pendapatnya tentang
penggerak G-30-S itu didasarkan atas informasi di luar dari yang diberikan
Aidit kepadanya. Selama sidang-sidang Mahmilub, dalam menanggapi
kesaksian Sjam, Sudisman menyatakan tidak mempunyai pengetahuan
langsung tentang G-30-S, hanya mengikuti perintah-perintah dari Aidit,
dan percaya bahwa Sjam pun mengikuti perintah dari Aidit, “Walaupun
saya tidak ikut membuat Dekrit, tidak ikut menyusun komposisi Dewan
Revolusi, tidak berada di Halim, Lubang Buaya atau Pondok Gede baik
di sekitar maupun pada saat dicetuskannya G-30-S, tapi sebab semua
perbuatan itu yaitu perbuatan oknum-oknum anggauta PKI, maka saya
ambil oper tanggung-jawabnya.”17
Saya akan berkomentar di belakang tentang tindakan misterius
Sudisman untuk mengambil tanggung jawab terhadap suatu gerakan
yang menurut pengakuannya sangat sedikit ia ketahui. Sekarang masalah
penting yang perlu diperhatikan yaitu bahwa Sudisman memang tidak
berada dalam posisi mengetahui bagaimana pengorganisasian G-30-S
dilakukan. Tidak ada alasan untuk memandang pendapat Sudisman
bahwa para perwira militer bertindak atas kehendak sendiri sebagai
pendapat seorang yang berwenang dan berpengetahuan memadai.
Penilaian Sudisman tentang G-30-S sebagai aksi yang dipimpin militer
tidak dapat diperhitungkan sebagai sangkalan yang meyakinkan terhadap
penilaian Supardjo yang melihat gerakan itu di bawah pimpinan Sjam.
sebab Supardjo jauh lebih dekat dengan para organisator G-30-S dan
menyaksikan langsung proses pengambilan keputusan mereka, penilaian-
nya harus diberi bobot lebih.18
Pertanyaan tentang pengetahuan Aidit tetap tidak terjawab di dalam
uraian Sudisman. Mungkin Aidit juga percaya bahwa para perwira militer
itu bertindak atas kehendak sendiri. Ia bersandar pada informasi dari
Sjam. Mungkin Sjam tidak menjelaskan kepada Aidit bahwa ia sesung-
guhnya memainkan peranan yang dominan dalam mengorganisasikan
para perwira. Jika tidak demikian, barangkali Aidit mengetahui bahwa
perwira-perwira di belakang G-30-S ialah mereka yang terkait dengan
Biro Chusus, tapi ia mungkin hendak menyembunyikan fakta ini
dari kawan-kawannya di Politbiro demi mempertahankan kerahasiaan
di sekitar operasi Biro Chusus.
ANALISIS SJAM DAN HASAN
Menjelang sidang Mahmilub untuknya berakhir Sudisman membacakan
dengan lantang “uraian tanggungdjawab”-nya di depan para hakim dan
pengunjung sidang. Sebagian uraiannya dapat ditangkap sebagai pe-
nyangkalan terhadap kesaksian yang diberikan Sjam pada sidang yang
sama. Dibawa masuk ke ruang sidang sebagai saksi, Sjam menyampaikan
pengakuan bahwa yang dilakukan Aidit lebih dari sekadar mendukung
G-30-S. Menurut versi Sjam tentang peristiwa itu, Aidit memprakarsai
G-30-S. Konon Aidit memerintahkan Sjam agar memobilisasi tokoh-
tokoh militer yang terkait dengan Biro Chusus untuk melancarkan aksi
militer melawan jenderal-jenderal kanan Angkatan Darat. Sjam menge-
mukakan, “Sesudah bulan Agustus [1965] [Biro Chusus] menerima
keterangan dibandingkan Kawan D.N. Aidit tentang makin memuntjaknja
situasi. Dan gedjala-gedjala jang ada menundjukkan bahwa Dewan
Djenderal sudah mulai melakukan persiapan-persiapan terachir untuk
pada achirnja melakukan perebutan kekuasan. sesudah ada soal-soal
itu maka kami diberikan garis, apakah dalam menghadapi situasi jang
sematjam ini, kami menunggu dipukul atau mesti memberi pukulan
terlebih dahulu. sebab kesimpulannja bahwa kami harus memberi
pukulan terlebih dahulu, kami melakukan persiapan-persiapan dengan
mengadakan pertemuan-pertemuan antara saja, Pono, Untung, Latif,
Sujono, Sigit dan Wahjudi. Sebagai pertemuan-pertemuan persiapan
untuk melakukan gerakan jang pada achirnja dinamakan G30S. Dalam
pertemuan-pertemuan itu jang memimpin yaitu saja sendiri.”19 Sjam
mengklaim dialah yang memilih perwira-perwira yang ikut dalam rapat-
rapat itu dan, dengan bantuan Aidit, merancang gagasan tentang Dewan
Revolusi.
Berdiri sendiri, kesaksian Sjam harus disikapi dengan kesangsian. Pen-
dakuannya sebagai atasan para perwira dapat diabaikan laiknya khayalan
seorang megalomaniak, seseorang yang ingin dilihat sebagai pemain politik
yang penting. Pendakuannya bahwa ia mengikuti perintah-perintah Aidit
dapat diabaikan sebagai usaha untuk mengesahkan tindakan-tindakan
yang sesungguhnya di luar jangkauan kewenangan Aidit. Barangkali
Sjam melibatkan Aidit demi menyenangkan para penuntut umum dari
militer yang mengingini pembenaran atas tuduhan mereka bahwa Aidit
ialah otak G-30-S. Namun demikian pernyataan Sjam tidak bisa begitu
saja ditolak, menimbang analisis post-mortem Supardjo (yang sudah saya
bahas dalam bab 3) dan penegasan dari Hasan untuk bagian-bagian
tertentu dari kesaksian Sjam yang berkaitan dengan kinerja Biro Chusus
(dibahas dalam bab 4). Barangkali Sjam bukanlah seorang penyemu.
Dalam karangan otobiografi s yang ditulisnya pada pertengahan 1990-an,
Hasan menguatkan sejumlah klaim Sjam tentang peranannya di dalam
G-30-S. Hasan percaya Sjam mengikuti perintah-perintah Aidit dan para
perwira itu, pada gilirannya, mengikuti pimpinan Sjam:
Pada suatu waktu, kira-kira bulan Juli 1965, dalam rapat
BC Pusat, Ketua BC Bung Sjam memberi informasi bahwa
sakitnya Presiden Sukarno makin parah dan mungkin
akan mati. Hal ini akan digunakan oleh kaum militer yang
anti Sukarno dan yang bekerja erat dengan kaum nekolim
Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Belanda untuk mengkup
kekuasaan Sukarno menjadi pemerintah militer pro-Barat
yang fasis. Gerakan rakyat demokratis yang dipimpin oleh
Nasakom dimana PKI menjadi pelopornya, akan ditindas
secara kekerasan sampai hancur-lebur. Untuk menghadapi
situasi gawat yang mendadak, PKI sebagai pelopor gerakan
rakyat harus mengambil sikap. Sikap PKI yalah harus melawan
gerakan kup militer Angkatan Darat terhadap Pemerintah
Sukarno secara militer. Tugas ini diperintahkan oleh Bung
Aidit kepada BC Pusat yang menggarap kaum militer. Dalam
proses selanjutnya berhubung situasinya makin genting, maka
perintahnya bukan hanya menunggu kup kaum militer bahkan
kita harus bertindak lebih dahulu terhadap jendral-jendral
yang pro nekolim.”
Sukarno jatuh sakit dari 3 Agustus sampai 9 Agustus, maka rapat
pertama yang dimaksud Hasan tentunya terjadi pada awal Agustus itu.
Kemungkinan meninggalnya Sukarno di awal Agustus agaknya telah
memancing tekad awal Aidit untuk menyiapkan aksi militer, seperti
dikemukakan Hasan, tapi barangkali tidak sampai membulatkan tekad
Aidit hingga akhir September. Desas-desus tentang Sukarno hampir
meninggal sesaat lenyap saat ia sehat kembali. Beberapa penasihatnya
dari semula berpikir bahwa Sukarno tidak menderita penyakit yang lebih
parah dari infl uenza berat. Sesudah 9 Agustus Sukarno tidak memperli-
hatkan tanda-tanda akan jatuh sakit serius dan mulai lagi mengisi jadwal
melelahkan yang sarat dengan pidato-pidatonya yang bersemangat di
depan umum, termasuk pidato pada 30 September malam.
Bagi Aidit, untuk meneruskan rencana melancarkan aksi militer,
jika itu memang ia lakukan, ia tentu sudah yakin bahwa jenderal-jenderal
antikomunis Angkatan Darat akan melancarkan serangan tanpa meng-
hiraukan kesehatan Sukarno. Menurut Hasan, Aidit mengubah rencana
semula; Biro Chusus berubah dari menanti menjadi mendahului kudeta
para jenderal. Pendapat ini serupa dengan pendirian Sjam bahwa partai
menghadapi pertanyaan apakah menunggu kup terjadi baru bertindak,
atau mendahului kup. Pendapat ini juga serupa dengan pendirian
Supardjo bahwa “partai” pada satu titik mengubah strateginya dari
menunggu laporan tentang rencana para “perwira progresif” menjadi
memaksakan rencananya sendiri.
Dipertimbangkan bersama, cerita-cerita Sjam dan Hasan tidak
bisa dipandang sebagai bukti tandas bahwa Aidit memprakarsai G-30-S,
Sjam mengikuti perintah Aidit, dan perwira-perwira militer yang terkait
dengan Biro Chusus mengikuti Sjam. Barangkali perwira-perwira itu
bertindak atas dasar kesimpulan-kesimpulan yang tidak dapat dibenar-
kan. saat berbicara di depan para perwira dan anggota-anggota Biro
Chusus (orang-orang yang dikenal Hasan), boleh jadi Sjam sengaja
membual tentang perintah Aidit agar orang-orang itu mau mengikuti dia.
Perlu diingat bahwa Supardjo mendapat kesan tentang adanya rencana
besar partai yang melebihi apa yang telah dijelaskan Sjam kepadanya.
Mungkin saja Sjam bersikap seakan-akan kepemimpinan partai terlibat
lebih jauh dalam G-30-S. Tapi penegasan Hasan terhadap pokok-pokok
cerita Sjam setidak-tidaknya memberi kesan bahwa gagasan tentang
Aidit menjadi salah satu dari pemimpin-pemimpin G-30-S tidaklah
berlebihan. Untuk memperoleh gambaran lebih baik tentang peranan
Aidit, kita harus menelaah cerita-cerita tokoh-tokoh yang ada di dalam
Politbiro sendiri.
ANALISIS ISKANDAR SUBEKTI
Dua anggota Politbiro diketahui memainkan peranan langsung dalam
G-30-S: Njono, yang mengorganisasi sekitar dua ribu pemuda untuk
dijadikan sukarelawan, dan Iskandar Subekti, yang menemani Aidit di
pangkalan AURI Halim. Kedua tokoh ini menceritakan proses pengam-
bilan keputusan partai dalam kesaksian mereka di sidang pengadilan.
Njono, pemimpin PKI yang pertama diadili Mahmilub, berusaha
membersihkan pimpinan partai lainnya dari kesalahan apa pun. Ia me-
nampilkan dirinya sebagai oknum dajal yang sudah melanggar keputusan
Politbiro untuk tetap tidak terlibat di dalam aksi para perwira Sukarnois
melawan Dewan Jenderal.21 Skenario “meriam liar” yang tak masuk akal
ini sebaiknya dikesampingkan saja. Bisa dimengerti, bahkan terpuji,
jika Njono mengambil tanggung jawab penuh. Tapi sukar dipercaya
bahwa ia bertindak sepenuhnya sendiri tanpa keterkaitan dengan Aidit
dan pimpinan partai lainnya, terutama sebab belakangan Sudisman
mengakui bahwa Politbiro memutuskan untuk mendukung G-30-S.
Cerita Iskandar Subekti lebih layak diperhatikan. Subekti yaitu
panitera dan arsiparis Politbiro. Ia memang cocok untuk tugas ini bukan
hanya sebab ia mahir stenografi ; ia terpelajar, fasih dalam berbagai bahasa
Eropa, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah partai dan
program-programnya. saat ia diajukan ke pengadilan pada 1972,
penjaga rahasia partai ini bisa berbicara dengan lebih terbuka dibandingkan
Njono. “Uraian Tanggungdjawab” Sudisman sudah beredar, dan partai
sudah dihancurkan.
Dalam pidato pledoinya di pengadilan Subekti menyatakan bahwa
pada sebuah rapat pada Agustus 1965 Politbiro memutuskan bahwa partai
akan memberi “dukungan politis” kepada aksi yang direncanakan para
perwira progresif. Sementara Subekti tidak menjelaskan arti setepatnya
perkataan “dukungan politis,” ia membedakannya dengan “dukungan
fi sik,” yang tidak mau diberikan Politbiro. Implikasinya yaitu para
perwira akan bertindak sendiri, sedangkan partai akan membela perju-
angan mereka melalui pers dan sidang-sidang pemerintah, “Sikap Partai
ialah memberi dukungan politis, bukan dukungan fi sik atau lainnya
semacam itu, kepada perwira-perwira muda yang hendak menggagalkan
rencana kudeta dari Dewan Jenderal terhadap Pemerintah Sukarno. PKI
bisa memberi dukungan kepada sesuatu aksi dari kekuatan-kekuatan
revolusioner dan demokratis untuk menentang kekuatan-kekuatan
kontra-revolusioner. Sikap itu yaitu sikap politik yang wajar dan biasa,
berhubung dengan perkembangan situasi dan garis politik PKI yang
mendukung Pemerintah Sukarno pada waktu itu.”22
Tabel 3. Struktur Organisasi Pimpinan Partai Komunis Indonesia, September 1965
Ketua Comite Central
D.N. Aidit
Dewan Harian Politbiro
Lima anggota: D.N. Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea
Politbiro
Dua belas anggota penuh: D.N. Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea,
Sakirman, Njono, Mohamad Munir, Ruslan Wijayasastra, Jusuf Ajitorop, Asmu, Rewang
Empat calon anggota: Peris Pardede, A. Sanusi, Sucipto Munandar, F. Runturambi
Panitera: Iskandar Subekti
Comite Central
85 anggota
Sumber: Subekti, “G-30-S Bukan Buatan PKI,” 2-3.
Subekti mengklaim bahwa Aidit menjelaskan keputusan Politbiro
kepada sekelompok anggota Comite Central pada 27 atau 28 Agustus.23
Subekti menekankan bahwa rapat ini yaitu sebuah brifi ng oleh Aidit,
bukan sidang resmi Politbiro yang diperluas atau sidang Comite Central
yang dipersempit (lihat gambar 3 tentang struktur pimpinan PKI).
Brifi ng ini dimaksudkan untuk menyampaikan kepada tokoh-
tokoh pimpinan tertentu tentang posisi partai. Aidit menjelaskan kepada
yang hadir bahwa sebuah klik perwira progresif sedang merancang suatu
aksi menentang Dewan Jenderal dan bahwa partai akan memberi
“dukungan politis.” Menurut Subekti tidak ada diskusi, juga tidak ada
keputusan satu pun diambil di dalam forum ini.
Subekti menyatakan bahwa Politbiro tidak bersidang selama
September. Njono juga menyatakan, walaupun Politbiro tiga kali
bersidang dalam Agustus, tidak satu kali pun dalam September. Ini
mengesankan bahwa Aidit bertindak sendiri di luar pengawasan Politbiro
selama beberapa pekan sebelum G-30-S dimulai. Menurut Subekti,
“Pelaksanaan selanjutnya dari putusan Politbiro yang dibriefi ngkan
itu diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro sebagaimana lazimnya
Dewan Harian Politbiro melaksanakan sehari-harinya putusan Politbiro.
Tidak ada sidang Politbiro lagi untuk mendengarkan laporan-laporan
tentang pelaksanaan putusan itu oleh Dewan Harian Politbiro ataupun
oleh Ketua CC guna memberi kesempatan kepada Politbiro untuk
menilai kebijaksanaan Dewan Harian Politbiro atau Ketua CC dalam
melaksanakan putusan Politbiro itu.”24 Dengan kata lain, Aidit bertindak
sendiri selama September dalam hal perencanaan gerakan ini .
Jika Subekti benar bahwa Politbiro tidak bersidang selama
September, anggota Politbiro sebagai kelompok bisa jadi tidak mendapat
informasi tentang peranan Sjam dalam G-30-S. Sjam mulai mengadakan
rapat-rapat dengan para perwira baru pada September (setidak-tidaknya
menurut pengakuannya sendiri). Politbiro tidak mungkin bisa mengeta-
hui, apalagi menyetujui, persisnya tindakan-tindakan Aidit dan Sjam.
Jika selama sidang-sidang pada Agustus Politbiro memberi
persetujuannya kepada gagasan “dukungan politis” terhadap tindakan
militer para perwira progresif, untuk memutuskan rincian kerja sama
partai diserahkan kepada Aidit. Subekti mencatat dalam sebuah alinea
yang gamblang bahwa Aidit yaitu satu-satunya pimpinan partai yang
berhak mengurus hubungan PKI dengan militer:
Penyerahan soal-soal militer kepada D.N. Aidit yaitu ,
menurut pengalaman saya, soal yang biasa, yang sehari-hari.
sebab soal militer, artinya soal-soal yang bertalian dengan
kerjasama atau sikap-sikap tertentu yang harus diambil oleh
Partai terhadap ABRI merupakan hal-hal yang harus dilakukan
dengan hati-hati maka ini diserahkan kepada Ketua CC, D.N.
Aidit. Dalam praktek sehari-harinya hal ini terwujud dalam
misalnya ceramah-ceramah, penulisan-penulisan, atau penje-
lasan-penjelasan dari sikap Partai terhadap ABRI yang ditu-
angkan dalam editorial-editorial Harian Rakjat. Yang boleh
menulis tentang ini hanya Ketua CC, D.N. Aidit, tidak boleh
orang lain, redaksi Harian Rakjat sekalipun tidak boleh.25
Butir pokok pendapat Subekti sama dengan yang diajukan Sudisman:
G-30-S bukanlah buatan PKI sebagai sebuah lembaga walaupun beberapa
pimpinan partai tertentu terlibat di dalamnya. Baik Politbiro maupun
Comite Central tidak memikirkan sebuah rencana aksi untuk mempra-
karsai, mengorganisasi, dan memimpin G-30-S.
Pidato Subekti di depan sidang pengadilan pada 1972 tampaknya
mencerminkan pendapatnya yang jujur tentang G-30-S. Ia mengulangi
banyak pendapat yang sama saat ia menulis sebuah dokumen rahasia
pada 1986 untuk sekelompok kecil anggota partai yang setia dan masih
hidup, termasuk mantan anggota Politbiro, Jusuf Ajitorop.26 Halaman
pertama naskah tulis tangan ini menyatakan bahwa dokumen ini tidak
diedarkan untuk umum dan ditulis semata-mata untuk “dokumentasi
partai.” Subekti memutuskan menuliskan analisis tentang G-30-S segera
sesudah ketiga pimpinan Biro Chusus (Sjam, Pono, dan Bono) dieksekusi
pada September 1986.27 Menyadari ketiga orang ini (teman-temannya
sesama penghuni penjara Cipinang) telah membawa rahasia mereka
masing-masing ke liang kubur dan sedikit saja pimpinan PKI lainnya
yang masih hidup, Subekti merasa harus mencatat semua ingatan dan
pendapatnya sendiri. Untuk pembaca terbatas dari kalangan loyalis partai
Subekti menegaskan pokok pikiran yang sudah ia kemukakan tahun-
tahun sebelumnya di hadapan publik:
G-30-S bukan buatan atau ciptaan PKI … Maka seandainya
ia merupakan gerakan dari PKI, atau gerakan yang “didalangi”
PKI, semestinya ia dibicarakan dan diputuskan oleh badan
pimpinan partai yang tertinggi yaitu Comite Central. …namun
hal ini tidak pernah dibicarakan, apalagi diputuskan di dalam
dan oleh Comite Central yang anggotanya berjumlah 85
orang itu. …Bahkan ada anggota Politbiro atau calon anggota
Politbiro yang tidak mengetahui sama sekali. Manakala ada
anggota-anggota CC atau PB [Politbiro] yang tersangkut dalam
gerakan ini, maka mayoritas dari mereka hanya merupakan
pelaksana saja, bukan pemikir yang ikut memutuskan, mem-
bicarakan atau merencanakan gerakan ini.28
Pendapat Subekti tentang kebersalahan PKI sebagai sebuah lembaga
cukup sahih. Soal yang dipertanyakan ialah mengapa Aidit dan pimpinan
tertentu lainnya menjadi “tersangkut” dalam G-30-S. Walaupun Subekti
dan Sudisman secara implisit mengesankan di hadapan publik bahwa
dalam hal G-30-S Aidit membuat kebijakannya sendiri, tak satu pun
dari mereka terbuka tentang bagaimana persisnya sifat keterlibatan Aidit.
Subekti jauh lebih terus terang tentang hal ini dalam dokumen raha-
sianya tahun 1986. Ia mempersalahkan Aidit dan para pimpinan partai
lainnya jauh lebih mendalam dalam hal merancang G-30-S. Versi Subekti
mengenai kejadian-kejadian ini patut diperhatikan dengan cermat
sebab ia, dibanding dengan tokoh-tokoh lainnya, dalam posisi lebih
mengetahui gerak-gerik Aidit selama Agustus dan September. Sebagai
panitera Politbiro, ia juga berperanan sebagai semacam sekretaris pribadi
Aidit.
Dalam uraian rahasianya Subekti menyatakan bahwa Aidit bertemu
Sjam dalam Agustus 1965 untuk membahas kemungkinan melancar-
kan aksi militer melawan Dewan Jenderal. Aidit masih mempelajari
pilihan-pilihannya pada saat itu. Sjam meyakinkan Aidit bahwa ia dapat
mengerahkan para simpatisan partai di dalam tubuh militer untuk pe-
laksanaan aksi itu. Kemudian Aidit melakukan pendekatan terhadap
Politbiro. Dengan bayangan aksi militer itu akan dilaksanakan oleh
para perwira militer sendiri, terlepas dari partai, Politbiro sepakat pada
sebuah sidang di Agustus untuk memberi “dukungan politis.” Aidit
lalu membentuk satu tim khusus pilihan dari anggota-anggota Politbiro
untuk membahas dengan cara-cara apa partai akan mendukung para
perwira itu. Subekti tahu tentang tim ini sebab ia sendiri termasuk di
dalamnya. Ia mengikuti diskusi-diskusi tim “tidak sebagai peserta pe-
nyumbang pikiran atau pendapat, namun sebagai tukang catat keputusan-
keputusan yang diambil oleh kolektif ini di atas.”29 Para anggota
tim ialah, menurut ingatan Subekti, Aidit, Sudisman, Oloan Hutapea,
Lukman, dan Rewang. Tim ini kerap bertemu dari akhir Agustus sampai
akhir September dengan tiga anggota inti Biro Chusus, Sjam, Pono, dan
Bono. Dengan demikian Aidit tidak melibatkan Politbiro beserta seluruh
Dewan Hariannya dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa
anggota badan-badan ini dibiarkan dalam kegelapan. Khususnya Njoto
disisihkan dari lingkaran ini. Subekti mencatat, “Dalam semua diskusi
ini kawan Mansur (Njoto) oleh DN Aidit dengan sadar tidak diikutser-
takan sebab pertimbangan ideologis. Bagi Nyoto tidak dipercaya karna
berdasar pengalaman lebih dianggap Sukarnois dibandingkan Komunis.”30
Oey Hay Djoen (yang dekat dengan Njoto) menyampaikan kepada saya
bahwa Aidit hanya bersandar pada orang-orang kepercayaannya saja
dalam minggu-minggu sebelum kejadian.
Masuk akal untuk berasumsi bahwa Subekti benar sehubungan
dengan klaim tentang adanya tim khusus pilihan Aidit untuk membahas
G-30-S. Sebagai operasi terselubung yang menuntut kerahasiaan, G-30-S
tidak mungkin bisa diketahui banyak orang. Menjadi jelas juga jika
anggota CC-PKI, yang terdiri dari sekitar delapan puluh lima orang,
tidak diberi tahu tentang G-30-S secara rinci dan tidak dibolehkan mem-
perbincangkannya. sebab jika ini terjadi sama saja dengan membuat
pernyataan publik, mengingat bahwa Angkatan Darat mempunyai
mata-mata di dalam partai. Adanya Sakirman di dalam Politbiro akan
merupakan kendala bagi Aidit untuk mendiskusikan rencana G-30-S
secara rinci dalam forum itu. Salah satu sasaran penting G-30-S ialah adik
Sakirman, Jenderal Parman, kepala intelijen Angkatan Darat. Parman
sendiri suatu saat mengatakan kepada seorang perwira militer Amerika
Serikat pada pertengahan 1965 bahwa ia sudah menyusupi sepenuhnya
tubuh PKI dan dapat mengetahui setiap keputusan yang diambil dalam
sidang-sidang terpenting mereka dalam hitungan jam. Parman juga me-
ngatakan bahwa PKI sudah mengetahui ada penyusupan di dalam partai
dan membentuk suatu kelompok inti kecil untuk membahas masalah-
masalah yang sensitif.32
Subekti mencatat bahwa salah satu tema diskusi dalam tim khusus
ini yaitu usul Aidit tentang dewan revolusi, “D.N. Aidit telah
mengkonsepkan daftar orang-orang anggota Dewan Revolusi. Konsep
ini telah diterima oleh badan kolektif seperti ini di atas tadi.”33 Ide
di balik daftar nama-nama ini ialah gerakan ini harus tampil sebagai aksi
militer murni, “Sejak semula, selagi masih dalam tingkat-tingkat pertama
dalam pembicaraan antara D.N. Aidit dan Kamaruzaman [Sjam], telah
diputuskan bahwa gerakan itu harus merupakan gerakan militer, tidak
boleh terlihat sebagai gerakan dari PKI.”34 sebab itu orang-orang yang
dipilih sebagai anggota Dewan Revolusi Indonesia ialah tokoh-tokoh
politik yang mewakili lintas aliran ideologi yang luas. Gerakan ini tidak
dimaksudkan sebagai suatu aksi yang akan serta-merta membawa PKI
masuk ke istana. Gerakan ini hanya bertujuan untuk membersihkan
jenderal-jenderal Angkatan Darat yang antikomunis, sehingga dengan
begitu dapat menciptakan suasana politik yang memungkinkan PKI
berkembang meluas. Subekti menekankan bahwa tim khusus anggota
Dewan Harian Politbiro tidak pernah mendiskusikan gagasan untuk
mendemisionerkan kabinet Sukarno. Ia mempersalahkan Aidit yang, pada
detik terakhir, menyisipkan gagasan ini dalam pengumuman radio 1
Oktober. Tapi Subekti tidak menjelaskan mengapa atau bagaimana Aidit
melakukan hal ini . Dewan Revolusi, sebagaimana yang dirumuskan
oleh tim khusus, dimaksudkan untuk menekan pemerintah Sukarno agar
bergeser lebih ke kiri, tidak untuk mengganti menteri-menteri kabinet
yang ada.
Tim khusus itu, dalam penilaian Subekti, tidak berfungsi sebagai
pengendali kebebasan Aidit untuk bergerak. Ia melukisan Aidit sebagai
seorang pemimpin yang memprakarsai gagasan tentang aksi militer
untuk mendahului rencana Dewan Jenderal. Tim khusus tampak lebih
sebagai panel gaung bagi Aidit, ketimbang sebagai badan terpadu yang
membuat keputusan-keputusan laiknya sebuah kolektif. sebab Biro
Chusus sepenuhnya berada di bawah pimpinannya, Aidit dalam posisi
untuk melakukan kontrol secara eksklusif terhadap gerakan yang diren-
canakan. Subekti menulis bahwa Sjam “didudukkan oleh Aidit sebagai
pemimpin utama dalam komando gerakan.”35 Perhatikan bahwa Subekti
tidak mengklaim bahwa tim khusus mengangkat Sjam sebagai pemimpin.
Subekti mengklaim bahwa Aidit sendirilah yang menunjuk Sjam. Bahkan
jika anggota-anggota tim khusus terlibat dalam perencanaan aksi pada
minggu-minggu menjelang 1 Oktober, tampaknya mereka tidak me-
netapkan peranan apa pun bagi diri mereka dalam melaksanakannya.
Setidak-tidaknya ada dua orang anggota tim yang tidak aktif pada 1
Oktober: Lukman sedang keliling Jawa Tengah, dan Sudisman bersembu-
nyi di sebuah rumah di Jakarta, memantau siaran-siaran radio (menurut
Hasan, yang bersama Sudisman pada hari itu). Dalam pledoinya di depan
sidang Subekti mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah saat
menemani Aidit di pangkalan udara AURI di Halim, “Saya diharuskan
membantu Aidit dan melakukan pengetikan itu atas perintah Aidit ‘in
person,’ bukan sebagai putusan Politbiro ataupun sebagai tugas yang
ditetapkan oleh Sekretariat CC.” Aidit memandang Subekti sebagai
seorang pengikut setia yang tidak banyak bertanya, “Tenaga-tenaga
pembantu Aidit sesungguhnya sudah cukup dengan Bono dan Kusno,
Aidit meminta saya lagi dan bukan orang lain, menurut dugaan saya
sebab ia mempunyai “aff ection” tertentu atau suka dengan saya yang
ia kenal sebagai kawan sejak waktu pra-Proklamasi 17 Agustus 1945 di
Menteng 31, dan yang suka bekerja serta tidak rewel.”36 Bagi Subekti
tim khusus para anggota Politbiro bukanlah otak G-30-S. Tim ini lebih
merupakan suatu badan musyawarah bagi Aidit dan Sjam saat mereka
merencanakan G-30-S bersama para perwira militer tertentu.
Uraian Iskandar Subekti yang bersifat rahasia ini merupakan bukti
kuat bagi klaim bahwa peranan Aidit dan Sjam dalam G-30-S lebih
besar dibandingkan peranan para perwira militer. Subekti, beda dengan
Supardjo, berada dalam posisi mengetahui dinamika internal pimpinan
PKI. Supardjo hanya mengatakan bahwa “partai” lebih dominan. Subekti
lebih persis dalam menunjukkan siapa di dalam partai yang bertanggung
jawab. Menulis untuk pembaca kalangan dalam partai pada 1986, ia tidak
berada di bawah tekanan apa pun untuk tidak jujur. Ia ingin berterus
terang demi proses perbaikan diri partai sendiri. Namun, pemandangan
Subekti terbatas. Dia tidak mungkin hadir dalam rapat-rapat antara Sjam
dan para perwira, sehingga dia tidak mungkin mengetahui sifat saling
hubungan mereka. Kendati demikian, dari diskusi-diskusi tim khusus saja
ia rupanya dapat menduga bahwa Aidit dan Sjam telah memprakarsai aksi
dan mulai memperoleh kerja sama dari para perwira militer yang simpati
kepada PKI. Subekti, seperti empat pimpinan PKI lainnya dalam tim
khusus, tentu menyadari bahwa para perwira militer di dalam G-30-S
itu tidak bebas sepenuhnya dari partai. Mereka yaitu koneksi-koneksi
Sjam.
Boleh jadi Subekti melebih-lebihkan peranan Aidit dan Sjam sebab
ia menyimpan kegeraman hebat terhadap kedua tokoh itu. Nada berang
dalam alinea-alinea tertentu dari analisisnya pada 1986 (hujatannya
terhadap hampir semua mantan pimpinan PKI lainnya sebagai pengecut,
borjuis kecil, dan tak berprinsip) tampak sebagai akibat dari frustrasi dan
kekecewaannya yang mendalam saat menyaksikan kehancuran partai.37
Orang bisa saja mengatakan Aidit dan Sjam menjadi kambing hitam
baginya. Namun, alasan-alasannya untuk menyalahkan Aidit dan Sjam
boleh jadi cukup berdasar. Pimpinan partai yang lain, seperti Sudisman,
juga menuding dua tokoh itu sebagai yang bertanggung jawab.
Pertimbangkan pernyataan Sudisman, seperti yang sebelumnya
sudah dikutip, “Walaupun saya tidak ikut membuat Dekrit, tidak ikut
menyusun komposisi Dewan Revolusi, tidak berada di Halim, Lubang
Buaya atau Pondok Gede baik di sekitar maupun pada saat dicetuskan-
nya G-30-S, tapi sebab semua perbuatan itu yaitu perbuatan oknum-
oknum anggauta PKI, maka saya ambil oper tanggung-jawabnya.” Klaim
Sudisman tentang ketidaktahuannya hendaknya diartikan bahwa ia tidak
mengetahui beberapa rincian tentang G-30-S. Ia mengakui bahwa ia
terlibat. Tapi cara Sudisman mengambil alih tanggung jawab moral
atas G-30-S memperlihatkan bahwa ia yakin Aidit telah bertindak
sendiri. Tentang hal ini Sudisman mengurainya lebih lanjut di dalam
dokumen “otokritik” Politbiro (disiarkan pada September 1966) dan
dalam pledoinya di depan sidang Mahmilub. Ia merasa bertanggung
jawab sebagai seorang pimpinan partai yang terlalu banyak memberi
jalan simpang bagi Aidit untuk bertindak sendiri. Menurut Sudisman
prinsip “centralisme demokrasi” partai telah menjadi lebih condong ke
sentralismenya ketimbang demokrasinya. Pimpinan PKI sudah menye-
rahkan kekuasaan terlalu banyak kepada Aidit. Pesan yang tersirat di balik
argumen Sudisman ialah bahwa Aidit telah menetapkan kebijakan partai
mengenai G-30-S dan Politbiro memberi lampu hijau kepadanya untuk
jalan terus. sebab Sudisman percaya bahwa “centralisme demokrasi”
merupakan bentuk organisasi ideal di mana “dipadukan pertanggungan-
jawab kolektif dengan pertanggungan-jawab perseorangan” ia merasa
tanggung jawab dirinya akan kebijakan partai sebanding dengan tanggung
jawab Aidit. Jika Aidit berbuat salah, itu sebab pimpinan lain telah
membiarkan dia berbuat salah. Avonturisme Aidit, meminjam kata-kata
Sudisman, mencerminkan adanya masalah yang serius di dalam partai
sebab Aidit tidak bisa ditunjuk sebagai satu-satunya orang yang memikul
seluruh beban kesalahan. Sudisman merasa dia sendiri dan pimpinan PKI
yang lain telah membiarkan prinsip “centralisme demokrasi” mengalami
kemerosotan.
Pada saat persidangan Sudisman pada 1967 pimpinan PKI yang
masih hidup di penjara memperdebatkan masalah tanggung jawab ini
dengan sengit. Militer mengumpulkan sekitar tujuh puluh lima tapol,
baik pimpinan PKI maupun perwira militer, di suatu tempat, yaitu
di Rumah Tahanan Militer (RTM) di tengah kota Jakarta, sehingga
mereka bisa diajukan sebagai saksi untuk persidangan Sudisman. Begitu
berkumpul di satu gedung, mereka mempunyai banyak kesempatan
untuk berdiskusi di antara mereka tentang proses pengambilan keputusan
di dalam partai dan memahami siapa yang harus dipersalahkan terkait
dengan kekalahan mereka. Salah seorang di antara para tapol itu ialah
Tan Swie Ling, yang ditangkap bersama Sudisman pada Desember 1966.
Ia memberi tempat perlindungan bagi Sudisman di rumahnya. Tan
mengenang bahwa pendapat umum di kalangan pimpinan PKI yang
ditahan di RTM yaitu Aidit sebagai individu harus disalahkan, “Jadi
disitu saya berkesempatan untuk ketemu dengan orang-orang ini, dan
sejauh yang saya dengar dari mereka itu semua rasa kecewa, rasa marah,
dan sebab itu yang muncul cuma caci maki. Caci maki tentu jatuh
kepada D.N. Aidit. Caci maki tentang kesalahannya dan lain sebagainya,
umpama semua yaitu kesalahannya D.N. Aidit. Saya tidak pernah
mendengar keterangan yang sedikit masuk akal … Saya ketemu sama
seorang kader yang saya hormati, dan juga dia dihormati oleh banyak
orang, itu namanya pak Joko Soejono. Ini orang bekas kader buruh, dia
juga orang CC. Saya pernah tanya sama dia, sebetulnya kenapa terjadi
peristiwa G-30-S? Dia cuma jawabnya, ‘sebab Centralisme Demokrasi
itu berat sebelah, yang jalan cuma centralismenya saja, demokrasinya
tidak ada.’
Sudisman mengakui, menurut ingatan Tan, Aidit terlalu banyak
memperoleh kekuasaan di dalam partai, tapi Sudisman menyalahkan
pimpinan partai lainnya sebab mereka tidak cukup kompeten melawan
Aidit, “Kalau Sudisman dia memberi keterangannya begini, ‘Kalau kawan-
kawan merasakan sentralisme terlalu kuat, dan demokrasi tidak berjalan,
itu letak persoalannya sebetulnya bukan sebab Aidit itu diktator,’ ini
menurut Sudisman ya, ‘namun sebab kemampuan teori antara Aidit
dengan yang lain-lain tidak setara. Jadi kesenjangannya terlalu jauh,
sehingga setiap kali ada diskusi, setiap kali terjadi adu argumentasi, selalu
Aidit berhasil.’”38
Walaupun Sudisman percaya bahwa Aidit berpengaruh besar di
dalam PKI sebab ia begitu pandai, masih mungkin melihat alasan-alasan
lain. Fakta yang sederhana yaitu partai tumbuh di bawah pimpinan
Aidit. Banyak anggota Politbiro dan Comite Central bersedia tunduk
kepada Aidit sebab ia tampaknya memiliki rumus untuk kesuksesan.
Apa pun persisnya alasan tentang kedominanan Aidit, para pimpinan
PKI yang masih hidup menganggapnya sebagai penyebab kehancuran
partai. Menjelang akhir September 1965 kepemimpinan partai menjadi
mirip dengan hierarki militer, dengan Aidit sebagai panglima tertinggi,
memberi perintah-perintah bahkan kepada anggota-anggota senior
Politbiro. (Seperti dicatat Sudisman, bahkan ia sendiri menerima
“perintah-perintah” dari Aidit.) Aidit, sebagai sosok penghubung utama
antara Biro Chusus dan pimpinan partai yang legal, berada dalam posisi
yang unik dan kuat. Para pimpinan partai yang lain harus mengikuti
penilaiannya dalam hal aksi militer. saat aksi ini gagal, mereka percaya
aksi itu gagal sebab Aidit telah bekerja seorang diri, di luar kontrol
lembaga-lembaga partai yang lain, dan mengorganisir G-30-S dengan
bantuan Biro Chusus, sebuah sayap partai yang sepenuhnya berada di
bawah kepemimpinannya.
KEUNTUNGAN MENDAHULUI
Jika benar Aidit yaitu penggerak utama G-30-S, lalu apakah alasannya?
Baik Iskandar Subekti maupun Sudisman berpendapat bahwa G-30-S
dimaksudkan sebagai tindakan secara militer untuk mendahului rencana
kudeta Dewan Jenderal. Banyak politisi di Jakarta pada 1965, termasuk
Sukarno sendiri, mengkhawatirkan bahwa jenderal-jenderal tertentu
Angkatan Darat sedang berkomplot dengan kekuatan Barat untuk meng-
gulingkan Sukarno. Kemungkinan besar Aidit mempercayai adanya
Dewan Jenderal dan bahwa dewan ini merupakan ancaman langsung
bagi Presiden Sukarno dan juga PKI. Baik Sudisman maupun Subekti
membenarkan bahwa mereka yakin dalam Agustus dan September 1965
tentang adanya rencana kup oleh pimpinan tertinggi Angkatan Darat.
Pertanyaan yang menimbulkan teka-teki ialah mengapa Aidit percaya
tindakan mendahului secara militer itu merupakan pilihan paling baik
untuk menjawab ancaman ini ? Apakah ia tidak mempercayai
Presiden Sukarno untuk menangani jenderal-jenderal itu sendiri? Apakah
Aidit tidak percaya kepada kemampuan PKI dalam menghadapi serangan
militer? Sudah sejak akhir 1940-an partai hampir selalu mengalami
serangan: penindasan pascaperistiwa Madiun 1948, penangkapan massal
di Jakarta pada Agustus 1951, pelarangan partai di tiga daerah pada 1960
(“Tiga Selatan”: Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan).
Namun demikian partai berhasil selamat dan tumbuh di tengah-tengah
kemunduran-kemunduran itu. Mengapa Aidit tidak menunggu sampai
jenderal-jenderal itu sendiri bergerak, dan kemudian memimpin massa
PKI bangkit berlawan? Jika para perwira sayap kiri pro-Sukarno sedang
menyusun rencana menentang jenderal-jenderal sayap kanan, mengapa
Aidit tidak membiarkan saja mereka berjalan dengan rencana mereka?
Mengapa ia merasa dirinya dan beberapa anggota partai lainnya harus
memainkan peranan? Aidit, seperti ditegaskan Sudisman, mempunyai
reputasi sebagai ahli siasat yang berkepala dingin, dan tentunya sudah
memperhitungkan untung-rugi pilihan yang diambilnya.39
Satu pilihan ialah memberi kesempatan Sukarno menangani sendiri
masalah dengan jenderal-jenderal sayap kanan ini . Sukarno bisa saja
memecat Yani sebagai panglima Angkatan Darat dan menggantikannya
dengan jenderal yang lebih berhaluan kiri, seperti Pranoto atau Rukman,
dan selanjutnya mendesak panglima baru agar menyusun ulang stafnya.
Sukarno mungkin bermaksud menemui Yani pada 1 Oktober di istana,
dan mengujinya lagi (seperti dalam Mei 1965) tentang desas-desus
mengenai Dewan Jenderal, dan memberitahunya bahwa ia akan diganti.40
Analis politik Rex Mortimer, dalam tulisannya pada pertengahan 1970-
an, mengira Aidit akan lebih menyukai pendekatan secara administratif
seperti itu sebab PKI telah menjadi sangat bergantung pada naungan
Sukarno. Bersandar pada Sukarno dalam menghadapi jenderal-jenderal
ini akan lebih aman dan gampang ketimbang mengorganisasi
serangan rahasia, “Bagi Sukarno merupakan masalah yang boleh dibilang
sederhana untuk melumpuhkan Angkatan Darat dengan menempatkan
para pimpinannya dalam pengawasan ketat, menyampaikan kepada
seluruh bangsa tentang dasar tindak-annya dengan gayanya yang tak
tertandingi itu, dan mengulur-ulur penyelesai-an masalah sementara ia
mereorganisasi tatanan angkatan [sehingga menjadi] lebih sesuai dengan
seleranya.”41 Mortimer beranggapan Sukarno mempunyai kekuasaan
mutlak atas Angkatan Darat, sehingga perintah dari Sukarno kepada
polisi militer untuk menahan jenderal-jenderal yang dicurigai meren-
canakan kup, atau perintah untuk memecat Yani, akan menyelesaikan
masalah. Tidak demikian kenyataannya. Kendali Sukarno atas militer
tidak mantap. Para pendukungnya yang fanatik di dalam Angkatan
Darat tidak cukup banyak atau tidak ditempatkan secara strategis untuk
menjamin setiap perintahnya akan dilaksanakan. Bagaimana jika Yani
memutuskan untuk membangkang perintah Sukarno (seperti yang
dilakukan Suharto pada 1 Oktober)? Akankah Sukarno bisa memaksa
Yani untuk mundur tanpa risiko pertempuran berdarah antara berbagai
satuan-satuan militer (hal yang pada 1 Oktober ingin dihindari Sukarno
dengan segala daya)? Mungkin Aidit mempunyai alasan-alasan yang tepat
untuk menolak strategi yang bersandar pada Sukarno. Mungkin ia takut
bahwa gerakan untuk menahan atau mengangkat panglima Angkatan
Darat hanya akan memprovokasi jenderal-jenderal untuk melancarkan
kup atau bahwa Sukarno tidak akan mempunyai kekukuhan menghadapi
bentrokan dengan pimpinan tertinggi Angkatan Darat.
Pilihan lain ialah bersandar pada kekuatan pendukung partai,
yaitu dua puluh tujuh juta orang yang digemakan Aidit dalam pidato-
pidatonya. Jika dikerahkan di jalan-jalan secara besar-besaran, mereka
akan menghadirkan tantangan hebat bagi jenderal-jenderal Angkatan
Darat. Mantan wartawan Joesoef Isak teringat, ia pernah diberi tahu
beberapa anggota Comite Central pada Agustus dan September bahwa
suatu aksi massa menentang “kapitalis birokrat” dan “kaum kontra-re-
volusioner” akan segera terjadi. Isak saat itu ketua PWAA (Persatuan
Wartawan Asia-Afrika), organisasi yang tumbuh dari Konferensi Asia
Afrika yang terkenal dan diselenggarakan di Bandung pada 1955. Kantor
PWAA di tengah kota Jakarta menerima lima wartawan dari negara-
negara Asia dan lima lainnya dari negara-negara Afrika.42 Isak secara
rutin memberi informasi singkat kepada sepuluh orang wartawan ini,
yang disebut sebagai “sekretaris-sekretaris luar negeri” itu, tentang per-
kembangan politik di Indonesia. Informasi yang disampaikannya berasal
dari laporan-laporan rahasia yang diterimanya dari Comite Central PKI.
Isak bukan anggota penuh PKI, tapi ia dipercaya sebagai simpatisan yang
teguh. Ia menjadi saluran informasi partai untuk para sekretaris luar
negeri, yang kebanyakan yaitu anggota partai-partai komunis di negeri
mereka masing-masing. Seorang anggota Comite Central, Nursuhud,
selalu memberi informasi kepada Isak tentang posisi partai dari waktu
ke waktu.43 Dengan demikian ia menjadi tempat berbagi rahasia tentang
informasi-informasi yang sensitif.
Menurut ingatan Isak suasana politik pada pertengahan 1965
“memang revolusioner.” PKI merasa yakin bahwa ia sedang memenangi
persaingannya dengan militer, bahwa situasi bergeser bagi kebaikan partai.
Pimpinan partai merasa telah mencapai suatu tahap di mana mereka bisa
melancarkan pukulan pamungkas terhadap pimpinan tertinggi Angkatan
Darat. Sudisman pun, dalam analisisnya, mencatat bahwa pimpinan
partai melihat “situasi politik pada waktu itu sebagai situasi politik revolu-
sioner,” saat aksi-aksi “massa rakyat banyak” semakin ikut menentukan
kebijakan pemerintah.44 Selama dua bulan menjelang peristiwa, Isak
mendengar bahwa suatu aksi penting segera akan terjadi:
Saya diberi tahu, bahwa sebentar lagi seluruh situasi akan
berubah. Saya mengerti itu artinya akan terjadi suatu gerakan
hebat. Akan ada pukulan terakhir. Saya tetap mengganggu
partai [maksudnya pemberi informasi, Nursuhud], dengan
menanyakannya, “Kapan? Kamu bilang sebentar lagi.” Baiklah,
satu minggu sudah liwat, satu bulan, masih tidak terjadi apa-
apa. Saya tetap mencari-cari partai, menanyakan kapan. Para
sekretaris luar negeri [PWAA] terus-menerus bertanya pada
saya kapan akan terjadi.
Partai mengatakan pada saya, “Kita akan melancarkan aksi-
aksi revolusioner sepenuhnya sampai mencapai puncak. Kita
akan menghabisi kaum kapitalis birokrat dan kaum kontra-
revolusioner.” Saya bertanya, “Bagaimana cara kamu akan
melakukannya?” “Turun ke jalan-jalan,” begitulah cerita yang
disampaikan pada saya. “Turun ke jalan-jalan. Kita akan pergi
langsung masuk ke kantor-kantor para menteri, para dirjen de-
partemen-departemen pemerintah, dan menangkap mereka.
Kita akan mengambil Wakil Perdana Menteri III Sukarno,
Chairul Saleh, dan melemparnya ke kali Ciliwung.”45
Seperti setiap orang lain di Jakarta yang sadar politik, Isak tahu
bahwa musuh utama PKI ialah pimpinan Angkatan Darat. Apa pun
bentuk “pukulan terakhir” itu, sasarannya ialah pimpinan tertinggi
Angkatan Darat. Informasi dari Nursuhud mengatakan bahwa tindakan
partai akan melibatkan demonstrasi-demonstrasi massa. Isak tidak mem-
bayangkan akan adanya operasi rahasia militer.
Kalaupun Aidit memang mempertimbangkan pilihan untuk
pengerahan demonstrasi besar-besaran ini, pada akhirnya ia memutuskan
untuk tidak menyetujuinya. Ia tentu menyadari bahwa PKI, betapapun
telah tumbuh menjadi besar dan berpengaruh, tetap merupakan organisasi
tak bersenjata yang tidak bisa berharap untuk menang dalam menghadapi
senapan mesin dan tank. Jika jenderal-jenderal sayap kanan melancarkan
serangan besar-besaran terhadap PKI, mereka bisa menimbulkan kehan-
curan hebat bagi partai yang barangkali memerlukan waktu satu generasi
untuk kembali pulih. Mengorganisasi massa partai untuk menantang
langsung pimpinan tertinggi Angkatan Darat barangkali bisa dianggap
ibarat menggiring domba-domba ke medan penjagalan. Ilmuwan politik
Daniel Lev mencatat pada awal 1966 bahwa PKI tidak bisa bersaing
dengan Angkatan Darat di bidang kekuatan fi sik, “Pada tataran politik
yang fundamental PKI tidak memiliki kekuatan fi sik untuk menghadapi
Angkatan Darat, yang pada saat penyelesaian terakhir dalam bentuk apa
pun persenjataannya disiapkan untuk mengatasi kekurangannya dalam
kelihaian berpolitik.”46
Barangkali kemungkinan akan berulangnya represi antikomunis itu
sendiri pada 1965 tidak membuat Aidit takut. Hal yang menimbulkan
kecemasan ialah kemungkinan Sukarno digulingkan. Betapapun sulit
bagi Sukarno untuk mengendalikan Angkatan Darat, ia telah melakukan
langkah-langkah tertentu untuk melindungi partai sejak akhir 1950-an.
Apabila Sukarno tidak lagi memegang kendali pemerintahan, PKI harus
menghadapi Angkatan Darat sendirian. Dengan tidak adanya kekuatan
pengendali apa pun dari atas, represi bisa menjadi lebih buruk dari
waktu-waktu sebelumnya. Jenderal-jenderal sayap kanan akan sanggup
memecat semua pejabat tingkat tinggi yang pro-Sukarno dan pro-PKI di
pemerintahan sipil dan militer sehingga seluruh kekuatan negara berbalik
menentang partai. Kup oleh Dewan Jenderal pada 1965 menjadi pertanda
timbulnya kontrarevolusi sepenuh-penuhnya, yang berarti penjungkir-
balikan pengaruh Sukarnois dan komunis di dalam negara.
Rupanya pilihan yang lebih disukai Aidit ialah tindakan yang meng-
gunakan perwira militer progresif untuk menyerang jenderal-jenderal
sayap kanan. Keuntungannya yaitu rencana ini tidak akan memba-
hayakan jiwa massa partai yang tak bersenjata. PKI sudah membangun
kontak dengan kalangan militer yang menentang Dewan Jenderal.
Mengapa tidak memakai mereka? Sekali komando Angkatan
Darat di tangan para perwira yang simpati kepada PKI, massa dapat
dikerahkan untuk berdemonstrasi tanpa khawatir terhadap tindakan
pembalasan yang berdarah. Sukarno dengan tenang bisa terus melangkah
dengan menyusun ulang panglima-panglima Angkatan Darat. Jika
Dewan Jenderal bergerak terlebih dahulu dan merebut kekuasaan atas
komando Angkatan Darat, para perwira progresif itu akan terlepas
dari partai. Beberapa akan dipindah dari posisi-posisi komando yang
penting. Sedangkan yang lain, demi mempertahankan karier mereka,
akan memutuskan hubungan mereka dengan Biro Chusus dan mengikuti
rantai komando yang baru. Akan menjadi hampir tidak mungkin bagi
partai untuk memakai mereka lagi dalam suatu aksi yang penting.
Tentunya terasa tidak masuk akal bagi Aidit jika partai mempunyai modal
demikian penting di kalangan militer dan tidak memakai nya dengan
produktif. Walaupun keputusan Aidit memilih tindakan mendahului di
kemudian hari dikritik sebagai avonturisme oleh pimpinan partai lainnya,
keputusan itu masuk akal, setidak-tidaknya secara prinsip. Kubu lawan,
korps perwira Angkatan Darat, terpecah belah. Masuk akal jika keadaan
demikian dimanfaatkan, terutama apabila serangan langsung (oleh kaum
sipil terhadap militer) hanya akan memaksa sekutu-sekutu di dalam kubu
lawan merapatkan barisan melawan partai.
Aidit harus mempertimbangkan, apakah pilihan yang secara teori
tampak menarik itu, memang dengan mudah bisa dilaksanakan dalam
praktik. Ia harus memastikan apakah para perwira progresif itu cukup kuat
untuk melaksanakan aksi melawan jenderal-jenderal sayap kanan. Untuk
ini Aidit harus bertumpu pada Sjam. Aidit tentunya sudah menerima
peneguhan dari Sjam bahwa para perwira yang berada dalam posisi-
posisi baik itu mempunyai cukup pasukan dalam komando masing-
masing untuk melaksanakan aksi. Aidit mungkin sudah mendengar dari
berbagai sumber bahwa para perwira muda dan prajurit sangat marah
terhadap kesenjangan ekonomi yang dalam antara mereka dan para
jenderal. Ia mungkin sudah mendengar tentang banyaknya ketidakpu-
asan di kalangan Angkatan Darat akan perlawanan para jenderal terhadap
kebijakan-kebijakan Sukarno. Pasukan-pasukan itu tampaknya telah
siap memberontak. Sebagai pimpinan sipil terkemuka, Aidit barangkali
tidak mempunyai waktu dan kemampuan untuk mengontak sendiri
perwira-perwira ini dan memeriksa lagi hasil penilaian Sjam. Dalam
kesaksiannya di sidang pengadilan Sjam mengatakan bahwa ia “mengada-
kan pemeriksaan organisasi, jaitu dilihat bagaimana kekuatan-kekuatan
kita jang ada didalam ABRI, terutama di kalangan Angkatan Darat.”47
Ia menilai kekuatan para perwira yang ia kontak sudah cukup. Walaupun
Aidit sama sekali bukan avonturir, ia menempatkan dirinya dalam posisi
bertumpu pada seseorang yang avonturir.
Bagi Aidit daya tarik lain dari strategi mendahului ialah kesem-
patan untuk mencuri derap lebih awal dari sekutu-sekutu partainya di
dalam kubu Sukarno. Dari tindakan ini PKI akan muncul sebagai juru
selamat Sukarno dan seluruh program-programnya. Seperti dikatakan
Hasan dalam paragraf yang sudah saya kutip sebelumnya, pimpinan PKI
memandang dirinya sebagai pelopor kekuatan Sukarnois (“gerakan rakyat
demokratis” di bawah pimpinan Nasakom). Dengan aksi mendahului
melawan jenderal-jenderal sayap kanan, Aidit akan membuktikan bahwa
PKI benar-benar merupakan komponen terkemuka dalam persatuan
Nasakom. Dalam uraiannya Sudisman menyebut, dalam mendukung
G-30-S pimpinan partai berpikir “perwira-perwira maju itulah yang akan
dapat ‘safe-stellen’ [menyelamatkan] politik kiri Presiden Sukarno.”48
Sukarno yakin bahwa bagaimanapun PKI terlibat dalam G-30-S,
tapi ia tidak memandang tindakan partai ini setara dengan pengkhia-
natan. Ia tidak menghujat partai sebab sudah mengkhianati bangsa.
Dalam pernyataan terakhirnya di depan parlemen sebagai presiden
pada 1967, ia melukiskan pimpinan PKI sebagai keblinger.49 Pemilihan
kata oleh seseorang yang selalu hati-hati dalam memilih kata-kata ini
menarik. Keblinger yaitu sepatah kata sifat bahasa Jawa yang digunakan
dalam bahasa Indonesia. Artinya pusing, atau dalam keadaan kehilangan
pemandangan yang tepat. Sukarno tidak bermaksud menyatakan bahwa
Aidit tidak patriotik (tuduhan yang dilempar oleh rezim Suharto), tapi
bahwa ia telah kehilangan kepekaan akan keberimbangan. Tanggapan
Aidit terhadap desas-desus tentang Dewan Jenderal terlalu jauh dari
yang semestinya.
Mungkin saja memaklumi strategi mendahului yang diambil Aidit
sebagai akibat dari provokasi jenderal-jenderal sayap kanan. Sekarang
kita tahu, berdasar dokumen-dokumen Amerika Serikat yang telah
dideklasifi kasikan (diulas dalam bab 6), bahwa kelompok Yani tidak
mempunyai rencana untuk melancarkan kudeta model lama terhadap
Sukarno. Jenderal-jenderal di lingkaran Yani tentu saja ingin mendongkel
Sukarno, menimbang sikapnya yang memberi hati kepada PKI, tapi
mereka sedang mencari-cari dalih yang tepat. Dalih yang mereka anggap
paling baik ialah usaha kup PKI yang gagal. Para jenderal sayap kanan
ini barangkali dengan sengaja meniupkan api desas-desus pada 1965
untuk memancing PKI agar melakukan semacam aksi militer. Mereka
boleh jadi menyebarkan cerita-cerita yang mendorong kalangan politik
di Jakarta untuk berpikir bahwa hari-hari Sukarno sebagai presiden bisa
dihitung dengan jari. Jika pimpinan PKI percaya bahwa Sukarno tidak
bisa lagi memberi perlindungan bagi mereka dari ancaman militer,
barangkali mereka akan tergoda untuk melakukan semacam aksi langsung
terhadap militer.
Apa pun, kemungkinan bahwa Aidit terprovokasi untuk melakukan
aksi mendahului itu tidak membebaskannya dari tuduhan keblinger yang
dilontarkan Sukarno. Dalam menanggapi desas-desus tentang Dewan
Jenderal, Aidit bisa memilih strategi yang lebih aman. Ia bertanggung
jawab untuk memilih strategi yang, kendati secara prinsip dapat diper-
tahankan, mengandung cacat fatal. Strategi itu bersandar pada kebijakan
Sjam, seorang pembual yang menipu diri sendiri dan apparatchik tak
bernalar, dan telah membawa partai ke dalam dunia agen ganda yang
sarat bayang-bayang. Partai menjadi tidak lebih dari sosok amatir tingkat
rendah yang gampang dikelabui. Strategi itu telah menjauhkan partai
dari tengah medan bergeraknya yang paling kuat – dalam politik atas
tanah dan terbuka yang melibatkan warga – dan membawanya ke
tengah-tengah intrik elite politik dan militer Jakarta.
Barangkali Aidit mengira risiko yang berlibat dalam pilihan militer
itu kecil saja. Ia dan pimpinan partai lainnya merasa bahwa para panglima
sayap kanan Angkatan Darat itu rentan sebab begitu banyak perwira
yang pro-Sukarno. Oey Hay Djoen melukiskan pendapat umum di
kalangan pimpinan partai pada 1965 sebagai berikut, “Angkatan Darat
tidak mungkin memukul kami. Mengapa? sebab mereka tidak hanya
ditentang oleh Angkatan Laut tapi juga oleh Angkatan Udara. Dan tidak
itu saja. Di kalangan Angkatan Darat itu sendiri terjadi perpecahan. Maka
itu mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa bersatu memukul PKI.”50 Aksi
mendahului oleh pasukan Angkatan Darat melawan jenderal-jenderal
sayap kanan akan memberi jaminan bahwa militer akan terpecah belah
sama sekali dan tidak mampu menyerang partai. Aksi demikian akan
mempersatukan para perwira Sukarnois dari semua angkatan dan meng-
isolasi komando tertinggi Yani. Bila berhasil menetralisasi militer, partai
dapat melangkah lebih lanjut dengan kampanye massal melawan kaum
“kontra-revolusi” dan “kapitalis birokrat.”
KUP ALJAZAIR SEBAGAI TELADAN
Satu amatan terhadap pemikiran strategis Aidit muncul dalam artikel
karangan Manai Sophiaan, seorang politisi Sukarnois dan mantan duta
besar untuk Uni Soviet.51 Sophiaan berpendapat bahwa Aidit, dalam
mendukung aksi militer melawan jenderal-jenderal sayap kanan, diilhami
oleh kup militer di Aljazair pada Juni 1965. Sophiaan mendasarkan
pendapat itu pada wawancaranya dengan mantan Ketua Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI), Karim D.P., yang sempat berbicara dengan
Aidit tidak lama sesudah kup Aljazair. Karim D.P. tidak mengumumkan
informasi ini sebab ia sendiri menjadi tahanan politik selama tahun-tahun
rezim Suharto. Bahkan sesudah bebas pun ia dilarang berbicara di depan
dan menulis untuk umum. Ia baru mulai menerbitkan tulisan-tulisannya
sesudah Suharto jatuh dari kekuasaannya. Dalam sebuah pidatonya di
depan umum pada 1999 Karim D.P. mengatakan bahwa Aidit menang-
gapi dengan gembira berita tentang kup militer di Aljazair. Arti penting
informasi kecil ini memerlukan penjelasan tentang kejadian-kejadian di
Aljazair ini dan hubungan Indonesia dengannya.
Kup di Aljazair terjadi pada 19 Juni 1965, kurang dari sepekan
sebelum Konferensi Asia Afrika II yang dijadwalkan dimulai di ibu kota
Algiers.52 Sang perebut kekuasaan, Kolonel Boumedienne, menjanjikan
akan tetap menyelenggarakan konferensi seperti yang telah direncanakan
pendahulunya, Ahmed Ben Bella, yang telah digulingkannya. Sukarno
diharapkan menjadi tamu istimewa sebab dialah tuan rumah konfe-
rensi pertama yang ternama di Bandung pada 1955. Kembali ke Jakarta,
masalah kup Aljazair menjadi topik hangat dalam percakapan di kalangan
para pejabat pemerintah sebab Sukarno harus memutuskan menghadiri
atau memboikot konferensi. Jika ia hadir akan berarti mengabsahkan
Kolonel Boumedienne, tapi jika ia memboikot akan berarti protes.
Apakah Boumedienne seorang boneka CIA, seperti halnya kebanyakan
para pelaku kup di Afrika, ataukah ia seorang nasionalis independen yang
bisa diterima menurut prinsip-prinsip nonalignment (ketidakbersekutuan)
Konferensi Asia Afrika? Para pejabat Sukarno tidak tahu dengan pasti
siapa sebenarnya Boumedienne, tapi mereka bersedia membebaskan
Boumedienne dari kecurigaan, terutama sebab dia tetap berkeinginan
menjadi tuan rumah konferensi. Sukarno memutuskan untuk hadir.
Baik Aidit (sebagai wakil PKI), maupun Karim D.P. (sebagai
wartawan) menjadi anggota delegasi Presiden Sukarno yang mening-
galkan Jakarta menuju konferensi pada 23 Juni 1965. Di tengah jalan
delegasi mengurungkan kunjungan ke Aljazair sebab gedung tempat
konferensi di Algiers mendadak dibom. Dengan ditundanya konfe-
rensi, sebagian besar delegasi Indonesia terbang ke Paris tempat mereka
menghabiskan beberapa hari yang menyenangkan sebelum meneruskan
perjalanan kembali ke Jakarta. Untuk memanfaatkan kunjungan di Paris,
Sukarno mengadakan pertemuan dengan seluruh duta besar Indonesia di
Eropa. saat di Paris itulah Karim D.P. berbicara dengan Aidit tentang
pemahamannya mengenai kup Aljazair.
Aidit baru saja kembali ke hotelnya dari rapat di kantor pusat Partai
Komunis Perancis. Ia mengatakan kepada Karim D.P. bahwa ia baru
saja bertemu dengan enam orang kawan dari Aljazair, kemungkinan
anggota-anggota Partai Komunis Aljazair:
Pertama-tama dikatakannya bahwa ia sudah minta kepada
enam kameradnya dari Aljazair supaya mereka segera kembali
ke negeri mereka, dan memberi dukungan kepada Bou-
medienne. Dalam diskusi yang mereka lakukan, kata Aidit,
berdasar bahan-bahan yang disampaikan oleh kamerad-
kamerad dari Aljazair, karakter coup d’état Boumedienne
dapat dikategorikan sebagai coup d’état yang progresif. Oleh
sebab nya patut didukung oleh rakyat. Jika 30% dari rakyat
mendukungnya, maka coup d’état itu bisa diubah sifatnya
menjadi revolusi rakyat yang akan menguntungkan perju-
angan rakyat Aljazair. Begitu kata Aidit. Ia menjanjikan akan
menjelaskan teorinya ini nanti di tanahair, sebab waktu itu
ia terburu-buru harus segera berangkat ke lapangan terbang
untuk meneruskan perjalanannya ke Moskow. Aidit me-
ngatakan kepada saya bahwa di Indonesia sudah diketahui
adanya rencana coup d’état yang akan dilancarkan oleh Dewan
Jenderal untuk menggulingkan Presiden Sukarno. Coup d’état
yang hendak dilancarkan Dewan Jenderal itu yaitu coup
d’état yang reaksioner, berbeda dengan yang telah terjadi di
Aljazair.53
Mengikuti cerita Karim D.P., kita bisa menduga bahwa Aidit
cenderung mendukung gagasan “kudeta progresif.” Ia percaya bahwa,
dalam keadaan tertentu, kup militer dapat menciptakan suasana politik
yang lebih baik bagi perkembangan Partai Komunis. Jika para perwira
militer yang ada di belakang kup berideologi progresif dan terbuka untuk
bersekutu dengan gerakan rakyat, mereka bisa diharap akan lebih baik
ketimbang suatu pemerintah sipil yang tidak efektif.
Untuk memahami posisi Aidit dengan lebih baik, kita harus
kembali pada Joesoef Isak, yang pada waktu itu juga bertemu Aidit di
Paris. Isak, seperti sudah saya kemukakan di atas, ialah ketua PWAA.
Ia mengikuti perkembangan di Aljazair dengan tekun sebab PWAA
terlibat dalam mempersiapkan konferensi internasional tingkat tinggi
yang lama tertunda-tunda itu. Dalam tahun-tahun belakangan itu ia telah
mengunjungi banyak negeri Afrika dan mengenal dengan baik peristiwa-
peristiwa dan tokoh-tokoh politik di benua ini. Sesudah meninggalkan
Jakarta untuk menghadiri konferensi, di perjalanan ia menyadari – seperti
anggota delegasi Indonesia lainnya – bahwa konferensi telah ditunda
sampai waktu yang tak ditentukan. Ia akhirnya mengisi waktunya di
Paris bersama mereka. Isak mengatur pertemuan antara Aidit dengan
Jacques Vergès, seorang pengacara dan wartawan Perancis yang sudah
ia kenal dalam perjalanan-perjalanannya di Afrika sebelumnya. Pada
1957 Vergès menjadi terkenal sebab ia pergi ke Algiers untuk membela
kaum nasionalis Aljazair yang dituduh melakukan sebuah pemboman.
Ia berhasil mengalihkan perhatian warga dari aksi-aksi perlawanan
bangsa Aljazair ke aksi-aksi kriminal pemerintah kolonial Perancis, seperti
misalnya siksaan yang dilakukan terhadap para tahanan.54 Vergès menjadi
bersimpati kepada perjuangan kaum nasionalis Aljazair, meninggalkan
Partai Komunis Perancis (yang tidak mendukung perjuangan itu), dan
menautkan dirinya dengan garis Beijing yang, beda dengan garis lunak
Moskow, memuji gerakan pembebasan nasional yang berjuang melawan
kekuatan imperialis Barat. Ia tinggal di Aljazair sesudah kemerdekaan
negeri itu pada 1962, bekerja untuk kementerian luar negeri, dan menjadi
editor sebuah jurnal yang diterbitkan oleh organisasi yang memimpin
perjuangan antikolonialisme, yaitu FLN (Front de Libération Nationale).
Pada 1965 Vergès sudah berada di Paris lagi dan bekerja sebagai editor
Révolution, sebuah jurnal yang ia dirikan, agaknya dengan bantuan
fi nansial dari Tiongkok.
Selama bertemu Aidit, yang dipandang Vergès sebagai negarawan
komunis besar, semacam saudara muda Mao Zedong, Vergès mendiskusi-
kan arti penting kup Aljazair. Dalam ingatan Isak pemahaman mereka
tentang kup ini dibentuk oleh pandangan mereka tentang perpecahan
Tiongkok-Soviet. Baik Aidit maupun Vergès menolak prinsip koeksistensi
damai Soviet. Walaupun di depan umum Aidit menjaga sikap netralitas
dalam konfl ik Tiongkok-Soviet, ia dikenal luas lebih cenderung kepada
garis Mao.56 Vergès berada di Paris sebab ia tidak lagi sejalan dengan
FLN di Aljazair dalam masalah Tiongkok-Soviet.57 Presiden Aljazair yang
ditumbangkan, Ben Bella, dekat dengan Partai Komunis Aljazair yang
bersekutu dengan Soviet. Bagi kaum Maois penggulingan Ben Bella tidak
begitu saja berarti kemunduran bagi Aljazair. Sementara negara-negara
blok Timur mengutuk kup Boumedienne, Aidit memujinya dalam sebuah
pernyataan terbuka pada 22 Juni 1965, hanya tiga hari sesudah peristiwa
kup, saat ia masih di Jakarta. Ia mengecam Ben Bella sebab “kebijakan
kanannya bertentangan dengan aspirasi rakyat Aljazair,” dan memuji sang
perebut kekuasaan, “Kita harus berterima kasih kepada Kolonel Bou-
medienne.”58 Tiongkok juga menyambut kup itu dan berharap dirinya
akan diperlakukan lebih baik oleh Boumedienne ketimbang oleh Ben
Bella pada masa sebelumnya.59
Betapapun banyaknya kaum komunis sekutu Tiongkok yang lebih
suka kepada Boumedienne, ia tetap merupakan tokoh tak dikenal. Bagi
Aidit pengalaman sang kolonel sebagai panglima pasukan gerilya an-
tikolonial memberi kesan bahwa Boumedienne tidak akan menjadi
pendukung koeksistensi damai. Aidit berpikir kup itu memberi ke-
sempatan bagi kaum komunis berhaluan Beijing untuk meningkatkan
kekuasaan mereka atas negara Aljazair. Cerita Isak tentang pernyataan-
pernyataan Aidit kepada Vergès layak dikutip agak panjang:
Saya antar dia masuk [ke dalam kamar hotel Aidit]. Dia
masuk. Saya sebenarnya tahu diri, sesudah antar saya mau
keluar. Aidit bilang, “Ah! Duduk aja di sini.” Sebabnya saya
hadir. Bung bisa bayangkan kan, Aidit wibawanya luar biasa,
ketua partai terbesar di luar Eropa Timur, kan? Jadi memang
anu pemandangan terhadap dunia tinggi sekali. Jadi si Jacques
Vergès bilang, “Kawan ketua, kawan ketua baru pulang dari
Aljazair, apa yang kawan ketua sarankan, anjurkan kepada
kawan-kawan Aljazair?”60 Dia minta, jadinya, dia meren-
dahkan diri, minta kepada Aidit, sebagai ketua PKI yang dia
anggap lebih senior dari dia.
Aidit menggambarkan begini. “Perhatikan,” matanya merah.
Aidit kan biji matanya seakan-akan keluar, dia anu sekali,
melotot dia, nggak pernah tidur, seakan-akan merah. “Perha-
tikan. Ini bukan revolusi. Ini, kalau mau dikatakan revolusi,
revolusi dari atas. Ini coup d’état, bukan revolusi. Satu. Kedua,
antara Boumedienne dan Ben Bella dua-duanya asal kelas
yang sama: kelas bourgeoisie. Akan tapi antara yang dua ini,
Boumedienne ini lebih baik. sebab pada saat berlangsung
perjuangan bersenjata Ben Bella berada di penjara Paris. Yang
memimpin perjuangan bersenjata di Aljazair ini Boumedi-
enne. Partai kalian pengkhianat. Jadi Partai Komunis Aljazair
memang mengikuti garis Khrushchev, peaceful co-existence,
tidak ikut dalam perang gerilya. Yang mengibarkan tinggi
panji-panji Marxisme, yaitu si nasionalis ini, bourgeoisie ini.
Jadi dia lebih baik dari Ben Bella.”
“namun , jangan anggap otomatis Aljazair bergerak ke kiri.
sebab Boumedienne inilah yang menjalankan Marxisme.
Apa yang terjadi di Aljazair hanya jadinya lahirnya satu
momentum yang bisa menggerakkan Aljazair lebih ke kiri.
Asal ada syaratnya, kawan-kawan memakai momentum
ini. Saya baru pulang dari Aljazair. Kota indah.” Memang
indah. “Kawan Jacques segera pulang. Jangan ada tembok
yang bersih. Jangan ada jalan raya tanpa spanduk [dengan
slogan]: ‘Dukung coup d’état Boumedienne.’ Begini, istilah-
nya: ‘Dukung Boumedienne.’ Jadikan, “Biar rakyat merasakan
ini coup d’état mereka. Jadikan coup d’état rakyat. Turun ke
jalan.” Itu intinya yang saya tangkap. … “Jadikan ini milik
rakyat.” Dia [Aidit] tidak keberatan gerakan dari atas. Tapi
segera jadikan gerakan rakyat.61
Mengikuti cerita Isak, mungkin saja melihat dukungan Aidit
terhadap kup Boumedienne sesuai dengan kesetiaan Aidit kepada teori
Leninis. Kup itu sendiri bukanlah perkembangan positif bagi kaum kiri
Aljazair atau bagi garis Tiongkok dalam gerakan komunis internasional.
Tapi ia mempunyai kemungkinan menjadi positif sebab Boumedienne
lebih progresif ketimbang Ben Bella. Kup itu memberi kesempatan
bagi kaum komunis Aljazair yang tidak menyokong garis koeksistensi
damai Uni Soviet, untuk memobilisasi rakyat lebih besar dan memperoleh
jalan lebih lapang menuju kekuasaan negara.
Pandangan Aidit tentang kup Boumedienne berlawanan dengan
pandangan Uni Soviet. Ilmuwan Ruth First, anggota Partai Komunis
Afrika Selatan yang pro-Soviet, memahami kup ini sebagai suatu
cara untuk mencegah Aljazair bergeser lebih jauh ke kiri. Menurutnya
Presiden Ben Bella telah berencana memakai forum Konferensi Asia
Afrika untuk mengumumkan rencananya mengubah partai politik yang
dipimpinnya (FLN) menjadi “sebuah partai dengan kesetiaan organik
yang kokoh terhadap kaum kiri, termasuk Partai Komunis Aljazair;
dengan pengawasan disiplin yang lebih keras; dan pendidikan Marxis
bagi para pengurus partai dan kader-kadernya.”62 Dalam mencari basis
massa yang kukuh bagi kepresidenannya, Ben Bella ingin mengubah
FLN sehingga secara fungsional sama seperti Partai Komunis. Ia juga
merencanakan untuk memecat Boumedienne dari kedudukannya sebagai
panglima Angkatan Darat. Menurut Ruth First kup itu merupakan
“putsch untuk mendahului gerakan Ben Bella.”63
Pemahaman Aidit tentang kup, apakah itu benar atau dengan
informasi yang memadai atau tidak, didasarkan pada analisis politik
yang praktis dan menyeluruh: ia menilai kup ini dengan acuan
apakah kup itu akan membawa kekuasaan yang lebih besar bagi pihaknya
(gerakan antiimperialis internasional dengan garis Tiongkok). Bagi Aidit
kup itu tidak menunjukkan suatu paradigma baru dari segi aksi politik.
Barangkali ia setidak-tidaknya sudah mengetahui tentang kup Qasim
pada 1958 di Irak. Pendapat Manai Sophiaan bahwa kup Boumedi-
enne mengilhami Aidit untuk memprakarsai Gerakan 30 September
agaknya kurang tepat. Aidit sudah mengerti bahwa, dalam keadaan
tertentu, kup militer bisa merupakan perkembangan positif. Ia tidak
membutuhkan contoh Aljazair untuk mengerti hal ini. Satu sisi yang
barangkali telah menjadi ilham baginya ialah dalam hal sistem penamaan.
sesudah menggulingkan Ben Bella, Boumedienne menciptakan sebuah
“Dewan Revolusi” yang terdiri dari dua puluh tiga orang. Istilah itulah
yang barangkali menjadi sumber penyebutan “Dewan Revolusi” dalam
G-30-S.
Pemahaman penting yang timbul dari penyelidikan terhadap
pandangan Aidit mengenai kup Aljazair ini dikemukakan oleh Joesoef
Isak, “Aidit tidak punya keberatan apa pun terhadap gerakan dari atas,
asalkan gerakan itu segera diubah menjadi gerakan rakyat.” Menjadi
masuk akal jika kita menduga Aidit memahami bahwa semacam aksi
militer di Indonesia bisa menciptakan situasi yang lebih baik bagi per-
kembangan PKI pada 1965. Tentu saja tujuan akhirnya bukanlah negara
di bawah pimpinan militer, melainkan negara di bawah pimpinan PKI.
Aksi militer bisa menjadi jalan sementara yang berguna untuk mencapai
tujuan yang lebih besar.
KONTRADIKSI INTERN POPULISME REVOLUSIONER
Gagasan Aidit tentang bagaimana sebuah kup militer dapat ditransfor-
masikan menjadi gerakan rakyat bisa membantu menjelaskan arti dekrit
G-30-S tentang Dewan Revolusi. Gerakan 30 September dimaksudkan
sebagai operasi militer yang dipimpin oleh sebuah program politik re-
volusioner – program yang tentunya di bawah pengawasan Aidit. Inilah
bidang keahlian dia. Kemungkinan besar tujuan semula G-30-S bukan
untuk mendemisionerkan kabinet Sukarno. Baik Iskandar Subekti
maupun Munir membenarkan bahwa Aidit membicarakan gagasan
Dewan Revolusi dengan anggota-anggota Politbiro tertentu dalam
Agustus dan September 1965. Munir, mantan anggota Politbiro dan
ketua federasi serikat buruh yang berafi liasi dengan PKI (SOBSI, Sentral
Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), dalam pledoinya di depan sidang
1973 mengatakan bahwa Aidit pernah memberi penjelasan tentang
peranan Dewan Revolusi kepadanya, “Sebelumnya perlu dijelaskan apa
yang dikemukakan oleh D.N. Aidit pada saya bahwa ‘Dewan Revolusi’
merupakan organisasi tandingan Dewan Jenderal dan sekaligus berfungsi
sebagai pendorong untuk mempercepat proses pembentukan Kabinet
Nasakom.”64 Perhatikan, bahwa Dewan ini tidak dimaksudkan
untuk menggantikan kabinet yang ada, namun sebagai katalisator untuk
pengubahan komposisinya. Subekti dan Munir berpendapat, Dewan
hanya diciptakan sebagai semacam kelompok penekan terhadap peme-
rintah pusat. Sudisman mencatat bahwa Dewan Revolusi tidak terdiri
dari “tokoh utama Nasakom.”65 Kita bisa berasumsi bahwa seandainya
Aidit telah merencanakan bahwa dewan serupa itu akan menggantikan
kabinet yang ada dan mengambil semua kekuasaan negara, ia tentu akan
memilih tokoh-tokoh yang lebih penting untuk itu. Tampaknya gagasan
pendemisioneran kabinet baru timbul pada pagi hari 1 Oktober itu saja,
begitu Sukarno menolak memberi dukungan bagi kelanjutan G-30-S.
Teks Dekrit No. 1, yang telah ditulis sebelumnya, boleh jadi diubah pada
detik terakhir.
Ada sebuah preseden untuk Dewan Revolusi. Dewan-dewan revolusi
yang dibentuk oleh kolonel-kolonel pemberontak pada 1957-1958 di
Sumatra dan Sulawesi semula menuntut perubahan dalam hal komposisi
pemerintah pusat (maksudnya, pemulihan kekuasaan Hatta) dan dalam
hal hubungan antara Jakarta dengan provinsi-provinsi. Dewan-dewan ini
awalnya tidak menuntut kemerdekaan provinsi-provinsi yang menjadi
basis gerakan mereka. Seruan mereka untuk kemerdekaan timbul bela-
kangan (seperti yang akan saya bahas dalam bab 6).
Dalam merumuskan Dewan Revolusi Aidit tidak merencanakan
untuk segera menetapkan PKI sebagai partai yang berkuasa. Ia ingin
meneruskan paradigma Nasakom yang sama, sebagaimana sudah ditetap-
kan oleh Sukarno. Begitu kekuatan militer yang mendukung unsur-unsur
antikomunis di dalam pemerintahan sudah dibersihkan, paradigma
Nasakom akan berjalan lebih lancar untuk unsur “kom,” yang tidak
lagi perlu selalu merasa takut akan ditindas. Daftar empat puluh lima
orang anggota yang diajukan G-30-S untuk Dewan Revolusi tingkat
pusat selalu kelihatan aneh sebab memasukkan tokoh-tokoh yang sangat
beragam. Tapi daftar itu dimaksudkan untuk mencerminkan spektrum
politik lintas penampang yang luas. Tujuan G-30-S yaitu sebuah pe-
merintahan koalisi di mana PKI akan mempunyai kebebasan bergerak
lebih besar, bukan sebuah negara yang dikuasai PKI semata-mata.
Strategi PKI sejak Aidit mengambil alih kepemimpinan pada 1951
ialah “front persatuan nasional.” Dalam rumusan Kongres V pada 1954,
kongres kunci dalam sejarah PKI, partai berniat membangun persekutuan
antara “kelas buruh, tani, borjuasi kecil dan borjuasi nasional.” Perseku-
tuan ini akan melawan kaum imperialis, bagian dari borjuasi yang bekerja
sama dengan kaum imperialis dan tuan tanah feodal. Apa pun retorika
kaum Marxis-Leninis, program partai, secara tegas bersifat populis: yang
diperhitungkan sebagai subjek revolusioner ialah “rakyat Indonesia” secara
keseluruhan. Program itu tidak mendorong kepentingan sektarian kaum
tani dan buruh saja. Tujuan akhirnya ialah apa yang disebut “demokrasi
rakyat,” yang di dalamnya tersedia cukup ruangan untuk “kapitalisme
nasional.”66
PKI tidak terlalu berbeda dari partai-partai komunis pascakolo-
nial lainnya yang mendahulukan nasionalisme di atas sosialisme. Seperti
partai-partai lain itu juga, PKI menghadapi tarik-menarik antara retorika
revolusionernya dan program populisnya. Sebelum 1965 tarik-menarik
ini tidak terlalu mencuat sebab program front persatuan partai berjalan
dengan sangat baik: keanggotaan meningkat pesat, kepimpinan partai
tetap bersatu (bahkan sesudah adanya perpecahan Tiongkok-Soviet),
dan Presiden Sukarno menggalakkan kebijakan populis yang serupa.
Penekanan pada persatuan nasional dalam menghadapi imperial-
isme membuahkan keuntungan tersendiri saat imperialisme terus
membayang di perbatasan-perbatasan negeri (perhatikan kampanye Irian
Barat dan konfrontasi mengganyang Malaysia) dan menjadi ancaman
yang berandang (perhatikan dukungan CIA terhadap pemberontakan
PRRI/Permesta; lihat bab 6). Strategi PKI tampaknya sangat bersesuaian
dengan kondisi politik Indonesia saat itu.
Namun demikian tarik-menarik antara retorika dan program
ini tidak berhasil dilampaui. Pada 1965 retorika partai kadang-
kadang terlalu sektarian, sedemikian jauh sehingga borjuasi kecil di desa
dipandang sebagai musuh. PKI menggalakkan kampanye mengganyang
“tujuh setan desa”: tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, kapitalis
birokrat, tengkulak jahat, bandit desa, dan penguasa jahat.67 Walaupun
masih dalam logika populisme (ada tuan tanah baik dan tuan tanah
jahat, penguasa jahat dan penguasa baik), penggunaan slogan-slogan itu
cenderung membuat banyak orang menjadi cemas kalau-kalau dirinya
akan dicap sebagai setan. Arus sektarianisme serupa itu tidak perlu-
perlunya sudah menimbulkan kebencian pihak-pihak yang berpotensi
menjadi sekutu dalam strategi front persatuan.
Pada awal 1960-an Aidit berusaha membawa teori Marxis-Leninis
partai menjadi sejalan sepenuhnya dengan praktik populis PKI. Aidit dan
beberapa ideolog partai mengembangkan suatu teori yang mereka sebut
“teori dua aspek kekuasaan negara”: satu aspek “pro-rakyat” dan aspek
lain “anti-rakyat.” Tugas PKI ialah menyokong unsur-unsur prorakyat
untuk melawan unsur-unsur yang antirakyat di dalam pemerintah.68
Para pemikir partai berpendapat bahwa teori mereka, walaupun disusun
tanpa analisis kelas tentang kekuasaan, merupakan pembaharuan yang
sah dalam tradisi Marxis-Leninis. Sugiono, guru sekolah teori milik
partai (Akademi Aliarcham) menulis sebuah tesis tentang “dua aspek
kekuasaan” dan berharap tesis itu akan disahkan suatu lembaga resmi dari
negara komunis. Ia menyerahkan tesisnya untuk meraih gelar akademik
di sebuah universitas di Korea Utara tapi ia kecewa sebab para ideolog
Partai Komunis di Pyongyang menolaknya sebagai tidak-Marxis.69
Walaupun diskusi-diskusi teori tentang “dua aspek kekuasaan negara”
tampaknya tidak meluas sampai di luar Comite Central, Aidit sering
mengemukakannya baik dalam pidato-pidato maupun tulisan-tulisan-
nya. Pada 1963, misalnya, sebuah pernyataan Politbiro menegaskan,
bahwa “aspek [kekuasaan negara] prorakyat sedang terus-menerus
berkembang dan mengambil inisiatif dan ofensif, sedang aspek antirakyat,
walaupun lumayan kuat, sedang terus didesak dikurung tanpa ampun
di sudut.”70
Teori “dua aspek kekuasaan negara” dapat membantu menjelas-
kan mengapa Aidit bersedia mendorong aksi dengan pasukan tentara.
Menurut teori itu, beberapa prajurit dan perwira di dalam tubuh
tentara Indonesia ada yang prorakyat dan ada beberapa lainnya yang
antirakyat. Tugas sebuah revolusi, menurut pandangan Aidit, yaitu
mendukung personil militer yang prorakyat dan memakai mereka
sebagai katalisator untuk mengubah seluruh negara menjadi prorakyat.
Aidit tidak bekerja dengan logika pemberontakan militer atau kudeta
– paradigma-paradigma baku yang digunakan para pengamat dalam
usaha memahami peristiwa Gerakan 30 September. Gerakan ini
merupakan semacam persilangan: ia merupakan kup sebagian yang, pada
taraf tertentu kemudian, melahirkan revolusi sebagian. Aidit mendukung
tentara prorakyat, supaya mereka bisa menyingkirkan perwira-perwira
komandan mereka yang antirakyat, sekaligus memaksakan pembentukan
sebuah kabinet koalisi baru. Dua perkembangan ini akan membuka ruang
politik baru bagi partai untuk mengembangkan diri dan memperoleh
kekuasaan yang lebih besar.
MEMAHAMI EDITORIAL HARIAN RAKJAT
Edisi surat kabar PKI yang terbit pada Sabtu, 2 Oktober 1965, memuat
berita utama dengan tajuk terpampang selebar halaman surat kabar,
“Letkol Untung, Komandan Bataljon ‘Tjakrabirawa’ menjelamatkan
Presiden dan RI dari kup Dewan Djendral.” Anak-judul yang tertera
langsung di bawahnya berbunyi, “Gerakan 30 September se-mata2
gerakan dalam AD.” Dari tajuk berita utama itu saja sudah kentara
bahwa pimpinan PKI mendukung G-30-S sambil menjaga jarak darinya.
Sebuah editorial singkat berisi dua puluh baris yang terselip dekat sudut
kiri bawah halaman pertama, langsung di bawah berita tidak penting
tentang sebuah konferensi pers oleh kementerian luar negeri Republik
Rakyat Tiongkok di Beijing, mengulangi pernyataan berita utama,
bahwa G-30-S yai
.jpg)
%20(2).jpeg)
.jpg)
.jpeg){kind=small}