapi kata-kata saja tidak 

mampu menghentikan langkah Suharto terus ke depan.93 Suharto sangat 

cermat dalam mengolah prosedur konstitusional, seperti misalnya sidang 

MPRS yang memilihnya sebagai pejabat presiden pada Maret 1967 

(parlemen yang telah dipadati dengan wakil-wakil pilihannya sendiri), 

sehingga perebutan kekuasaan negara oleh Angkatan Darat tidak akan 

menampak seperti apa yang sejatinya: kudeta.

Penggabungan yang lihai elemen-elemen berikut – teror massa 

melawan musuh yang diibliskan, kesepakatan sipil dalam aksi kekerasan 

anti-PKI, demonstrasi-demonstrasi pelajar-mahasiswa anti-Sukarno, 

cara-cara perang urat syaraf melalui media massa, permainan-permainan 

prosedur legalistik – mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang 

bagaimana merebut kekuasaan negara. Dibanding dengan kup-kup lain 

di dunia, kup Angkatan Darat Indonesia merupakan kup yang luar 

biasa canggih. Suharto bisa berkuasa sepanjang tiga puluh dua tahun 

284

6. SUHARTO, ANGKATAN DARAT, DAN AMERIKA SERIKAT

sebagian sebab  ia dengan berhati-hati merancang cara yang ia pakai 

untuk merebut kekuasaan. Gerakan 30 September, yang diangkat sampai 

taraf pengkhianatan bangsa terberat, perwujudan kejahatan mutlak, 

merupakan sebuah dalih yang sangat berkena baginya untuk memulai 

strategi Angkatan Darat yang sudah lama ditimbang-timbang untuk 

menghancurkan Partai Komunis Indonesia, menyingkirkan Presiden 

Sukarno, dan membangun kediktatoran militer.

Syahdan, tatkala para datuk petinggi negeri dan datuk-datuk serta 

ksatria lainnya telah dipenggal kepalanya dan disingkirkan, maka 

berpikirlah sang hulubalang raja, selagi orang-orang masih sedang 

merenungi apa yang telah terjadi, dan sementara para datuk istana tak 

siaga dan tak kuasai jabatan, dan saat  tidak satu orang pun tahu 

apa yang harus dipikirkan dan siapa yang bisa dipercaya, sebelum 

mereka sempat berbantah, mencerna soal, dan menata ulang gugus-

gugus sekutu mereka: yang terbaik baginya yaitu  bergerak secepat 

mungkin dan merebut tampuk kekuasaan sendiri. Tapi kemudian 

muncul soal pelik baginya, bagaimana ia harus sampaikan kisah 

tentang suatu peristiwa yang demikian mengerikan sehingga orang 

akan memafhumi kisah itu. 

Th omas More, Th e History of Richard III (1513) 

Ahli teori sastra Tzvetan Todorov berpendapat bahwa karya fi ksi 

detektif menggabungkan dua bentuk gaya cerita yang berbeda: 

“kisah tentang penyelidikan” (bagaimana sang detektif menjadi 

tahu apa yang telah terjadi) dan “kisah tentang kejahatan” (apa yang 

sebenarnya telah terjadi).1 Pola umum sebuah novel detektif, seperti 

dicatat Slavoj Žižek, ialah mengikuti sang detektif dalam perjalanan pe-

nyelidikannya, dan kemudian menyimpulkannya dengan rekonstruksi 

tentang kejahatan ini . Maka artikel  ini berakhir “bukan saat  kita 

memperoleh jawaban tentang ‘Siapa yang melakukan kejahatan?’ 

tapi saat  sang detektif akhirnya mampu mengisahkan ‘kisah yang 

sebenarnya’ dalam bentuk narasi linier.”2 Setiap bab dari empat bab 

terdahulu (bab 3 sampai bab 6) terpusat pada keping bukti atau jenis 

bukti tertentu. Bab-bab ini berkembang mengikuti logika penyelidikan 

seorang detektif, bukan menuruti kronologi cerita dari si juru kisah; 

masing-masing mengajukan penyelesaian untuk satu bagian teka-teki 

sesudah memeriksa sejumlah bukti yang terbatas. Namun demikian, 

apa yang terdapat di dalam bab ini hendaknya tidak dipandang sebagai 

“kisah yang sebenarnya.” Yang bisa saya nyatakan di sini hanyalah bahwa 

peristiwa-peristiwa mungkin terjadi seperti yang saya ceritakan. Keterba-

tasan bukti yang ada mengakibatkan ketidakmungkinan bagi sejarawan 

detektif untuk menjelaskan setiap keanehan, mengisi setiap ruang kosong, 

dan mengenali dengan tepat peranan setiap orang yang terlibat.

Penyelidikan saya dimulai dengan dokumen Supardjo, bukan 

sebab  Supardjo tokoh yang paling penting dalam G-30-S, tapi sebab  

dokumennya merupakan sumber utama paling kaya serta paling bisa 

dipercaya yang ada. Bab 3 menarik sejumlah kesimpulan sempit dari 

teks Supardjo. Yang paling penting berkenaan dengan persoalan yang 

sudah lama tidak terpecahkan tentang identitas kepemimpinan G-30-S: 

Apakah para perwira militer (Untung, Latief, dan kawan-kawan) ataukah 

tokoh-tokoh PKI (Sjam, Pono, dan lain-lain) yang memimpin G-30-S? 

Dokumen Supardjo menunjukkan bahwa, dari lima pimpinan inti yang 

berkumpul di pangkalan udara Halim, pimpinan utama mereka ialah 

Sjam. Ini menampik interpretasi Anderson dan Crouch (diuraikan dalam 

bab 2) yang menyatakan bahwa perwira-perwira militer itu memainkan 

peran dominan. Dengan berpegang pada kesimpulan itu, bab 4 beralih 

pada masalah identitas Sjam. Bab ini, sebagian besar bertumpu pada 

wawancara lisan dengan mantan pemimpin PKI yang mengenal Sjam, 

juga menarik kesimpulan sempit: Sjam seorang bawahan setia Aidit. Ini 

menampik hipotesis Wertheim (juga diuraikan dalam bab 2) bahwa Sjam 

seorang agen intelijen Angkatan Darat yang bekerja untuk menjebak PKI. 

Lalu bab 5 memusatkan perhatian pada Aidit dan mengajukan bukti 

yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan sementara mantan pimpinan 

PKI, baik melalui pidato pledoi mereka di sidang pengadilan, maupun 

dalam wawancara-wawancara lisan dengan saya, yang memperlihatkan 

kerja sama Aidit dengan Sjam untuk mengorganisasi G-30-S sebagai

serangan mendahului terhadap pimpinan tertinggi Angkatan Darat 

sayap kanan. Kesimpulan ini bukan merupakan penegasan terhadap 

interpretasi rezim Suharto sebab  kesimpulan ini menunjukkan bahwa 

hanya Aidit dan Sjam yang patut dipersalahkan, bukan pimpinan partai 

secara keseluruhan.

Identitas orang-orang yang ikut dalam G-30-S dan alasan mereka 

bergabung merupakan fokus penyelidikan saya dalam bab 3 sampai 

bab 5. Bab 6 beralih pada pertanyaan tentang tanggapan Angkatan 

Darat terhadap G-30-S: Mengapa Angkatan Darat di bawah pimpinan 

Suharto membesar-besarkan arti penting G-30-S dan menjadikannya 

sebagai peristiwa bersejarah? Bagaimana G-30-S dikeramatkan begitu 

rupa sehingga peristiwa itu bisa menyingkirkan pembunuhan massal 

1965-1966 dari ingatan warga  Indonesia? Bab 6 yang sebagian besar 

disusun berdasar  dokumen-dokumen pemerintah Amerika Serikat 

yang telah diklasifi kasikan mengajukan argumen bahwa eselon atas korps 

perwira Angkatan Darat menunggu saat yang tepat untuk menyerang 

PKI dan menyingkirkan Presiden Sukarno. Mereka mempersiapkan diri 

untuk mengambil alih kekuasaan negara. Mereka mengubah G-30-S 

menjadi dalih yang sudah lama mereka tunggu. Barangkali Suharto sudah 

tahu sebelumnya bahwa Latief dan Untung merencanakan suatu aksi, tapi 

sukar dipercaya bahwa ia ikut campur dalam merancang G-30-S, apalagi 

mendalanginya. Ambruknya G-30-S bisa dijelaskan tanpa mengacu ke 

hipotesis bahwa Suharto pribadi, atau perwira Angkatan Darat lainnya, 

sengaja mengorganisasinya untuk gagal. Tanggapan Suharto yang cepat 

dan efi sien terhadap G-30-S merupakan buah dari persiapan jenderal-

jenderal Angkatan Darat menghadapi peristiwa yang sudah diperkirakan 

sebagai kemungkinan serupa yang terjadi dan dari pengetahuan Suharto 

sebelumnya tentang G-30-S.

Kelemahan penyelidikan-penyelidikan tentang G-30-S terdahulu 

terletak pada titik tolak mereka: dugaan bahwa pasti ada dalang di balik 

gerakan itu. Menurut hemat saya tidak ada “otak” utama, apakah ia 

berupa seorang tokoh, ataukah suatu gugus rapat orang-orang yang 

terorganisasi mengikuti pembagian kerja serta hierarki kewenangan 

yang jelas. G-30-S menjadi bersifat misterius justru sebab  tidak adanya 

pusat pengambilan keputusan yang tunggal. Seseorang yang paling dekat 

dengan para penggerak inti pada saat aksi berjalan, Supardjo, dibingung-

kan dalam hal siapa pemimpin gerakan ini yang sesungguhnya. Seperti 

dikemukakan Supardjo, tokoh pusat dalam G-30-S, sejauh tokoh itu 

ada, ialah Sjam. Namun Sjam berfungsi sebagai penghubung antara Aidit 

dan para perwira progresif. Ia menjadi pusat sebab  kedudukannya yang 

di tengah-tengah, bukan sebab  penguasaannya atas semua kekuatan di 

dalam G-30-S. Aidit bertanggung jawab atas personil-personil PKI yang 

terlibat dalam G-30-S, sedangkan Untung, Latief, dan Soejono bertang-

gung jawab atas personil-personil militer. Dua kelompok ini melibatkan 

diri dalam sebuah aksi yang, sebab  ketiadaan pilihan lain, mengubah 

perantara mereka menjadi si pemimpin. Sjam yaitu  seorang mediator 

yang perlahan-lahan hilang: ia mempertemukan kedua kelompok itu 

untuk melancarkan aksi tapi tidak dalam posisi untuk memimpin mereka 

begitu aksi ini  dimulai. Ia tidak seperti seorang jenderal militer 

yang bisa memimpin komplotan kup dari awal sampai akhir, seperti 

cara Kolonel Qasim melakukannya di Irak pada 1958, atau Kolonel 

Boumedienne di Aljazair pada 1965. Sekali aksi telah menyimpang 

dari rencana dan para peserta aksi harus berimprovisasi, mereka pun 

berpencaran ke arah yang berbeda-beda. Kekacauan dan ketidakjelasan 

G-30-S akhirnya melumpuhkan gerakan itu sendiri dalam menghadapi 

serangan balik Suharto yang tak terduga. Tidak adanya pusat itulah yang 

membikin bingung peserta G-30-S saat itu, dan terus membikin bingung 

para sejarawan yang berusaha memahami gerakan ini.

Sekaranglah saatnya untuk menghimpun semua temuan yang 

berserakan dan merekonstruksi peristiwa demi peristiwa 1965. Dalam 

bab terakhir ini saya kemukakan narasi kronologis secara singkat yang 

memberi  pemecahan terhadap banyak keanehan yang sudah saya 

kemukakan dalam dua bab pertama. Sambil kembali ke pangkal bertolak 

dan menutup rangkaian tulisan ini, saya akan menandai bagian-bagian 

kelabu ketidakpastian yang menghambat penyelesaian terhadap teka-teki 

ini bisa dianggap tuntas. 

KONFIGURASI KEKUASAAN SEGITIGA

Bayangkanlah suasana di Jakarta pada 23 Mei 1965 berikut ini. Stadion 

Senayan yang terletak tidak jauh dari istana presiden dan gedung parlemen 

 

dibanjiri manusia. Puluhan ribu orang memadati tribun yang mengeli-

lingi lapangan stadion, sementara ribuan manusia lagi berdiri di lapangan 

yang terhampar di bawah. Di luar, di lapangan parkir dan jalan-jalan di 

sekitarnya lebih dari 100.000 orang saling berdesak-desakan. Sungguh-

sungguh seperti lautan manusia. Itulah peristiwa peringatan ulang tahun 

ke-45 berdirinya PKI. Dilihat dari besarnya massa, partai belum pernah 

dalam keadaan lebih sehat. Untuk memberi kesempatan lebih banyak 

orang berkumpul di sekitar stadion dan mencegah kemacetan lalulintas, 

partai menghalangi niat pengendara mobil lewat kawasan itu. Dengan 

membawa bingkisan kecil makanan dari rumah untuk makan siang, 

orang-orang berjalan kaki masuk kota dari desa-desa yang jauh. Bendera-

bendera merah dan baliho-baliho raksasa dengan potret-potret pahlawan 

partai, seperti Karl Marx dan V.I. Lenin, berderet di jalan-jalan ibu kota. 

Sebuah monumen dari kerangka kayu berbentuk angka 45 yang dilapisi 

kanvas (tentu saja berwarna merah) tegak terpancang di salah satu jalan 

utama, menjadikan segala yang di sekitarnya tampak kerdil. Mereka yang 

berbaris memasuki stadion dalam wacana populer mendapat julukan 

“semut merah”: banyaknya tak terbilang, tertib, disiplin, siap mengor-

bankan diri tapi militan, dan sanggup menyengat jika diganggu. Prajurit 

semut merah ini, di mata Sukarno, merupakan pemandangan kejayaan 

yang megah. Ia menyambut acara itu dengan bahagia dan menyampai-

kan pidato berapi-api dari podium, penuh pujian terhadap patriotisme 

partai dan semangat perjuangannya melawan kekuatan kolonialisme 

dan neokolonialisme dunia. Perayaan 23 Mei ini hampir merupakan 

ulangan peringatan Hari Buruh 1 Mei yang diadakan di stadion yang 

sama hanya tiga pekan sebelumnya. Menyelenggarakan dua kali rapat 

raksasa dalam Mei, PKI dengan caranya yang meyakinkan memamerkan 

apa yang sudah menjadi dugaan banyak orang di Indonesia, bahwa partai 

ini merupakan partai politik paling besar dan paling terorganisasi dengan 

baik di Indonesia. Tidak ada partai politik lain yang bisa berharap untuk 

mengorganisasi rapat-rapat sebesar itu. Wartawan New York Times yang 

hadir di lapangan mengatakan bahwa perayaan-perayaan peringatan itu 

merupakan “yang paling mewah yang pernah diselenggarakan partai 

politik di sini.”3 PKI memiliki kombinasi yang langka antara kecukupan 

dana, keanggotaan yang sangat luas, dan dukungan presiden.

Kekuatan PKI yang mengagumkan merupakan fakta sangat penting 

yang memengaruhi seluruh konfi gurasi kekuasaan di Indonesia. Sebagian 

dari kalangan korps perwira Angkatan Darat melihat semut-semut 

merah ini  dengan kekhawatiran. Partai tampil sebagai ancaman 

bagi kekuatan Angkatan Darat di panggung politik dalam negeri dan 

keuntungan yang mereka peroleh dari perusahaan-perusahaan milik 

negara, sebab  di sanalah para manajer Angkatan Darat sering mengha-

dapi aksi-aksi para pekerja yang diorganisasi serikat-serikat buruh yang 

berafi liasi dengan PKI. Banyak perwira berasal dari keluarga terpandang 

dan berkecukupan. Kerabat mereka yang tinggal di kota-kota dan desa 

asal mereka menjadi anggota parpol-parpol yang antikomunis. Dua 

komandan tertinggi, Nasution dan Yani, yang sangat memusuhi PKI, 

senantiasa bersiasat untuk menghambat pertumbuhan partai selama 

bertahun-tahun. Mereka mengindoktrinasi korps perwira tentang an-

tikomunisme dan memastikan bahwa Angkatan Darat berfungsi sebagai 

patron pelindung politisi sipil yang menentang PKI. Ilmuwan Amerika 

Daniel Lev menyatakan bahwa pada awal 1960-an warga  sipil non-

komunis “masih teramat ketakutan dan benci akan ancaman radikal 

yang diperlihatkan PKI terhadap kepentingan mereka di bidang sosial, 

ekonomi, dan politik. Mereka berharap kepada Angkatan Darat, yang 

bagi mereka kurang menakutkan ketimbang PKI, untuk perlindungan 

sepenuhnya.”4 Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa komando 

tertinggi Angkatan Darat tidak akan pernah membiarkan PKI merebut 

kekuasaan negara, baik melalui kotak suara maupun dengan peluru. 

Dua lembaga itu pada 1965 mati langkah: PKI menguasai politik sipil, 

sedangkan Angkatan Darat mengendalikan lebih dari 300.000 prajurit 

bersenjata.

Di antara dua kekuatan yang saling berhadapan ini berdirilah 

Presiden Sukarno. Sejak Sukarno membubarkan parlemen hasil pemilu 

pada 1959 dan memusatkan kekuasaan di lembaga kepresidenan, ia ber-

peranan ibarat sebuah pengganjal bagi dua kekuatan itu. Banyak perwira 

militer dan politisi antikomunis mendukung tindakannya memperoleh 

kekuasaan diktatorial dengan harapan Sukarno akan menjadi perintang 

bagi PKI. Sukarno pribadi bukanlah seorang pengagum besar PKI; ia 

mendukung penindasan terhadap partai pada 1948 (dalam peristiwa 

Madiun). Kaum antikomunis puas terhadap sistem presidensiil yang kuat 

di bawah Sukarno, yang disebutnya Demokrasi Terpimpin, sebab  sistem 

 

ini tidak didasarkan pada pemilu. Semua pengamat percaya saat  itu 

bahwa PKI akan merebut suara terbanyak seandainya pemilu diadakan 

lagi. Pada pemilu daerah 1957 PKI tampil sebagai partai nomor satu 

untuk DPRD di Jawa Tengah, dan nomor dua untuk DPRD di Jawa 

Timur dan Jawa Barat. Bagi unsur-unsur anti-PKI anggota DPR pusat 

yang ditunjuk Sukarno lebih baik ketimbang yang dipilih secara de-

mokratis yang akan dikendalikan partai.5 Pada 1963 elemen-elemen 

antikomunis memprakarsai mosi di DPR yang mengangkat Sukarno 

sebagai “Presiden Seumur Hidup” untuk memastikan bahwa seorang 

komunis tidak akan pernah menguasai pemerintah.

Keanehan politik Indonesia di bawah Demokrasi Terpimpin dari 

1959 sampai 1965 yaitu  bahwa Sukarno berperanan sebagai perisai bagi 

mereka yang antikomunis dan sekaligus bagi mereka yang komunis.6 PKI 

bisa berkembang selama periode ini berkat perlindungan Sukarno. saat  

Angkatan Darat membekukan cabang-cabang partai di beberapa daerah 

pada 1960 dan menggelisahkan pimpinan partai di Jakarta, Sukarno 

turun tangan. Para perwira Angkatan Darat yang bertanggung jawab 

atas tindak penindasan itu, misalnya Kolonel Sukendro, dihukum.7 

Presiden membutuhkan PKI sebagai basis massa untuk memopulerkan 

agendanya, terutama perjuangannya melawan apa yang dinamakannya 

“old established forces” dan nekolim (kekuatan-kekuatan neokolonialisme, 

kolonialisme, dan imperialisme). Kebijakan luar negeri presiden dan 

PKI sejalan. Sukarno juga membutuhkan PKI sebagai kekuatan tawar 

dalam urusannya dengan Angkatan Darat. Partai merupakan jaminan 

baginya bahwa Angkatan Darat tidak akan bisa dengan gampang men-

dongkelnya.

Pada saat berlangsung rapat umum-rapat umum “semut merah” 

di Jakarta, imbangan kekuatan segitiga – PKI, Angkatan Darat, dan 

Sukarno – mulai pecah berantakan. saat  PKI semakin menjadi besar, 

Sukarno semakin condong ke kiri ketimbang ke kanan. Upaya kaum 

antikomunis untuk merebut hatinya dengan membentuk “Badan 

Pendukung Sukarnoisme” (BPS) dalam Desember 1964 gagal. Yang 

dikira akan diuntungkan BPS justru melarang badan ini  tidak lama 

sesudah dibentuk. Ia kemudian melarang parpol yang berada di belakang 

badan itu (Murba) dan mengurangi kekuasaan salah satu dari wakil-wakil 

perdana menterinya, Chairul Saleh, yang terkait dengan partai ini . 

Kelompok-kelompok antikomunis menjadi semakin cemas pada 1965, 

merapatkan barisan di belakang Angkatan Darat, dan percaya bahwa 

kegunaan Sukarno sebagai penghambat PKI sudah selesai. Sisi kanan 

segitiga itu mulai membayangkan satu sistem politik di luar Sukarno, 

suatu sistem tanpa kehadirannya sebagai penengah dan yang demikian 

berpengaruh di mana-mana.

Sementara itu PKI mulai tidak sabar terhadap batasan-batasan 

yang dibebankan oleh konfi gurasi segitiga ini. Partai menjadi terkurung. 

Sampai 1965 ia telah tumbuh menjadi partai politik yang paling besar, 

tapi ia tidak bisa memperoleh kekuasaan melalui kotak-suara – tidak 

ada pemilu untuk bersaing. Jalan parlementer menuju kekuasaan 

telah ditutup sejak 1959 dan tampaknya tidak akan pernah dibuka 

kembali. PKI juga tidak bisa memperoleh kekuasaan melalui peluru. 

Partai tidak mempunyai sayap bersenjata dan tidak berniat mengang-

kat senjata melawan pemerintah. Semua anggotanya orang-orang sipil. 

Partai mendapat dukungan massa, tapi tidak beroleh kewenangan yang 

seimbang dalam pemerintahan Sukarno. Kendati partai bekerja keras 

dalam berkampanye untuk kebijakan-kebijakan Sukarno, terutama 

kampanye konfrontasi mengganyang Malaysia pada 1963, pimpinan 

partai kesulitan memperoleh posisi di dalam kabinet. Sedikit saja tokoh 

partai yang diangkat menjadi menteri dan dari yang sedikit itu tidak satu 

orang pun mendapat posisi dengan wewenang yang konkret. Aidit dan 

Njoto yaitu  menteri-menteri hanya dengan peranan sebagai koordinator 

atau penasihat. Untuk menenteramkan elemen antikomunis, Sukarno 

memberi  semua kementerian penting yang menguasai anggaran besar 

atau jumlah pegawai yang banyak (misalnya pertahanan, dalam negeri, 

keuangan, industri, dan perkebunan) kepada tokoh-tokoh non-PKI. 

Pengaruh PKI di tingkat paling atas pemerintahan hampir tidak sepadan 

dengan pengaruhnya di kalangan warga .

sebab  tidak memiliki kendali langsung atas kekuatan politik negara, 

PKI memakai  massa pengikutnya untuk mendorong negara bergeser 

ke kiri pada 1965. Demonstrasi-demonstrasi anti-Amerika yang dipimpin 

partai dan organisasi-organisasi terkait memaksa penutupan kantor-

kantor konsulat Amerika Serikat di luar Jakarta dan penarikan mundur 

Korps Perdamaian (Peace Corps).8 Aksi-aksi kaum buruh dan aktivis partai 

di Sumatra terhadap perusahaan-perusahaan minyak dan perkebunan-

perkebunan milik Amerika Serikat mendesak pemerintah agar bertindak 

menasionalisasi kekayaan mereka. PKI memobilisasi sukarelawan untuk 

kampanye melawan Malaysia dan mengusahakan agar mereka mendapat 

latihan kemiliteran. Sukarno sedang menimbang-nimbang gagasan 

PKI untuk membentuk “angkatan kelima” – sukarelawan bersenjata di 

luar empat angkatan bersenjata yang sudah ada (angkatan darat, laut, 

udara, dan kepolisian) – dan memasukkan “komisaris-komisaris politik” 

di dalam ketentaraan. Sementara aktivis partai, yang dibuat semakin 

berani oleh seringnya mereka berdemonstrasi, yang menghadapi sedikit 

tentangan dari kalangan angkatan bersenjata, membayangkan aksi-aksi 

yang lebih militan dan lebih besar lagi melawan “kapitalis birokrat” 

– istilah yang memasukkan perwira-perwira Angkatan Darat sebab  

mereka memiliki sangat banyak perusahaan dan menduduki jabatan-

jabatan dalam birokrasi.

Momentum kejadian-kejadian itu menguntungkan PKI. Sementara 

politisi nonkomunis, yang menduga kenaikan partai tidak bisa lagi 

dielakkan, memperlunak sikap “komunisto fobia” mereka (istilah Sukarno 

yang bernada celaan) dan berharap bahwa partai akan tetap bersedia 

bekerja sama dengan partai-partai lain serta mengesampingkan perjuangan 

kelas. Garis resmi politik partai yaitu  mendukung “front persatuan” dari 

semua kekuatan antiimperialis dan patriotik. Tapi sementara pihak takut 

bahwa partai akan tetap merupakan organisasi yang secara fundamental 

sektarian dan cenderung berjuang untuk merebut kekuasan negara.

Peranan Sukarno sebagai pengganjal kelihatan melemah. Namun ia 

tetap merupakan simbol patrotisme dan persatuan nasional yang tak ter-

goyahkan. Ia tidak bisa dengan mudah didongkel oleh pihak sini atau sana 

sebab  kedua-duanya selama enam tahun terakhir sudah saling berlomba 

untuk diakui sebagai lebih Sukarnois dibandingkan  yang lain. Baik kekuatan-

kekuatan PKI maupun anti-PKI telah membangun popularitas Sukarno 

sehingga kedua-duanya tidak bisa dengan cepat berbalik arah. Sukarno 

menjaga citranya yang bersih di tengah krisis ekonomi dan kekacauan 

administratif. Kebobrokan-kebobrokan itu umumnya tidak dilempar 

kepadanya, melainkan kepada unsur-unsur pemerintahan di bawah dia. 

Gaya komunikasi Sukarno dengan rakyat yang langsung dan terbuka 

dan jejak langkahnya yang panjang sebagai pemimpin dalam perju-

angan antikolonialisme membikin sulit bagi siapa pun untuk meragukan 

ketulusannya. Pembawaan kosmopolitan dan keberaniannya menentang 

bangsa-bangsa maju dan kaya, seperti Amerika Serikat, menyebabkan 

banyak warga bangsa yang baru merdeka ini merasa bangga menjadi 

orang Indonesia. Selama tahun-tahun Demokrasi Terpimpin, kultus 

dibangun di sekeliling Sukarno sedemikian rupa sehingga ia mampu 

menuntut kesetiaan seluas-luasnya, tanpa syarat.

Pimpinan tertinggi Angkatan Darat, meskipun frustrasi oleh sikap 

Sukarno yang condong ke PKI pada 1965, menyadari bahwa ia terlalu 

populer untuk di-gulingkan melalui kudeta secara langsung. Kup seperti 

itu tidak akan menjamin stabilitas tertib politik apabila banyak orang, 

termasuk para perwira muda Angkatan Darat, masih tetap Sukarnois yang 

berkobar-kobar. Para perwira yang berpengalaman, seperti Nasution, ber-

sikeras agar Angkatan Darat menunggu waktu. Jika hanya mendongkel 

Sukarno itu tugas sederhana saja. Tapi menegakkan kekuasaan Angkatan 

Darat yang tahan waktu merupakan masalah yang lebih sulit. Pimpinan 

tertinggi Angkatan Darat tidak ingin memenangkan satu pertempuran 

mudah hanya untuk menderita kekalahan dalam seluruh perang. Di 

bawah pimpinan Yani selama 1965 Angkatan Darat menentang tuntutan 

PKI untuk mempersenjatai sukarelawan (“angkatan kelima”) dan me-

masukkan komisaris-komisaris politik ke dalam angkatan bersenjata.

Yani tidak membolehkan Angkatan Darat terpancing dalam tindakan 

gegabah melawan Sukarno.

Terlepas dari strategi kesabaran Yani, banyak pihak di Indonesia 

pada pertengahan 1965 percaya bahwa Angkatan Darat akhirnya akan 

melancarkan kup dan dengan kekerasan akan menghentikan daya upaya 

PKI untuk berkuasa. Sassus terus beredar, terutama sesudah Subandrio 

– orang nomor dua di pemerintahan (yang sekaligus juga wakil perdana 

menteri pertama dan menteri luar negeri) – pada akhir Mei menyi-

arkan turunan sebuah telegram rahasia yang dikirim Duta Besar Inggris 

kepada kementerian luar negerinya di London. Telegram ini menyebut 

tentang “kawan-kawan militer setempat kita” yang sedang menggarap 

suatu “usaha” tersembunyi yang tidak disebutkan namanya.9 Dokumen 

itu bisa jadi dokumen palsu. Namun demikian, dokumen ini  saat  

itu diyakini otentik sebab  ia membenarkan kecurigaan di kalangan 

Sukarnois bahwa Amerika Serikat dan Inggris sedang merancang kup 

bersama pimpinan tertinggi Angkatan Darat.

Pimpinan PKI menaruh perhatian mendalam terhadap kabar burung 

tentang kudeta. Bahwa kabar burung itu datang dari berbagai penjuru 

agaknya memperkuat kesahihannya, bahkan andaikata orang hanya 

mengulang-ulang gagasan taksa yang mereka dengar dari tangan kedua 

sekalipun. Ketua partai, D.N. Aidit, pada pertengahan 1965 mencari 

informasi yang lebih tepat dan konkret. Ia memerintahkan Sjam agar Biro 

Chusus menyelidiki jaringannya dalam kalangan militer dan badan-badan 

intelijen untuk mencari tahu tentang kebenaran kabar burung ini . 

Biro Chusus, yang semula dipimpin Karto dari awal 1950-an sampai 

sekitar 1963-64, telah mengembangkan jaringan luas di kalangan para 

perwira, yang bersedia memberi  informasi intelijen kepada partai. 

Dari informasi yang terkumpul Sjam menyimpulkan bahwa jenderal-

jenderal sayap kanan di bawah Yani memang sedang merancang kup.

Aidit mempunyai cukup alasan untuk memercayai informasi Sjam. 

Memang mudah membayangkan bahwa jenderal-jenderal Angkatan 

Darat itu berkomplot untuk melakukan kup. Yang menjadi pertanyaan 

yaitu  bagaimana menanggapinya. Aidit menimbang-nimbang pilihan-

nya pada pertengahan 1965. Ia mempunyai dua pilihan dasar: menunggu 

kup terjadi dan baru memberi  tanggapan atau mengambil semacam 

tindakan mendahului untuk mencegah kup terjadi. Kedua pilihan 

masing-masing mempunyai untung dan ruginya. Kerugian pilihan sikap 

tunggu dan lihat sudah jelas. Jika Yani dan para pang-limanya meng-

gulingkan Sukarno, mereka akan segera menodongkan senjata mereka ke 

arah PKI. Represi bisa menjadi pertumpahan darah hebat sebab  partai 

tidak mempunyai senjata untuk mempertahankan diri. Aidit yakin bahwa 

angkatan-angkatan bersenjata lainnya – kepolisian, udara, dan laut – tidak 

akan mendukung kup Angkatan Darat dan tindakan represi antikomunis 

itu. Ia juga yakin bahwa para perwira sayap kiri dalam Angkatan Darat 

sendiri akan menentang. Namun demikian, kemungkinan pertempuran 

perebutan kekuasaan pascakup semacam itu tentu mencemaskannya. 

Bahkan seandainya ia menduga kaum komunis dan Sukarnois pada 

akhirnya mempunyai kesempatan baik untuk menang pun, ia tentu sadar 

bahwa kemenangan itu tidak terjamin dan bisa jadi berimbas terlalu besar. 

Sebelum klik Yani bisa dikalahkan, perjuangan untuk kekuasaan itu akan 

menuntut banyak korban. Satu-satunya keuntungan dari pendekatan 

tunggu dan lihat ini hanyalah ia memberi kesempatan kepada Angkatan 

Darat untuk mengambil langkah pertama. Ketidakpastian kabar burung 

akan berakhir begitu jenderal-jenderal antikomunis itu memperlihatkan 

jati diri mereka. Dengan melancarkan kup jenderal-jenderal ini akan 

membuktikan ke seluruh tanah air bahwa mereka yaitu  musuh-musuh 

kekuatan sayap kiri dan Sukarnois pada umumnya. Perlawanan terhadap 

kup akan memberi kepastian tentang watak khianat lawannya.

Di pihak lain, keuntungan tindakan mendahului yaitu  ia akan 

menyelamatkan bangsa dari keharusan mengalami perang saudara. Bagi 

Aidit kekuatan kaum progresif di tanah air – PKI bersekutu dengan 

pengikut Sukarno – merupakan mayoritas warga negara Indonesia. 

Mereka menghadapi faksi perintang minoritas dalam Angkatan Darat 

yang kekuatannya hanya terletak pada laras senjata. Jika faksi ini bisa 

dihentikan sebelum ia sempat melepas tembakan, subyek revolusio-

ner PKI, yaitu “Rakyat,” bisa terhindar dari berbagai penderitaan dan 

kekacauan.

Kerugian sikap mendahului terletak pada tuntutan logistiknya 

yang sangat merepotkan: bagaimana partai bisa bergerak melawan para 

pemimpin puncak Angkatan Darat? Partai tidak bisa sekadar memanggil 

massanya agar turun ke jalan-jalan – suatu taktik yang semakin dikuasai 

PKI sampai pada pertengahan 1965 – dan mengharapkan bisa mengusir 

para perwira yang dilindungi senjata dan tank. Pengubahan susunan pe-

merintahan juga tidak bisa memberi  banyak janji. Presiden Sukarno 

tidak bisa diharap akan memecati para panglima dan mengangkat yang 

baru sebab  ia tidak mempunyai sarana untuk memaksakan perintahnya 

seandainya para perwira itu menolak mematuhi keputusannya. Selain itu, 

Sukarno tidak pernah mengurus penataan jabatan di dalam Angkatan 

Darat dengan memberi  perintah-perintah. Pada 1962 Sukarno me-

nyingkirkan Nasution hanya sesudah melalui perundingan yang hati-

hati dengan jenderal-jenderal Angkatan Darat, dan sekalipun begitu, 

ia mengizinkan Nasution memilih penggantinya. Pada awalnya para 

jenderal Angkatan Darat mendukung gagasan Sukarno untuk konfron-

tasi melawan Malaysia sebab  mereka bisa mendapat dana tambahan 

dari persiapan perang itu. Begitu kampanye ini tampak akan berubah 

menjadi perang yang sebenarnya dengan Malaysia dan Inggris pada 

medio 1964, jenderal-jenderal itu segera menyabotnya. Mereka tunduk 

kepada perintah-perintah Sukarno jika mereka bersedia.

Selagi Aidit menimbang-nimbang untung dan rugi kedua pilihan 

ini , ia berbicara dengan Sjam tentang kemungkinan menggerakkan 

para perwira progresif untuk melawan Dewan Jenderal. Sekitar akhir 

Agustus Aidit meminta agar Sjam menjajaki pendapat para perwira 

pro-Sukarno dan pro-PKI apakah mereka bisa menggagalkan Dewan 

Jenderal dari dalam Angkatan Darat sendiri. saat  Sjam memulai 

diskusi-diskusi dengan jaringan Biro Chusus, ia sebagai rekan berbagi 

informasi intelijen dan mendorong para perwira untuk melakukan aksi 

melawan jenderal-jenderal sayap kanan. sebab  tidak tampak adanya 

rencana yang pasti, Sjam memutuskan untuk memimpinnya. Ia tidak 

sabar dan yakin bahwa sesuatu harus segera dilakukan. Ia berusaha 

memengaruhi beberapa perwira untuk ikut serta dalam sebuah aksi 

menentang Dewan Jenderal.  

Begitu Sjam memainkan peranan sebagai koordinator, perwira-

perwira yang bersedia melibatkan diri hanyalah mereka yang setia tanpa 

kesangsian kepada Sjam dan PKI. Mereka menduga bahwa mereka telah 

mendapat kepercayaan dari partai untuk melakukan tugas mulia, berse-

jarah, dan bertindak sebagai bagian dari sebuah rencana yang tertata dengan 

seksama serta tidak mungkin salah, yang telah dikembangkan pimpinan 

partai dengan kebijaksanaannya. Kerja sama memberi dan menerima 

antara Biro Chusus dengan para perwira militer dalam tahun-tahun 

sebelum 1965 membantu menjelaskan mengapa para perwira itu bersedia 

melibatkan diri mereka di dalam G-30-S. Mereka sudah semakin percaya 

kepada Biro Chusus. Mereka tidak mungkin berpikir bahwa dengan 

mengikuti permintaan-permintaan Sjam berarti melakukan pelang-

garan disiplin militer yang serius saat  mereka memercayai pimpinan 

puncak angkatan mereka sedang bersiasat melawan panglima tertinggi 

mereka, Presiden Sukarno. Sjam membujuk mereka agar bergabung 

dengan argumen bahwa aksi mereka tidak mungkin gagal, mengingat 

sangat luas dukungan rakyat terhadap Sukarno dan PKI. Mereka hanya 

memerlukan sebuah aksi kecil saja untuk menimbulkan reaksi berantai. 

Gerakan ini tidak perlu menguasai Jakarta secara militer. Yang diperlu-

kan hanyalah memasang sumbu, seperti yang belakangan dikemukakan 

Supardjo. Aksi-aksi selanjutnya akan dilaksanakan oleh yang lain-lain: 

Sukarno akan mendukung aksi ini, sebab  ia khawatir terhadap kup; 

Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah di Jakarta dan Mayor Jenderal 

Ibrahim Adjie di Bandung akan mengikuti arahan Sukarno, Suharto 

akan tetap pasif, massa PKI akan berdemonstrasi mendukung aksi, dan 

para perwira militer di seluruh tanah air akan beramai-ramai bergabung 

saat  mereka menyaksikan aksi semakin bertambah besar. Gerakan ini 

akan berhasil segera sesudah ia memicu banyak aksi susulan.

Sepanjang September 1965, Aidit, Sjam, dan sekelompok perwira, 

khususnya Untung, Latief, dan Soejono menyusun rencana yang seksama, 

untuk melakukan gerakan mendahului terhadap Dewan Jenderal. Tidak 

jelas siapa dari mereka yang bertanggung jawab untuk merumuskan 

aspek-aspek apa dalam perencanaan. sebab  Aidit dan para perwira 

tidak saling bertemu langsung, kita bisa menduga bahwa Sjam, sebagai 

perantara, berada pada posisi memainkan peranan terkemuka dalam 

penyusunan rencana. Ide dasarnya ialah memakai  pasukan para 

perwira progresif untuk melancarkan serangan telak terhadap jenderal-

jenderal yang diduga berkomplot untuk melakukan kup. Ide pokok 

rencana itu, yaitu yang disebut Supardjo “titik berat,” yaitu  penculikan 

pada malam hari terhadap Nasution, Yani, dan lima jenderal lainnya 

dari rumah masing-masing. Ruang kelabu terluas yaitu  bagaimana 

komplotan ini bisa menetapkan bahwa tujuh jenderal ini  semuanya 

anggota Dewan Jenderal. Agaknya komplotan ini banyak bergantung 

kepada kabar burung dan tidak mempunyai bukti konkret.

Satu hal yang terkadang diabaikan dalam penulisan sejarah Gerakan 

30 September yaitu  bahwa dalam dunia politik Indonesia penculikan 

merupakan tradisi yang terhormat. Sukarno pun, bersama Hatta, diculik 

pada 16 Agustus 1945 oleh para pemuda yang memaksa mereka agar 

segera menyatakan kemerdekaan Indonesia dan memimpin pemberon-

takan melawan tentara Jepang. Dua pemimpin nasional itu digiring 

ke Rengasdengklok, sebuah kota kecil di daerah pinggiran ibu kota, 

dan disekap di sana di luar kemauan mereka berdua. Mereka menolak 

menuruti tuntutan para penculik. Para pemuda ini berusaha mengorgani-

sasi pemberontakan di Jakarta. saat  rencana itu gagal terwujud (agak 

mirip dengan dewan-dewan revolusi Gerakan 30 September dua puluh 

tahun kemudian), para pemuda membawa kembali kedua pemimpin 

bangsa itu ke ibu kota tanpa dipengapakan.10 Namun, kelak para pemuda 

 

itu dipandang sebagai pahlawan-pahlawan sebab  patriotisme mereka 

yang militan. Salah seorang di antara mereka, Chairul Saleh, belakangan 

menjadi wakil perdana menteri ketiga Sukarno. Seperti ditulis Cribb dan 

Brown, “Selama perang kemerdekaan [1945-1949], penculikan tokoh-

tokoh politik yang konservatif dengan maksud menggugah mereka agar 

berpendirian lebih radikal sering kali terjadi, dan tokoh-tokoh yang 

diculik biasanya dibebaskan tanpa cidera, rasa percaya diri mereka goyah, 

wibawa mereka digerogoti, dan sebab  itu kemampuan mereka bertindak 

tegas terkurangi.”11 G-30-S pun merencanakan taktik yang dihormati 

sepanjang masa untuk memaksakan perubahan politik dan pribadi pada 

kalangan pimpinan puncak.

Sisi lain rencana aksi – pembentukan dewan-dewan revolusi di 

seluruh negeri di bawah pimpinan para perwira progresif – dimaksud-

kan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan perubahan apa saja yang 

dikehendaki gerakan ini. Dewan-dewan ini akan menghalangi usaha para 

perwira sayap kanan untuk kembali dan akan menekan Sukarno agar 

membersihkan lebih lanjut pimpinan Angkatan Darat. Dewan-dewan 

akan memberi kesan adanya dukungan rakyat terhadap aksi mereka. 

Semula, komplotan G-30-S tidak bermaksud memakai  dewan-

dewan ini  untuk merebut kekuasaan kabinet Sukarno atau lembaga 

pemerintah lain apa pun. Satu-satunya tujuan yaitu  memberi  

dukungan rakyat terhadap aksi melawan jenderal-jenderal sayap kanan 

dan menekan lembaga-lembaga pemerintah yang ada agar mengikuti 

kebijakan-kebijakan Sukarno. Setiap dewan revolusi harus dipimpin 

seorang perwira muda yang akan menggalang front persatuan kekuatan 

patriotik di daerah masing-masing. Garis ini sesuai dengan nasihat Aidit 

kepada kaum komunis Aljazair pada Juni 1965: kup Kolonel Boumedi-

enne di negeri mereka harus dibikin menjadi sebuah “gerakan rakyat.” 

Prinsip Aidit yaitu  bahwa suatu aksi militer harus diiringi dengan 

demonstrasi dukungan rakyat yang lebih luas.

Gagasan tentang dewan revolusi lebih bisa dikaitkan dengan Aidit 

dan Sjam ketimbang dengan perwira-perwira militer itu. Untung dan 

para perwira kawan-kawannya menyerahkan soal-soal politik kepada 

partai, sementara mereka mencurahkan perhatian pada tujuan yang 

sempit, yaitu merencanakan penculikan saja. Aidit dan Sjam bermaksud 

memakai  dewan-dewan revolusi untuk mendorong perubahan 

yang lebih luas dalam komposisi kabinet Sukarno sesegera sesudah  para 

panglima Angkatan Darat disingkirkan. PKI menginginkan agar kabinet 

Nasakom diperbaiki, dengan kata lain partai menginginkan lebih banyak 

kementerian di tangan partai dan lebih banyak menteri antikomunis 

disingkirkan.

sesudah  memutuskan pada akhir Agustus untuk mendukung 

strategi mendahului dengan melibatkan perwira-perwira militer, Aidit 

menjadi lebih menutup diri. Ia tidak mengadakan sidang Politbiro selama 

September meski ia biasanya menyelenggarakan sidang demikian tiga 

atau empat kali dalam sebulan. Ia tidak memberi tahu semua pimpinan 

partai tentang rencana ini . Jika ia merasa pimpinan-pimpinan 

tertentu diperlukannya dalam aksi, ia memberi brifi ng kepada mereka 

dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. 

Njono, sebagai pimpinan partai daerah Jakarta, dan Sukatno, sebagai 

kepala bagian pemuda partai (Pemuda Rakjat), ditugasi untuk memo-

bilisasi sukarelawan yang bisa menambah jumlah pasukan aksi. Bahkan 

para pimpinan yang secara langsung terlibat di dalam aksi itu pun tidak 

mengetahui dengan baik seluruh rencana gerakan. Pimpinan partai 

percaya bahwa sekelompok perwira progresif akan melaksanakan aksi 

mendahului, sementara partai memberi  dukungan politik dan 

bantuan sukarelawan secukupnya. Itulah yang disampaikan Aidit di 

depan sekelompok anggota Politbiro dan Comite Central pada akhir 

Agustus, dan informasi itu pula yang beredar di sekitar kantor pusat 

partai. Para anggota partai disuruh menunggu datangnya aksi yang akan 

dilancarkan kalangan militer.

Para perancang gerakan menginginkan agar aksi mereka dilihat 

sebagai aksi militer murni, sehingga ia akan mudah diterima warga  

luas. Bahkan organisasi-organisasi antikomunis pun akan sulit menentang 

perwira patriotik seperti Untung, seorang pahlawan dalam kampanye 

merebut Irian Barat dan salah satu wakil komandan pasukan kawal kepre-

sidenan di bawah pimpinan Brigjen Sabur. Aksi itu seakan-akan mengatasi 

politik partai dan murni didorong patriotisme. Segera sesudah aksi, partai 

akan menampilkan diri dengan menduduki lebih banyak jabatan dalam 

kabinet dan perlahan-lahan menyingkirkan lawan-lawannya baik dari 

kalangan militer maupun pemerintahan sipil.

Selagi Aidit, Sjam, Untung, dan yang lain-lain sibuk merancang 

 

apa yang kemudian dinamai Gerakan 30 September itu, pimpinan 

tertinggi Angkatan Darat menunggu saat yang baik. Nasution, Yani, 

dan kawan-kawannya sebenarnya tidak merencanakan untuk melakukan 

kudeta terhadap Sukarno. Mereka menunggu sampai PKI lebih dahulu 

bergerak dan memberi mereka semacam dalih untuk menindak keras 

partai itu. PKI mungkin menafsirkan kelambanan mereka selama awal 

dan pertengahan 1965 sebagai pertanda kelemahan, saat  demonstrasi-

demonstrasi yang dipimpin partai memaksakan krisis dalam hubungan 

dengan penyangga utama para jenderal Angkatan Darat, yaitu peme-

rintah Amerika Serikat. Juga mungkin sekali, dengan cara terselubung, 

jenderal-jenderal Angkatan Darat ikut menyebarkan kabar burung 

tentang Dewan Jenderal. Jenderal-jenderal itu bermaksud memancing 

PKI agar mengambil tindakan gegabah. Untuk memanfaatkan kekuatan 

mereka – kekuatan militer murni – jenderal-jenderal itu membutuhkan 

suatu dalih. Menyerang langsung Sukarno dan PKI tanpa alasan yang sah 

tidak akan menghasilkan tatanan politik yang kokoh dikuasai Angkatan 

Darat.

Masih belum jelas apakah agen-agen intelijen jenderal-jenderal 

sayap kanan itu mengetahui bahwa Aidit dan Sjam berkomplot meren-

canakan aksi. Kepala intelijen Angkatan Darat, Mayor Jenderal Parman, 

memasang mata-matanya di dalam partai. Tapi agaknya ia tidak me-

ngetahui tentang Sjam dan Biro Chusus yang sedang mengorganisasi 

aksi. Seandainya ia tahu, ia pasti dengan cermat akan memantau Sjam 

dan bisa menggagalkan penculikan dan pembunuhan terhadap dirinya 

sendiri pada 1 Oktober 1965. Jenderal-jenderal sayap kanan itu boleh jadi 

sudah mendapat petunjuk-petunjuk tertentu, tapi petunjuk-petunjuk itu 

terbenam dalam makin riuhnya hiruk-pikuk berbagai kabar intelijen. 

Agen-agen intelijen Suharto di Kostrad – Yoga Sugama dan Ali Moertopo, 

keduanya dari Kodam Diponegoro Jawa Tengah – boleh jadi mempunyai 

informasi yang lebih pasti tentang personil Biro Chusus dan rencana 

mereka. sebab  Suharto mengenal baik Untung maupun Latief, kita 

bisa menduga bahwa Sugama dan Moertopo mengenal mereka atau 

mengetahui tentang mereka. Kelompok Suharto di Kostrad barangkali 

juga tahu tentang Sjam dan Biro Chusus. Kegiatan Suharto, Yoga, dan 

Moertopo dalam 1965 merupakan hamparan kelabu paling luas dalam 

pemahaman kita tentang G-30-S.

RENCANA MENYELIMPANG

Satu alasan mengapa Parman tak tahu-menahu tentang komplotan 

ini barangkali sebab  banyak di kalangan komplotan itu sendiri tak 

tahu banyak. Dalam usahanya untuk merahasiakan komplotan, Aidit, 

Sjam, dan perwira-perwira militer yang terlibat tidak mengungkapkan 

informasi secukupnya kepada kawan-kawan sesama komplotan mereka 

agar mereka bisa berperanan dengan efektif. Banyak kesalahan terjadi 

sebab  para peserta tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang tugas-

tugas mereka. sebab  rencana-rencana para organi-sator aksi dijaga baik-

baik kerahasiaannya, maka keputusan mereka tentang banyak masalah 

logistik, bahkan tanggal aksi dimulai, baru disampaikan kepada para 

pendukung pada menit terakhir.

Rencana aksi mengalami sejumlah revisi. Beberapa perwira menarik 

diri sebab  mereka tidak memercayai kepemimpinan Sjam. Seperti diper-

hatikan Supardjo saat  ia berbicara dengan Sjam beberapa hari sebelum 

aksi, rencana itu “tidak logis.” Sampai akhir September para perancang 

aksi belum mengerahkan pasukan yang memadai untuk menghadapi 

kemungkinan serangan balasan. Yang paling menyolok, mereka tidak 

mempunyai tank. Tanpa dukungan kekuatan yang memadai, rencana 

menjadi bergantung pada persetujuan Sukarno terhadap penculikan. 

Persetujuannya diharapkan akan menghentikan para perwira yang bisa 

memobilisasi pasukan untuk melakukan serangan balasan. Perwira-

perwira penting yang memimpin pasukan di dalam atau di dekat ibu 

kota – Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah dari Kodam Jaya, Jakarta 

dan Mayor Jenderal Ibrahim Adjie dari Kodam Siliwangi, Jawa Barat 

– terkenal sebagai Sukarnois setia yang akan mematuhi petunjuk presiden. 

Komplotan meneruskan aksi dengan harapan tidak ada kekuatan militer 

yang akan dibiarkan menyerang mereka.

Supardjo bergabung dengan G-30-S sebab  ia percaya kepada Sjam 

dan sebab  yakin bahwa jenderal-jenderal sayap kanan memang mau 

melancarkan kup. Sebelumnya ia tidak pernah berhubungan dengan 

perwira-perwira lain dalam G-30-S. Bersandar pada kebijakan partai yang 

terwakili melalui Sjam, Supardjo mengira rencana itu sudah dirancang 

dengan baik sekalipun apa yang didengarnya terasa ganjil. Walaupun di 

dalam G-30-S ia merupakan perwira dengan pangkat tertinggi, ia tidak 

menjadi komandannya sebab  selama minggu-minggu sebelumnya ia 

tidak ikut dalam perencanaan. Untung yang dipilih sebagai komandan 

tituler sebab  posisinya sebagai komandan pasukan kawal istana akan 

memberi aksi ini kredibilitas yang lebih besar. Aksi ini akan tampak 

sebagai perkembangan logis belaka dari tugas Untung untuk melindungi 

Sukarno. Juga, Sjam mungkin lebih suka memilih Untung sebagai 

komandan sebab  sikapnya yang lebih lunak. Supardjo seorang taktikus 

militer yang cakap dengan modal pikiran sendiri, sedangkan Untung 

seorang prajurit yang menanjak pangkatnya sebab  keberaniannya, bukan 

sebab  inteligensinya.

saat  sesama kawan komplotannya menunjukkan kelemahan 

rencana itu, Sjam justru menjadi semakin bersikeras. Dengan menga-

dakan rapat-rapat dan mengundang beberapa perwira (sebagian dari 

mereka belakangan menarik diri), komplotan ini telah mempertaruh-

kan diri mereka. Agen-agen intelijen Angkatan Darat lambat laun akan 

membongkar komplotan mereka. Jika mereka membatalkan aksi, tidak 

ada jaminan bahwa kelak mereka tidak akan ditahan. Sjam bersikeras, 

mereka harus terus melangkah. Pada akhir September, saat  kelemahan 

rencana akhir menjadi semakin kentara, dengan murka Sjam mencerca 

semua pembimbang sebagai pengecut. Ia sendiri tetap hati sebab  melihat 

kekuatan PKI dan Sukarnois terlalu perkasa untuk kalah. Bahkan jika aksi 

ini tersandung, PKI, dengan seluruh kekuatan massa dan pengaruh poli-

tiknya, akan mampu mengintervensi dan mencegah kekalahan total.

Sjam sudah melayani Aidit selama hampir lima belas tahun. Ia 

mengabdikan dirinya untuk Aidit, menunggu perintah-perintahnya, 

mengatur keamanan pribadinya, mencari informasi rahasia yang bisa 

berguna baginya. Aidit ibarat bintang pemandu bagi Sjam. Ia tidak 

banyak berhubungan dengan siapa pun di dalam PKI. Ia tidak mempela-

jari literatur dan perdebatan teori di dalam partai. sesudah  berjanji kepada 

Aidit bahwa rencana mendahului aksi Dewan Jenderal pasti berhasil, ia 

bermaksud meneruskan rencananya lepas dari segala kelemahannya. Ia 

tidak ingin mengecewakan bosnya. Ia meyakinkan dirinya sendiri dan 

Aidit bahwa para perwira progresif sanggup menghentikan jenderal-

jenderal sayap kanan yang sudah merencanakan sebuah kup. Ia akan 

kehilangan kepercayaan Aidit jika tiba-tiba ia melaporkan aksi itu tidak 

bisa dilaksanakan. Aidit telah mendasarkan semua strategi politiknya 

sepanjang September pada harapan akan terlaksananya aksi mereka. Jika 

ia tahu sebelumnya bahwa aksi mereka sangat berisiko atau tidak mudah 

dilaksanakan, Aidit tentu akan menyiapkan strategi lain untuk mengha-

dapi jenderal-jenderal sayap kanan itu. Jika pada detik terakhir aksi harus 

dibatalkan, partai tidak akan siap menghadapi kudeta Dewan Jenderal 

yang disangkakan akan terjadi itu. Bisa saja Aidit mempunyai fi rasat 

tertentu tentang persiapan aksi yang kurang sempurna, tapi Sjam telah 

menenteramkan hatinya, seperti yang ia lakukan terhadap para perwira 

yang terlibat aksi, dengan mengatakan segala sesuatunya akan berjalan 

dengan baik. Aidit berketetapan meneruskan rencana sebab  para perwira 

telah bersiap melaksanakannya. Para perwira siap melaksanakan rencana 

sebab  mereka mengira Aidit menghendaki rencana ini  berlanjut.

Persiapan aksi kalang kabut. Akhirnya, aksi harus ditunda satu 

hari – penundaan yang mengakibatkan peristiwa yang terjadi pada 1 

Oktober menjadi dikenal sebagai Gerakan 30 September. Untung, sang 

komandan tituler, belum mempersiapkan diri. Sudah berhari-hari ia 

tidak tidur dengan baik sebab  ia harus tetap melaksanakan tugasnya 

sehari-hari sebagai pengawal istana. Ia memulai aksi dalam keletihan. 

Penundaan satu hari menambah kebingungan pada rencana yang sudah 

membingungkan itu.

Begitu rencana dilaksanakan, semua kekurangannya menjadi 

kentara. Hanya sedikit aspek dari gerakan yang berlangsung sesuai 

dengan rencana. saat  malam itu pasukan dari berbagai kesatuan sudah 

berkumpul di Lubang Buaya, tidak ada rantai komando yang jelas untuk 

mengorganisasi tim-tim penculikan. Dua tim terpenting, yaitu yang 

untuk Nasution dan Yani, akhirnya dipimpin oleh prajurit-prajurit ber-

pangkat rendah yang tidak berpengalaman. Tidak ada satu tim pun yang 

pernah berlatih untuk melakukan penculikan. Penugasan baru diberikan 

kepada mereka dalam saat-saat terakhir dan kemudian tanpa persiapan 

mereka harus mereka-reka strategi dengan cepat untuk mendekati dan 

memasuki rumah-rumah para jenderal sasaran. Hasilnya malapetaka. 

Dari tujuh tim, hanya tiga yang berhasil menawan jenderal-jenderal 

itu dan membawa pergi mereka hidup-hidup. Nasution lolos. Yani dan 

dua jenderal lainnya ditembak atau ditusuk saat  mereka memberi  

perlawanan. Tim-tim itu belum pernah dilatih sebelumnya untuk me-

mastikan bahwa mereka mampu menangkap para jenderal dalam keadaan 

 

hidup. Mereka sekadar diberi perintah, seperti dinyatakan seorang sersan 

pasukan kawal istana: “Tangkap. Jangan sampai ada yang lolos.”12

saat  pimpinan G-30-S mengetahui bahwa seorang jenderal 

lolos dan tiga dari enam orang yang ditangkap telah mati atau hampir 

mati, mereka memutuskan untuk membatalkan rencana menghadapkan 

jenderal-jenderal itu kepada Sukarno. Tidak mungkin mereka membawa 

tiga jenazah berdarah-darah itu ke istana presiden. Tindakan itu tidak 

sesuai dengan kebiasaan terhormat dalam sejarah untuk menculik atasan 

dan kemudian membebaskan mereka tanpa cidera. Maka, mereka terpaksa 

meninggalkan satu bagian rencana yang sangat penting. Pimpinan G-30-S 

memutuskan menembak mati semua tawanan mereka dan menyembu-

nyikan jenazahnya. 

Rencana menghadap presiden di istana juga batal. Rencana awal 

yaitu  mendapatkan pernyataan dukungan dari Sukarno dan segera me-

nyiarkannya melalui radio di pagi hari. Sebelum para perwira Angkatan 

Darat yang di dalam dan di sekitar ibu kota sempat berpikir untuk 

membalas G-30-S, mereka sudah harus berhadapan dengan fait accompli. 

G-30-S berharap sekurang-kurangnya Sukarno akan membuat pernya-

taan netral untuk menyerukan ketenangan selagi ia menangani masalah. 

Tapi G-30-S tidak berhasil memperoleh pernyataan dari Sukarno. Dalam 

kebingungan dan keletihan Untung dan prajurit-prajuritnya dari pasukan 

kawal sampai tidak memperhatikan bahwa Sukarno bermalam di rumah 

salah seorang dari istri-istrinya. sebab  itu G-30-S tetap meneruskan 

rencananya menempatkan pasukan di luar istana dan mengirim utusan 

ke istana untuk menghadap presiden pada pagi hari itu juga. Sukarno 

tidak mau kembali ke istana persis sebab  adanya pasukan-pasukan tidak 

dikenal di luar istana. Sementara para pengawal pribadinya membawa 

Sukarno kian ke mari ke berbagai tempat persembunyian, utusan G-30-S 

membuang-buang waktu yang berharga dengan duduk-duduk di seke-

liling istana yang kosong menunggu Sukarno.

Salah seorang anggota utusan, Supardjo, akhirnya berhasil bertemu 

presiden pada sekitar pukul 10.00 pagi sebenarnya secara kebetulan saja. 

Supardjo tidak termasuk bagian dalam rencana semula. Demikian pula 

Heru Atmodjo, perwira AURI yang ditugasi Omar Dani untuk mengawasi 

Supardjo. Namun justru tiga perwira inilah (Supardjo, Heru Atmodjo, 

dan Omar Dani) yang berhasil menghubungkan G-30-S dengan Sukarno. 

saat  Supardjo sedang duduk di balik pagar istana, membuang-buang 

tiga jam yang sangat berharga pagi itu, Atmodjo menghubungi atasannya, 

Dani, yang sudah mengetahui di mana Sukarno berada. Secara kebetulan 

Sukarno sudah memutuskan untuk pindah ke pangkalan udara Halim 

demi pertimbangan keselamatan. Dani dan Atmodjo lalu menyiapkan 

helikopter untuk menjemput Supardjo dari istana dan membawanya ke 

Halim supaya bisa bertemu dengan presiden. Tak satu pun dari semua 

langkah-langkah ini tercantum dalam rencana semula. yaitu  kebetulan 

bahwa Supardjo bisa bertemu Sukarno sedini itu. Jika tidak lantaran 

Dani dan Atmodjo, Supardjo mungkin tidak akan pernah terhubungkan 

dengan Sukarno pada hari itu.

sebab  aksi pokok G-30-S, yaitu penculikan, telah gagal, semua 

langkah berikutnya pun segera gagal susul-menyusul. Sukarno tidak 

bisa mendukung sekelompok perwira muda yang telah membunuh 

para komandan Angkatan Daratnya. Ia memerintahkan Supardjo untuk 

menghentikan G-30-S dan memastikan agar tidak terjadi lagi pertum-

pahan darah. Supardjo bersedia mematuhi perintah Sukarno, begitu juga 

para perwira militer yang menjadi pimpinan gerakan – Latief, Untung, 

dan Soejono. Mereka siap membatalkan operasi mereka yang babak belur 

itu.

Namun, Sjam dan Aidit tetap ingin meneruskan G-30-S. Mereka 

ingin membuat seruan melalui radio agar para perwira di seluruh tanah 

air membentuk dewan-dewan revolusi. Aidit sudah memerintahkan para 

pimpinan partai agar mengikuti terus siaran radio. Sjam sudah meme-

rintahkan anggota-anggota Biro Chusus untuk menyebarkan informasi 

di kalangan jaringan dalam militer agar mereka menunggu instruksi-

instruksi melalui radio. Baik Aidit maupun Sjam berpikir bahwa tahap 

selanjutnya dari gerakan ini – pembentukan dewan-dewan revolusi – akan 

bisa berhasil sekalipun tahap pertama sudah gagal. Mereka membayang-

kan bahwa massa revolusioner, baik dari kalangan militer maupun sipil, 

sedang duduk di dekat radio dan siap membentuk dewan-dewan itu 

sesegera mereka mendengar isyarat. Aksi dapat berlanjut tanpa persetu-

juan Sukarno.

Tertundanya pertemuan dengan Sukarno dan perbedaan pendapat 

antara Sjam dengan para perwira militer menyebabkan suara G-30-S 

tidak kunjung terdengar melalui gelombang radio. Stasiun radio telah 

 

diduduki saat  masih pagi-pagi benar dan sebuah pernyataan terdengar 

dibacakan sejenak sesudah  pukul 7.00. Rencana semula tentunya yaitu  

segera membacakan pengumuman-pengumuman lain yang menyusul, 

termasuk pernyataan dari presiden. Tapi pagi itu tidak ada satu pun 

pengumuman lebih lanjut yang dibacakan. G-30-S bungkam sepanjang 

saat-saat awal aksi yang menentukan. Untung dan para perwira militer 

lainnya sudah siap mundur: jenderal-jenderal sudah dibunuh dan Sukarno 

sudah berkata kepada mereka untuk menghentikannya. Sjam berusaha 

meyakinkan para perwira itu agar meneruskan G-30-S. Tapi ia gagal.

Saya menduga, sebab  menghadapi keengganan berlawan dari para 

perwira itu, Sjam lalu menuju ke tempat persembunyian Aidit di Halim 

dan merancang ulang pengumuman tentang dewan revolusi. Mereka 

membuat suatu rencana baru. Sukarno tidak bisa diharapkan untuk 

mendukung kelanjutan G-30-S, sehingga ia harus dilampaui. Dewan 

revolusi bukan lagi sekadar berperanan sebagai kelompok penekan 

terhadap Sukarno, melainkan sebagai inti dari pemerintah baru. Peng-

umuman tentang dewan revolusi yang disiarkan pada awal sore hari 

itu, Dekrit no. 1, tanpa ada uraian sama sekali sebab  pengumuman 

itu disusun dengan sangat tergesa-gesa. Aidit dan Sjam berimprovisasi. 

Mereka meminta Iskandar Subekti, sekretaris Politbiro, mengetik peng-

umuman baru di tempat persembunyian Aidit. Mereka masukkan sebagai 

“wakil-wakil komandan” dewan nama-nama empat perwira militer yang 

mereka harapkan bersedia memberi  dukungan kepada G-30-S. 

Penulisan nama komandan (Untung) dan wakil-wakilnya (Supardjo dan 

kawan-kawan) tidak ada hubungannya dengan hierarki yang sesung-

guhnya di dalam G-30-S; makna penting daftar nama ini semata-mata 

simbolik. 

sebab  Sukarno menolak memberi  persetujuannya kepada 

G-30-S, Aidit dan Sjam harus melampauinya. Dewan revolusi yang sebe-

lumnya dimaksud untuk menunjang kekuasaan Sukarno diubah menjadi 

sarana untuk menggantikan kekuasaannya. Aidit dan Sjam menyisipkan 

kata-kata baru di dalam teks pengumuman tentang dewan-dewan itu 

(Dekrit no. 1): mereka “mendemisionerkan” kabinet Sukarno yang ada 

dan memberi “segenap kekuasaan Negara” kepada Dewan Revolusi 

Indonesia. Meskipun pernyataan serupa itu berlawanan dengan raison 

d‘être G-30-S sendiri (melindungi Sukarno dan cita-cita pemerintahnya), 

Aidit dan Sjam memerlukannya sebagai usaha terakhir untuk memberi 

arti baru bagi aksi yang nyaris roboh.

Untung yang kelelahan dengan enggan menerima revisi Aidit dan 

Sjam dan membubuhkan tanda tangannya setidak-tidaknya pada dua 

dari tiga dokumen yang telah mereka rancang (Keputusan no. 1 dan 

2). Dokumen pertama menyebut nama-nama anggota Dewan Revolusi 

Indonesia dan yang belakangan menghapus pangkat-pangkat militer di 

atas letnan kolonel. Untung satu-satunya orang yang menandatangani 

kedua dokumen ini . Begitu dokumen-dokumen selesai diketik dan 

ditandatangani, seorang kurir membawanya ke RRI untuk disiarkan 

pada awal sore hari itu.

sesudah  melihat aksi di Jakarta terhuyung-huyung, Aidit dan Sjam 

berharap bahwa para perwira progresif dan warga  sipil di luar ibu 

kota akan memprakarsai pembentukan dewan-dewan di daerah masing-

masing dan menggagalkan setiap usaha serangan balik yang akan dilan-

carkan oleh jenderal-jenderal Angkatan Darat. Boleh jadi itu merupakan 

harapan yang realistis, mengingat bahwa G-30-S memang meluas ke Jawa 

Tengah. Aidit dan Sjam bertaruh bahwa daerah-daerah akan meledak. 

Mereka bertumpu pada kekuatan radio. Tapi pengumuman-pengu-

muman radio tidak cukup untuk mendorong para pengikut partai turun 

berdemonstrasi di jalan-jalan dan membentuk dewan revolusi dengan 

para perwira militer. Bahkan bagi mereka yang setia kepada partai, yang 

mendengarkan siaran radio dan siap melakukan aksi pun, pengumuman-

pengumuman ini  tidak menjelaskan dengan terang apa yang harus 

mereka kerjakan dan mengapa. Banyak kader yang hanya menunggu 

instruksi lebih lanjut sebelum mereka bertindak. Aidit dan Sjam tidak 

bisa mengeluarkan lagi instruksi-instruksi tentang dewan revolusi sore 

hari itu sebab  mereka disibukkan dengan soal kehancuran G-30-S dan 

ancaman dari Suharto.

Pada pagi hari itu Sukarno telah melihat G-30-S sebagai suatu usaha 

keliru arahan tapi bertujuan baik dari pasukan yang setia kepadanya 

untuk memperkuat kekuasaannya dalam berhadapan dengan pimpinan 

tertinggi Angkatan Darat yang sukar dikendalikan. Walaupun ia tidak 

mengeluarkan pernyataan yang mendukung G-30-S, ia juga tidak me-

ngeluarkan pernyataan yang mengecamnya. Sukarno melihat G-30-S 

sebagai suatu kekuatan politik baru yang harus diberi tempat di dalam 

 

pemerintahannya, tapi bukan sebagai sesuatu yang harus ditempatkan 

lebih tinggi dari dirinya. Ia agaknya menduga G-30-S mewakili banyak 

perwira Angkatan Darat sebab  ia meminta gerakan ini untuk memberi 

rekomendasi nama-nama jenderal yang patut menjadi pengganti Yani. 

Seandainya ia memandang pimpinan G-30-S bermusuhan dengan 

pemerintahnya atau bertekad untuk melancarkan kup, ia pasti tidak 

akan meminta bantuan mereka memilih panglima Angkatan Darat yang 

baru. saat  pengumuman radio tentang pendemisioneran kabinetnya 

mengudara pada awal sore hari itu, ia marah tapi ia tentunya melihat 

bahwa kata-kata G-30-S tidak sejalan dengan perbuatannya. Supardjo 

tetap menghormatinya dan tidak berusaha memaksa Sukarno agar 

menuruti keinginannya.

Menjelang petang semakin jelas bagi pimpinan G-30-S bahwa pe-

rencanaan yang buruk telah mengakibatkan para anggota partai sendiri 

tidak ikut ambil bagian. Para anggota Pemuda Rakjat yang telah disiapkan 

Njono dan Sukatno di Jakarta untuk melakukan tugas sebagai sukare-

lawan tidak tampak turun ke jalan-jalan. Dari enam sektor yang siap, 

hanya satu sektor yang turun. Lain-lainnya tetap dalam keadaan bersiap 

siaga saja. Perempuan-perempuan yang ditugasi membuka dapur-dapur 

umum tidak muncul. Ketiadaan ransum untuk pasukan yang ditem-

patkan di Lapangan Merdeka ikut menjadi penyebab kesediaan mereka 

menyerahkan diri ke markas Kostrad. Suharto melancarkan serangan 

balik pada petang hari itu saat  G-30-S, oleh kebodohannya sendiri, 

sudah mulai ambruk.

SERANGAN BALIK SUHARTO

Pada 1 Oktober Suharto mampu bertindak dengan “efi siensi yang luar 

biasa” (seperti dikemukakan Wertheim) sebab  ia sedikit banyak sudah 

mempunyai bayangan G-30-S akan terjadi dan ia tidak akan menjadi 

sasaran. Ia sejak awal sudah tahu inilah sebuah aksi yang bisa dipakai 

sebagai dalih untuk menyalahkan PKI. Masalah yang harus Suharto 

hadapi pagi hari itu yaitu  apakah ia bisa mengalahkan G-30-S dan 

melaksanakan rencana Angkatan Darat untuk menyerang PKI dan 

menggulingkan Sukarno. Suharto tidak segera tahu pasti berapa besar 

pasukan dan perwira yang terlibat dalam aksi ini. Sepanjang pagi para 

perwira Kostrad menyelidiki kekuatan militer G-30-S dan memeriksa 

kesetiaan perwira-perwira kunci di ibu kota, terutama Mayor Jenderal 

Umar Wirahadikusumah. Jika G-30-S ternyata lebih kuat dan setidak-

tidaknya menerima dukungan bersyarat dari presiden pagi hari itu, 

Suharto mungkin akan tetap pasif. Ia hanya mempunyai satu batalyon 

di Jakarta yang berada langsung di bawah komandonya (Batalyon 328 

dari Jawa Barat), yang bisa ia gunakan untuk melancarkan serangan balik 

sesaat . Melihat rentannya G-30-S, ia merasa mempunyai cukup waktu 

untuk mengerahkan pasukan-pasukan lain (seperti misalnya RPKAD, 

dari markas mereka di selatan kota) dan memperoleh dukungan cukup 

dari rekan-rekan perwira sesamanya untuk melakukan serangan. 

Begitu Suharto pagi itu menyatakan tekadnya untuk menghan-

curkan G-30-S, ia memutuskan untuk tidak menghiraukan perintah-

perintah Sukarno, apa pun bunyinya. Bentrokan dengan PKI yang 

sudah lama ditunggu-tunggu terjadilah. Suharto tidak akan membiarkan 

presiden memberi  perlindungan kepada para pengikut G-30-S atau 

para anggota partai. Penolakan Suharto untuk memberi izin Pranoto 

dan Wirahadikusumah pergi ke Halim dan desakan dia agar Sukarno 

meninggalkan Halim memperlihatkan bahwa Suharto sudah bertekad 

untuk mengabaikan kemauan Sukarno. Seorang jenderal tanpa rencana 

yang sudah dipersiapkan sebelumnya pasti akan tunduk terhadap 

Sukarno. Suharto menanggapi G-30-S atas pertimbangan sendiri, 

tanpa banyak berunding dengan panglima tertingginya. Sejak pagi 1 

Oktober ia sudah tahu bahwa G-30-S sangat mungkin dipakai sebagai 

dalih yang sudah lama ditunggu-tunggu untuk mengantar Angkatan 

Darat ke mahligai kekuasaan. Kecepatan Angkatan Darat mempersalah-

kan PKI, mengorganisasi kelompok-kelompok sipil antikomunis, dan 

merancang kampanye propaganda memberi kesan adanya persiapan. 

Jenderal-jenderal itu telah 

Read More