.jpg)
tuk memulihkan demokrasi dan membangun
kembali pemerintahan sipil. Sesuai dengan ajaran Nasution dan Suwarto,
Suharto sedang meletakkan dasar-dasar untuk tatanan politik yang secara
keseluruhan didominasi Angkatan Darat. Green menyampaikan kepada
Washington, “Angkatan Darat tidak hanya berpikir dari sudut militer
saja atau bermaksud menyerahkan hari depan politik Indonesia kepada
elemen-elemen sipil. Angkatan Darat membawa orang-orangnya masuk
ke semua aspek pemerintahan dan kerangka organisasi dengan maksud
[untuk] melakukan kontrol terhadap kecenderungan-kecenderungan dan
kejadian-kejadian politis.”79 Sebelum ia secara tak terduga diceburkan
ke dalam kepemimpinan Angkatan Darat pada Oktober 1965, Suharto
menyadari keberadaan rencana Angkatan Darat untuk menciptakan
kediktatorannya sendiri. Nasution dan jenderal-jenderal lain tentu sudah
menggenapi pengetahuannya dengan segala detil yang tidak ia ketahui.
Mengambil manfaat dari meletusnya G-30-S, Suharto berangsur-angsur
melaksanakan rencana yang sudah ada untuk mengubah Angkatan Darat,
yang sudah merupakan pemerintah bayangan itu, menjadi pemerintah
yang senyatanya.
Dari sejak awal ia mengambil kekuasaan negara pada Oktober
1965, Suharto ingin menautkan Indonesia dengan Amerika Serikat
dan mengakhiri politik luar negeri Sukarno yang bebas aktif. Suharto
bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi, syarat mutlak untuk ke-
diktatoran yang bisa tahan lama, melalui penggabungan yang sangat
erat dengan perekonomian Barat. Ia mengisyaratkan dukungannya yang
kuat terhadap investasi modal swasta Barat sejak cukup dini. Menyadari
keberangan AS terhadap langkah Sukarno menasionalisasikan industri
minyak, Suharto secara pribadi menghalanginya dalam sebuah sidang
kabinet pada Desember 1965 yang berencana membahas persoalan itu.
Wakil Perdana Menteri III, Chairul Saleh, memimpin sebuah sidang
pada 16 Desember untuk memutuskan tentang nasionalisasi perusahaan-
perusahaan minyak Caltex dan Stanvac. Segera sesudah Saleh membuka
sidang, Suharto serta-merta tiba dengan helikopter, memasuki ruangan,
dan dengan pongah menyerukan bahwa, sebagaimana catatan Kedutaan
Besar AS dengan sangat gembira menerangkannya, militer “tidak akan
mendiamkan tindakan gegabah terhadap perusahaan-perusahaan
minyak.” Menghadapi ancaman langsung seperti itu, Saleh menunda
pembicaraan tentang nasionalisasi industri minyak sampai waktu tak
terbatas.80
Demi keberhasilannya merebut kekuasaan, Angkatan Darat perlu
memamerkan kemampuannya untuk memperbaiki keadaan pereko-
nomian. Angkatan Darat akan bisa memperoleh legitimasi hanya bila
warga merasa bahwa ia telah membawa manfaat material yang
nyata.81 Di sinilah tempat pemerintah Amerika Serikat dan para ekonom
Indonesia berpendidikan Amerika Serikat memainkan peranan penting.
Wakil-wakil Angkatan Darat mulai mendekati Kedutaan Besar AS pada
November 1965, meminta pengiriman beras secara rahasia.82 sebab
Amerika Serikat tidak yakin bahwa pengiriman barang-barang perbekalan
dalam jumlah besar bisa dijaga kerahasiaannya dan tetap ada di tangan
Angkatan Darat saja, maka Kedutaan Besar AS menolak permintaan itu.
Amerika Serikat ingin menunggu sampai Angkatan Darat lebih menguasai
kendali atas pemerintahan.83 Segera sesudah Suharto mendemisionerkan
kabinet Sukarno pada pertengahan Maret 1966, dengan memenjarakan
lima belas menteri serta mengangkat pengganti mereka – sementara itu
tetap membiarkan Sukarno sebagai presiden – Amerika Serikat membuka
keran bantuan ekonominya: konsesi penjualan 50.000 ton beras pada
April, dan 75.000 ton kapas, serta $60 juta kredit pertukaran mata uang
asing secara cepat dari Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat pada
Juni.84 Suharto mengangkat para ekonom berpendidikan Amerika Serikat
untuk menduduki kementerian-kementerian yang berkaitan dengan
masalah perekonomian. Mereka menebarkan sambutan hangat untuk
investasi asing dan mengarahkan ekonomi negeri di sekitar produksi
ekspor untuk pasar dunia Barat.85
KUP ANGKATAN DARAT
Pada saat yang berbeda, dalam konteks yang berbeda pula, barang-
kali G-30-S hanya merupakan salah satu kerusuhan sementara dalam
panggung politik Indonesia. Ia bisa menjadi pemberontakan yang tiba-
tiba meletus dan kemudian padam diam-diam tanpa menimbulkan
perubahan besar apa pun dalam struktur kekuasaan. Sampai pada 1965
Indonesia pascakemerdekaan telah menyaksikan sejumlah percobaan
pembunuhan terhadap presiden, pemberontakan militer, dan perlawanan
gerilyawan, termasuk misalnya peristiwa 17 Oktober 1952 saat pasukan
Nasution mengarahkan tank-tank ke istana dan menuntut agar Sukarno
membubarkan parlemen; pemberontakan Letnan Kolonel Zulkifl i Lubis
pada November 1956; pemberontakan Darul Islam dari 1949 sampai
1962; pemberontakan PRRI di Sumatra dari 1956 sampai 1958; dan
pemberontakan Permesta di Sulawesi dari 1957 sampai 1961. Pem-
bunuhan enam jenderal dan pemberontakan militer di Jawa Tengah
pada 1965 bisa jadi sekadar satu krisis sementara lagi yang harus diatasi
Sukarno. Tapi Angkatan Darat tidak mau membiarkan G-30-S tetap
sekadar sebagai “riak gelombang di samudera luas” yang lain lagi. Peristiwa
itu mengakibatkan berakhirnya kepresidenan Sukarno sebab ia terjadi
pada suatu masa saat Angkatan Darat telah siap dan bertekad untuk
merebut kekuasaan.
Sukarno telah berbuat sekemampuannya untuk memperkecil arti
penting G-30-S. Pidato-pidatonya dari sejak akhir 1965 dan seterusnya
berisi kutukan keras terhadap tindak kekerasan anti-PKI yang dia yakini,
atas dasar penyelidikan komisi yang dibentuknya, telah mengakibatkan
kematian lebih dari setengah juta orang.86 Kekerasan itu jauh tidak
seimbang dengan pembunuhan terhadap enam jenderal dan pembe-
rontakan di Jawa Tengah. Sukarno terus-menerus menyerukan kete-
nangan, “Betul-betul, Saudara-saudara, laten wij onze koppen bij makaar
houden. Laten wij onze koppen bij makaar houden [Kita bersama harus
tenang, berpikir dingin].” Ia ingin menyelidiki peristiwa itu, menetapkan
siapa yang bertanggung jawab, dan menghukum mereka. Tapi Sukarno
tahu bahwa Angkatan Darat, dengan memakai kekuasaannya atas
media, tidak menghendaki terciptanya suasana tenang. Media massa
menciptakan segala macam dusta tak masuk akal untuk mengobarkan
kampanye antikomunis. Pada awal November 1965 CIA menyatakan
bahwa Angkatan Darat telah “menetapkan mekanisme perang urat
syaraf, penguasaan media sebagai syarat mutlak untuk memengaruhi
pendapat umum dan mengganggu atau menghalangi informasi kaum
komunis.
Sukarno mengeluhkan tentang beberapa kisah tertentu dalam
surat-surat kabar, seperti misalnya salah satu yang mengatakan bahwa
seratus orang anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) menggu-
nakan silet untuk mengiris-iris penis para jenderal, “Apa dikira kita ini
orang bodoh! Nadanya ialah apa? Untuk membangun kebencian! Masuk
akal? Tidak! Artinya, apa masuk akal, penis dipotong-potong met 100
giletten? … Zijn wij nou een volk van zoo’n lage kwaliteit [Apakah bangsa
kita berkualitas sedemikian rendah] untuk menulis di dalam surat kabar
barang yang bukan-bukan!”88 Ia dibuat meradang oleh arus propaganda
antikomunis yang terus-menerus: bahwa mantan perdana menterinya,
Djuanda, meninggal sebab diracun oleh agen-agen pemerintah Cina
Komunis; kursi listrik untuk membunuh orang ditemukan di rumah
orang PKI.89 Pada November Sukarno mengadakan sidang khusus di
Istana Bogor untuk para perwira militer dan wartawan, dengan maksud
untuk membicarakan hal-hal mustahil yang tak kunjung henti muncul
di pers:
“Ayo, sekarang wartawan-wartawan, bagaimana kita punya persu-
ratkabaran! Sekarang ini lo, sekarang! Bolak-balik ya itu itu saja! Bolak-
balik itu saja. Nah, Saudara mengerti apa yang saya maksudkan, itu
saja. Yaitu selalu Gestapu, Gestapu, Gestapu, Gestapu, Gestapu, silet,
silet, silet, silet, silet, lubang seribu orang, lubang seribu orang, lubang
seribu orang, kursi listrik, kursi listrik, kursi listrik, bolak balik itu saja!”90
Sukarno minta agar wartawan hanya menuliskan tentang kejadian yang
sebenarnya dan selalu ingat kepada peranan mereka dalam membangun
bangsa. Tapi permintaannya berdengung di telinga-telinga tuli. Walhasil,
sang orator besar itu dianggap tak bersuara; pidato-pidatonya hampir
tidak pernah masuk media. Angkatan Darat tidak hanya memegang
bedil, tapi juga menguasai surat kabar dan radio.
Kudeta merangkak Suharto terhadap Sukarno berjalan mulus
sebab pimpinan tertinggi Angkatan Darat sudah menyusun rencana.
Enam orang jenderal dari pimpinan tertinggi menjadi korban G-30-S
(suatu akibat yang sesungguhnya tidak dibayangkan di dalam rencana),
tapi mereka yang selamat, seperti Suharto, Nasution, dan Sukendro, bisa
meneruskan rencana dan mulai melaksanakannya. Sementara mereka
tak pelak lagi menghadapi beberapa peristiwa yang tidak diharapkan
Gambar 9. Kartun ini dimuat dalam sebuah surat kabar yang diakui Angkatan Darat yang
mendukung kampanye anti-PKI. Gambaran kekerasannya sama seperti kartun-kartun yang
terbit dalam koran-koran PKI. Hanya tulisan-tulisannya sekarang dibalik: PKI yaitu tokoh
jahat yang mengkhianati cita-cita Sukarno dan bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan
imperialis. Gerakan 30 September dilukiskan sebagai seekor ular yang dilukis dengan tulisan
“tikaman dari belakang”, “kontra rev”, dan “fi tnah”. Ia bersekutu dengan hantu imperialisme
dan neokolonialisme (nekolim) Barat di sisi kanan. Si pejuang bertulisan “Rakyat-ABRI”
mengayun pedang “Panca Azimat Revolusi” Sukarno. Semboyan yang ditulis di bawah
terbaca “Tidak Pernah Lupa Nekolim”. memberi pembenaran pada kekerasan anti-PKI
dipandang dari sudut cita-cita PKI sendiri (revolusi, Sukarnoisme, dan antiimperialisme)
memperlihatkan, bagaimana enggan jenderal-jenderal Angkatan Darat itu jika harus tampil
melawan prinsip-prinsip ini , bahkan saat mereka itu telah menerima bantuan dari
Amerika Serikat dan merongrong Sukarno.
dan pada saat-saat tertentu harus mengubah rencana semula, mereka
mempunyai strategi dan seperangkat tujuan yang pasti.91
Suharto dan jenderal-jenderal sekawanannya memahami prinsip
bahwa cara mengambil alih kekuasaan sangat menentukan keberlan-
jutan rezim baru. Mereka bukanlah perwira-perwira tolol yang hanya
bisa mengikuti pola-pola lazim kup militer: mengerahkan tank-
tank di jalan-jalan di ibu kota, mengepung istana, dan menangkap,
mungkin membunuh, presiden. Mereka menyadari Angkatan Darat
tidak mempunyai cukup legitimasi dan dukungan warga untuk
melakukan tindakan langsung melawan Sukarno. Strategi Angkatan
Darat sesudah kekalahan pemberontakan-pemberontakan daerah tahun
1957-1958 yaitu membangun institusi itu sendiri menjadi negara di
dalam negara. Para perwira Angkatan Darat telah menjadi pemilik-
pemilik pabrik dan perkebunan, birokrat-birokrat dalam administrasi
pemerintahan, pemimpin-pemimpin serikat buruh, pemilik surat kabar,
dan pelajar-pelajar ekonomi neoklasik. Angkatan Darat telah menunggu
waktu sambil membangun kemampuannya untuk mengelola pemerin-
tahan. Angkatan Darat tidak mau merebut kekuasaan negara hanya untuk
segera terlepas sebab perpecahan intern atau perlawanan yang luas.
Titik tolak rencana permainan Angkatan Darat berupa sebuah aksi
yang bisa diartikan sebagai kup dan dituduhkan kepada PKI. Dengan
memakai G-30-S sebagai dalih, Suharto dan perwira-perwira sekawanan-
nya menciptakan suasana histeris, penuh krisis yang menggiring semua
unsur nonkomunis untuk mempercayai bahwa mereka dalam ancaman
bahaya maut. Sekali dimulai, kampanye perang urat syaraf bergulir
dengan sendirinya, sementara personil Angkatan Darat meyakinkan diri
mereka sendiri bahwa orang-orang komunis, bahkan para petani di dusun
paling terpencil pun, menimbun senjata-senjata bikinan RRT, menggali
kuburan massal, membikin daftar orang-orang yang harus dibunuh, dan
berlatih cara-cara mencungkil mata. Dengan mengerahkan orang-orang
sipil untuk ikut berperan dalam kekerasan, Angkatan Darat memastikan
agar kampanye itu tampak mendapat dukungan rakyat. Angkatan Darat
dapat tampil sebagai juru selamat bangsa dan pembasmian terhadap
kaum komunis tampak sebagai tugas yang patriotik.
Dengan legitimasi yang diperoleh dari kampanye anti-PKI ini ,
Angkatan Darat dalam kedudukan untuk bergerak melawan Sukarno.
Seperti analisis Gedung Putih pada pertengahan Februari 1966 menyata-
kan, Nasution dan Suharto sesudah “membinasakan PKI … mengguna-
kan pengaruh politik yang telah diperolehnya untuk melawan Sukarno.”92
Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa dan pelajar (yang sebagian dibiayai
Kedutaan Besar AS) memperlihatkan gelagat ketidakpuasan massa rakyat
terhadap kepresidenan Sukarno. Sesudah disusutkan menjadi sekadar
perlambang – yang tak lebih dari tanda tangan di atas dokumen, potret di
dinding, boneka pajangan berseragam di upacara – Sukarno selanjutnya
didiskreditkan sebagai pendukung PKI dan Gerakan 30 September.
Angkatan Darat, yang merencanakan stabilitas kekuasaannya
berumur panjang, berusaha menyandarkan perebutan kekuasaan-
nya pada prosedur-prosedur konstitusional. Semua tindakan Suharto
disahkan melalui instruksi-instruksi yang ditandatangani presiden:
pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat pada 2 Oktober,
pengesahannya sebagai panglima militer keadaan darurat baru yang
disebut Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib)
pada 1 November, dan pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa
(Mahmilub) pada 4 Desember. Suharto bahkan memakai instruksi
presiden sebagai pembenaran untuk menahan lima belas menteri anggota
kabinet Sukarno dan mengangkat menteri-menterinya sendiri. Sukarno,
tentu saja, memprotes bahwa perintah yang diberikannya pada 11 Maret
1966 bukan merupakan pemindahan kekuasaan, tapi kata-kata saja tidak
mampu menghentikan langkah Suharto terus ke depan.93 Suharto sangat
cermat dalam mengolah prosedur konstitusional, seperti misalnya sidang
MPRS yang memilihnya sebagai pejabat presiden pada Maret 1967
(parlemen yang telah dipadati dengan wakil-wakil pilihannya sendiri),
sehingga perebutan kekuasaan negara oleh Angkatan Darat tidak akan
menampak seperti apa yang sejatinya: kudeta.
Penggabungan yang lihai elemen-elemen berikut – teror massa
melawan musuh yang diibliskan, kesepakatan sipil dalam aksi kekerasan
anti-PKI, demonstrasi-demonstrasi pelajar-mahasiswa anti-Sukarno,
cara-cara perang urat syaraf melalui media massa, permainan-permainan
prosedur legalistik – mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang
bagaimana merebut kekuasaan negara. Dibanding dengan kup-kup lain
di dunia, kup Angkatan Darat Indonesia merupakan kup yang luar
biasa canggih. Suharto bisa berkuasa sepanjang tiga puluh dua tahun
284
6. SUHARTO, ANGKATAN DARAT, DAN AMERIKA SERIKAT
sebagian sebab ia dengan berhati-hati merancang cara yang ia pakai
untuk merebut kekuasaan. Gerakan 30 September, yang diangkat sampai
taraf pengkhianatan bangsa terberat, perwujudan kejahatan mutlak,
merupakan sebuah dalih yang sangat berkena baginya untuk memulai
strategi Angkatan Darat yang sudah lama ditimbang-timbang untuk
menghancurkan Partai Komunis Indonesia, menyingkirkan Presiden
Sukarno, dan membangun kediktatoran militer.
Syahdan, tatkala para datuk petinggi negeri dan datuk-datuk serta
ksatria lainnya telah dipenggal kepalanya dan disingkirkan, maka
berpikirlah sang hulubalang raja, selagi orang-orang masih sedang
merenungi apa yang telah terjadi, dan sementara para datuk istana tak
siaga dan tak kuasai jabatan, dan saat tidak satu orang pun tahu
apa yang harus dipikirkan dan siapa yang bisa dipercaya, sebelum
mereka sempat berbantah, mencerna soal, dan menata ulang gugus-
gugus sekutu mereka: yang terbaik baginya yaitu bergerak secepat
mungkin dan merebut tampuk kekuasaan sendiri. Tapi kemudian
muncul soal pelik baginya, bagaimana ia harus sampaikan kisah
tentang suatu peristiwa yang demikian mengerikan sehingga orang
akan memafhumi kisah itu.
Th omas More, Th e History of Richard III (1513)
Ahli teori sastra Tzvetan Todorov berpendapat bahwa karya fi ksi
detektif menggabungkan dua bentuk gaya cerita yang berbeda:
“kisah tentang penyelidikan” (bagaimana sang detektif menjadi
tahu apa yang telah terjadi) dan “kisah tentang kejahatan” (apa yang
sebenarnya telah terjadi).1 Pola umum sebuah novel detektif, seperti
dicatat Slavoj Žižek, ialah mengikuti sang detektif dalam perjalanan pe-
nyelidikannya, dan kemudian menyimpulkannya dengan rekonstruksi
tentang kejahatan ini . Maka artikel ini berakhir “bukan saat kita
memperoleh jawaban tentang ‘Siapa yang melakukan kejahatan?’
tapi saat sang detektif akhirnya mampu mengisahkan ‘kisah yang
sebenarnya’ dalam bentuk narasi linier.”2 Setiap bab dari empat bab
terdahulu (bab 3 sampai bab 6) terpusat pada keping bukti atau jenis
bukti tertentu. Bab-bab ini berkembang mengikuti logika penyelidikan
seorang detektif, bukan menuruti kronologi cerita dari si juru kisah;
masing-masing mengajukan penyelesaian untuk satu bagian teka-teki
sesudah memeriksa sejumlah bukti yang terbatas. Namun demikian,
apa yang terdapat di dalam bab ini hendaknya tidak dipandang sebagai
“kisah yang sebenarnya.” Yang bisa saya nyatakan di sini hanyalah bahwa
peristiwa-peristiwa mungkin terjadi seperti yang saya ceritakan. Keterba-
tasan bukti yang ada mengakibatkan ketidakmungkinan bagi sejarawan
detektif untuk menjelaskan setiap keanehan, mengisi setiap ruang kosong,
dan mengenali dengan tepat peranan setiap orang yang terlibat.
Penyelidikan saya dimulai dengan dokumen Supardjo, bukan
sebab Supardjo tokoh yang paling penting dalam G-30-S, tapi sebab
dokumennya merupakan sumber utama paling kaya serta paling bisa
dipercaya yang ada. Bab 3 menarik sejumlah kesimpulan sempit dari
teks Supardjo. Yang paling penting berkenaan dengan persoalan yang
sudah lama tidak terpecahkan tentang identitas kepemimpinan G-30-S:
Apakah para perwira militer (Untung, Latief, dan kawan-kawan) ataukah
tokoh-tokoh PKI (Sjam, Pono, dan lain-lain) yang memimpin G-30-S?
Dokumen Supardjo menunjukkan bahwa, dari lima pimpinan inti yang
berkumpul di pangkalan udara Halim, pimpinan utama mereka ialah
Sjam. Ini menampik interpretasi Anderson dan Crouch (diuraikan dalam
bab 2) yang menyatakan bahwa perwira-perwira militer itu memainkan
peran dominan. Dengan berpegang pada kesimpulan itu, bab 4 beralih
pada masalah identitas Sjam. Bab ini, sebagian besar bertumpu pada
wawancara lisan dengan mantan pemimpin PKI yang mengenal Sjam,
juga menarik kesimpulan sempit: Sjam seorang bawahan setia Aidit. Ini
menampik hipotesis Wertheim (juga diuraikan dalam bab 2) bahwa Sjam
seorang agen intelijen Angkatan Darat yang bekerja untuk menjebak PKI.
Lalu bab 5 memusatkan perhatian pada Aidit dan mengajukan bukti
yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan sementara mantan pimpinan
PKI, baik melalui pidato pledoi mereka di sidang pengadilan, maupun
dalam wawancara-wawancara lisan dengan saya, yang memperlihatkan
kerja sama Aidit dengan Sjam untuk mengorganisasi G-30-S sebagai
serangan mendahului terhadap pimpinan tertinggi Angkatan Darat
sayap kanan. Kesimpulan ini bukan merupakan penegasan terhadap
interpretasi rezim Suharto sebab kesimpulan ini menunjukkan bahwa
hanya Aidit dan Sjam yang patut dipersalahkan, bukan pimpinan partai
secara keseluruhan.
Identitas orang-orang yang ikut dalam G-30-S dan alasan mereka
bergabung merupakan fokus penyelidikan saya dalam bab 3 sampai
bab 5. Bab 6 beralih pada pertanyaan tentang tanggapan Angkatan
Darat terhadap G-30-S: Mengapa Angkatan Darat di bawah pimpinan
Suharto membesar-besarkan arti penting G-30-S dan menjadikannya
sebagai peristiwa bersejarah? Bagaimana G-30-S dikeramatkan begitu
rupa sehingga peristiwa itu bisa menyingkirkan pembunuhan massal
1965-1966 dari ingatan warga Indonesia? Bab 6 yang sebagian besar
disusun berdasar dokumen-dokumen pemerintah Amerika Serikat
yang telah diklasifi kasikan mengajukan argumen bahwa eselon atas korps
perwira Angkatan Darat menunggu saat yang tepat untuk menyerang
PKI dan menyingkirkan Presiden Sukarno. Mereka mempersiapkan diri
untuk mengambil alih kekuasaan negara. Mereka mengubah G-30-S
menjadi dalih yang sudah lama mereka tunggu. Barangkali Suharto sudah
tahu sebelumnya bahwa Latief dan Untung merencanakan suatu aksi, tapi
sukar dipercaya bahwa ia ikut campur dalam merancang G-30-S, apalagi
mendalanginya. Ambruknya G-30-S bisa dijelaskan tanpa mengacu ke
hipotesis bahwa Suharto pribadi, atau perwira Angkatan Darat lainnya,
sengaja mengorganisasinya untuk gagal. Tanggapan Suharto yang cepat
dan efi sien terhadap G-30-S merupakan buah dari persiapan jenderal-
jenderal Angkatan Darat menghadapi peristiwa yang sudah diperkirakan
sebagai kemungkinan serupa yang terjadi dan dari pengetahuan Suharto
sebelumnya tentang G-30-S.
Kelemahan penyelidikan-penyelidikan tentang G-30-S terdahulu
terletak pada titik tolak mereka: dugaan bahwa pasti ada dalang di balik
gerakan itu. Menurut hemat saya tidak ada “otak” utama, apakah ia
berupa seorang tokoh, ataukah suatu gugus rapat orang-orang yang
terorganisasi mengikuti pembagian kerja serta hierarki kewenangan
yang jelas. G-30-S menjadi bersifat misterius justru sebab tidak adanya
pusat pengambilan keputusan yang tunggal. Seseorang yang paling dekat
dengan para penggerak inti pada saat aksi berjalan, Supardjo, dibingung-
kan dalam hal siapa pemimpin gerakan ini yang sesungguhnya. Seperti
dikemukakan Supardjo, tokoh pusat dalam G-30-S, sejauh tokoh itu
ada, ialah Sjam. Namun Sjam berfungsi sebagai penghubung antara Aidit
dan para perwira progresif. Ia menjadi pusat sebab kedudukannya yang
di tengah-tengah, bukan sebab penguasaannya atas semua kekuatan di
dalam G-30-S. Aidit bertanggung jawab atas personil-personil PKI yang
terlibat dalam G-30-S, sedangkan Untung, Latief, dan Soejono bertang-
gung jawab atas personil-personil militer. Dua kelompok ini melibatkan
diri dalam sebuah aksi yang, sebab ketiadaan pilihan lain, mengubah
perantara mereka menjadi si pemimpin. Sjam yaitu seorang mediator
yang perlahan-lahan hilang: ia mempertemukan kedua kelompok itu
untuk melancarkan aksi tapi tidak dalam posisi untuk memimpin mereka
begitu aksi ini dimulai. Ia tidak seperti seorang jenderal militer
yang bisa memimpin komplotan kup dari awal sampai akhir, seperti
cara Kolonel Qasim melakukannya di Irak pada 1958, atau Kolonel
Boumedienne di Aljazair pada 1965. Sekali aksi telah menyimpang
dari rencana dan para peserta aksi harus berimprovisasi, mereka pun
berpencaran ke arah yang berbeda-beda. Kekacauan dan ketidakjelasan
G-30-S akhirnya melumpuhkan gerakan itu sendiri dalam menghadapi
serangan balik Suharto yang tak terduga. Tidak adanya pusat itulah yang
membikin bingung peserta G-30-S saat itu, dan terus membikin bingung
para sejarawan yang berusaha memahami gerakan ini.
Sekaranglah saatnya untuk menghimpun semua temuan yang
berserakan dan merekonstruksi peristiwa demi peristiwa 1965. Dalam
bab terakhir ini saya kemukakan narasi kronologis secara singkat yang
memberi pemecahan terhadap banyak keanehan yang sudah saya
kemukakan dalam dua bab pertama. Sambil kembali ke pangkal bertolak
dan menutup rangkaian tulisan ini, saya akan menandai bagian-bagian
kelabu ketidakpastian yang menghambat penyelesaian terhadap teka-teki
ini bisa dianggap tuntas.
KONFIGURASI KEKUASAAN SEGITIGA
Bayangkanlah suasana di Jakarta pada 23 Mei 1965 berikut ini. Stadion
Senayan yang terletak tidak jauh dari istana presiden dan gedung parlemen
dibanjiri manusia. Puluhan ribu orang memadati tribun yang mengeli-
lingi lapangan stadion, sementara ribuan manusia lagi berdiri di lapangan
yang terhampar di bawah. Di luar, di lapangan parkir dan jalan-jalan di
sekitarnya lebih dari 100.000 orang saling berdesak-desakan. Sungguh-
sungguh seperti lautan manusia. Itulah peristiwa peringatan ulang tahun
ke-45 berdirinya PKI. Dilihat dari besarnya massa, partai belum pernah
dalam keadaan lebih sehat. Untuk memberi kesempatan lebih banyak
orang berkumpul di sekitar stadion dan mencegah kemacetan lalulintas,
partai menghalangi niat pengendara mobil lewat kawasan itu. Dengan
membawa bingkisan kecil makanan dari rumah untuk makan siang,
orang-orang berjalan kaki masuk kota dari desa-desa yang jauh. Bendera-
bendera merah dan baliho-baliho raksasa dengan potret-potret pahlawan
partai, seperti Karl Marx dan V.I. Lenin, berderet di jalan-jalan ibu kota.
Sebuah monumen dari kerangka kayu berbentuk angka 45 yang dilapisi
kanvas (tentu saja berwarna merah) tegak terpancang di salah satu jalan
utama, menjadikan segala yang di sekitarnya tampak kerdil. Mereka yang
berbaris memasuki stadion dalam wacana populer mendapat julukan
“semut merah”: banyaknya tak terbilang, tertib, disiplin, siap mengor-
bankan diri tapi militan, dan sanggup menyengat jika diganggu. Prajurit
semut merah ini, di mata Sukarno, merupakan pemandangan kejayaan
yang megah. Ia menyambut acara itu dengan bahagia dan menyampai-
kan pidato berapi-api dari podium, penuh pujian terhadap patriotisme
partai dan semangat perjuangannya melawan kekuatan kolonialisme
dan neokolonialisme dunia. Perayaan 23 Mei ini hampir merupakan
ulangan peringatan Hari Buruh 1 Mei yang diadakan di stadion yang
sama hanya tiga pekan sebelumnya. Menyelenggarakan dua kali rapat
raksasa dalam Mei, PKI dengan caranya yang meyakinkan memamerkan
apa yang sudah menjadi dugaan banyak orang di Indonesia, bahwa partai
ini merupakan partai politik paling besar dan paling terorganisasi dengan
baik di Indonesia. Tidak ada partai politik lain yang bisa berharap untuk
mengorganisasi rapat-rapat sebesar itu. Wartawan New York Times yang
hadir di lapangan mengatakan bahwa perayaan-perayaan peringatan itu
merupakan “yang paling mewah yang pernah diselenggarakan partai
politik di sini.”3 PKI memiliki kombinasi yang langka antara kecukupan
dana, keanggotaan yang sangat luas, dan dukungan presiden.
Kekuatan PKI yang mengagumkan merupakan fakta sangat penting
yang memengaruhi seluruh konfi gurasi kekuasaan di Indonesia. Sebagian
dari kalangan korps perwira Angkatan Darat melihat semut-semut
merah ini dengan kekhawatiran. Partai tampil sebagai ancaman
bagi kekuatan Angkatan Darat di panggung politik dalam negeri dan
keuntungan yang mereka peroleh dari perusahaan-perusahaan milik
negara, sebab di sanalah para manajer Angkatan Darat sering mengha-
dapi aksi-aksi para pekerja yang diorganisasi serikat-serikat buruh yang
berafi liasi dengan PKI. Banyak perwira berasal dari keluarga terpandang
dan berkecukupan. Kerabat mereka yang tinggal di kota-kota dan desa
asal mereka menjadi anggota parpol-parpol yang antikomunis. Dua
komandan tertinggi, Nasution dan Yani, yang sangat memusuhi PKI,
senantiasa bersiasat untuk menghambat pertumbuhan partai selama
bertahun-tahun. Mereka mengindoktrinasi korps perwira tentang an-
tikomunisme dan memastikan bahwa Angkatan Darat berfungsi sebagai
patron pelindung politisi sipil yang menentang PKI. Ilmuwan Amerika
Daniel Lev menyatakan bahwa pada awal 1960-an warga sipil non-
komunis “masih teramat ketakutan dan benci akan ancaman radikal
yang diperlihatkan PKI terhadap kepentingan mereka di bidang sosial,
ekonomi, dan politik. Mereka berharap kepada Angkatan Darat, yang
bagi mereka kurang menakutkan ketimbang PKI, untuk perlindungan
sepenuhnya.”4 Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa komando
tertinggi Angkatan Darat tidak akan pernah membiarkan PKI merebut
kekuasaan negara, baik melalui kotak suara maupun dengan peluru.
Dua lembaga itu pada 1965 mati langkah: PKI menguasai politik sipil,
sedangkan Angkatan Darat mengendalikan lebih dari 300.000 prajurit
bersenjata.
Di antara dua kekuatan yang saling berhadapan ini berdirilah
Presiden Sukarno. Sejak Sukarno membubarkan parlemen hasil pemilu
pada 1959 dan memusatkan kekuasaan di lembaga kepresidenan, ia ber-
peranan ibarat sebuah pengganjal bagi dua kekuatan itu. Banyak perwira
militer dan politisi antikomunis mendukung tindakannya memperoleh
kekuasaan diktatorial dengan harapan Sukarno akan menjadi perintang
bagi PKI. Sukarno pribadi bukanlah seorang pengagum besar PKI; ia
mendukung penindasan terhadap partai pada 1948 (dalam peristiwa
Madiun). Kaum antikomunis puas terhadap sistem presidensiil yang kuat
di bawah Sukarno, yang disebutnya Demokrasi Terpimpin, sebab sistem
ini tidak didasarkan pada pemilu. Semua pengamat percaya saat itu
bahwa PKI akan merebut suara terbanyak seandainya pemilu diadakan
lagi. Pada pemilu daerah 1957 PKI tampil sebagai partai nomor satu
untuk DPRD di Jawa Tengah, dan nomor dua untuk DPRD di Jawa
Timur dan Jawa Barat. Bagi unsur-unsur anti-PKI anggota DPR pusat
yang ditunjuk Sukarno lebih baik ketimbang yang dipilih secara de-
mokratis yang akan dikendalikan partai.5 Pada 1963 elemen-elemen
antikomunis memprakarsai mosi di DPR yang mengangkat Sukarno
sebagai “Presiden Seumur Hidup” untuk memastikan bahwa seorang
komunis tidak akan pernah menguasai pemerintah.
Keanehan politik Indonesia di bawah Demokrasi Terpimpin dari
1959 sampai 1965 yaitu bahwa Sukarno berperanan sebagai perisai bagi
mereka yang antikomunis dan sekaligus bagi mereka yang komunis.6 PKI
bisa berkembang selama periode ini berkat perlindungan Sukarno. saat
Angkatan Darat membekukan cabang-cabang partai di beberapa daerah
pada 1960 dan menggelisahkan pimpinan partai di Jakarta, Sukarno
turun tangan. Para perwira Angkatan Darat yang bertanggung jawab
atas tindak penindasan itu, misalnya Kolonel Sukendro, dihukum.7
Presiden membutuhkan PKI sebagai basis massa untuk memopulerkan
agendanya, terutama perjuangannya melawan apa yang dinamakannya
“old established forces” dan nekolim (kekuatan-kekuatan neokolonialisme,
kolonialisme, dan imperialisme). Kebijakan luar negeri presiden dan
PKI sejalan. Sukarno juga membutuhkan PKI sebagai kekuatan tawar
dalam urusannya dengan Angkatan Darat. Partai merupakan jaminan
baginya bahwa Angkatan Darat tidak akan bisa dengan gampang men-
dongkelnya.
Pada saat berlangsung rapat umum-rapat umum “semut merah”
di Jakarta, imbangan kekuatan segitiga – PKI, Angkatan Darat, dan
Sukarno – mulai pecah berantakan. saat PKI semakin menjadi besar,
Sukarno semakin condong ke kiri ketimbang ke kanan. Upaya kaum
antikomunis untuk merebut hatinya dengan membentuk “Badan
Pendukung Sukarnoisme” (BPS) dalam Desember 1964 gagal. Yang
dikira akan diuntungkan BPS justru melarang badan ini tidak lama
sesudah dibentuk. Ia kemudian melarang parpol yang berada di belakang
badan itu (Murba) dan mengurangi kekuasaan salah satu dari wakil-wakil
perdana menterinya, Chairul Saleh, yang terkait dengan partai ini .
Kelompok-kelompok antikomunis menjadi semakin cemas pada 1965,
merapatkan barisan di belakang Angkatan Darat, dan percaya bahwa
kegunaan Sukarno sebagai penghambat PKI sudah selesai. Sisi kanan
segitiga itu mulai membayangkan satu sistem politik di luar Sukarno,
suatu sistem tanpa kehadirannya sebagai penengah dan yang demikian
berpengaruh di mana-mana.
Sementara itu PKI mulai tidak sabar terhadap batasan-batasan
yang dibebankan oleh konfi gurasi segitiga ini. Partai menjadi terkurung.
Sampai 1965 ia telah tumbuh menjadi partai politik yang paling besar,
tapi ia tidak bisa memperoleh kekuasaan melalui kotak-suara – tidak
ada pemilu untuk bersaing. Jalan parlementer menuju kekuasaan
telah ditutup sejak 1959 dan tampaknya tidak akan pernah dibuka
kembali. PKI juga tidak bisa memperoleh kekuasaan melalui peluru.
Partai tidak mempunyai sayap bersenjata dan tidak berniat mengang-
kat senjata melawan pemerintah. Semua anggotanya orang-orang sipil.
Partai mendapat dukungan massa, tapi tidak beroleh kewenangan yang
seimbang dalam pemerintahan Sukarno. Kendati partai bekerja keras
dalam berkampanye untuk kebijakan-kebijakan Sukarno, terutama
kampanye konfrontasi mengganyang Malaysia pada 1963, pimpinan
partai kesulitan memperoleh posisi di dalam kabinet. Sedikit saja tokoh
partai yang diangkat menjadi menteri dan dari yang sedikit itu tidak satu
orang pun mendapat posisi dengan wewenang yang konkret. Aidit dan
Njoto yaitu menteri-menteri hanya dengan peranan sebagai koordinator
atau penasihat. Untuk menenteramkan elemen antikomunis, Sukarno
memberi semua kementerian penting yang menguasai anggaran besar
atau jumlah pegawai yang banyak (misalnya pertahanan, dalam negeri,
keuangan, industri, dan perkebunan) kepada tokoh-tokoh non-PKI.
Pengaruh PKI di tingkat paling atas pemerintahan hampir tidak sepadan
dengan pengaruhnya di kalangan warga .
sebab tidak memiliki kendali langsung atas kekuatan politik negara,
PKI memakai massa pengikutnya untuk mendorong negara bergeser
ke kiri pada 1965. Demonstrasi-demonstrasi anti-Amerika yang dipimpin
partai dan organisasi-organisasi terkait memaksa penutupan kantor-
kantor konsulat Amerika Serikat di luar Jakarta dan penarikan mundur
Korps Perdamaian (Peace Corps).8 Aksi-aksi kaum buruh dan aktivis partai
di Sumatra terhadap perusahaan-perusahaan minyak dan perkebunan-
perkebunan milik Amerika Serikat mendesak pemerintah agar bertindak
menasionalisasi kekayaan mereka. PKI memobilisasi sukarelawan untuk
kampanye melawan Malaysia dan mengusahakan agar mereka mendapat
latihan kemiliteran. Sukarno sedang menimbang-nimbang gagasan
PKI untuk membentuk “angkatan kelima” – sukarelawan bersenjata di
luar empat angkatan bersenjata yang sudah ada (angkatan darat, laut,
udara, dan kepolisian) – dan memasukkan “komisaris-komisaris politik”
di dalam ketentaraan. Sementara aktivis partai, yang dibuat semakin
berani oleh seringnya mereka berdemonstrasi, yang menghadapi sedikit
tentangan dari kalangan angkatan bersenjata, membayangkan aksi-aksi
yang lebih militan dan lebih besar lagi melawan “kapitalis birokrat”
– istilah yang memasukkan perwira-perwira Angkatan Darat sebab
mereka memiliki sangat banyak perusahaan dan menduduki jabatan-
jabatan dalam birokrasi.
Momentum kejadian-kejadian itu menguntungkan PKI. Sementara
politisi nonkomunis, yang menduga kenaikan partai tidak bisa lagi
dielakkan, memperlunak sikap “komunisto fobia” mereka (istilah Sukarno
yang bernada celaan) dan berharap bahwa partai akan tetap bersedia
bekerja sama dengan partai-partai lain serta mengesampingkan perjuangan
kelas. Garis resmi politik partai yaitu mendukung “front persatuan” dari
semua kekuatan antiimperialis dan patriotik. Tapi sementara pihak takut
bahwa partai akan tetap merupakan organisasi yang secara fundamental
sektarian dan cenderung berjuang untuk merebut kekuasan negara.
Peranan Sukarno sebagai pengganjal kelihatan melemah. Namun ia
tetap merupakan simbol patrotisme dan persatuan nasional yang tak ter-
goyahkan. Ia tidak bisa dengan mudah didongkel oleh pihak sini atau sana
sebab kedua-duanya selama enam tahun terakhir sudah saling berlomba
untuk diakui sebagai lebih Sukarnois dibandingkan yang lain. Baik kekuatan-
kekuatan PKI maupun anti-PKI telah membangun popularitas Sukarno
sehingga kedua-duanya tidak bisa dengan cepat berbalik arah. Sukarno
menjaga citranya yang bersih di tengah krisis ekonomi dan kekacauan
administratif. Kebobrokan-kebobrokan itu umumnya tidak dilempar
kepadanya, melainkan kepada unsur-unsur pemerintahan di bawah dia.
Gaya komunikasi Sukarno dengan rakyat yang langsung dan terbuka
dan jejak langkahnya yang panjang sebagai pemimpin dalam perju-
angan antikolonialisme membikin sulit bagi siapa pun untuk meragukan
ketulusannya. Pembawaan kosmopolitan dan keberaniannya menentang
bangsa-bangsa maju dan kaya, seperti Amerika Serikat, menyebabkan
banyak warga bangsa yang baru merdeka ini merasa bangga menjadi
orang Indonesia. Selama tahun-tahun Demokrasi Terpimpin, kultus
dibangun di sekeliling Sukarno sedemikian rupa sehingga ia mampu
menuntut kesetiaan seluas-luasnya, tanpa syarat.
Pimpinan tertinggi Angkatan Darat, meskipun frustrasi oleh sikap
Sukarno yang condong ke PKI pada 1965, menyadari bahwa ia terlalu
populer untuk di-gulingkan melalui kudeta secara langsung. Kup seperti
itu tidak akan menjamin stabilitas tertib politik apabila banyak orang,
termasuk para perwira muda Angkatan Darat, masih tetap Sukarnois yang
berkobar-kobar. Para perwira yang berpengalaman, seperti Nasution, ber-
sikeras agar Angkatan Darat menunggu waktu. Jika hanya mendongkel
Sukarno itu tugas sederhana saja. Tapi menegakkan kekuasaan Angkatan
Darat yang tahan waktu merupakan masalah yang lebih sulit. Pimpinan
tertinggi Angkatan Darat tidak ingin memenangkan satu pertempuran
mudah hanya untuk menderita kekalahan dalam seluruh perang. Di
bawah pimpinan Yani selama 1965 Angkatan Darat menentang tuntutan
PKI untuk mempersenjatai sukarelawan (“angkatan kelima”) dan me-
masukkan komisaris-komisaris politik ke dalam angkatan bersenjata.
Yani tidak membolehkan Angkatan Darat terpancing dalam tindakan
gegabah melawan Sukarno.
Terlepas dari strategi kesabaran Yani, banyak pihak di Indonesia
pada pertengahan 1965 percaya bahwa Angkatan Darat akhirnya akan
melancarkan kup dan dengan kekerasan akan menghentikan daya upaya
PKI untuk berkuasa. Sassus terus beredar, terutama sesudah Subandrio
– orang nomor dua di pemerintahan (yang sekaligus juga wakil perdana
menteri pertama dan menteri luar negeri) – pada akhir Mei menyi-
arkan turunan sebuah telegram rahasia yang dikirim Duta Besar Inggris
kepada kementerian luar negerinya di London. Telegram ini menyebut
tentang “kawan-kawan militer setempat kita” yang sedang menggarap
suatu “usaha” tersembunyi yang tidak disebutkan namanya.9 Dokumen
itu bisa jadi dokumen palsu. Namun demikian, dokumen ini saat
itu diyakini otentik sebab ia membenarkan kecurigaan di kalangan
Sukarnois bahwa Amerika Serikat dan Inggris sedang merancang kup
bersama pimpinan tertinggi Angkatan Darat.
Pimpinan PKI menaruh perhatian mendalam terhadap kabar burung
tentang kudeta. Bahwa kabar burung itu datang dari berbagai penjuru
agaknya memperkuat kesahihannya, bahkan andaikata orang hanya
mengulang-ulang gagasan taksa yang mereka dengar dari tangan kedua
sekalipun. Ketua partai, D.N. Aidit, pada pertengahan 1965 mencari
informasi yang lebih tepat dan konkret. Ia memerintahkan Sjam agar Biro
Chusus menyelidiki jaringannya dalam kalangan militer dan badan-badan
intelijen untuk mencari tahu tentang kebenaran kabar burung ini .
Biro Chusus, yang semula dipimpin Karto dari awal 1950-an sampai
sekitar 1963-64, telah mengembangkan jaringan luas di kalangan para
perwira, yang bersedia memberi informasi intelijen kepada partai.
Dari informasi yang terkumpul Sjam menyimpulkan bahwa jenderal-
jenderal sayap kanan di bawah Yani memang sedang merancang kup.
Aidit mempunyai cukup alasan untuk memercayai informasi Sjam.
Memang mudah membayangkan bahwa jenderal-jenderal Angkatan
Darat itu berkomplot untuk melakukan kup. Yang menjadi pertanyaan
yaitu bagaimana menanggapinya. Aidit menimbang-nimbang pilihan-
nya pada pertengahan 1965. Ia mempunyai dua pilihan dasar: menunggu
kup terjadi dan baru memberi tanggapan atau mengambil semacam
tindakan mendahului untuk mencegah kup terjadi. Kedua pilihan
masing-masing mempunyai untung dan ruginya. Kerugian pilihan sikap
tunggu dan lihat sudah jelas. Jika Yani dan para pang-limanya meng-
gulingkan Sukarno, mereka akan segera menodongkan senjata mereka ke
arah PKI. Represi bisa menjadi pertumpahan darah hebat sebab partai
tidak mempunyai senjata untuk mempertahankan diri. Aidit yakin bahwa
angkatan-angkatan bersenjata lainnya – kepolisian, udara, dan laut – tidak
akan mendukung kup Angkatan Darat dan tindakan represi antikomunis
itu. Ia juga yakin bahwa para perwira sayap kiri dalam Angkatan Darat
sendiri akan menentang. Namun demikian, kemungkinan pertempuran
perebutan kekuasaan pascakup semacam itu tentu mencemaskannya.
Bahkan seandainya ia menduga kaum komunis dan Sukarnois pada
akhirnya mempunyai kesempatan baik untuk menang pun, ia tentu sadar
bahwa kemenangan itu tidak terjamin dan bisa jadi berimbas terlalu besar.
Sebelum klik Yani bisa dikalahkan, perjuangan untuk kekuasaan itu akan
menuntut banyak korban. Satu-satunya keuntungan dari pendekatan
tunggu dan lihat ini hanyalah ia memberi kesempatan kepada Angkatan
Darat untuk mengambil langkah pertama. Ketidakpastian kabar burung
akan berakhir begitu jenderal-jenderal antikomunis itu memperlihatkan
jati diri mereka. Dengan melancarkan kup jenderal-jenderal ini akan
membuktikan ke seluruh tanah air bahwa mereka yaitu musuh-musuh
kekuatan sayap kiri dan Sukarnois pada umumnya. Perlawanan terhadap
kup akan memberi kepastian tentang watak khianat lawannya.
Di pihak lain, keuntungan tindakan mendahului yaitu ia akan
menyelamatkan bangsa dari keharusan mengalami perang saudara. Bagi
Aidit kekuatan kaum progresif di tanah air – PKI bersekutu dengan
pengikut Sukarno – merupakan mayoritas warga negara Indonesia.
Mereka menghadapi faksi perintang minoritas dalam Angkatan Darat
yang kekuatannya hanya terletak pada laras senjata. Jika faksi ini bisa
dihentikan sebelum ia sempat melepas tembakan, subyek revolusio-
ner PKI, yaitu “Rakyat,” bisa terhindar dari berbagai penderitaan dan
kekacauan.
Kerugian sikap mendahului terletak pada tuntutan logistiknya
yang sangat merepotkan: bagaimana partai bisa bergerak melawan para
pemimpin puncak Angkatan Darat? Partai tidak bisa sekadar memanggil
massanya agar turun ke jalan-jalan – suatu taktik yang semakin dikuasai
PKI sampai pada pertengahan 1965 – dan mengharapkan bisa mengusir
para perwira yang dilindungi senjata dan tank. Pengubahan susunan pe-
merintahan juga tidak bisa memberi banyak janji. Presiden Sukarno
tidak bisa diharap akan memecati para panglima dan mengangkat yang
baru sebab ia tidak mempunyai sarana untuk memaksakan perintahnya
seandainya para perwira itu menolak mematuhi keputusannya. Selain itu,
Sukarno tidak pernah mengurus penataan jabatan di dalam Angkatan
Darat dengan memberi perintah-perintah. Pada 1962 Sukarno me-
nyingkirkan Nasution hanya sesudah melalui perundingan yang hati-
hati dengan jenderal-jenderal Angkatan Darat, dan sekalipun begitu,
ia mengizinkan Nasution memilih penggantinya. Pada awalnya para
jenderal Angkatan Darat mendukung gagasan Sukarno untuk konfron-
tasi melawan Malaysia sebab mereka bisa mendapat dana tambahan
dari persiapan perang itu. Begitu kampanye ini tampak akan berubah
menjadi perang yang sebenarnya dengan Malaysia dan Inggris pada
medio 1964, jenderal-jenderal itu segera menyabotnya. Mereka tunduk
kepada perintah-perintah Sukarno jika mereka bersedia.
Selagi Aidit menimbang-nimbang untung dan rugi kedua pilihan
ini , ia berbicara dengan Sjam tentang kemungkinan menggerakkan
para perwira progresif untuk melawan Dewan Jenderal. Sekitar akhir
Agustus Aidit meminta agar Sjam menjajaki pendapat para perwira
pro-Sukarno dan pro-PKI apakah mereka bisa menggagalkan Dewan
Jenderal dari dalam Angkatan Darat sendiri. saat Sjam memulai
diskusi-diskusi dengan jaringan Biro Chusus, ia sebagai rekan berbagi
informasi intelijen dan mendorong para perwira untuk melakukan aksi
melawan jenderal-jenderal sayap kanan. sebab tidak tampak adanya
rencana yang pasti, Sjam memutuskan untuk memimpinnya. Ia tidak
sabar dan yakin bahwa sesuatu harus segera dilakukan. Ia berusaha
memengaruhi beberapa perwira untuk ikut serta dalam sebuah aksi
menentang Dewan Jenderal.
Begitu Sjam memainkan peranan sebagai koordinator, perwira-
perwira yang bersedia melibatkan diri hanyalah mereka yang setia tanpa
kesangsian kepada Sjam dan PKI. Mereka menduga bahwa mereka telah
mendapat kepercayaan dari partai untuk melakukan tugas mulia, berse-
jarah, dan bertindak sebagai bagian dari sebuah rencana yang tertata dengan
seksama serta tidak mungkin salah, yang telah dikembangkan pimpinan
partai dengan kebijaksanaannya. Kerja sama memberi dan menerima
antara Biro Chusus dengan para perwira militer dalam tahun-tahun
sebelum 1965 membantu menjelaskan mengapa para perwira itu bersedia
melibatkan diri mereka di dalam G-30-S. Mereka sudah semakin percaya
kepada Biro Chusus. Mereka tidak mungkin berpikir bahwa dengan
mengikuti permintaan-permintaan Sjam berarti melakukan pelang-
garan disiplin militer yang serius saat mereka memercayai pimpinan
puncak angkatan mereka sedang bersiasat melawan panglima tertinggi
mereka, Presiden Sukarno. Sjam membujuk mereka agar bergabung
dengan argumen bahwa aksi mereka tidak mungkin gagal, mengingat
sangat luas dukungan rakyat terhadap Sukarno dan PKI. Mereka hanya
memerlukan sebuah aksi kecil saja untuk menimbulkan reaksi berantai.
Gerakan ini tidak perlu menguasai Jakarta secara militer. Yang diperlu-
kan hanyalah memasang sumbu, seperti yang belakangan dikemukakan
Supardjo. Aksi-aksi selanjutnya akan dilaksanakan oleh yang lain-lain:
Sukarno akan mendukung aksi ini, sebab ia khawatir terhadap kup;
Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah di Jakarta dan Mayor Jenderal
Ibrahim Adjie di Bandung akan mengikuti arahan Sukarno, Suharto
akan tetap pasif, massa PKI akan berdemonstrasi mendukung aksi, dan
para perwira militer di seluruh tanah air akan beramai-ramai bergabung
saat mereka menyaksikan aksi semakin bertambah besar. Gerakan ini
akan berhasil segera sesudah ia memicu banyak aksi susulan.
Sepanjang September 1965, Aidit, Sjam, dan sekelompok perwira,
khususnya Untung, Latief, dan Soejono menyusun rencana yang seksama,
untuk melakukan gerakan mendahului terhadap Dewan Jenderal. Tidak
jelas siapa dari mereka yang bertanggung jawab untuk merumuskan
aspek-aspek apa dalam perencanaan. sebab Aidit dan para perwira
tidak saling bertemu langsung, kita bisa menduga bahwa Sjam, sebagai
perantara, berada pada posisi memainkan peranan terkemuka dalam
penyusunan rencana. Ide dasarnya ialah memakai pasukan para
perwira progresif untuk melancarkan serangan telak terhadap jenderal-
jenderal yang diduga berkomplot untuk melakukan kup. Ide pokok
rencana itu, yaitu yang disebut Supardjo “titik berat,” yaitu penculikan
pada malam hari terhadap Nasution, Yani, dan lima jenderal lainnya
dari rumah masing-masing. Ruang kelabu terluas yaitu bagaimana
komplotan ini bisa menetapkan bahwa tujuh jenderal ini semuanya
anggota Dewan Jenderal. Agaknya komplotan ini banyak bergantung
kepada kabar burung dan tidak mempunyai bukti konkret.
Satu hal yang terkadang diabaikan dalam penulisan sejarah Gerakan
30 September yaitu bahwa dalam dunia politik Indonesia penculikan
merupakan tradisi yang terhormat. Sukarno pun, bersama Hatta, diculik
pada 16 Agustus 1945 oleh para pemuda yang memaksa mereka agar
segera menyatakan kemerdekaan Indonesia dan memimpin pemberon-
takan melawan tentara Jepang. Dua pemimpin nasional itu digiring
ke Rengasdengklok, sebuah kota kecil di daerah pinggiran ibu kota,
dan disekap di sana di luar kemauan mereka berdua. Mereka menolak
menuruti tuntutan para penculik. Para pemuda ini berusaha mengorgani-
sasi pemberontakan di Jakarta. saat rencana itu gagal terwujud (agak
mirip dengan dewan-dewan revolusi Gerakan 30 September dua puluh
tahun kemudian), para pemuda membawa kembali kedua pemimpin
bangsa itu ke ibu kota tanpa dipengapakan.10 Namun, kelak para pemuda
itu dipandang sebagai pahlawan-pahlawan sebab patriotisme mereka
yang militan. Salah seorang di antara mereka, Chairul Saleh, belakangan
menjadi wakil perdana menteri ketiga Sukarno. Seperti ditulis Cribb dan
Brown, “Selama perang kemerdekaan [1945-1949], penculikan tokoh-
tokoh politik yang konservatif dengan maksud menggugah mereka agar
berpendirian lebih radikal sering kali terjadi, dan tokoh-tokoh yang
diculik biasanya dibebaskan tanpa cidera, rasa percaya diri mereka goyah,
wibawa mereka digerogoti, dan sebab itu kemampuan mereka bertindak
tegas terkurangi.”11 G-30-S pun merencanakan taktik yang dihormati
sepanjang masa untuk memaksakan perubahan politik dan pribadi pada
kalangan pimpinan puncak.
Sisi lain rencana aksi – pembentukan dewan-dewan revolusi di
seluruh negeri di bawah pimpinan para perwira progresif – dimaksud-
kan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan perubahan apa saja yang
dikehendaki gerakan ini. Dewan-dewan ini akan menghalangi usaha para
perwira sayap kanan untuk kembali dan akan menekan Sukarno agar
membersihkan lebih lanjut pimpinan Angkatan Darat. Dewan-dewan
akan memberi kesan adanya dukungan rakyat terhadap aksi mereka.
Semula, komplotan G-30-S tidak bermaksud memakai dewan-
dewan ini untuk merebut kekuasaan kabinet Sukarno atau lembaga
pemerintah lain apa pun. Satu-satunya tujuan yaitu memberi
dukungan rakyat terhadap aksi melawan jenderal-jenderal sayap kanan
dan menekan lembaga-lembaga pemerintah yang ada agar mengikuti
kebijakan-kebijakan Sukarno. Setiap dewan revolusi harus dipimpin
seorang perwira muda yang akan menggalang front persatuan kekuatan
patriotik di daerah masing-masing. Garis ini sesuai dengan nasihat Aidit
kepada kaum komunis Aljazair pada Juni 1965: kup Kolonel Boumedi-
enne di negeri mereka harus dibikin menjadi sebuah “gerakan rakyat.”
Prinsip Aidit yaitu bahwa suatu aksi militer harus diiringi dengan
demonstrasi dukungan rakyat yang lebih luas.
Gagasan tentang dewan revolusi lebih bisa dikaitkan dengan Aidit
dan Sjam ketimbang dengan perwira-perwira militer itu. Untung dan
para perwira kawan-kawannya menyerahkan soal-soal politik kepada
partai, sementara mereka mencurahkan perhatian pada tujuan yang
sempit, yaitu merencanakan penculikan saja. Aidit dan Sjam bermaksud
memakai dewan-dewan revolusi untuk mendorong perubahan
yang lebih luas dalam komposisi kabinet Sukarno sesegera sesudah para
panglima Angkatan Darat disingkirkan. PKI menginginkan agar kabinet
Nasakom diperbaiki, dengan kata lain partai menginginkan lebih banyak
kementerian di tangan partai dan lebih banyak menteri antikomunis
disingkirkan.
sesudah memutuskan pada akhir Agustus untuk mendukung
strategi mendahului dengan melibatkan perwira-perwira militer, Aidit
menjadi lebih menutup diri. Ia tidak mengadakan sidang Politbiro selama
September meski ia biasanya menyelenggarakan sidang demikian tiga
atau empat kali dalam sebulan. Ia tidak memberi tahu semua pimpinan
partai tentang rencana ini . Jika ia merasa pimpinan-pimpinan
tertentu diperlukannya dalam aksi, ia memberi brifi ng kepada mereka
dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.
Njono, sebagai pimpinan partai daerah Jakarta, dan Sukatno, sebagai
kepala bagian pemuda partai (Pemuda Rakjat), ditugasi untuk memo-
bilisasi sukarelawan yang bisa menambah jumlah pasukan aksi. Bahkan
para pimpinan yang secara langsung terlibat di dalam aksi itu pun tidak
mengetahui dengan baik seluruh rencana gerakan. Pimpinan partai
percaya bahwa sekelompok perwira progresif akan melaksanakan aksi
mendahului, sementara partai memberi dukungan politik dan
bantuan sukarelawan secukupnya. Itulah yang disampaikan Aidit di
depan sekelompok anggota Politbiro dan Comite Central pada akhir
Agustus, dan informasi itu pula yang beredar di sekitar kantor pusat
partai. Para anggota partai disuruh menunggu datangnya aksi yang akan
dilancarkan kalangan militer.
Para perancang gerakan menginginkan agar aksi mereka dilihat
sebagai aksi militer murni, sehingga ia akan mudah diterima warga
luas. Bahkan organisasi-organisasi antikomunis pun akan sulit menentang
perwira patriotik seperti Untung, seorang pahlawan dalam kampanye
merebut Irian Barat dan salah satu wakil komandan pasukan kawal kepre-
sidenan di bawah pimpinan Brigjen Sabur. Aksi itu seakan-akan mengatasi
politik partai dan murni didorong patriotisme. Segera sesudah aksi, partai
akan menampilkan diri dengan menduduki lebih banyak jabatan dalam
kabinet dan perlahan-lahan menyingkirkan lawan-lawannya baik dari
kalangan militer maupun pemerintahan sipil.
Selagi Aidit, Sjam, Untung, dan yang lain-lain sibuk merancang
apa yang kemudian dinamai Gerakan 30 September itu, pimpinan
tertinggi Angkatan Darat menunggu saat yang baik. Nasution, Yani,
dan kawan-kawannya sebenarnya tidak merencanakan untuk melakukan
kudeta terhadap Sukarno. Mereka menunggu sampai PKI lebih dahulu
bergerak dan memberi mereka semacam dalih untuk menindak keras
partai itu. PKI mungkin menafsirkan kelambanan mereka selama awal
dan pertengahan 1965 sebagai pertanda kelemahan, saat demonstrasi-
demonstrasi yang dipimpin partai memaksakan krisis dalam hubungan
dengan penyangga utama para jenderal Angkatan Darat, yaitu peme-
rintah Amerika Serikat. Juga mungkin sekali, dengan cara terselubung,
jenderal-jenderal Angkatan Darat ikut menyebarkan kabar burung
tentang Dewan Jenderal. Jenderal-jenderal itu bermaksud memancing
PKI agar mengambil tindakan gegabah. Untuk memanfaatkan kekuatan
mereka – kekuatan militer murni – jenderal-jenderal itu membutuhkan
suatu dalih. Menyerang langsung Sukarno dan PKI tanpa alasan yang sah
tidak akan menghasilkan tatanan politik yang kokoh dikuasai Angkatan
Darat.
Masih belum jelas apakah agen-agen intelijen jenderal-jenderal
sayap kanan itu mengetahui bahwa Aidit dan Sjam berkomplot meren-
canakan aksi. Kepala intelijen Angkatan Darat, Mayor Jenderal Parman,
memasang mata-matanya di dalam partai. Tapi agaknya ia tidak me-
ngetahui tentang Sjam dan Biro Chusus yang sedang mengorganisasi
aksi. Seandainya ia tahu, ia pasti dengan cermat akan memantau Sjam
dan bisa menggagalkan penculikan dan pembunuhan terhadap dirinya
sendiri pada 1 Oktober 1965. Jenderal-jenderal sayap kanan itu boleh jadi
sudah mendapat petunjuk-petunjuk tertentu, tapi petunjuk-petunjuk itu
terbenam dalam makin riuhnya hiruk-pikuk berbagai kabar intelijen.
Agen-agen intelijen Suharto di Kostrad – Yoga Sugama dan Ali Moertopo,
keduanya dari Kodam Diponegoro Jawa Tengah – boleh jadi mempunyai
informasi yang lebih pasti tentang personil Biro Chusus dan rencana
mereka. sebab Suharto mengenal baik Untung maupun Latief, kita
bisa menduga bahwa Sugama dan Moertopo mengenal mereka atau
mengetahui tentang mereka. Kelompok Suharto di Kostrad barangkali
juga tahu tentang Sjam dan Biro Chusus. Kegiatan Suharto, Yoga, dan
Moertopo dalam 1965 merupakan hamparan kelabu paling luas dalam
pemahaman kita tentang G-30-S.
RENCANA MENYELIMPANG
Satu alasan mengapa Parman tak tahu-menahu tentang komplotan
ini barangkali sebab banyak di kalangan komplotan itu sendiri tak
tahu banyak. Dalam usahanya untuk merahasiakan komplotan, Aidit,
Sjam, dan perwira-perwira militer yang terlibat tidak mengungkapkan
informasi secukupnya kepada kawan-kawan sesama komplotan mereka
agar mereka bisa berperanan dengan efektif. Banyak kesalahan terjadi
sebab para peserta tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang tugas-
tugas mereka. sebab rencana-rencana para organi-sator aksi dijaga baik-
baik kerahasiaannya, maka keputusan mereka tentang banyak masalah
logistik, bahkan tanggal aksi dimulai, baru disampaikan kepada para
pendukung pada menit terakhir.
Rencana aksi mengalami sejumlah revisi. Beberapa perwira menarik
diri sebab mereka tidak memercayai kepemimpinan Sjam. Seperti diper-
hatikan Supardjo saat ia berbicara dengan Sjam beberapa hari sebelum
aksi, rencana itu “tidak logis.” Sampai akhir September para perancang
aksi belum mengerahkan pasukan yang memadai untuk menghadapi
kemungkinan serangan balasan. Yang paling menyolok, mereka tidak
mempunyai tank. Tanpa dukungan kekuatan yang memadai, rencana
menjadi bergantung pada persetujuan Sukarno terhadap penculikan.
Persetujuannya diharapkan akan menghentikan para perwira yang bisa
memobilisasi pasukan untuk melakukan serangan balasan. Perwira-
perwira penting yang memimpin pasukan di dalam atau di dekat ibu
kota – Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah dari Kodam Jaya, Jakarta
dan Mayor Jenderal Ibrahim Adjie dari Kodam Siliwangi, Jawa Barat
– terkenal sebagai Sukarnois setia yang akan mematuhi petunjuk presiden.
Komplotan meneruskan aksi dengan harapan tidak ada kekuatan militer
yang akan dibiarkan menyerang mereka.
Supardjo bergabung dengan G-30-S sebab ia percaya kepada Sjam
dan sebab yakin bahwa jenderal-jenderal sayap kanan memang mau
melancarkan kup. Sebelumnya ia tidak pernah berhubungan dengan
perwira-perwira lain dalam G-30-S. Bersandar pada kebijakan partai yang
terwakili melalui Sjam, Supardjo mengira rencana itu sudah dirancang
dengan baik sekalipun apa yang didengarnya terasa ganjil. Walaupun di
dalam G-30-S ia merupakan perwira dengan pangkat tertinggi, ia tidak
menjadi komandannya sebab selama minggu-minggu sebelumnya ia
tidak ikut dalam perencanaan. Untung yang dipilih sebagai komandan
tituler sebab posisinya sebagai komandan pasukan kawal istana akan
memberi aksi ini kredibilitas yang lebih besar. Aksi ini akan tampak
sebagai perkembangan logis belaka dari tugas Untung untuk melindungi
Sukarno. Juga, Sjam mungkin lebih suka memilih Untung sebagai
komandan sebab sikapnya yang lebih lunak. Supardjo seorang taktikus
militer yang cakap dengan modal pikiran sendiri, sedangkan Untung
seorang prajurit yang menanjak pangkatnya sebab keberaniannya, bukan
sebab inteligensinya.
saat sesama kawan komplotannya menunjukkan kelemahan
rencana itu, Sjam justru menjadi semakin bersikeras. Dengan menga-
dakan rapat-rapat dan mengundang beberapa perwira (sebagian dari
mereka belakangan menarik diri), komplotan ini telah mempertaruh-
kan diri mereka. Agen-agen intelijen Angkatan Darat lambat laun akan
membongkar komplotan mereka. Jika mereka membatalkan aksi, tidak
ada jaminan bahwa kelak mereka tidak akan ditahan. Sjam bersikeras,
mereka harus terus melangkah. Pada akhir September, saat kelemahan
rencana akhir menjadi semakin kentara, dengan murka Sjam mencerca
semua pembimbang sebagai pengecut. Ia sendiri tetap hati sebab melihat
kekuatan PKI dan Sukarnois terlalu perkasa untuk kalah. Bahkan jika aksi
ini tersandung, PKI, dengan seluruh kekuatan massa dan pengaruh poli-
tiknya, akan mampu mengintervensi dan mencegah kekalahan total.
Sjam sudah melayani Aidit selama hampir lima belas tahun. Ia
mengabdikan dirinya untuk Aidit, menunggu perintah-perintahnya,
mengatur keamanan pribadinya, mencari informasi rahasia yang bisa
berguna baginya. Aidit ibarat bintang pemandu bagi Sjam. Ia tidak
banyak berhubungan dengan siapa pun di dalam PKI. Ia tidak mempela-
jari literatur dan perdebatan teori di dalam partai. sesudah berjanji kepada
Aidit bahwa rencana mendahului aksi Dewan Jenderal pasti berhasil, ia
bermaksud meneruskan rencananya lepas dari segala kelemahannya. Ia
tidak ingin mengecewakan bosnya. Ia meyakinkan dirinya sendiri dan
Aidit bahwa para perwira progresif sanggup menghentikan jenderal-
jenderal sayap kanan yang sudah merencanakan sebuah kup. Ia akan
kehilangan kepercayaan Aidit jika tiba-tiba ia melaporkan aksi itu tidak
bisa dilaksanakan. Aidit telah mendasarkan semua strategi politiknya
sepanjang September pada harapan akan terlaksananya aksi mereka. Jika
ia tahu sebelumnya bahwa aksi mereka sangat berisiko atau tidak mudah
dilaksanakan, Aidit tentu akan menyiapkan strategi lain untuk mengha-
dapi jenderal-jenderal sayap kanan itu. Jika pada detik terakhir aksi harus
dibatalkan, partai tidak akan siap menghadapi kudeta Dewan Jenderal
yang disangkakan akan terjadi itu. Bisa saja Aidit mempunyai fi rasat
tertentu tentang persiapan aksi yang kurang sempurna, tapi Sjam telah
menenteramkan hatinya, seperti yang ia lakukan terhadap para perwira
yang terlibat aksi, dengan mengatakan segala sesuatunya akan berjalan
dengan baik. Aidit berketetapan meneruskan rencana sebab para perwira
telah bersiap melaksanakannya. Para perwira siap melaksanakan rencana
sebab mereka mengira Aidit menghendaki rencana ini berlanjut.
Persiapan aksi kalang kabut. Akhirnya, aksi harus ditunda satu
hari – penundaan yang mengakibatkan peristiwa yang terjadi pada 1
Oktober menjadi dikenal sebagai Gerakan 30 September. Untung, sang
komandan tituler, belum mempersiapkan diri. Sudah berhari-hari ia
tidak tidur dengan baik sebab ia harus tetap melaksanakan tugasnya
sehari-hari sebagai pengawal istana. Ia memulai aksi dalam keletihan.
Penundaan satu hari menambah kebingungan pada rencana yang sudah
membingungkan itu.
Begitu rencana dilaksanakan, semua kekurangannya menjadi
kentara. Hanya sedikit aspek dari gerakan yang berlangsung sesuai
dengan rencana. saat malam itu pasukan dari berbagai kesatuan sudah
berkumpul di Lubang Buaya, tidak ada rantai komando yang jelas untuk
mengorganisasi tim-tim penculikan. Dua tim terpenting, yaitu yang
untuk Nasution dan Yani, akhirnya dipimpin oleh prajurit-prajurit ber-
pangkat rendah yang tidak berpengalaman. Tidak ada satu tim pun yang
pernah berlatih untuk melakukan penculikan. Penugasan baru diberikan
kepada mereka dalam saat-saat terakhir dan kemudian tanpa persiapan
mereka harus mereka-reka strategi dengan cepat untuk mendekati dan
memasuki rumah-rumah para jenderal sasaran. Hasilnya malapetaka.
Dari tujuh tim, hanya tiga yang berhasil menawan jenderal-jenderal
itu dan membawa pergi mereka hidup-hidup. Nasution lolos. Yani dan
dua jenderal lainnya ditembak atau ditusuk saat mereka memberi
perlawanan. Tim-tim itu belum pernah dilatih sebelumnya untuk me-
mastikan bahwa mereka mampu menangkap para jenderal dalam keadaan
hidup. Mereka sekadar diberi perintah, seperti dinyatakan seorang sersan
pasukan kawal istana: “Tangkap. Jangan sampai ada yang lolos.”12
saat pimpinan G-30-S mengetahui bahwa seorang jenderal
lolos dan tiga dari enam orang yang ditangkap telah mati atau hampir
mati, mereka memutuskan untuk membatalkan rencana menghadapkan
jenderal-jenderal itu kepada Sukarno. Tidak mungkin mereka membawa
tiga jenazah berdarah-darah itu ke istana presiden. Tindakan itu tidak
sesuai dengan kebiasaan terhormat dalam sejarah untuk menculik atasan
dan kemudian membebaskan mereka tanpa cidera. Maka, mereka terpaksa
meninggalkan satu bagian rencana yang sangat penting. Pimpinan G-30-S
memutuskan menembak mati semua tawanan mereka dan menyembu-
nyikan jenazahnya.
Rencana menghadap presiden di istana juga batal. Rencana awal
yaitu mendapatkan pernyataan dukungan dari Sukarno dan segera me-
nyiarkannya melalui radio di pagi hari. Sebelum para perwira Angkatan
Darat yang di dalam dan di sekitar ibu kota sempat berpikir untuk
membalas G-30-S, mereka sudah harus berhadapan dengan fait accompli.
G-30-S berharap sekurang-kurangnya Sukarno akan membuat pernya-
taan netral untuk menyerukan ketenangan selagi ia menangani masalah.
Tapi G-30-S tidak berhasil memperoleh pernyataan dari Sukarno. Dalam
kebingungan dan keletihan Untung dan prajurit-prajuritnya dari pasukan
kawal sampai tidak memperhatikan bahwa Sukarno bermalam di rumah
salah seorang dari istri-istrinya. sebab itu G-30-S tetap meneruskan
rencananya menempatkan pasukan di luar istana dan mengirim utusan
ke istana untuk menghadap presiden pada pagi hari itu juga. Sukarno
tidak mau kembali ke istana persis sebab adanya pasukan-pasukan tidak
dikenal di luar istana. Sementara para pengawal pribadinya membawa
Sukarno kian ke mari ke berbagai tempat persembunyian, utusan G-30-S
membuang-buang waktu yang berharga dengan duduk-duduk di seke-
liling istana yang kosong menunggu Sukarno.
Salah seorang anggota utusan, Supardjo, akhirnya berhasil bertemu
presiden pada sekitar pukul 10.00 pagi sebenarnya secara kebetulan saja.
Supardjo tidak termasuk bagian dalam rencana semula. Demikian pula
Heru Atmodjo, perwira AURI yang ditugasi Omar Dani untuk mengawasi
Supardjo. Namun justru tiga perwira inilah (Supardjo, Heru Atmodjo,
dan Omar Dani) yang berhasil menghubungkan G-30-S dengan Sukarno.
saat Supardjo sedang duduk di balik pagar istana, membuang-buang
tiga jam yang sangat berharga pagi itu, Atmodjo menghubungi atasannya,
Dani, yang sudah mengetahui di mana Sukarno berada. Secara kebetulan
Sukarno sudah memutuskan untuk pindah ke pangkalan udara Halim
demi pertimbangan keselamatan. Dani dan Atmodjo lalu menyiapkan
helikopter untuk menjemput Supardjo dari istana dan membawanya ke
Halim supaya bisa bertemu dengan presiden. Tak satu pun dari semua
langkah-langkah ini tercantum dalam rencana semula. yaitu kebetulan
bahwa Supardjo bisa bertemu Sukarno sedini itu. Jika tidak lantaran
Dani dan Atmodjo, Supardjo mungkin tidak akan pernah terhubungkan
dengan Sukarno pada hari itu.
sebab aksi pokok G-30-S, yaitu penculikan, telah gagal, semua
langkah berikutnya pun segera gagal susul-menyusul. Sukarno tidak
bisa mendukung sekelompok perwira muda yang telah membunuh
para komandan Angkatan Daratnya. Ia memerintahkan Supardjo untuk
menghentikan G-30-S dan memastikan agar tidak terjadi lagi pertum-
pahan darah. Supardjo bersedia mematuhi perintah Sukarno, begitu juga
para perwira militer yang menjadi pimpinan gerakan – Latief, Untung,
dan Soejono. Mereka siap membatalkan operasi mereka yang babak belur
itu.
Namun, Sjam dan Aidit tetap ingin meneruskan G-30-S. Mereka
ingin membuat seruan melalui radio agar para perwira di seluruh tanah
air membentuk dewan-dewan revolusi. Aidit sudah memerintahkan para
pimpinan partai agar mengikuti terus siaran radio. Sjam sudah meme-
rintahkan anggota-anggota Biro Chusus untuk menyebarkan informasi
di kalangan jaringan dalam militer agar mereka menunggu instruksi-
instruksi melalui radio. Baik Aidit maupun Sjam berpikir bahwa tahap
selanjutnya dari gerakan ini – pembentukan dewan-dewan revolusi – akan
bisa berhasil sekalipun tahap pertama sudah gagal. Mereka membayang-
kan bahwa massa revolusioner, baik dari kalangan militer maupun sipil,
sedang duduk di dekat radio dan siap membentuk dewan-dewan itu
sesegera mereka mendengar isyarat. Aksi dapat berlanjut tanpa persetu-
juan Sukarno.
Tertundanya pertemuan dengan Sukarno dan perbedaan pendapat
antara Sjam dengan para perwira militer menyebabkan suara G-30-S
tidak kunjung terdengar melalui gelombang radio. Stasiun radio telah
diduduki saat masih pagi-pagi benar dan sebuah pernyataan terdengar
dibacakan sejenak sesudah pukul 7.00. Rencana semula tentunya yaitu
segera membacakan pengumuman-pengumuman lain yang menyusul,
termasuk pernyataan dari presiden. Tapi pagi itu tidak ada satu pun
pengumuman lebih lanjut yang dibacakan. G-30-S bungkam sepanjang
saat-saat awal aksi yang menentukan. Untung dan para perwira militer
lainnya sudah siap mundur: jenderal-jenderal sudah dibunuh dan Sukarno
sudah berkata kepada mereka untuk menghentikannya. Sjam berusaha
meyakinkan para perwira itu agar meneruskan G-30-S. Tapi ia gagal.
Saya menduga, sebab menghadapi keengganan berlawan dari para
perwira itu, Sjam lalu menuju ke tempat persembunyian Aidit di Halim
dan merancang ulang pengumuman tentang dewan revolusi. Mereka
membuat suatu rencana baru. Sukarno tidak bisa diharapkan untuk
mendukung kelanjutan G-30-S, sehingga ia harus dilampaui. Dewan
revolusi bukan lagi sekadar berperanan sebagai kelompok penekan
terhadap Sukarno, melainkan sebagai inti dari pemerintah baru. Peng-
umuman tentang dewan revolusi yang disiarkan pada awal sore hari
itu, Dekrit no. 1, tanpa ada uraian sama sekali sebab pengumuman
itu disusun dengan sangat tergesa-gesa. Aidit dan Sjam berimprovisasi.
Mereka meminta Iskandar Subekti, sekretaris Politbiro, mengetik peng-
umuman baru di tempat persembunyian Aidit. Mereka masukkan sebagai
“wakil-wakil komandan” dewan nama-nama empat perwira militer yang
mereka harapkan bersedia memberi dukungan kepada G-30-S.
Penulisan nama komandan (Untung) dan wakil-wakilnya (Supardjo dan
kawan-kawan) tidak ada hubungannya dengan hierarki yang sesung-
guhnya di dalam G-30-S; makna penting daftar nama ini semata-mata
simbolik.
sebab Sukarno menolak memberi persetujuannya kepada
G-30-S, Aidit dan Sjam harus melampauinya. Dewan revolusi yang sebe-
lumnya dimaksud untuk menunjang kekuasaan Sukarno diubah menjadi
sarana untuk menggantikan kekuasaannya. Aidit dan Sjam menyisipkan
kata-kata baru di dalam teks pengumuman tentang dewan-dewan itu
(Dekrit no. 1): mereka “mendemisionerkan” kabinet Sukarno yang ada
dan memberi “segenap kekuasaan Negara” kepada Dewan Revolusi
Indonesia. Meskipun pernyataan serupa itu berlawanan dengan raison
d‘être G-30-S sendiri (melindungi Sukarno dan cita-cita pemerintahnya),
Aidit dan Sjam memerlukannya sebagai usaha terakhir untuk memberi
arti baru bagi aksi yang nyaris roboh.
Untung yang kelelahan dengan enggan menerima revisi Aidit dan
Sjam dan membubuhkan tanda tangannya setidak-tidaknya pada dua
dari tiga dokumen yang telah mereka rancang (Keputusan no. 1 dan
2). Dokumen pertama menyebut nama-nama anggota Dewan Revolusi
Indonesia dan yang belakangan menghapus pangkat-pangkat militer di
atas letnan kolonel. Untung satu-satunya orang yang menandatangani
kedua dokumen ini . Begitu dokumen-dokumen selesai diketik dan
ditandatangani, seorang kurir membawanya ke RRI untuk disiarkan
pada awal sore hari itu.
sesudah melihat aksi di Jakarta terhuyung-huyung, Aidit dan Sjam
berharap bahwa para perwira progresif dan warga sipil di luar ibu
kota akan memprakarsai pembentukan dewan-dewan di daerah masing-
masing dan menggagalkan setiap usaha serangan balik yang akan dilan-
carkan oleh jenderal-jenderal Angkatan Darat. Boleh jadi itu merupakan
harapan yang realistis, mengingat bahwa G-30-S memang meluas ke Jawa
Tengah. Aidit dan Sjam bertaruh bahwa daerah-daerah akan meledak.
Mereka bertumpu pada kekuatan radio. Tapi pengumuman-pengu-
muman radio tidak cukup untuk mendorong para pengikut partai turun
berdemonstrasi di jalan-jalan dan membentuk dewan revolusi dengan
para perwira militer. Bahkan bagi mereka yang setia kepada partai, yang
mendengarkan siaran radio dan siap melakukan aksi pun, pengumuman-
pengumuman ini tidak menjelaskan dengan terang apa yang harus
mereka kerjakan dan mengapa. Banyak kader yang hanya menunggu
instruksi lebih lanjut sebelum mereka bertindak. Aidit dan Sjam tidak
bisa mengeluarkan lagi instruksi-instruksi tentang dewan revolusi sore
hari itu sebab mereka disibukkan dengan soal kehancuran G-30-S dan
ancaman dari Suharto.
Pada pagi hari itu Sukarno telah melihat G-30-S sebagai suatu usaha
keliru arahan tapi bertujuan baik dari pasukan yang setia kepadanya
untuk memperkuat kekuasaannya dalam berhadapan dengan pimpinan
tertinggi Angkatan Darat yang sukar dikendalikan. Walaupun ia tidak
mengeluarkan pernyataan yang mendukung G-30-S, ia juga tidak me-
ngeluarkan pernyataan yang mengecamnya. Sukarno melihat G-30-S
sebagai suatu kekuatan politik baru yang harus diberi tempat di dalam
pemerintahannya, tapi bukan sebagai sesuatu yang harus ditempatkan
lebih tinggi dari dirinya. Ia agaknya menduga G-30-S mewakili banyak
perwira Angkatan Darat sebab ia meminta gerakan ini untuk memberi
rekomendasi nama-nama jenderal yang patut menjadi pengganti Yani.
Seandainya ia memandang pimpinan G-30-S bermusuhan dengan
pemerintahnya atau bertekad untuk melancarkan kup, ia pasti tidak
akan meminta bantuan mereka memilih panglima Angkatan Darat yang
baru. saat pengumuman radio tentang pendemisioneran kabinetnya
mengudara pada awal sore hari itu, ia marah tapi ia tentunya melihat
bahwa kata-kata G-30-S tidak sejalan dengan perbuatannya. Supardjo
tetap menghormatinya dan tidak berusaha memaksa Sukarno agar
menuruti keinginannya.
Menjelang petang semakin jelas bagi pimpinan G-30-S bahwa pe-
rencanaan yang buruk telah mengakibatkan para anggota partai sendiri
tidak ikut ambil bagian. Para anggota Pemuda Rakjat yang telah disiapkan
Njono dan Sukatno di Jakarta untuk melakukan tugas sebagai sukare-
lawan tidak tampak turun ke jalan-jalan. Dari enam sektor yang siap,
hanya satu sektor yang turun. Lain-lainnya tetap dalam keadaan bersiap
siaga saja. Perempuan-perempuan yang ditugasi membuka dapur-dapur
umum tidak muncul. Ketiadaan ransum untuk pasukan yang ditem-
patkan di Lapangan Merdeka ikut menjadi penyebab kesediaan mereka
menyerahkan diri ke markas Kostrad. Suharto melancarkan serangan
balik pada petang hari itu saat G-30-S, oleh kebodohannya sendiri,
sudah mulai ambruk.
SERANGAN BALIK SUHARTO
Pada 1 Oktober Suharto mampu bertindak dengan “efi siensi yang luar
biasa” (seperti dikemukakan Wertheim) sebab ia sedikit banyak sudah
mempunyai bayangan G-30-S akan terjadi dan ia tidak akan menjadi
sasaran. Ia sejak awal sudah tahu inilah sebuah aksi yang bisa dipakai
sebagai dalih untuk menyalahkan PKI. Masalah yang harus Suharto
hadapi pagi hari itu yaitu apakah ia bisa mengalahkan G-30-S dan
melaksanakan rencana Angkatan Darat untuk menyerang PKI dan
menggulingkan Sukarno. Suharto tidak segera tahu pasti berapa besar
pasukan dan perwira yang terlibat dalam aksi ini. Sepanjang pagi para
perwira Kostrad menyelidiki kekuatan militer G-30-S dan memeriksa
kesetiaan perwira-perwira kunci di ibu kota, terutama Mayor Jenderal
Umar Wirahadikusumah. Jika G-30-S ternyata lebih kuat dan setidak-
tidaknya menerima dukungan bersyarat dari presiden pagi hari itu,
Suharto mungkin akan tetap pasif. Ia hanya mempunyai satu batalyon
di Jakarta yang berada langsung di bawah komandonya (Batalyon 328
dari Jawa Barat), yang bisa ia gunakan untuk melancarkan serangan balik
sesaat . Melihat rentannya G-30-S, ia merasa mempunyai cukup waktu
untuk mengerahkan pasukan-pasukan lain (seperti misalnya RPKAD,
dari markas mereka di selatan kota) dan memperoleh dukungan cukup
dari rekan-rekan perwira sesamanya untuk melakukan serangan.
Begitu Suharto pagi itu menyatakan tekadnya untuk menghan-
curkan G-30-S, ia memutuskan untuk tidak menghiraukan perintah-
perintah Sukarno, apa pun bunyinya. Bentrokan dengan PKI yang
sudah lama ditunggu-tunggu terjadilah. Suharto tidak akan membiarkan
presiden memberi perlindungan kepada para pengikut G-30-S atau
para anggota partai. Penolakan Suharto untuk memberi izin Pranoto
dan Wirahadikusumah pergi ke Halim dan desakan dia agar Sukarno
meninggalkan Halim memperlihatkan bahwa Suharto sudah bertekad
untuk mengabaikan kemauan Sukarno. Seorang jenderal tanpa rencana
yang sudah dipersiapkan sebelumnya pasti akan tunduk terhadap
Sukarno. Suharto menanggapi G-30-S atas pertimbangan sendiri,
tanpa banyak berunding dengan panglima tertingginya. Sejak pagi 1
Oktober ia sudah tahu bahwa G-30-S sangat mungkin dipakai sebagai
dalih yang sudah lama ditunggu-tunggu untuk mengantar Angkatan
Darat ke mahligai kekuasaan. Kecepatan Angkatan Darat mempersalah-
kan PKI, mengorganisasi kelompok-kelompok sipil antikomunis, dan
merancang kampanye propaganda memberi kesan adanya persiapan.
Jenderal-jenderal itu telah
.jpg)
%20(2).jpeg)
.jpg)
.jpeg){kind=small}