tu usaha terpuji untuk menyelamatkan presiden dan
merupakan urusan intern Angkatan Darat, “Kita Rakjat memahami betul
apa jang dikemukakan oleh Letkol Untung dalam melakukan gerakan-
nja jang patriotik itu. namun bagaimanapun djuga persoalan tsb. yaitu
persoalan intern AD. namun kita Rakjat jang sedar akan politik dan tugas2
revolusi mejakini akan benarnja tindakan jang dilakukan oleh Gerakan
30 September untuk menjelamatkan revolusi dan Rakjat.”
Bahasa editorial yang janggal – dua “tapi” dalam satu baris dan
“bagaimanapun djuga persoalan” yang tidak runtut – memberi kesan
Gambar 6. Kartun ini terbit dalam surat kabar PKI edisi hari kemerdekaan untuk memperingati
hari jadi republik yang ke-20. Gerakan sayap kiri meninju, menendang, dan menebas di
sepanjang perjalanannya dari tahun ke tahun untuk menghancurkan kaum imperialis dan
antek-antek mereka di dalam negeri. Gambar terakhir melukiskan rakyat yang bersatu
di belakang prinsip-prinsip Sukarno (Panca Azimat Revolusi), menghantam pemerintah
Amerika Serikat dan Inggris dan menjebol “kapitalis birokrat” Indonesia dan “setan-setan
desa.” Semboyannya berbunyi “Perhebat Ofensif Revolusioner Disegala Bidang.”
penulisnya berusaha menegaskan bahwa dukungan PKI terhadap G-30-S
tidak berarti partai terlibat di dalamnya. Di sepanjang bagian bawah
halaman depan terbentang karangan khas tiap Sabtu berupa tujuh petak
kartun yang menggambarkan perkembangan hari ke hari gerakan kiri
selama sepekan sebelumnya. Petak gabungan untuk Kamis dan Jumat
(30 September dan 1 Oktober) memperlihatkan kepalan tinju Gerakan
30 September menghantam wajah Dewan Jenderal. Kartun pada
petak berikutnya untuk Sabtu melukiskan sebuah adegan yang lebih
mengerikan: jenderal-jenderal, dengan dolar-dolar Amerika Serikat dan
kuitansi-kuitansi CIA berhamburan dari saku-saku mereka, dilemparkan
oleh seorang prajurit berbadan kekar dan tegap ke lautan pasak besi
terpancang.
Yang janggal dari halaman depan Harian Rakjat ini yaitu penyiar-
annya sesudah G-30-S di Jakarta sudah dikalahkan. Mayor Jenderal Umar
Wirahadikusumah sudah mengeluarkan perintah harian pada 1 Oktober
pukul 18.00 yang melarang terbit semua surat kabar selain dua surat
kabar milik tentara. Tentara Suharto sudah menguasai kembali stasiun
radio kira-kira pada pukul 19.00 dan menyiarkan kutukan terhadap
G-30-S pada sekitar pukul 20.45. Mengapa para redaktur Harian Rakjat
menentang larangan terbit oleh tentara, hanya untuk menyiarkan pernya-
taan dukungan terhadap aksi yang gagal? Kantor surat kabar ini terletak
di daerah Pintu Besar Selatan, kira-kira setengah mil dari Lapangan
Merdeka. Wartawan surat kabar ini tentu mengikuti kejadian sepanjang
hari itu, dan mengetahui bahwa G-30-S di Jakarta sudah hancur.
Benedict Anderson dan Ruth McVey menduga Angkatan Darat
pasti sudah merebut kantor Harian Rakjat pada Jumat malam. saat itu
militer sudah mencurigai, bahwa PKI mempunyai peranan tertentu di
dalam G-30-S (mengingat para sukarelawan yang ditangkap di gedung
telekomunikasi yaitu pemuda-pemuda dari Pemuda Rakjat). Agar
edisi Sabtu dapat terbit, pastilah edisi itu sudah dicetak dan didistri-
busikan sebelum tentara datang, atau dicetak dan didistribusikan saat
para perwira militer sudah menduduki kantor. Anderson dan McVey
cenderung pada kemungkinan pertama sebab edisi Sabtu Harian Rakjat
barangkali sudah dicetak pada Jumat sore. Di kebanyakan kantor pada
masa itu para karyawan hanya bekerja setengah hari setiap hari Jumat.
Ilmuwan-ilmuwan Cornell ini menduga edisi Harian Rakjat 2 Oktober
terbit sebelum redaksi yakin bahwa G-30-S sudah gagal.71
Apa yang terjadi pada malam hari 1 Oktober 1965 di kantor Harian
Rakjat? Seorang mantan wartawan surat kabar ini, Martin Aleida, teringat
pada percakapan antara dirinya dan seorang anggota redaksi yang malam
itu ada di kantor.72 Aleida sendiri saat itu ada di luar kota. Ia dikirim
belajar di sekolah partai di Semarang kira-kira dua bulan sebelumnya. Ia
berhasil selamat dari pembantaian 1965-1966 dan pemenjaraan selama
beberapa tahun. Begitu keluar penjara, ia kebetulan bertemu salah seorang
dari kawan-kawannya, Wahyudi, yang menjadi anggota redaksi senior di
Harian Rakjat pada 1965. Menurut cerita Wahyudi, serombongan tentara
datang di kantor sekitar pukul 23.00 dan menuntut agar surat kabar
ditutup. Wahyudi dan anggota redaksi lainnya menolak, dan bersikeras
mereka bersedia menutup hanya jika para tentara ini bisa menunjukkan
perintah tertulis kepada mereka. Tentara-tentara itu tidak menduduki
kantor, mengusir staf kantor dengan paksa, atau mencampuri urusan
penerbitan. Kantor tetap bekerja seperti biasa.
Menurut Aleida, Wahyudi menuturkan bahwa editorial yang
mendukung G-30-S sudah dikirim ke kantor surat kabar pada sekitar
pukul 21.00 oleh kurir seperti biasa. Wahyudi tidak tahu siapa yang
menulis editorial, tapi ia menduga Dahono, wartawan Harian Rakjat
yang biasa menghabiskan hari-harinya di Sekretariat Comite Central
(di Jalan Kramat Raya) untuk memperoleh informasi tentang posisi
partai dalam berbagai macam masalah. Dahono bukan penulis yang
baik. Ia diangkat menjadi staf Harian Rakjat oleh Comite Central sebab
kesetiaan yang bergelora terhadap partai dan watak penggembiranya,
bukan sebab keterampilan jurnalistiknya. Kalau bahasa editorial itu
begitu janggal, mungkin sebab itu ditulis oleh Dahono.
Aleida tidak diberi tahu apakah Harian Rakjat sudah terbit sebelum
atau sesudah tentara datang. Ia ingat biasanya tenggat waktu penyerahan
karangan sekitar pukul 23.00, dan surat kabar selesai dicetak sekitar pukul
1.00 atau 2.00 dini hari. Jika Harian Rakjat mengikuti pola biasa pada
Jumat malam itu, militer kemungkinan sudah datang tepat saat edisi
Sabtu sedang diedit dan diset.
Pertanyaan tentang keputusan partai menerbitkan pernyataan
dukungan kepada sebuah aksi militer yang gagal itu tetap belum terjawab.
Mungkin pada Jumat malam masih belum jelas bahwa G-30-S sebenar-
nya sudah gagal. Pasukan dan sukarelawan di sekitar Lapangan Merdeka
sudah dibersihkan, tapi pimpinan aksi masih berkumpul di Halim.
Untung belum tertangkap. Aksi-aksi di Jawa Tengah masih berjalan.
Dalam menyusun halaman depan, redaksi tidak menekankan dukungan
partai terhadap G-30-S. Editorial sangat pendek, kata-katanya disusun
dengan hati-hati, dan ditempatkan hampir di bawah halaman. Berita-
berita utamanya melaporkan tentang gerak-gerik Untung dalam gaya
yang lugas dan dengan memberi tekanan bahwa G-30-S merupakan
urusan intern Angkatan Darat. Sulit dipercaya bahwa para editor atau
atasan mereka di Comite Central berpikir mereka mengambil risiko
dengan meneruskan penerbitan edisi itu. Mereka mungkin tidak dapat
meramalkan bahwa G-30-S akan hancur begitu cepat, bahwa Angkatan
Darat akan menyerang PKI dengan begitu mendadak dan kejam, dan
bahwa Harian Rakjat tidak akan pernah diberi kesempatan memperbaiki
posisinya dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang menyusul
kemudian. Mereka mungkin tidak mengerti bahwa seluruh sistem politik
yang terpusat pada Sukarno, yang bagi mereka sudah menjadi biasa, pada
1 Oktober malam itu telah diubah secara mendasar.
Gambar 8. Teks di bawah tertera “Film minggu ini,” yang menyentil
kebiasaan orang Indonesia menonton fi lm pada Sabtu. Ini fi lm
yang mengerikan: seorang prajurit tersenyum menang sambil
menyaksikan dua jenderal yang dibiayai CIA jatuh di atas bambu
runcing. Dalam gambar judul fi lm “De Over Val,” kata-kata Belanda
untuk “serangan mendadak” (overval), diubah menjadi “De Generaals
Val,” yang mempunyai dua pengertian, yaitu “terperangkapnya
jenderal-jenderal” dan “jatuhnya jenderal-jenderal.” Kata-kata sisipan
pada kartun ini dimaksud untuk pengertian yang ini terakhir:
“djatuhnja djenderal2.”
Setidak-tidaknya tiga mantan anggota Politbiro PKI, Sudisman,
Iskandar Subekti, dan Munir, menyatakan dalam pledoinya di depan
sidang pengadilan bahwa partai secara keseluruhan tidak terlibat dalam
G-30-S tapi beberapa pimpinan tertentu yang tak disebut namanya
terlibat sebagai pribadi. Penilaian mereka agaknya benar. G-30-S
tampaknya merupakan proyek pribadi Aidit. Ia percaya bahwa aksi militer
yang dilakukan perwira progresif merupakan strategi paling baik untuk
menyingkirkan ancaman Dewan Jenderal. Sebagai operasi militer terse-
lubung, tidak satu orang pun di dalam partai diperbolehkan mengetahui
seluk-beluk G-30-S kecuali beberapa orang kepercayaannya yang sebagian
besar dari Dewan Harian Politbiro. Aidit melibatkan pimpinan partai
secara perseorangan, seperti Njono dan Sukatno, yang mengerahkan para
pemuda ke dalam pasukan sukarelawan tanpa memberi tahu mereka
tentang keseluruhan operasi. Informasi disampaikan seperlunya. Tidak
satu pun dari badan pimpinan resmi PKI – Politbiro, Dewan Harian,
dan Central Comite – terlibat dalam perencanaan dan pengorganisasian
G-30-S.
Pada prinsipnya, G-30-S bisa dibenarkan dipandang dari sudut
kepentingan PKI sendiri. Kontak-kontak partai dalam angkatan ber-
senjata bisa digunakan dengan baik untuk membersihkan pimpinan
tertinggi Angkatan Darat yang antikomunis. G-30-S berbuah kegagalan
telak oleh alasan-alasan yang tidak diperhitungkan Aidit sebelumnya.
Pertama, ia buta terhadap kesalahan-kesalahan Sjam. Ia menguasakan
Sjam untuk memulai aksi militer tanpa mempunyai sarana yang cukup
untuk memeriksa kata-kata Sjam. Saya menduga Aidit tidak menyadari
bahwa Sjam telah memaksa para perwira militer untuk bergabung dan
mengelabui mereka agar berpikir bahwa PKI akan menjamin keberhasilan
aksi. Saat menghubungkan Aidit dengan para perwira, Sjam merancukan
pemahaman mereka akan satu sama lain.
Kedua, Aidit barangkali sebelumnya tidak mempelajari dengan
baik bahwa Angkatan Darat disusupi dari ujung ke ujung oleh agen-agen
ganda, dan bahwa jaringan-jaringan pribadi di dalam Angkatan Darat
saling-silang dengan kesetiaan politik para perwira. Aksi apa pun oleh
“para perwira progresif” sangat rentan terhadap pengkhianatan. Untung
dan Latief, dua perwira kunci yang tetap bersedia bekerja sama dengan
Sjam, bahkan saat yang lain-lain mengundurkan diri, mengira bahwa
243
Suharto yaitu sekutu mereka.
Ketiga, mengingat risiko yang terlekat dalam sebuah aksi militer,
keterlibatan Aidit memerlukan tameng pengelakan yang jauh lebih besar
dan masuk akal; ia tidak mengambil tindakan pencegahan yang memadai
untuk melindungi dirinya sendiri dan partai apabila terjadi kegagalan.
Kalau saja ia menjauhkan diri dari Halim dan memutuskan untuk tidak
pergi secara diam-diam ke Jawa Tengah, ia barangkali akan tampil lebih
meyakinkan saat menyatakan partai tidak terlibat.
Keempat, Aidit telah mengembangkan sebuah teori populis yang
memuat gagasan bahwa kup militer bisa berkembang positif jika kup
militer itu mempunyai program revolusioner dan didukung oleh massa
rakyat. Ia dan Sjam menyisipkan kandungan politik ke dalam G-30-S
– Dewan Revolusi, istilah yang dipinjam dari Aljazair sebagai preseden.
Agenda politik ini menaruh beban terlalu berat terhadap apa yang,
bagaimanapun, merupakan sebuah operasi militer sangat terbatas, yaitu
menculik pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Aidit terperangkap dalam
balam-balam populisme untuk bisa mengenali kesalahan strategis dalam
memanfaatkan militer bagi tujuan-tujuan politik. Gerakan 30 September
tidak diorganisasi sebagai sebuah kup, tidak pula dipimpin oleh seorang
perwira militer (seperti kup-kup yang berhasil yang dikenal Aidit,
misalnya kup Qasim di Irak pada 1958 dan kup Boumedienne di Aljazair
pada 1965). Agenda politik telah mencemari aspek-aspek yang murni
bersifat militer dalam G-30-S. Rencananya untuk mencapai keberhasilan
bertumpu pada usaha mendapatkan persetujuan dari Sukarno; presiden
akan memastikan bahwa para perwira lawan tidak akan melakukan
serangan balasan. Gerakan 30 September tidak dirancang untuk berhasil
atas dasar kekuatan murni militernya sendiri.
Penjelasan saya tentang peranan PKI dalam G-30-S tidak memberi
pembenaran terhadap versi rezim Suharto yang menuduh PKI sebagai
dalang. Partai sebagai lembaga tidak bertanggung jawab. Hanya dua
orang dalam partai, Aidit dan Sjam, yang bertanggung jawab meng-
organisasi G-30-S. Seperti dinyatakan Sudisman, badan-badan formal
pembuat keputusan dalam partai hanya bertanggung jawab dalam arti
bahwa mereka memberi Aidit terlalu banyak jalan simpang untuk bekerja
sendiri.
Dari sudut pandangan kami, sudah barang tentu, percobaan kup
yang gagal oleh PKI boleh jadi merupakan perkembangan yang paling
efektif untuk memulai pembalikan arah kecenderungan politik di
Indonesia.
Howard P. Jones, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, 10 Maret 1965
Bagi Aidit penggunaan para perwira progresif secara rahasia untuk
menyisihkan pimpinan tertinggi sayap kanan Angkatan Darat
tentunya tampak sebagai strategi yang cerdas. Baik partai maupun
Presiden Sukarno dapat diselamatkan dari Dewan Jenderal dengan satu
gebrakan cepat dan tak langsung. Pada saat-saat permulaan Gerakan 30
September tampak akan berhasil: pasukan dikerahkan tanpa tercium
jejaknya dan berhasil menciptakan unsur kejutan – jenazah keenam
jenderal cukup menjadi bukti. Namun, kejutan ini berumur pendek.
Rupanya Aidit tidak menyadari bahwa pihak-pihak lain di dalam kepe-
mimpinan Angkatan Darat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS)
telah menunggu dengan sabar peristiwa semacam G-30-S, dan sudah
pula menyiapkan rencana untuk menanggapinya. Sementara jenderal-
jenderal dan staf kedutaan besar tidak memperhitungkan G-30-S akan
meletus pada 1 Oktober, dan akan membunuh separo dari staf Yani,
mereka memang memperhitungkan akan ada semacam aksi dramatik
yang melibatkan PKI. Mereka sudah menunggu-nunggu sebuah dalih
untuk menghantam partai dan merongrong pemerintahan Sukarno.
Tanpa ia sadari Aidit bertindak sesuai dengan keinginan mereka.
Seperti dokumen-dokumen AS yang telah dideklasifi kasikan meng-
ungkap, pada 1965 jenderal-jenderal itu sadar bahwa mereka tidak bisa
melancarkan kudeta dengan gaya lama terhadap Sukarno – ia terlalu
populer. Mereka memerlukan dalih. Dalih paling baik yang mereka
temukan ialah sebuah percobaan kup yang gagal dan bisa dipersalah-
kan kepada PKI. Angkatan Darat, dalam rencana cadangannya, telah
menyusun sebuah rencana permainan: mempersalahkan PKI sebab
percobaan kup, melancarkan perang total terhadap partai, memperta-
hankan Sukarno sebagai presiden boneka, dan tahap demi tahap meng-
angkat Angkatan Darat masuk ke pemerintahan. Angkatan Darat secara
teratur menyampaikan informasi terbaru tentang rencana mereka kepada
Kedutaan Besar AS dan tahu bahwa institusi ini dapat mengharapkan AS
untuk bantuan diplomatik, militer, dan ekonomi jika waktu pelaksanaan
rencana telah tiba. Gerakan 30 September menerobos sebuah institusi
bersenjata, yang mengetahui dengan tepat bagaimana harus bereaksi.
Bahkan andaikata PKI tidak terlibat sekalipun, hampir bisa dipastikan
kesalahan akan dilemparkan kepadanya.
Saat membaca dokumen-dokumen tentang perencanaan tingkat
tinggi Angkatan Darat yang dilakukan sebelum G-30-S meletus, kita akan
dikejutkan oleh betapa kejadian-kejadian 1965-67 mengikuti rencana
permainan Angkatan Darat. Saya tidak percaya bahwa hubungan erat
antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dan rencana itu dapat dijelaskan
dengan menyatakan bahwa jenderal-jenderal tertentu Angkatan Darat
itu sendiri yang merancang G-30-S. Tentu saja, sangat menggoda untuk
memahami G-30-S sebagai usaha kup palsu yang sengaja dirancang untuk
gagal. Tapi argumen “tangan tersembunyi” semacam itu tidak hanya sukar
untuk dipercaya (mengingat kerumitan logistik yang dibutuhkan), namun
juga mustahil untuk dicocokkan dengan fakta-fakta yang ada. Seperti
sudah saya kemukakan dalam Bab 2, G-30-S akan dirancang sangat
berbeda seandainya ia dimaksudkan sebagai sebuah perangkap. Dalam
menelaah operasi-operasi rahasia agen-agen intelijen, kita hendaknya
berhati-hati agar tidak mendesak-desakkan teori-teori konspirasi terlalu
jauh. Kedutaan Besar AS dan jenderal-jenderal Angkatan Darat tidak
mengendalikan seluruh peristiwa melalui agen-agen ganda. Gerakan
30 September berasal dari Aidit, Biro Chusus, dan sekelompok perwira ,
progresif, dan dirancang untuk berhasil. Ia gagal bukan sebab sebelum-
nya direncanakan untuk gagal, tapi sebab ia diorganisasi dengan cara
yang sangat buruk dan sebab Angkatan Darat telah mempersiapkan
pukulan balik. Bahkan andaikata Suharto tidak tahu sebelumnya tentang
rencana G-30-S pun, ia dan rekan-rekan sesama jenderal-jenderal pasti
akan bereaksi dengan cara serupa. Mungkin saja Angkatan Darat tidak
akan mampu mengalahkan G-30-S dengan sangat cepat dan tanpa
kesulitan, namun mereka pasti akan mengorganisasi suatu kampanye
anti-PKI dan anti-Sukarno yang seperti itu juga.
Dengan menolak teori ekstrem konspirasi, kita hendaknya tidak
melompat ke ekstrem yang lain dan berpendapat bahwa para pejabat
AS serta para jenderal Angkatan Darat terkejut pada 1 Oktober dan
menata tanggapan mereka tanpa persiapan. Satu pokok perkara yang
dibuat kabur dalam banyak kepustakaan tentang G-30-S, terutama
dalam tulisan-tulisan para pejabat AS, yaitu bahwa pemerintah AS
telah mempersiapkan tentara Indonesia untuk berbentrokan dengan
PKI dan merebut kekuasaan negara.1 Dari 1958 sampai 1965 Amerika
Serikat melatih, mendanai, memberi nasihat, dan memasok Angkatan
Darat sebegitu rupa sehingga dapat mengubahnya menjadi negara di
dalam negara. Di bawah Nasution dan Yani Angkatan Darat berangsur-
angsur memperluas kekuasaannya, mengonsolidasi korps perwiranya,
dan menjadikan institusi ini sebagai pemerintahan dalam penantian.
Selama bulan-bulan menjelang Oktober 1965 Amerika Serikat dan
Angkatan Darat menginginkan terjadi suatu peristiwa semacam G-30-S.
Mereka sibuk menciptakan kondisi untuk itu dan menyiapkan diri untuk
menghadapinya. Amerika Serikat tidak membiarkan persaingan antara
Angkatan Darat dan PKI terjadi oleh kebetulan semata-mata.
Dalam satu peristiwa 1 Oktober 1965 ini terkandung sejarah per-
saingan antara kekuatan komunis dan kekuatan antikomunis sedunia
yang berkepanjangan dan ruwet, yang meluas dari perseteruan di tingkat
desa sampai ke politik tingkat tinggi kebijakan luar negeri AS. Bagian
ini merupakan telaah singkat tentang pertentangan pascakolonial di
Indonesia antara perwira-perwira Angkatan Darat dan PKI dan sebagian
besar berdasar pada dokumen-dokumen pemerintah AS yang sudah
dideklasifi kasikan. Telaah dimulai dengan memeriksa bagaimana Amerika
Serikat membangun persekutuan yang kukuh dengan Angkatan Darat
dalam akhir 1950-an dan diakhiri dengan memeriksa bagaimana
Angkatan Darat menanggapi meletusnya G-30-S pada 1965. Akhirnya,
bab ini dimaksud untuk menjelaskan bagaimana Angkatan Darat sampai
mengeramatkan sebuah putsch yang relatif kecil menjadi sebuah kejahatan
terbesar dalam sejarah Indonesia, sesuatu yang menuntut penahanan
massal dan pembantaian sebagai tanggapan.
ASAL-MUASAL PERSEKUTUAN AMERIKA SERIKAT DAN
ANGKATAN DARAT
Sampai akhir 1950-an tidak terlihat bahwa pemerintah AS dan Angkatan
Darat Indonesia akan mempunyai masa depan bersama yang gilang-
gemilang. Para pejabat penting dalam pemerintahan Eisenhower (1952-
1960) berpikir tentang bagaimana memecah-belah Indonesia menjadi
negara-negara kecil. Bagi mereka, Presiden Sukarno merupakan sebuah
kutukan. Politik luar negerinya yang bebas aktif (yang tegas dipamer-
kan pada Konferensi Asia Afrika 1955), hujatan berulangnya terhadap
imperialisme Barat, dan kesediaannya merangkul PKI sebagai bagian
integral dalam politik Indonesia ditafsirkan di Washington sebagai bukti
kesetiaan Sukarno kepada Moskow dan Beijing. Eisenhower dan Dulles
bersaudara – Allen sebagai kepala CIA dan John Foster sebagai kepala
Departemen Luar Negeri – memandang semua pemimpin nasionalis
Dunia Ketiga yang ingin tetap netral di tengah-tengah perang dingin
sebagai antek-antek komunis. Dengan penuh keyakinan akan hak mereka
untuk memilih-milih pemimpin di negara-negara asing, Eisenhower dan
dua bersaudara Dulles berulang kali memakai operasi rahasia CIA
untuk menumbangkan pemimpin-pemimpin nasionalis: Mossadegh
di Iran pada 1953, Arbenz di Guatemala pada 1954, dan Souvanna
Phouma di Laos pada 1960. Dulles bersaudara melihat Sukarno pun
sebagai tokoh lain yang menjengkelkan, yang harus disingkirkan dari
panggung dunia.2
Sesudah PKI memenangi pemilihan umum daerah pada pertengahan
1957, Dulles bersaudara berpikir waktunya telah tiba untuk bergerak
melawan Sukarno. Sikap lunak Sukarno terhadap komunisme dan du-
kungannya kepada pemilu yang demokratis terlihat sebagai memberi PKI
254
6. SUHARTO, ANGKATAN DARAT, DAN AMERIKA SERIKAT
jalan lapang menuju istana kepresidenan. Dulles bersaudara menolak
nasihat bijak Duta Besar AS di Jakarta, John Allison, yang mengata-
kan bahwa ancaman komunis tidak cukup gawat untuk membenarkan
penggulingan terhadap Sukarno. Dalam imajinasi berkobar-kobar para
prajurit perang dingin di Washington, PKI telah memenangi “mayoritas
mutlak” dari pemilih di Jawa dalam pemilu daerah 1957.3 (PKI hanya
menang 27%.) Dulles bersaudara menjadi yakin bahwa Jawa telah jatuh
ke tangan kaum komunis dan lebih baik memisahkannya dari daerah lain
di Indonesia. Dalam menghadapi kaum komunis di Asia, prinsip yang
menjadi pedoman pemerintah Eisenhower ialah membagi negara-negara
menjadi kawasan-kawasan komunis dan nonkomunis. Pelajaran dari
lepasnya Tiongkok pada 1949 ialah lebih baik merelakan yang sudah lepas
dan membiarkan sesuatu wilayah jatuh ke tangan komunis, ketimbang
memperpanjang perang berlarut-larut di seluruh negeri. Oleh sebab itu
Amerika Serikat mau membagi Korea dan Vietnam menjadi paro utara
dan paro selatan. Pada akhir 1957 pemerintah Eisenhower berpendapat
bahwa kebangkitan PKI, khususnya di Jawa, berarti telah datang saatnya
untuk memecah-belah kepulauan Indonesia menjadi satuan-satuan yang
lebih kecil.
Pemberontakan-pemberontakan oleh kolonel-kolonel Angkatan
Darat berbasis di daerah-daerah di Sumatra dan Sulawesi dilihat oleh
pemerintah Eisenhower sebagai kendaraan sempurna untuk mengiso-
lasi Jawa. Letnan Kolonel Ahmad Husein, Panglima Sumatra Barat,
merebut kekuasaan dari gubernur pemerintah sipil pada 20 Desember
1956. Kolonel Simbolon, panglima seluruh belahan utara Pulau Sumatra
(yang bermarkas di Medan), mencanangkan dirinya sebagai gubernur
wilayah itu dua hari kemudian. Letnan Kolonel Barlian, Panglima
wilayah paro selatan Sumatra (bermarkas di Palembang), menyusul rekan-
rekannya dengan mendongkel gubernur di wilayahnya pada Maret 1957.
Ketiga kolonel ini semuanya menuntut otonomi yang lebih luas
bagi provinsi-provinsi mereka dalam berhadapan dengan pemerintah
pusat, pembubaran kabinet yang ada, dan mengembalikan kekuasaan
Mohammad Hatta, seorang tokoh politik Sumatra yang telah mengun-
durkan diri sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956.
Demi alasan yang sama panglima militer seluruh bagian timur
Indonesia (termasuk Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda Kecil)
memberontak terhadap pemerintah sipil dan menyatakan wilayahnya
dalam keadaan perang pada Maret 1957. Letnan Kolonel Sumual, yang
bermarkas di kota Makassar, mengumumkan apa yang dinamakannya
“perjuangan semesta alam,” yang terkenal dalam akronimnya “Permesta.”
Ia juga mengulangi tuntutan tiga kolonel rekan-rekannya di Sumatra.
Semua perwira pemberontak ini pada dasarnya mengingini suatu peme-
rintahan pusat yang direformasi, bukan pecahan negara-negara merdeka
yang berserakan.
Kembali di Washington, arti penting pemberontakan-pemberon-
takan ini sangat dibesar-besarkan. Dalam sidang Dewan Keamanan
Nasional (NSC, National Security Council) pada Maret 1957 Allen
Dulles menyatakan bahwa “proses disintegrasi di Indonesia sedang terus
berlanjut sampai pada tahap tinggal pulau Jawa saja yang masih di bawah
kekuasaan pemerintah pusat. Angkatan bersenjata di semua pulau-pulau
di luar [Jawa] telah menyatakan kemerdekaan mereka dari pemerintah
pusat di Jakarta.”4 Penilaian tidak tepat semacam ini meyakinkan para
penentu kebijakan bahwa Amerika Serikat harus berbalik melawan na-
sionalisme Indonesia.
Mula-mula Sukarno bersikap tanggap terhadap tuntutan para
pemberontak. Pembentukan kabinet baru pada April, penyelenggaraan
konferensi perujukan kembali segera sesudah itu, pengiriman dana
tambahan ke daerah-daerah, dan keberlanjutan prospek pengembangan
karier dalam ketentaraan nasional bagi para kolonel itu sendiri yaitu
semua faktor yang meredakan kekerasan hati para pemberontak. Tapi
pemerintah Eisenhower, melalui kontak-kontak rahasianya dengan para
kolonel pembangkang, tetap berpendapat bahwa mereka melawan bujuk
rayu Sukarno. Sebuah komite ad hoc untuk Indonesia dalam Dewan
Keamanan Nasional AS dalam September 1957 menyimpulkan bahwa
Amerika Serikat harus “memperkuat kebulatan tekad, kemauan dan
kepaduan pasukan antikomunisnya di pulau-pulau luar Jawa,” sehingga
mereka bisa berperanan sebagai “titik penggalangan kekuatan jika kaum
komunis menguasai Jawa.”5 Dukungan material AS menumbuhkan
kepercayaan diri pada para pemberontak untuk menolak setiap penye-
lesaian yang dirundingkan. CIA memberi uang muka sebesar $50.000
kepada Kolonel Simbolon di Sumatra Utara pada awal Oktober 1957
dan mulai mengirim senjata pada bulan berikut.
Walaupun pemberontakan-pemberontakan ini tidak mulai dengan
maksud mendongkel pemerintah Jakarta, mereka kemudian mempunyai
maksud demikian pada awal 1958, terutama oleh pengaruh pemerin-
tah AS. Para kolonel itu, sebab dibanjiri dolar dan senjata oleh CIA,
lalu menjadi lebih ambisius. Pada 15 Februari 1958, Kolonel Husein
mengumumkan pemerintah nasional baru, yaitu Pemerintah Revolu-
sioner Republik Indonesia, atau disingkat sebagai PRRI. Ia menuntut
agar negara-negara asing membekukan aktiva Jakarta di luar negeri dan
memindahkan kedutaan besar-kedutaan besar mereka dari Jakarta ke
Sumatra Barat. Menghadapi pernyataan perang yang terang-terangan
itu, pemerintah Sukarno memutuskan bahwa pilihan satu-satunya
hanyalah menjawabnya dengan kekuatan militer. Tindakan ofensif
tentara Indonesia dilancarkan sepekan sesudah pengumuman Husein.
Angkatan Udara membom sasaran-sasaran penting PRRI dan me-
nerjunkan dari udara batalyon-batalyon dari Jawa di Sumatra. sebab
tidak memiliki pesawat terbang, senjata penangkis serangan udara, dan
kapal selam, para kolonel pemberontak di Sumatra rentan terhadap
pemboman melalui udara dan laut. Kekurangan tambahan lainnya lagi
ialah moral, banyak pasukan kolonel-kolonel itu tidak mau berperang
melawan tentara Indonesia. Satu demi satu kota-kota penting di Sumatra
jatuh dalam Maret dan April sampai ibu kota PRRI, kota pegunungan
Bukittinggi, direbut kembali pada 4 Mei. Walaupun sisa-sisa pasukan
pemberontak yang tersebar beralih masuk hutan dan melancarkan perang
gerilya sporadik selama tiga tahun berikutnya, PRRI di Sumatra dengan
mangkus dibereskan pada saat itu.
Kemenangan Jakarta di bagian timur Indonesia memerlukan waktu
lebih lama sebab CIA memberi bantuan kekuatan udara kepada para
pemberontak. Beroperasi dari pangkalan udara Manado, sebuah kota di
ujung utara Sulawesi yang dekat dengan pangkalan udara AS di Filipina,
CIA melepas satu armada dengan delapan atau sembilan pesawat terbang
yang diawaki pilot-pilot berkebangsaan Amerika, Taiwan, dan Filipina.
Armada udara kecil ini sangat merintangi tentara Indonesia dengan
pemboman atas kapal-kapal dan pelabuhan-pelabuhan udara di seluruh
kawasan Indonesia timur. CIA serta-merta menghentikan bantuan
udaranya pada akhir Mei 1958 saat seorang pilot Amerika, Allen
Pope, ditembak jatuh dan ditangkap hidup-hidup sesudah melakukan
pemboman atas kota Ambon – serangan membabi buta yang membunuh
sekitar tujuh ratus penduduk sipil. Sesegera sesudah pesawat-pesawat
udara CIA tidak lagi beroperasi, Jakarta dengan cepat berhasil menunduk-
kan para pemberontak di Manado.
Pemerintah Eisenhower mulai menilai kembali strateginya saat
para kolonel pemberontak jatuh dan kalah. Dunia impian penuh petua-
langan dari aksi rahasia AS mulai berantakan. Melihat bahwa perwira-
perwira Indonesia yang menumpas kolonel-kolonel pemberontak yaitu
perwira-perwira antikomunis (seperti Nasution dan Yani), Washing-
ton menyadari bahwa menyabot tentara Indonesia kontraproduktif.
Dukungan AS kepada para pemberontak berarti mengadu perwira-
perwira antikomunis satu sama lain. PKI tampil dengan popularitas lebih
besar sebab kebijakannya tentang imperialisme AS menjadi dikukuhkan
oleh pengalaman. Dengan persenjataan AS ditemukan di Sumatra dan
pilot AS ditembak jatuh di atas Ambon, bangsa Indonesia bisa melihat
langsung bahwa Amerika Serikat memang benar-benar berusaha untuk
mencerai-beraikan tanah air mereka.
Hasil peninjauan kembali pemerintahan Eisenhower ialah pemba-
likan kebijakan di Washington. Alih-alih mencoba melucuti Indonesia,
Amerika Serikat akan mendukung para perwira Angkatan Darat yang
antikomunis di Jakarta dan bersandar kepada mereka untuk menegah
gerak PKI. Kebijakan baru ini memperoleh perumusannya secara siste-
matik di dalam sebuah dokumen Dewan Keamanan Nasional (NSC),
“Laporan Khusus Tentang Indonesia” yang ditulis dalam Januari 1959.6
NSC melihat Angkatan Darat sebagai “perintang utama terhadap per-
kembangan kekuatan komunis lebih lanjut.” Kekuatan sipil nonkomunis
di dalam partai-partai politik “dengan dukungan Angkatan Darat bisa
berbalik melawan partai komunis di gelanggang politik.” Dokumen
NSC menganjurkan Eisenhower agar memperkuat hubungan AS dengan
tentara Indonesia agar institusi ini mampu “memerangi kiprah kaum
komunis.” Untuk memastikan bahwa pimpinan Angkatan Darat mau
dan mampu memenuhi peranannya sebagai ujung tombak kekuatan
antikomunis, Gedung Putih menyumbang perlengkapan dalam jumlah
besar-besaran.
Strategi baru AS untuk memerangi PKI ini sungguh canggih,
terutama jika dibandingkan dengan kekasaran strateginya yang lama.
NSC menyadari bahwa PKI sudah mendapat kepercayaan nasional yang
tak termakzulkan. Partai ini terorganisasi dengan sangat baik, berdisiplin
tinggi, dan luar biasa populer. Menurut penilaian NSC, PKI “mungkin
sekali akan tumbuh sebagai partai terbesar di Indonesia” jika Sukarno
tidak menangguhkan pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 1959.8
Angkatan Darat tidak bisa asal menyerang kaum komunis dengan cara
berangasan, “Tindakan terang-terangan menindas PKI akan sulit dibe-
narkan atas dasar politik dalam negeri, dan akan menghadapkan peme-
rintahan siapa pun yang mengambil tindakan ini kepada tuduhan
telah takluk kepada tekanan Barat.”9 Angkatan Darat harus mendekati
PKI dengan kelihaian musang berbulu ayam. Setiap serangan terhadap
PKI harus bisa dibenarkan sesuai dengan rambu-rambu nasionalisme
Indonesia yang diperjuangkan oleh partai itu sendiri.
Siasat yang digunakan yaitu terus-menerus memprovokasi PKI
agar melakukan tindakan gegabah yang akan menampilkan partai ini
sebagai antinasional. Dokumen NSC tahun 1959 menekankan bahwa
dalam memberi bantuannya kepada Angkatan Darat Amerika Serikat
harus memprioritaskan “permintaan bantuan untuk program dan proyek
yang akan membuka kesempatan untuk mengisolasi PKI, menggiring
partai ke posisi bertentangan secara terang-terangan dengan pemerintah
Indonesia, sehingga dengan demikian terciptalah alasan-alasan untuk
melakukan tindakan represif yang secara politik bisa dibenarkan dari
sudut kepentingan Indonesia sendiri.”10 Strategi tetap AS dari 1959
sampai 1965 ialah membantu para perwira Angkatan Darat mempersiap-
kan diri untuk melakukan serangan hebat terhadap PKI. Howard Jones,
Duta Besar di Jakarta selama tujuh tahun (1958-1965) dan salah seorang
arsitek utama kebijakan ini , memasok anasir kesinambungan yang
penting bagi tiga pemerintahan AS, Eisenhower-Kennedy-Johnson.
MENATA PANGGUNG UNTUK BENTROKAN
Sejalan dengan kebijakan pembangunan Angkatan Darat sebagai
benteng perlawanan terhadap PKI, pemerintah AS memberi pelatihan
kepada perwira-perwira Angkatan Darat di Amerika Serikat, memberi
sumbangan dan menjual persenjataan, serta memberi bantuan keuangan.
Panglima Angkatan Darat Jenderal Nasution yaitu “anak mas” Amerika;
kegigihan semangat antikomunisnya meyakinkan para pembesar di
Washington bahwa Angkatan Darat benar-benar merupakan harapan
paling baik untuk menjinakkan PKI. Berulang kali Nasution memberi
jaminan kepada para pejabat AS bahwa Angkatan Darat tidak akan
pernah membiarkan PKI merebut kekuasaan. Gabungan kepala-kepala
staf AS memberi pembenaran bantuan untuk Angkatan Darat Indonesia
pada 1958 sebagai dorongan bagi Nasution agar “melaksanakan ‘rencana’-
nya untuk mengendalikan kaum komunis.”11 Sesudah Sukarno me-
nyingkirkan Nasution pada Juni 1962, mengangkatnya untuk jabatan
administratif sebagai panglima angkatan bersenjata, dan dengan demikian
membebaskannya dari jabatan sebagai panglima pasukan, penggantinya,
Letnan Jenderal Yani, meneruskan sikap antikomunis yang sama.
Dalam Agustus 1958 Amerika Serikat memulai program bantuan
militer dengan memasok perlengkapan untuk militer, khususnya Angkatan
Darat, dan melatih para perwira di Amerika Serikat. Dari 1958 sampai
1965 Amerika Serikat setiap tahun mengeluarkan sekitar $10 juta sampai
$20 juta untuk bantuan militer Indonesia.12 Program pendidikan perwira
Angkatan Darat Indonesia di sekolah-sekolah seperti di Fort Bragg dan
Fort Leavenworth merupakan program yang menyeluruh. Dari 1950
sampai 1965 sekitar 2.800 perwira Angkatan Darat Indonesia dikirim ke
Amerika Serikat untuk sekolah – sebagian besar sesudah 1958. Jumlah itu
kira-kira merupakan seperlima sampai seperempat dari seluruh jumlah
perwira Angkatan Darat.13 Melalui pendidikan ini Amerika Serikat bisa
membangun kontak-kontak yang luas dengan Angkatan Darat Indonesia.
Tentu saja tidak semua perwira yang disekolahkan di Amerika Serikat
menjadi pengikut-pengikut setia perjuangan antikomunis. Tapi program
yang berskala sedemikan besar tentu membawa pengaruh terhadap
wawasan politik sementara perwira. Pada awal 1960-an para pejabat AS
memang merasa telah memperoleh sukses dengan program itu. Pada
1964 Dean Rusk menulis sebuah memo kepada Presiden Johnson untuk
menjelaskan bahwa bantuan AS kepada tentara Indonesia dari sudut
kemiliteran kecil saja artinya tapi “memungkinkan kita untuk menjalin
hubungan tertentu dengan elemen-elemen kunci di Indonesia yang menaruh
perhatian dan mampu melawan perebutan kekuasaan oleh kaum komunis”
(kursif penegas sesuai aslinya)
Selain melatih perwira, pemerintah AS juga menggalakkan
“civic action.” Walaupun pada mulanya Amerika Serikat membentuk
civic action untuk militer dalam perjuangan melawan perang gerilya,
Amerika Serikat berniat melaksanakannya di Indonesia sebagai sarana
penangkal pengaruh politik PKI. Pemerintah AS merumuskan civic
action sebagai penggunaan militer “pada proyek-proyek yang berguna
bagi segala tingkatan penduduk setempat dalam bidang-bidang seperti
pendidikan, pelatihan, pekerjaan umum, pertanian, transportasi, komu-
nikasi, kesehatan, sanitasi dan lain-lain yang memberi sumbangan
bagi pembangunan ekonomi dan sosial, yang juga akan berguna bagi
bertambah baiknya posisi angkatan bersenjata di tengah warga .”15
Inilah sebuah program, yang dalam istilah klise, untuk merebut hati
dan pikiran. Dengan civic action tentara Indonesia harus melibatkan diri
dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya dijalankan kaum sipil. Prajurit
menjadi pejabat di dalam pemerintahan sipil, seperti misalnya lurah
desa, dan membangun proyek-proyek prasarana, seperti jembatan dan
jalan. Pada 1962 NSC mendorong gagasan untuk memperkuat peranan
tentara Indonesia dalam “kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi dan
sosial.”16
Dipimpin oleh konsepsi Nasution tentang “perang teritorial,” pada
praktiknya sejak awal 1950-an tentara Indonesia telah menempatkan
dirinya di tengah kehidupan sipil. Apa yang diusulkan oleh pemerin-
tah Kennedy pada awal 1960-an yaitu dukungan AS untuk program
Angkatan Darat Indonesia yang sudah berjalan.17 Program civic action
Angkatan Darat Indonesia yang baru diresmikan itu sebagian besar di
bawah pimpinan Kolonel George Benson, yang jabatan resminya dari
Agustus 1962 sampai Juli 1965 yaitu pembantu khusus duta besar
AS untuk urusan civic action. Benson mendapat kepercayaan penuh
dari Panglima Angkatan Darat Yani, yang telah dikenal Benson sejak
saat ia menjadi atase militer AS di kedutaan besar di Jakarta (1956-
1959), sehingga ia dibiarkan leluasa bekerja di kalangan Angkatan Darat
Indonesia.18
Satu manfaat civic action ialah program ini memberi selubung
bagi operasi rahasia terhadap PKI. Komite NSC untuk pengikisan
pemberontakan (counterinsurgency) pada Desember 1961 menyetujui
pengeluaran biaya untuk Indonesia “guna menyokong kegiatan-kegiatan
civic action dan antikomunis,” yang akan memuat “pelatihan rahasia
bagi personil militer dan sipil terpilih, yang akan ditempatkan pada
kedudukan-kedudukan kunci di dalam [di sini sensor mencatat peng-
hapusan ‘kurang dari 1 baris teks asli’] program civic action.”19 Banyaknya
bagian tulisan yang dihilangkan dari dokumen yang telah dideklasifi kasi
ini memberi kesan bahwa program civic action meliputi operasi-operasi
terselubung yang peka di Indonesia.
Angkatan Darat Indonesia mengikuti strategi gaya Gramsci dalam
versinya sendiri: menerabas ranah-ranah strategis dalam warga sipil
sebelum melancarkan usaha merebut kekuasaan negara. Angkatan Darat
mempunyai “golongan fungsional”-nya sendiri, yaitu Golongan Karya
(Golkar), yang mirip dengan partai politik; serikat buruh, yaitu Sentral
Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI); surat kabar, yaitu
Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha; sekelompok tokoh-tokoh budaya
yang bekerja sama erat dengan para perwira antikomunis (misalnya
penulis Wiratmo Sukito, pemrakarsa Manifes Kebudayaan yang telah
menyulut badai kontroversi pada 1963). Dengan menumbuhkan
berbagai sayap dan front yang sangat luas, Angkatan Darat menjadikan
dirinya sendiri sebagai bayangan serupa PKI. Undang-undang keadaan
darurat perang yang diumumkan pada Maret 1957 sebagai jawaban
terhadap pemberontakan PRRI/Permesta memberi kekuasaan istimewa
kepada Angkatan Darat untuk campur tangan dalam kehidupan politik
sipil. Seperti Daniel Lev mengatakan, “Undang-undang keadaan darurat
perang telah menjadi piagam politik Angkatan Darat.”20 Para panglima
Angkatan Darat di daerah-daerah melakukan pembatasan terhadap pers,
menahan tokoh-tokoh politik, dan memberlakukan undang-undang tak
tertulis mereka sendiri. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda
dalam Desember 1957 memberi kesempatan bagi Angkatan Darat
memasuki dunia perekonomian. Banyak panglima menjadi pengusaha,
memperoleh keuntungan berlimpah dari perkebunan, pabrik, usaha
impor-ekspor, dan penyelundupan.21 Mereka menumpuk dana yang
cukup besar untuk membiayai usaha mereka menerobos tempat-tempat
strategis di tengah warga sipil. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an
Angkatan Darat di bawah Nasution mendesakkan bentuk negara korpo-
ratis, militer, yang di dalamnya partai politik dihapus dan ranah publik
dikosongkan dari pertarungan politik.22 Pada 1958 politikus veteran T
Sjahrir memperingatkan bahwa perwira-perwira Nasution memendam
“cita-cita militeristik dan fasis” untuk pemerintah Indonesia.23
Banyak pejabat dari kalangan pemerintahan Kennedy percaya bahwa
ketertiban politik dan pembangunan ekonomi di negara-negara Dunia
Ketiga tertentu bisa tercapai dengan baik melalui pemerintahan militer.
Para pejabat AS ini beranggapan bahwa militer sering kali merupakan
lembaga yang terorganisasi paling baik, dan oleh sebab itu paling layak
memimpin pemerintahan. Seorang ilmuwan politik, Lucien Pye, dari Mas-
sachusetts Institute of Technology menyatakan bahwa tentara di negeri-
negeri praindustri bisa menjadi “agen-agen modernisasi” sebab mereka
cenderung “mengutamakan pandangan rasional dan memperjuangkan
perubahan yang bertanggung jawab dan pembangunan nasional.” Para
perwira Angkatan Darat menghargai “kemajuan teknologi,” dapat
memajukan “rasa kewarganegaraan,” dan mampu “memperkuat fungsi-
fungsi yang pada hakikatnya administratif.”24 Walt Rostow mengepalai
sebuah tim di Departemen Luar Negeri yang pada Januari 1963 menulis
laporan berjudul “Th e Role of the Military in the Underdeveloped Areas”
(Peranan Militer di Kawasan yang Belum Berkembang), yang menyodor-
kan gagasan mendorong militer di beberapa negara untuk mengambil
alih fungsi-fungsi negara dan mengabaikan prinsip supremasi sipil.25
Pemerintah Kennedy berharap Angkatan Darat Indonesia menjadi negara
di dalam negara.
Pimpinan tertinggi Angkatan Darat Indonesia memandang dirinya
sendiri dengan cara yang sama. Pada awal 1960-an pimpinan ini telah
mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan negara. Guy
Pauker, seorang ahli terkemuka AS untuk urusan militer Indonesia yang
berafi liasi baik dengan Rand Corporation maupun University of Califor-
nia-Berkeley, melihat bahwa Nasution mengikuti strategi jangka panjang
yang cerdik “untuk menjadikan Angkatan Darat Indonesia sebuah orga-
nisasi, yang pada akhirnya dapat memantapkan dan mengembangkan
negeri ini .”26 Nasution tidak ingin mengambil alih kekuasaan negara
sebelum Angkatan Darat tertata ketat sebagai suatu lembaga yang terpusat
dan “mampu memerintah Indonesia”; jenderal ini sadar bahwa Angkatan
Darat tidak bisa melancarkan kudeta terhadap Presiden Sukarno sebab
ia terlalu populer. “Setiap serangan politik secara langsung terhadapnya
pasti akan gagal.”27 Angkatan Darat tidak bisa mendongkel Sukarno
tanpa memicu perang saudara yang tak terkendalikan. Pauker tidak
optimistis akan keberhasilan strategi jangka panjang Nasution – baik
Sukarno maupun PKI mempunyai kemungkinan untuk menggagalkan-
nya. Tapi Pauker melihat bahwa Angkatan Darat merupakan satu-satunya
harapan sejati untuk menghancurkan kaum komunis. Angkatan Darat
merupakan “titik penggalangan kekuatan elemen-elemen antikomunis”
dalam warga sipil.28
Pauker mulai bersekutu dengan Wakil Direktur Sekolah Staf
Komando Angkatan Darat (Seskoad), Kolonel Suwarto, yang sedang
mempersiapkan para perwira rekan-rekannya untuk peranan mereka
sebagai penguasa masa depan.29 Suwarto, lulusan program pendidikan
di Fort Leavenworth pada 1959, terkenal sebagai musuh pribadi Presiden
Sukarno. Hanya berkat perlindungan Yani, Suwarto bisa tetap memegang
posisi berpengaruh dalam Angkatan Darat dan meneruskan persekong-
kolannya melawan Sukarno.30 Tentu saja Angkatan Darat tidak bisa
secara terbuka membahas rencana perebutan kekuasaan negara. Suwarto
dan rekan-rekannya yang berhaluan sama di Seskoad bekerja dengan cara
yang licin. Misalnya, mereka mengatur agar ekonom-ekonom berpendi-
dikan AS di Universitas Indonesia pergi ke Bandung untuk memberi
seminar-seminar kepada para perwira Angkatan Darat. Ekonom-ekonom
ini pada umumnya mengenyam pendidikan di Berkeley, atas santunan
Ford Foundation. Seorang guru besar dari Berkeley yang mengepalai
proyek ini, Bruce Glassburner, tinggal selama tiga tahun di Indonesia
(1958-1961) dan belakangan mengenang bahwa para perwira Angkatan
Darat di Seskoad ingin belajar tentang ekonomi agar mereka bisa meme-
rintah dengan bijak jika mereka telah mengambil alih kekuasaan negara:
“Mengingat keadaan ekonomi Indonesia yang gawat pada awal dan per-
tengahan 1960-an, mereka dengan mudah memahami bahwa bila terjadi
perubahan politik yang akan membawa militer ke tampuk kekuasaan,
penyelesaian dengan cepat masalah-masalah ekonomi terburuk harus
menjadi prioritas paling utama.”31 Para ekonom yang mengajar di
Seskoad, misalnya Muhammad Sadli, belakangan dikenal sebagai apa
yang disebut teknokrat dan mafi a Berkeley dari rezim Suharto.32
Di antara para perwira yang mengikuti seminar Seskoad ialah
Suharto. Saat itu ia baru saja dipecat dari kedudukannya sebagai panglima
Angkatan Darat di Jawa Tengah atas tuduhan korupsi, tapi perwira-
perwira atasannya memutuskan bahwa operasi penyelundupannya di
pelabuhan Semarang tidak cukup berat untuk melahirkan penuntutan.
Mereka tidak mengumumkan alasan pemecatannya. Tuduhan dipeties-
kan, dan ia dikirim ke Seskoad pada akhir 1959. Di sekolah ini ia ada
di bawah pengaruh Suwarto. Seorang sejarawan militer Indonesia, Ulf
Sundhaussen, menulis bahwa di Seskoad Suharto “terlibat dalam penyu-
sunan Doktrin Perang Teritorial dan kebijakan Angkatan Darat tentang
Civic Mission (yaitu penetrasi para perwira Angkatan Darat ke dalam
segala bidang kegiatan dan tanggung jawab pemerintah).”33 Suwarto
mengajar para perwira agar berpikir tentang Angkatan Darat sebagai
sebuah lembaga yang mempunyai hak dan kemampuan untuk melibat-
kan diri di dalam memimpin negeri ini. Walaupun Suharto tidak pergi
belajar di Amerika Serikat, ia tentu tahu tentang harapan AS terhadap
Angkatan Darat, baik sebagai benteng antikomunis maupun sebagai
pemerintah bayangan.
Belakangan Yani dan stafnya merekrut Suharto untuk memainkan
peranan rahasia yang penting dalam usaha mereka untuk menggembosi
konfrontasi, kampanye anti-Malaysia Sukarno. Pada mulanya jenderal-
jenderal Angkatan Darat tidak menentang kampanye yang dilontarkan
pada September 1963 sebab kampanye itu membuahkan kenaikan
dana. Tapi saat pertempuran-pertempuran kecil menghebat dalam
pertengahan sampai akhir 1964, mereka ingin mencegahnya berkembang
menjadi perang besar melawan militer Inggris, yang melindungi Malaysia.
Untuk menghindari pertikaian dengan Sukarno, yang dikenal suka men-
campuri urusan pengangkatan dalam Angkatan Darat jika ia tidak senang,
di muka umum jenderal-jenderal itu tetap mendukung konfrontasi.
Namun sementara itu mereka memakai berbagai cara terselubung
untuk menyabotnya. Mereka berusaha memengaruhi Sukarno agar mere-
organisasi komando militer untuk konfrontasi. Sukarno merasa perlu
mengadakan perubahan sesudah mengalami kegagalan yang memalukan
dalam serangan-serangan rahasia terhadap Malaysia pada pertengahan
1964, dan menyetujui usul Angkatan Darat dengan memberi nama baru
komando multitugas ini sebagai Komando Mandala Siaga (Kolaga) pada
September 1964. Ia juga mengesahkan dimasukkannya Suharto sebagai
Wakil Panglima Kolaga pada 1 Januari 1965.34
Dari kedudukannya sebagai orang kedua dalam komando, Suharto
terus mendesakkan wewenang yang lebih besar dari Panglima Kolaga,
Laksamana Madya AURI Omar Dani.35 Suharto yang menentukan
penempatan personil dan persenjataan Angkatan Darat yang ditugasi
untuk kampanye anti-Malaysia. Pada waktu itu pangkalan operasi
Suharto ialah Kostrad, pasukan cadangan Angkatan Darat, yang sejak
Mei 1963 ada di bawah komandonya. Suharto memperlambat kegiatan
pengiriman pasukan, dan membiarkan pasukan-pasukan yang ditem-
patkan dekat perbatasan Malaysia terus-menerus kekurangan personil
dan perlengkapan. Omar Dani, sebagai Panglima AURI, tidak bisa
memaksa Angkatan Darat untuk tunduk kepada sasaran-sasaran yang
telah ditetapkannya. Pasukan-pasukan yang ditempatkan di Sumatra,
di bawah komando Kolonel Kemal Idris, musuh lama Sukarno, yang
pengangkatannya merupakan taktik lain untuk menyabot konfrontasi,
tidak diberi kapal-kapal pengangkut sehingga menghalangi mereka untuk
menyerbu Malaysia.36
Suharto dan agen-agen intelijennya di Kostrad juga menyabot kon-
frontasi dengan menghubungi wakil-wakil Malaysia dan Inggris secara
diam-diam dan meyakinkan mereka bahwa Angkatan Darat menentang
pertempuran-pertempuran kecil yang berlangsung dan akan berusaha
membatasinya. Barangkali Yani dan kepala intelijennya, S. Parman,
mempercayakan kepada Suharto tugas yang peka ini sehingga mereka
bisa dengan tenang mengingkarinya seandainya komplotan mereka ter-
bongkar. Pada Juli atau Agustus 1964 Suharto memerintahkan perwira
intelijennya di Kostrad, Mayor Ali Moertopo, agar memberi tahu musuh
tentang maksud sebenarnya Angkatan Darat.37 Untuk memudahkan
dalam berkomunikasi dengan para pejabat Malaysia, Ali Moertopo
memakai orang-orang sipil Indonesia yang pernah terlibat dalam
pemberontakan PRRI/Permesta pada 1957-1958, dan telah memilih
hidup di pengasingan di Singapura dan Malaysia.38 Pada Januari 1965
Suharto memanggil teman lamanya, Kolonel Yoga Sugama dari Belgrado,
saat itu ia atase militer di sana, untuk segera kembali ke Indonesia agar
bisa membantu “mengerem” konfrontasi.39 Yoga mengambil alih tugas
Moertopo. Disamping itu, Mayor Benny Moerdani, perwira Kostrad
sejak Januari 1965, dikirim ke Bangkok untuk menghubungi para
pejabat yang pro-Barat di sana. Untuk penyamaran statusnya ia bekerja
sebagai manajer penjualan di kantor maskapai penerbangan Indonesia,
Garuda.40
Salah satu alasan mengapa Suharto dan perwira-perwira Kostrad
menentang konfrontasi ialah sebab operasi ini mengalihkan sumber
daya Angkatan Darat dari kampanye melawan PKI. Bagian intelijen di
Kostrad pada pertengahan 1964 menulis laporan rahasia yang menya-
takan bahwa konfrontasi mengacaukan upaya Angkatan Darat untuk
mengendalikan PKI.41 Terlalu banyak pasukan dipusatkan di sepanjang
perbatasan dengan Malaysia, bukan ditempatkan di tengah masyara-
kat sipil Indonesia, terutama warga Jawa. Sebuah laporan rahasia
pemerintah AS yang muncul belakangan menulis bahwa militer lebih
suka mengakhiri konfrontasi agar pasukan bisa dikembalikan ke induk
pangkalan mereka sendiri “untuk dipersiapkan bagi konfrontasi terhadap
PKI dan kaum ekstremis lainnya di masa yang akan datang.”42
TAHUN BENTROKAN
Dilatih, dipersenjatai, didanai, dan didorong oleh Amerika Serikat untuk
menyerang PKI, pimpinan tertinggi Angkatan Darat pada Januari 1965
memutuskan untuk memulai perencanaan kemungkinan melakukan
serangan. Serangkaian peristiwa memancing Yani dan lingkaran ter-
dekatnya untuk percaya bahwa kekuasaan Presiden sudah mulai kurang
mantap dan, akibatnya, ancaman PKI menjadi makin meningkat.
Kesehatan Sukarno memburuk, seperti ditunjukkan oleh gangguan
pada ginjalnya yang mengharuskannya dioperasi pada Desember 1964.
Ia juga menjadi semakin terisolasi di gelanggang internasional. Dalam
menanggapi persetujuan Dewan Keamanan PBB yang memberi kursi
keanggotaan untuk Malaysia, pada 7 Januari 1965 Sukarno mengu-
mumkan bahwa Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Kebijakannya
tentang konfrontasi terhadap Malaysia membuat PKI berani menuntut
agar ribuan, jika bukan jutaan, rakyat sipil dipersenjatai dan diorga-
nisasi sebagai angkatan kelima, yaitu angkatan baru di dalam keten-
taraan. Dengan kemungkinan dipersenjatainya PKI, jenderal-jenderal
Angkatan Darat menyadari bahwa konfrontasi bergulir cepat di luar
kendali mereka. Menurut analisis CIA tentang G-30-S yang telah
diterbitkan, Yani dan empat jenderal lain mulai bertemu pada Januari
1965 “untuk merundingkan situasi politik yang memburuk dan apa
yang harus dilakukan Angkatan Darat menghadapi hal itu. Kelompok
ini, yang dikenal sebagai ‘brain trust’ [kelompok pemikir], melibatkan
keempat jenderal ini , yaitu: Jenderal Suprapto, Jenderal Harjono,
Jenderal Parman, dan Jenderal Sukendro.” Jenderal-jenderal ini bertemu
“secara teratur, [dan] rahasia.”43 Tiga jenderal ini pertama yaitu
anggota staf umum Yani (SUAD). Jenderal terakhir, Sukendro, pernah
memimpin penindasan terhadap PKI pada Juli-September 1960, dan
pada saat itu, bersama jenderal-jenderal lain dari Angkatan Darat yang
antikomunis garis keras, mendesak Nasution agar melakukan kudeta
terhadap Sukarno. Sukarno mengajak Angkatan Darat mencapai sebuah
kompromi yang berujung pada berakhirnya penindasan terhadap PKI
dan pengiriman Sukendro ke pengasingan selama tiga tahun.44 Dalam
tahun-tahun pengasingan itu Sukendro belajar di University of Pittsburgh
dan menjalin kontak lebih dekat dengan para pejabat AS dan CIA. Yani
memanggil kembali Sukendro ke Angkatan Darat pada 1963, kemudian
memberinya kepercayaan merancang komplotan tingkat tinggi, memulai
kembali apa yang pernah diusahakannya dengan begitu kasar pada 1960:
mengganyang PKI dan mendongkel Sukarno.
Informasi tentang kelompok para jenderal pilihan Yani itu bocor.
Sukarno mendengar desas-desus tentang Dewan Jenderal dan memanggil
Yani ke istana pada 22 Mei 1965 untuk dimintai keterangan. Seperti
diakui CIA, kelompok pemikir dalam lingkaran Yani ini hampir bisa
dipastikan yaitu kelompok yang dimaksud PKI pada saat memperingat-
kan Sukarno.45 Yani berpendapat bahwa sementara orang telah keliru
tafsir mengenai dewan kenaikan pangkat di kalangan perwira tinggi
Angkatan Darat, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti),
sebagai Dewan Jenderal.
Duta Besar AS, Howard Jones, mendengar tentang diskusi yang
dilakukan kelompok pemikir Yani pada Januari 1965. Jones mengirim
kawat kepada atasannya di Washington bahwa seorang informan kedutaan
besar, yang baru saja kembali dari sebuah rapat dengan Jenderal Parman,
melaporkan, Angkatan Darat sedang “menyusun rencana khusus untuk
mengambil alih pemerintahan pada saat Sukarno turun panggung.”
Walaupun perencanaan yang didasarkan pada beberapa kemungkinan
ini dibuat “dengan tujuan masa pasca-Sukarno,” beberapa perwira dari
“komando puncak militer mendorong agar kup dilancarkan sebelum
Sukarno meninggal jika PKI berhasil membentuk pasukan milisi
bersenjata. Informan itu menjelaskan, jika Angkatan Darat memang
mengambil alih kekuasaan sebelum Sukarno meninggal, “kup akan
diselenggarakan sedemikian rupa untuk menjaga agar kepemimpinan
Sukarno tetap utuh.” Kup ini akan merupakan kup yang tidak
tampak seperti kup. Informan Jones bahkan menyatakan bahwa bahkan
para penghujat Presiden di dalam tubuh Angkatan Darat pun “yakin
bahwa tidak mungkin terjadi kup apa pun terhadap Sukarno yang akan
berhasil. Ia masih tetap dicintai rakyat.” Jones memandang informasi itu
bisa dipercaya, sebab informannya merupakan sebuah “sumber yang
sangat bagus.”46
Diplomat berpengalaman Ellsworth Bunker, yang dikirim ke Jakarta
pada April 1965 untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap
hubungan AS - Indonesia, membenarkan tinjauan tentang Sukarno
yang tidak bisa diserang itu. “Tidak perlu disangsikan kesetiaan rakyat
Indonesia kepada Sukarno,” tulisnya dalam laporannya kepada Presiden
Johnson. Bangsa Indonesia “dalam jumlah yang besar mengharapkan
kepemimpinan darinya, mempercayai kepemimpinannya, dan bersedia
mengikutinya. Tak ada kekuatan di tanah air yang bisa menyerangnya,
tidak pula ada bukti bahwa suatu kelompok penting ingin berbuat
demikian.”47
Agar sebuah kudeta berhasil di Indonesia, ia harus diberi kedok yang
sebaliknya: usaha untuk menyelamatkan Presiden Sukarno. Angkatan
Darat harus tampil sebagai penyelamat Sukarno dan bukan sebagai
penggali liang kubur baginya. Masalahnya bagi Angkatan Darat yaitu
bahwa kudeta berkedok seperti itu memerlukan adanya suatu dalih.
Seperti di atas sudah saya kemukakan, sampai 1959 Dewan Keamanan
Nasional AS telah memahami bahwa penindasan terhadap PKI haruslah
“bisa dibenarkan secara politik dari sudut kepentingan Indonesia sendiri”;
PKI harus diarahkan “masuk posisi sebagai oposisi terbuka terhadap
pemerintah Indonesia.” Dalih untuk kup yang masuk akal haruslah
merupakan percobaan kup oleh PKI. Duta Besar Jones berbicara pada
sebuah rapat tertutup para pejabat Departemen Luar Negeri di Filipina
pada Maret 1965, “Dari sudut pandangan kita, tentu saja, percobaan
kup yang gagal oleh PKI kiranya merupakan perkembangan yang paling
efektif untuk memulai pembalikan kecenderungan politik di Indonesia.”
Jones berharap PKI akan mengajukan kepada Angkatan Darat “tantangan
tegas yang bisa merangsang reaksi yang efektif.”48
Jones tidak sendiri dalam berpikir tentang “usaha kup yang gagal
oleh PKI” sebagai dalih yang ideal. Gagasan ini beredar luas di kalangan
korps diplomatik di negara-negara yang bersahabat dengan Amerika
Serikat. Edward Peck, wakil Menlu di Kementerian Luar Negeri Inggris,
menyarankan “sebab nya barangkali banyak yang harus dibicarakan
untuk mendorong PKI melakukan kup prematur selagi Sukarno masih
hidup.”49 Menjawab Peck, Komisaris Tinggi Selandia Baru di London,
pada Desember 1964 dengan tegas mengatakan bahwa kup prematur PKI
“boleh jadi merupakan cara penyelesaian yang paling berguna bagi Barat
– asal kup itu gagal.”50 Gagasan ini bahkan meluas sampai ke Kementerian
Luar Negeri Pakistan. Seorang perwira intelijen Belanda pada Organisasi
Pertahanan Atlantik Utara (NATO, North Atlantic Treaty Organization)
memberi tahu Duta Besar Pakistan di Eropa Barat tentang gagasan ini
pada Desember 1964. Duta Besar itu, sesuai dengan tugasnya, melapor
kepada atasannya di Islamabad bahwa suatu “kup komunis prematur”
yang “sengaja dirancang untuk gagal” akan memberi “kesempatan
yang sah dan memuaskan bagi Angkatan Darat untuk menghancurkan
komunis dan membikin Sukarno sebagai tawanan niat baik Angkatan
Darat.”51 Gagasan itu rupanya dipandang sangat pintar sehingga menjadi
bahan senda gurauan dalam kalangan elite. Inilah mungkin sebabnya
mengapa Jones memakai kata-kata “tentu saja” saat memulai
pembicaraan tentang soal ini dengan rekan-rekannya di Departemen
Luar Negeri, seakan-akan mereka itu sudah mengetahuinya.
Baik pemerintah Amerika Serikat maupun komando tertinggi
Angkatan Darat Indonesia melewatkan 1965 untuk menunggu terjadinya
semacam aksi dramatis dari PKI yang akan memberi pembenaran
bagi penindasan terhadapnya. Sementara pihak bahkan memberi saran
yang membantu, yaitu agar Amerika Serikat bertindak selaku katalisator
untuk bentrokan yang sangat dinantikan ini. Pada Maret seorang analis
di Departemen Luar Negeri di Washington mempertanyakan, “Apakah
ada sesuatu yang akan membikin bentrokan [semacam itu] tidak bisa
dielakkan?”52 Ellsworth Bunker, dalam laporannya bulan April, meng-
anjurkan, agar “AS harus diarahkan untuk menciptakan kondisi yang
akan memberi elemen-elemen kekuatan yang potensial kondisi-kondisi
yang paling menguntungkan untuk konfrontasi.”53
Amerika Serikat “menciptakan kondisi” melalui operasi-operasi
rahasia. Sebuah komisi NSC menyetujui proposal pada Maret 1965
untuk aksi-aksi rahasia, misalnya “menyokong kelompok-kelompok
antikomunis yang ada,” “operasi-operasi black letter [surat kaleng]” dan
“operasi-operasi media.” Rencananya yaitu “menggambarkan PKI
sebagai penentang Sukarno dan nasionalisme yang sah yang semakin
ambisius dan berbahaya,” dan dengan demikian menyatukan semua
elemen nonkomunis untuk melawan PKI. Proposal ini menyebutkan
bahwa “tokoh-tokoh nasionalis terkemuka” di Indonesia telah diberi
“sejumlah dana” melalui “saluran-saluran yang aman,” sehingga mereka
bisa “mengambil langkah perintang terhadap PKI.”54
Pemerintah AS menjadi sangat mengharapkan terjadinya bentrokan
antara Angkatan Darat dan PKI pada 1965 sebab hubungan AS dengan
pemerintah Sukarno dengan cepat memburuk. Para demonstran militan
menyerang banyak kantor konsulat dan perpustakaan pemerintah AS.
Reaksi Sukarno yang ogah-ogahan terhadap serangan-serangan pada
Februari dan Maret ini mengesankan bahwa ia mengipasi demon-
strasi-demonstrasi itu. Amerika Serikat menempuh apa yang dinamai
“low-posture policy” (kebijakan merunduk). Kebijakan ini memerlukan
penarikan mundur sebagian besar personil kedutaan besar (yang mencapai
empat ratus orang pada April dan tiga puluh lima orang pada Agustus),
penghentian bantuan kepada pemerintah Sukarno, dan kelanjutan
hubungan dengan pimpinan Angkatan Darat dengan harapan mereka
akan bertindak melawan PKI dan Sukarno. Pos CIA tetap dipertahankan
dengan kontingen lengkap beranggotakan dua belas orang (delapan staf
operasional dan empat staf administrasi) agar badan ini bisa meneruskan
kegiatan rahasia mereka.55
Sambil meringkuk dalam-dalam, para pejabat Kedutaan Besar AS
yakin bahwa bentrokan penentuan melawan PKI sudah hampir tiba.
Pada April Bunker menulis, “Ketertampakan AS harus dikurangi sehingga
mereka yang menentang kaum komunis dan ekstremis bisa leluasa meng-
hadapi konfrontasi, hal yang mereka yakini akan terjadi, tanpa kekha-
watiran akan diserang sebagai pembela-pembela kaum neokolonialis
dan imperialis.”56 Marshall Green, pengganti Jones sebagai Duta Besar
AS pada Juli 1965, diberi wewenang untuk menempuh garis lebih keras
terhadap Sukarno. Penilaian Green sesudah sekitar satu bulan di Jakarta
yaitu bahwa prioritas AS harus “tetap memelihara hubungan apa saja
yang mungkin dengan Angkatan Darat dan elemen-elemen lain dalam
struktur kekuasaan, dengan memandang pada periode pasca-Sukarno.”57
Selama masa jabatan Green Kedutaan Besar AS bertiarap sambil berharap
bahwa kontak-kontak kedutaan besar di dalam Angkatan Darat akan
bertindak melawan PKI dan Sukarno. Seperti dijelaskan seorang staf
NSC kepada Presiden Johnson, “Sasaran utama tetap mengarungi badai
panjang dengan menutup rapat-rapat lubang palka (mengurangi jumlah
staf diplomatik) dalam usaha memainkan pertaruhan jangka panjang
pasca-Sukarno.”58 Amerika Serikat memutuskan untuk tidak melakukan
pemutusan hubungan sama sekali dengan Indonesia sehingga dengan
demikian ia dapat terus melakukan hubungan dengan sekutu-sekutu
antikomunisnya dalam Angkatan Darat.
Salah seorang Amerika yang mempunyai hubungan paling dekat
dengan Angkatan Darat Indonesia ialah George Benson, penasihat civic
action untuk Angkatan Darat Indonesia. Ia mempunyai hubungan pribadi
yang erat dengan Yani dan banyak perwira dari SUAD. Sebelum Benson
kembali ke Amerika Serikat pada Juli 1965, ia mengadakan jamuan
makan siang dengan Yani dan Parman. Menurut Benson, Yani memberi
jaminan kepadanya bahwa Angkatan Darat secara padu antikomunis.
Yani menjelaskan bahwa ia dan staf umumnya telah mengangkat 120
komandan batalyon di seluruh tanah air dan dalam pandangan mereka
semuanya bisa dipercaya. Menurut Benson, Yani juga mengatakan,
“Kami mempunyai senjata, dan kami tidak membolehkan senjata jatuh
ke tangan mereka [komunis]. sebab nya jika terjadi bentrokan, kami
akan membersihkan mereka semua.”59
Pemerintah Amerika Serikat, tentu saja, tidak tahu dengan tepat
kapan dan bagaimana bentrokan antara Angkatan Darat dan PKI akan
terjadi. Namun Amerika Serikat bisa memastikan bahwa konfrontasi itu
akan terjadi, dan juga cukup yakin bahwa Angkatan Darat, bagaimana-
pun, akan menang. Pada Januari 1965 saja penilaian CIA tentang
“permulaan pergulatan alot untuk penggantian Sukarno” meramalkan
bahwa “perjuangan pertama untuk menggantikannya akan dimenangkan
oleh Angkatan Darat dan elemen-elemen nonkomunis.”60 Kenyataan
sederhana, yang dengan terus terang dikatakan Yani kepada Benson,
yaitu Angkatan Darat memonopoli persenjataan. Frederick Bunnel
dengan tepat melukiskan kebijakan AS pada 1965, “Selalu ada keyakinan
yang berhati-hati bahwa Angkatan Darat bisa dan akan menang dalam
bentrokan di masa pasca-Sukarno, tapi bentuk dan waktu bentrokan itu
tidak bisa diramalkan.”61
Mengingat Kedutaan Besar AS ingin memancing bentrokan,
menjadi beralasan untuk menduga bahwa operasi-operasi rahasia pos
CIA melibatkan tindakan-tindakan yang akan mendorong PKI agar
berpikir bahwa partai dan Sukarno berada dalam bahaya. Beberapa dari
“operasi-operasi black letter [surat kaleng]” dan “operasi-operasi media”
CIA tentunya dirancang untuk meyakinkan pimpinan PKI bahwa
jenderal-jenderal Angkatan Darat dan Amerika Serikat yaitu anjing-
anjing gila yang sangat mengingini kup.
Para pejabat AS berulang kali memberi tahu jenderal-jenderal
pimpinan Angkatan Darat bahwa Amerika Serikat akan mendukung
mereka jika mereka bergerak melawan PKI. Howard Jones sudah
meyakinkan Nasution sebelumnya pada Maret 1964 dalam pertemuan
pribadi mereka selama sembilan puluh menit bahwa pasti akan datang
“dukungan AS pada saat krisis.” Sebaliknya, Nasution meyakinkan Jones
bahwa Angkatan Darat “tetap berpandangan antikomunis” dan sedang
mengindoktrinasi para perwira “untuk memastikan kesiagaan tentara
menghadapi tantangan apabila saatnya tiba.”62 Pada kesempatan lain
Nasution meyakinkan Jones bahwa serangan Angkatan Darat terhadap
PKI pada 1948, serangan yang sebagian besar dilakukan oleh pasukan
Jawa Barat di bawah Nasution sendiri, “Ringan saja jika dibandingkan
dengan tindakan yang akan dilakukan Angkatan Darat sekarang ini.”63
Pertanyaan yang belum terjawab ialah apakah PKI akan memberi
Angkatan Darat dalih untuk sebuah serangan. Sementara Jones melihat
bahwa “percobaan kup yang gagal oleh PKI” sebagai kejadian yang ideal,
ia pesimis terhadap kemungkinan kup akan terjadi. Dalam pidatonya
untuk Departemen Luar Negeri pada Maret 1965 Jones mengatakan
bahwa PKI mungkin tidak akan mencoba melakukan aksi apa pun
terhadap Sukarno, “PKI berada di posisi terlalu baik melalui taktik kerja
samanya dengan Sukarno dewasa ini. Kecuali jika pimpinan PKI lebih
gegabah dari yang saya pikir tentang mereka, mereka tidak akan meng-
ajukan kepada Angkatan Darat tantangan tegas yang bisa merangsang
reaksi yang efektif.”64 Berlawanan dengan perhitungan Jones, PKI, lebih
khusus lagi Aidit dan Sjam, ternyata berjalan masuk perangkap.
MEMANFAATKAN GERAKAN 30 SEPTEMBER
Menjelang G-30-S pecah, para pejabat tinggi AS dan perwira-perwira
Indonesia sekutu mereka sudah menyiapkan sebuah skenario yang berisi
pokok-pokok alur kejadian sebagai berikut: menuding PKI melakukan
percobaan kup, melancarkan represi besar-besaran terhadap PKI di
seluruh negeri, tetap memakai Sukarno sebagai presiden boneka
sambil merongrong kekuasaannya, dan membangun satu pemerintah
korporatis baru yang dikuasai Angkatan Darat. Itulah skenario ideal
mereka. Peristiwa demi peristiwa muncul dan berkembang begitu
rupa sehingga memungkinkan mereka mewujudkan skenario ini jadi
kenyataan. Meskipun G-30-S terjadi sebagai sebuah kejutan, mereka
segera tahu bagaimana mengambil manfaat dibandingkan nya. Gerakan 30
September bukanlah sebuah percobaan kup langsung oleh PKI, tapi
cukup serupa untuk memenuhi tujuan mereka. Gerakan 30 September
telah membuka jalan bagi para pejabat AS dan jenderal-jenderal Indonesia
sahabat mereka untuk menjalankan rencana lama mereka mendongkel
Sukarno dan menyerang PKI.
Dalam hari-hari pertama Oktober Kedutaan Besar AS dan para
pembuat kebijakan di Washington khawatir bahwa Angkatan Darat
Indonesia tidak akan memanfaatkan sepenuhnya kesempatan untuk
menyerang PKI. Bahkan sebelum Amerika Serikat mempunyai bukti
kuat tentang tanggung jawab PKI pun, ia telah menyalahkan PKI sambil
mendorong Angkatan Darat agar menghancurkan partai itu. Laporan
Kedutaan Besar bertanggal 4 Oktober menyatakan, Angkatan Darat
belum “sampai pada keputusan apakah akan meneruskan usahanya
untuk mencapai kemenangan penuh atas PKI.”65 Sementara para
pejabat tinggi AS percaya bahwa Nasution, sekutu lama mereka, akan
mendorong terjadinya penyerangan besar-besaran, mereka khawatir
elemen-elemen lain di dalam Angkatan Darat akan menghalanginya.
Pos CIA di Jakarta menyatakan sehari kemudian bahwa “Angkatan Darat
harus bergerak cepat jika ia hendak memanfaatkan kesempatannya untuk
bergerak melawan PKI.”66 Pos CIA (mungkin pimpinannya, B. Hugh
Tovar) kembali khawatir pada 7 Oktober bahwa ada bahaya Angkatan
Darat tidak akan melancarkan serangan terhadap PKI, tapi cukup puas
dengan aksi terbatas “terhadap mereka yang langsung terlibat dalam
pembunuhan para jenderal.”67 Tepat sehari berikutnya semua kekhawa-
tiran CIA itu hilang saat ternyata para jenderal Angkatan Darat sudah
berkumpul pada 5 Oktober dan sepakat untuk “melaksanakan rencana
pengganyangan PKI.”68 Gerakan 30 September akan ditempatkan pada
tujuan yang tepat sebagai pembenaran untuk penindasan terhadap PKI
sebagaimana yang telah direncanakan – penindasan yang ternyata persis
seperti yang telah dijanjikan Nasution: penindasan terhadap PKI pada
1948 tampak lunak belaka.
Walaupun jenderal-jenderal Angkatan Darat tidak memerlukan
jaminan lebih jauh bahwa Amerika Serikat akan menyokong mereka
selama serangan pembasmian PKI berlangsung, Kedutaan Besar AS tetap
memberi mereka jaminan itu. Duta Besar Green mengirim telegram ke
Washington pada 5 Oktober untuk mengusulkan bahwa ia “menyatakan
dengan terus terang kepada tokoh-tokoh kunci dalam Angkatan Darat
seperti Nasution dan Suharto tentang keinginan kita untuk membantu
mereka sejauh kita bisa.” Dalam jawabannya Departemen Luar Negeri
menyetujui usul ini tapi dengan catatan bahwa jenderal-jenderal
Angkatan Darat itu harus sudah benar-benar percaya bahwa mereka
bisa bersandar kepada Amerika Serikat, “Selama beberapa tahun bela-
kangan hubungan timbal balik yang berkembang melalui program pen-
didikan, civic action dan MILTAG (Military Assistance Group, Kelompok
Bantuan Militer), demikian pula penyampaian kepastian secara teratur
kepada Nasution, tentunya telah terpatri dengan jelas di dalam pikiran
pimpinan Angkatan Darat bahwa AS selalu berdiri di belakang mereka
apabila mereka memerlukan bantuan.”69 Satu jaminan yang disampaikan
Kedutaan Besar AS kepada ajudan Nasution pada pertengahan Oktober
ialah bahwa pasukan Inggris yang berhimpun di Malaysia tidak akan
memanfaatkan kekacauan di Jakarta dan menyerang pasukan Indonesia
yang terlibat dalam konfrontasi. Angkatan Darat bisa terus melanjutkan
tindak pembasmian terhadap PKI tanpa khawatir akan ada serangan dari
Malaysia. Menurut Kedutaan Besar AS, ajudan Nasution mengutarakan
terima kasihnya, “Ia [ajudan] berkomentar yang isinya kurang lebih me-
nyatakan bahwa memang itulah yang diperlukan, yaitu dengan memberi
jaminan bahwa kami (Angkatan Darat) tidak akan diserang dari segala
penjuru saat kami sedang bekerja membenahi banyak hal di sini.”70
saat pasukan pembunuh menyebar di seluruh negeri memburu
massa anggota PKI, Kedutaan Besar AS bergirang hati. Duta Besar Green
mengamati pada awal November bahwa bahkan “tokoh teri” dalam PKI
pun “secara sistematis ditangkap dan dipenjarakan atau dibunuh.” Di Jawa
Tengah Angkatan Darat mengerahkan dan mempersenjatai sukarelawan
pemuda Muslim untuk “mengajukan mereka untuk berhadap-hadapan
melawan PKI.” Dalam memo yang sama itu Green menyatakan bahwa
Kedutaan Besar AS telah “menjelaskan” kepada kontak di Angkatan
Darat “bahwa Kedutaan Besar dan USG [US Government, Pemerintah
AS] secara umum menaruh simpati kepada dan mengagumi apa yang
telah dilakukan Angkatan Darat.”71 Satu-satunya kekhawatiran Green
yang tak kunjung hilang ialah bahwa Angkatan Darat akan berkompromi
dengan Sukarno dan membiarkan PKI tetap memiliki sementara sisa-
sisa kekuasaannya di masa lalu. Green meyakinkan Washington bahwa
betapapun Angkatan Darat “sedang bekerja keras untuk menghancur-
kan PKI dan saya, sebagai pribadi, menjadi makin hormat terhadap
kebulatan tekad serta organisasi mereka dalam melaksanakan tugas yang
menentukan ini.”72
Amerika Serikat menyokong kata-katanya yang mengobarkan
semangat itu dengan bantuan material. Angkatan Darat memerlukan
peralatan komunikasi untuk menghubungkan berbagai markas di seluruh
tanah air agar mereka bisa mengoordinasi dengan lebih baik gerak
melawan PKI.73 Suatu saat pada akhir 1965 Amerika Serikat mener-
bangkan perangkat komunikasi radio lapangan (mobile radio) yang sangat
canggih dari Pangkalan Udara Clark di Filipina dan semuanya dikirim
ke markas besar Kostrad di Jakarta. Sebuah antena dibawa masuk ke dan
dipasang di depan markas besar Kostrad. Wartawan penyelidik Kathy
Kadane dalam wawancaranya dengan para mantan pejabat tinggi AS
di akhir 1980-an menemukan bahwa Amerika Serikat telah memantau
komunikasi Angkatan Darat melalui radio-radio ini . “CIA me-
mastikan bahwa frekuensi-frekuensi yang akan digunakan Angkatan
Darat sudah diketahui sebelumnya oleh National Security Agency [NSA,
Badan Keamanan Nasional]. NSA menyadap siaran-siaran radio itu
di suatu tempat di Asia Tenggara, dan sesudah itu para analis mener-
jemahkannya. Hasil sadapan itu kemudian dikirim ke Washington.”
Dengan demikian Amerika Serikat memiliki detil bagian demi bagian
laporan tentang penyerangan Angkatan Darat terhadap PKI, misalnya,
mendengar “komando-komando dari satuan-satuan intelijen Suharto
untuk membunuh tokoh-tokoh tertentu di tempat-tempat tertentu.”74
Seorang anggota seksi urusan politik Kedutaan Besar AS, Robert Martens,
membantu Angkatan Darat dengan memberi daftar nama tokoh-
tokoh PKI.75 Martens mengakui dalam suratnya kepada harian Wash-
ington Post bahwa ia menyerahkan nama “beberapa ribu” anggota partai,
yang disebutnya dengan cara menyesatkan sebagai “pimpinan dan kader
senior” – seakan-akan sebuah daftar dengan nama sebanyak itu hanya
memasukkan pimpinan inti saja.76
Kedutaan Besar AS juga mentransfer sejumlah besar uang untuk
front sipil ciptaan Angkatan Darat yang disebut Kesatuan Aksi Peng-
ganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu). Aksi-aksi organi-
sasi ini, seperti dicatat Dubes Green, “Sepenuhnya sejalan dengan dan
dikoordinasi oleh Angkatan Darat.” Untuk membantu KAP-Gestapu
mengadakan demonstrasi-demonstrasi dan melaksanakan “tindakan-
tindakan represif yang ditujukan terhadap PKI saat ini,” dalam awal
Desember 1965 Green memerintahkan pemberian dana sebesar 50 juta
rupiah kepada wakil KAP-Gestapu, Adam Malik.77
Meskipun Suharto tidak tergolong dalam kelompok pemikir Yani, ia
sangat paham dengan rencana permainan kelompok ini. Seperti sudah di-
rencanakan, Suharto mempertahankan Sukarno sebagai presiden boneka.
Sukarno tidak secara resmi digeser dari kedudukannya sampai Maret
1967. Pada awal November 1965 Dubes Green mengakui bahwa strategi
Suharto ialah untuk “mendesakkan tekanan dari Angkatan Darat dengan
hati-hati dan menguasai pemerintahan tapi ia tidak akan – jika masih bisa
dihindari – mengambil alih [kekuasaan] secara terang-terangan selama
Sukarno masih hidup.”78 Berlanjutnya keberadaan Sukarno memberi
kredibilitas terhadap segala langkah Suharto, seakan-akan semua terjadi
atas persetujuan presiden. Angkatan Darat dapat memusatkan represinya
terhadap PKI, sementara organisasi-organisasi pro-Sukarno lainnya
tetap tinggal netral, atau ikut serta dalam aksi kekerasan. Pimpinan
PKI sendiri masih berharap Sukarno akan memakai kekuasaannya
sebagai presiden untuk menyelamatkan partai dari penindasan Angkatan
Darat.
Pada awal November Green juga mengerti bahwa Suharto tidak
mendongkel Sukarno un
.jpg)
%20(2).jpeg)
.jpg)
.jpeg){kind=small}